Sabtu, 08 Agustus 2026

LAMR Kepulauan Meranti dan Bawaslu Bakal Laksanakan Kerja Sama Menyambut Pemilu 2029

LAMR Kepulauan Meranti dan Bawaslu Bakal Laksanakan Kerja Sama Menyambut Pemilu 2029






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,    -
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)  Kabupaten Kepulauan Meranti akan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti.  Hal ini terungkap pada kunjungan kerja Bawaslu dalam rangka  Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Demokrasi  di Balai Adat LAMR, Jalan Dorak,  Selatpanjang, Jum'at (7/8/2026).


Dalam sambutannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR,  Datuk Seri Afrizal Cik,  S.Sos., M.Si., menyatakan LAMR bersifat terbuka untuk berdiskusi, bersilaturahim dan bekerja sama dengan semua pihak. 


"LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti pada prinsipnya bersikap terbuka dengan pihak manapun dalam upaya pemajuan masyarakat dalam segala bidang kehidupan.  Termasuk kehidupan berpolitik.  Tentu pemajuan adat istiadat,  seni,  budaya dan menjaga kearifan lokal adalah fokus utama LAMR. Kami sambut kehadiran Bawaslu pada hari ini tentunya untuk bertukar pikiran, berbagi kabar,  juga membicarakan perannya dalam perencanaan pengawasan menyambut Pemilu 2029 yang akan datang.  Langkah awal Bawaslu yang jauh memandang ke depan sangat kami apresiasi", ungkap Datuk Seri Afrizal Cik.


"Kalau memang dibutuhkan kerja sama  LAMR dalam pengawasan Pemilu di masa yang akan datang, LAMR siap untuk bekerja sama dengan Bawaslu demi terciptanya Pemilu yang berkualitas", lanjut Datuk Seri Afrizal Cik. 


Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti,  Syamsurizal, S.IP., M.IP., dalam sambutannya menyatakan kehadiran Bawaslu ke LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka bersilatirahmi dan meminta petuah amanah. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga rencana untuk bekerja sama dengan LAMR dalam pengawasan Pemilu yang akan datang.  Namun bagaimana jenis kerja sama tersebut akan dibicarakan di belakang hari. 


Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dan tukar pikiran antara pihak LAMR dan Bawaslu yang berlangsung dengan semangat kekeluargaan. 


Terlihat hadir pada pertemuan  ini antara lain,  Ketua Majelis Kerapatan Adat LAMR,  Datuk Atan Ibrahim,  S.Pd., M.Pd., Sekretaris DPH LAMR,  Datuk Zaini Mahadun,  Penyelaras Bidang Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan Anak,  dan Rumah Tangga LAMR,  Puan Dra. Latifah S. Kudus,  dan jajaran pengurus LAMR lainnya.  Dari Bawaslu terlihat hadir,  Ketua Bawaslu,  Syamsurizal, S.IP., M.IP., bersama Komisionir Bawaslu Rio Andika, M.Pd. dan Muhammad Hafit,  S.Sos., Pj Sekretaris Bawaslu Usnul Mutowaf dan sejumlah pejabatnya beserta staf."****






SUMBER     :    HUMAS LAMR KEP.MERANTI
EDITOR       :     REDAKSI 
Perayaan HUT ke 14, PP IWO Bagikan Bea Siswa Untuk 8 Siswa SD Muhammadiyah 16 Jaksel

Perayaan HUT ke 14, PP IWO Bagikan Bea Siswa Untuk 8 Siswa SD Muhammadiyah 16 Jaksel







KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,    - 
Menjelang hari jadinya ke 14 pada 8 Agustus 2026, Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) menggelar berbagai kegiatan. Bukan hanya kegiatan internal, di momen sakral tersebut, organisasi ini turut menggelar kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat 


Dengan menggandeng Muhammadiyah, salah satu kegiatan yang digelar PP IWO menjelang hari jadinya adalah berbagi kebahagiaan di SD Muhammadiyah 16, Jalan Bukit Duri Tanjakan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).


Selain memberikan bea siswa kepada 8 siswa yang membutuhkan untuk pendidikan, PP IWO juga mengisi kegiatan itu dengan membagikan makanan bergizi dan hiburan bermain games menguji pengetahuan umum para siswa dengan menyediakan 8 hadiah sebagai gambaran tanggal hari lahir organisasi.


Hadir dalam kegiatan bertema 'Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat' tersebut, antara lain Ketua Umum H Teuku Yudhistira, Wasekjen Sainudin Mahyudin, Bendahara Umum Adrika Willial, ketua Bidang Humas Aqmarul Akhyar, pengurus PP IWO Hengky Lumbantoruan dan Wartawan Senior Carlos Pardede.


Sedangkan dari Muhammadiyah turut hadir Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bukit Duri Husnul Yaqin, Wakil ketua Bidang Pendidikan Syamsudin dan para guru di SD Muhammadiyah 16 Bukit Duri 


Dalam sambutannya, Ketua Umum IWO H Teuku Yudhistira Adi Nugraha menyampaikan, HUT ke 14 ini merupakan momen bagi IWO untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat. 


"Di hari Jumat yang berkah ini, tentunya kami sangat senang hadir dengan sambutan meriah di SD Muhammadiyah 16 ini dan bisa berbuat untuk generasi cerdas bangsa," ungkap Yudhistira.


Meski berlangsung sederhana, Yudhistira mengaku bangga IWO bisa ikut mengambil bagian dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk kebaikan dunia pendidikan di tanah air. 


"Kegiatan ini juga didukung penuh oleh Ketua Majelis Kehormatan IWO Bapak Agus Andrianto yang juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beliau turut menyampaikan salam kepada pihak sekolah dan adik-adik generasi-penerus bangsa yang nantinya siap menyukseskan Indonesia Emas 2045," tandasnya.


Sementara, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Bukit Duri Husnul Yaqin mengaku sangat senang dan mengucapkan terima kasih atas dukungan IWO atas proses pendidikan di SD Muhammadiyah 16 ini.


"Terima kasih kepada IWO atas dukungannya dan membantu biaya pendidikan siswa kami yang kurang beruntung. Semoga ke depan IWO semakin besar dan terus berkembang. Aamiin," ucapnya.


Puncak kegiatan ini ditutup dengan pemotongan kue tart sebagai simbol HUT IWO ke 14, penyerahan plakat IWO kepada PCM Bukit Duri dan diakhir dengan bersantap bersama makanan bergizi."****







SUMBER     :    PP IWO
EDITOR       :    REDAKSI 

Jumat, 07 Agustus 2026

Mantan Wakil Ketua DPRD Riau Dukung Penuh Penerbitan Buku Sejarah Perjuangan Lahirnya Kabupaten Kepulauan MerantiMERANTI –

Mantan Wakil Ketua DPRD Riau Dukung Penuh Penerbitan Buku Sejarah Perjuangan Lahirnya Kabupaten Kepulauan MerantiMERANTI –






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -
Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti, muncul dorongan agar sejarah panjang perjuangan pembentukan daerah otonom termuda di Provinsi Riau tersebut segera didokumentasikan dalam sebuah buku.


 Mantan Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2008, Sofyan Hamzah,BA menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan buku sejarah perjuangan lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (5/8/2026),
 Sofyan,mengaku prihatin karena hingga hampir dua dekade sejak Meranti berdiri, belum ada buku resmi yang mengabadikan perjalanan panjang pembentukan daerah tersebut.
"Sudah hampir 18 tahun Meranti berdiri, namun pemerintah daerah belum menerbitkan buku sejarah perjuangan lahirnya daerah ini," ujarnya saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan


Menurut Sofyan, semangat untuk segera menerbitkan buku itu kembali tumbuh setelah dirinya dihubungi Ramlan SH CPLA, salah seorang tokoh perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dulu  bermukim di Jakarta sekaligus penggagas lahirnya  Meranti Center Jakarta. Ramlan mengirimkan kerangka awal penulisan sejarah perjuangan Meranti yang kemudian mendapat respons positif dari berbagai kalangan.


Sofyan menilai penerbitan buku tersebut tidak boleh lagi ditunda, mengingat sebagian besar pelaku sejarah kini telah berusia di atas 60 tahun.


"Saya sangat mendesak agar buku ini segera diterbitkan, mumpung para pelaku sejarahnya masih ada.


 Sejarah lahirnya Meranti sangat penting diwariskan kepada anak cucu kita, bahwa daerah ini lahir bukan sekadar pemberian, melainkan buah perjuangan panjang yang berlangsung lebih dari setengah abad," tegasnya.


Berawal dari Kegelisahan Para Pejuang
Gagasan penyusunan buku sejarah ini berawal dari diskusi di lingkungan Wadah GW Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Kabupaten Kepulauan Meranti (KKBPKM).


 Ramlan mengungkapkan, hingga kini belum ada dokumentasi utuh mengenai proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Sudah hampir 18 tahun kabupaten tercinta ini berdiri, namun belum ada langkah nyata, baik dari pemerintah daerah maupun para pejuang sendiri, untuk menerbitkan buku sejarah perjuangan ini," kata Ramlan.


Berangkat dari kegelisahan tersebut, Ramlan berkoordinasi dengan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Meranti, Wira, serta berkonsultasi dengan sejumlah pihak yang bergerak di bidang penerbitan. 


Bersama tim, mereka mulai menyusun kerangka penulisan yang merekam perjalanan perjuangan sejak tahun 1957 hingga lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2008.
Buku tersebut untuk sementara mengusung judul Setengah Abad Memperjuangkan Lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti.


Untuk menyempurnakan isi dan judul buku, para penggagas berencana menggelar seminar bedah sejarah yang melibatkan seluruh simpul perjuangan dari berbagai daerah. Sebelum seminar dilaksanakan, masing-masing simpul diminta menghimpun dokumen, kesaksian, serta berbagai fakta sejarah yang pernah mereka alami maupun saksikan.


Adapun simpul perjuangan yang akan dilibatkan meliputi BP2KM Selatpanjang, BP2KM Riau di Pekanbaru, Ikatan Keluarga Besar Meranti (IKB) di Batam, Karimun, Tanjungpinang, Dumai, Siak, hingga Meranti Center Jakarta.
"Setiap simpul perjuangan diharapkan menggelar rapat internal untuk merangkum fakta dan peran tokoh-tokoh, baik yang tercatat sebagai pengurus maupun simpatisan perjuangan. Seluruh hasilnya akan dibahas dalam forum seminar bedah sejarah," jelas Ramlan.


Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar buku yang diterbitkan benar-benar objektif dan mampu merekam sejarah secara utuh.
"Tujuannya agar saat buku terbit kelak tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau perannya terabaikan. Kita akan menyajikan bukti-bukti sejarah selengkap dan sejujur mungkin," ujarnya.


Dukungan Terus Mengalir
Rencana penerbitan buku sejarah ini mendapat sambutan positif dari berbagai tokoh pejuang dan masyarakat Meranti.
Sekretaris Jenderal BP2KM, Falzan Surahman, menyatakan bahwa perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan perjalanan panjang yang layak didokumentasikan sebagai warisan sejarah.


"Perjuangan pembentukan Meranti telah dirintis sejak tahun 1957 oleh para pendahulu kita dan baru terwujud pada tahun 2008. Perjalanan panjang yang penuh suka dan duka ini layak diabadikan dengan sepatutnya," ujarnya.


Dukungan serupa disampaikan tokoh masyarakat Meranti di Pekanbaru, Hajah Jahlela Wati SH. Menurutnya, penerbitan buku sejarah merupakan kebutuhan yang sudah seharusnya diwujudkan.


"Kami warga perantauan asal Meranti di Pekanbaru mendukung sepenuhnya gagasan ini dan siap hadir serta berperan aktif dalam seminar bedah sejarah nantinya," katanya.


Sementara itu, Ketua Umum Meranti Center Jakarta, Firdaus Muchtar Jamil, menyatakan pihaknya siap menyerahkan berbagai dokumen dan rekaman sejarah yang selama ini telah dihimpun untuk memperkaya materi buku.


Firdaus berharap seminar bedah sejarah dapat dilaksanakan bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang sehingga menjadi momentum mempertemukan kembali seluruh simpul perjuangan dari berbagai daerah.


Penerbitan buku ini diharapkan menjadi dokumentasi resmi perjalanan panjang lahirnya Kabupaten Kepulauan Meranti sekaligus menjadi warisan sejarah bagi generasi mendatang agar memahami bahwa terbentuknya daerah tersebut merupakan hasil perjuangan kolektif yang berlangsung lebih dari setengah abad."****







EDITOR         :     REDAKSI 


Apel Siaga Karhutla 2026 Digelar di Sabak Auh, Polsek dan Forkopimcam Perkuat Kesiapsiagaan Cegah Kebakaran

Apel Siaga Karhutla 2026 Digelar di Sabak Auh, Polsek dan Forkopimcam Perkuat Kesiapsiagaan Cegah Kebakaran





SABAK AUH SIAK RIAU,    - 
Polsek Sabak Auh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) menggelar Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Lapangan Kantor Camat Sabak Auh, Kampung Bandar Sungai, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak, Kamis (6/8/2026).


Apel yang dimulai sekitar pukul 08.30 WIB itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.



Kegiatan dihadiri Camat Sabak Auh Sugiati, S.Pi., M.Si., Danramil Sabak Auh Kapten Inf. Edison Ginting, Kapolsek Sabak Auh Ipda Masri Nalzon, S.E., Manager Operasional PT BSP Ahmad Dani, perwakilan PT BSP, Kasi PMK Amri, para penghulu se-Kecamatan Sabak Auh, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA), personel Polsek Sabak Auh, serta mahasiswa KKN UIN Suska Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI).


Rangkaian kegiatan diawali dengan penghormatan kepada pimpinan apel, laporan komandan apel, penyampaian arahan, pembacaan doa, pemeriksaan peralatan pemadaman kebakaran, patroli bersama, hingga sesi foto bersama.


Dalam arahannya, unsur pimpinan apel menegaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan kesiapan personel maupun peralatan pemadaman agar mampu merespons secara cepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.


Selain itu, apel siaga juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah terjadinya Karhutla di wilayah Kecamatan Sabak Auh.


Seluruh jajaran diminta mengedepankan langkah-langkah pencegahan melalui patroli terpadu, sosialisasi, serta edukasi langsung kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan aparatur di tingkat desa juga diinstruksikan aktif memantau daerah rawan serta mengajak masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar.


Pihak perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Sabak Auh juga diingatkan agar menyiapkan tim reaksi cepat beserta sarana dan prasarana pendukung, seperti embung, menara pantau, sumber air, dan alat berat yang dapat segera dimobilisasi apabila terjadi kebakaran.


Di sisi lain, tim penegakan hukum terpadu diminta bertindak tegas terhadap siapa pun, baik perorangan maupun korporasi, yang terbukti dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran melalui layanan darurat Polri 110, sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.


Apel Siaga Pencegahan Karhutla berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan peralatan pemadam serta patroli bersama. Selama kegiatan berlangsung, situasi dilaporkan aman, tertib, dan kondusif."****






LIPUTAN INHIL       :      SANDI 
EDITOR                     :      REDAKSI 
        

Kamis, 06 Agustus 2026

Musyawarah LAM Ke-3 Tualang Sukses, Zulkifli Z (Nomor Urut 1) Resmi Terpilih Pimpin Lembaga Adat

Musyawarah LAM Ke-3 Tualang Sukses, Zulkifli Z (Nomor Urut 1) Resmi Terpilih Pimpin Lembaga Adat




KabarPesisirNews.Com
SIAK RIAU,      -
5 Agustus 2026.
Musyawarah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kecamatan Tualang ke-3 berlangsung khidmat, aman, dan penuh semangat persatuan, Rabu (5/8/2026) bertempat di Balai LAM Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Kegiatan ini diselenggarakan khusus untuk memilih Ketua LAM Kecamatan Tualang periode baru.
 

Acara berlangsung meriah dengan nuansa adat Melayu yang kental, dihadiri berbagai elemen masyarakat: Panglima Gayung Muhammad Wahyudi, Ketua MKA Datuk Tengku Amarudin, jajaran Pemuda Pancasila, Laskar Melayu Radar Bersatu (Lasmana Akmal, Panglima Panca), Tameng Adat Kabupaten Siak, Ketua LAM Kabupaten Siak, tokoh masyarakat senior H. Ruslan, Camat Tualang Mursal S.Sos., Utusan LAM Riau, kepala desa yang mewakili, pemuda pemudi Tualang, jajaran Polsek Tualang, para pemangku adat sekecamatan, serta perwakilan Bank Riau.
 

Semangat Bergotong Royong & Pernyataan Terbuka
 

Ketua Panitia Musyawarah, Muhammad Wahyudi menyampaikan: “Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, anggaran dan kelancaran acara ini terwujud berkat gotong royong dan bantuan dari pemuda pemudi Melayu Kecamatan Tualang.”
 

Ketua LAM Tualang masa bakti berakhir, Datuk H. Risman Harun secara tegas menyatakan tidak memperpanjang masa bakti dirinya: “Saya memberi kesempatan luas kepada tokoh masyarakat serta generasi muda untuk maju mencalonkan diri. Tercatat ada 4 calon yang mendaftar. Semoga ketua yang terpilih nanti menjadi pemuka masyarakat yang bisa memberi inspirasi, menjaga persatuan, dan tidak menimbulkan kegaduhan.”
 

Camat Tualang Mursal S.Sos. juga menyampaikan pernyataan yang dinanti masyarakat: “Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak pernah berniat mencalonkan diri sebagai Ketua LAM Kecamatan Tualang. Mengurus pelayanan masyarakat di kecamatan saja sudah menjadi tanggung jawab yang besar. Siapapun yang terpilih nanti, saya berharap dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dan pemerintah kecamatan siap menjalin kerja sama yang erat demi kemajuan adat dan masyarakat Tualang.”
 

Hasil Pemilihan: Zulkifli Z Nomor Urut 1 Menjadi Ketua Baru
 

Sidang musyawarah dipimpin langsung oleh Jamaludin. Keempat calon yang bertanding dengan urutan nomor resmi adalah:
 
1. Zulkifli Z

2. Azwar

3. Juadi Idris

4. Zainudin
 

Melalui proses musyawarah dan pemilihan yang transparan, tertib, serta disepakati seluruh peserta, Zulkifli Z dengan nomor urut 1 resmi terpilih sebagai Ketua LAM Kecamatan Tualang periode baru.
 

Kemenangan ini disambut sukacita dan tepuk tangan meriah dari seluruh elemen yang hadir. Harapan besar kini tertumpu pada kepemimpinan baru LAM Tualang untuk semakin menjaga warisan budaya Melayu, mempererat kerukunan antar warga, dan menjadi mitra handal pemerintah dalam membangun Tualang yang maju, beradab, dan sejahtera."****





LIPUTAN SIAK       :     ANGGA 
EDITOR                   :      REDAKSI 
  

Rabu, 05 Agustus 2026

Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi Jelang Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.

Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Sinergi Jelang Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., melaksanakan rangkaian kegiatan peninjauan lokasi pada hari kedua persiapan Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (5/8/2026). Selain memastikan kesiapan lokasi kegiatan, kunjungan tersebut juga diisi dengan peninjauan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026, edukasi pelestarian lingkungan, hingga pemberian bantuan sarana olahraga kepada masyarakat.


Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti AKP Rolly Irvan, S.H., M.H., Wakapolsek Rangsang IPDA Dongan Manalu, Kasi Humas IPTU Iskandar Nopianto, KBO Reskrim IPDA Rijen Gurning, S.H., M.H., KBO Satlantas IPDA Noprizal, S.E., serta personel Polres dan Polsek Rangsang.


Rombongan memulai perjalanan menuju Desa Bungur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Setibanya di Kantor Desa Bungur, Kapolres melakukan peninjauan sekaligus memberikan arahan terkait kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Usai melaksanakan kegiatan di Desa Bungur, rombongan melanjutkan peninjauan ke Pantai Pesona Permai, Desa Tanah Merah. Di lokasi tersebut, Kapolres meninjau area yang akan menjadi lokasi penanaman mangrove dalam rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau.


Dalam kesempatan itu, AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita juga memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam, khususnya ekosistem mangrove sebagai benteng alami kawasan pesisir.


"Kegiatan ini bukan hanya memastikan kesiapan pelaksanaan Ekspedisi Merah Putih Presisi, tetapi juga menjadi momentum untuk mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga lingkungan serta memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat," ujar Kapolres.


Setelah itu, Kapolres beserta rombongan menuju lapangan mini soccer di Desa Tanah Merah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap pembinaan generasi muda, Kapolres menyerahkan dua buah bola sepak kepada panitia turnamen mini soccer.


Menurut AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, olahraga merupakan salah satu sarana efektif dalam membangun karakter generasi muda sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.


"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Melalui olahraga, kita ingin mendorong lahirnya generasi muda yang sehat, berprestasi, serta bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Pilkades Serentak 2026," katanya.


Kapolres menambahkan, peninjauan yang dilakukan juga bertujuan memastikan kesiapan pemerintah desa, sarana pendukung, akses transportasi, hingga aspek pengamanan sehingga seluruh rangkaian Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau dapat berlangsung aman, tertib, dan sesuai rencana.


"Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal. Sinergi semua pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan ini sekaligus menjaga situasi kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif," tegasnya.


Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, rombongan bergerak menuju Pelabuhan Kempang Pranggas, Desa Lemang, untuk kembali ke Selatpanjang."****






SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR       :    REDAKSI 
Teluk Belitung Bagaikan Kota Mati Disaat Listrik  Diberlakukan Pemadaman Secara Bergilir, Mesin 600 kW Diharapkan Jadi Solusi.

Teluk Belitung Bagaikan Kota Mati Disaat Listrik Diberlakukan Pemadaman Secara Bergilir, Mesin 600 kW Diharapkan Jadi Solusi.







KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -
Setelah jarum jam menunjukkan tepat pukul 17.30. Biasanya jam segitu aktivitas masyarakat lagi sibuk-sibuknya. Ibu rumah tangga masak, warung mulai ramai, anak-anak buka buku melihat PR yang kasi ibu guru, dan lampu jalan temaram jadi saksi obrolan warga setempat. 


Sama halnya di kota-kota lain." Tapi tidak di Teluk Belitung, kondisi Listrik saat ini memberlakukan sistem mati lampu secara bergilir, membuat konsumen sedikit merata tidak nyaman.


Menjelang adzan Mag'rib berkumandang, satu persatu lampu rumah padam. Lampu penerangan jalan utama yang seharusnya menerangi malam, kini sirna menjadi gelap gulita. Yang tersisa hanya cahaya lampu teplok atau pelita dan senter HP, untuk membantu sebagai penerang saat menunggu giliran hidup kembali.


Teluk Belitung, yang menjadi pusat ekonomi Kecamatan Merbau kini berubah jadi "kota mati" karena pemadaman listrik dari PLN. Rasanya seperti kembali ke era tahun 80-an.


 "Di tengah kegelapan dan keluh kesah itu, akhirnya muncul secercah harapan, melalui WhatsApp pemerintah Kecamatan Merbau, yakni, Camat Merbau Hj. Wan Jumiati SE.,M.Si menyampaikan kabar terbaru dari Manager ULP PLN Selat Panjang, Rony. Akan ada relokasi mesin pembangkit dari UP3 Tanjung Pinang.


"Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan informasi bahwa akan ada relokasi mesin pembangkit. Sebelumnya mesin yang akan dikirim berkapasitas 300 kW, dan saat ini telah ditingkatkan menjadi 600 kW. Mesin tersebut direncanakan akan dikirim pada hari Jumat dari Dabo Singkep menuju Teluk Belitung," tulis Ibu Camat dalam grup Merbau Sepakat, Selasa (4/8/2026) malam.


Kenaikan kapasitas 2 kali lipat ini diharapkan bisa mengurangi pemadaman bergilir yang sudah terjadi belakangan ini di Kecamatan Merbau dan Kecamatan Tasik Putri Puyu. "Namun warga masih harus bersabar". 


"Setelah mesin tiba di Teluk Belitung, mesin belum dapat langsung dioperasikan, karena masih diperlukan pekerjaan pemasangan kabel dan instalasi pendukung. Untuk estimasi waktu mesin dapat mulai beroperasi, akan dapat kami informasikan setelah mesin tiba," lanjut info tersebut.


Di tengah penantian itu, warga juga diingatkan soal hak mereka sebagai pelanggan. Seperti disampaikan tokoh Pemuda Teluk Belitung, Sahril Kasdi yang kerap menyuarakan keluhan di media sosial, menyampaikan bahwa pelanggan PLN berhak mendapat kompensasi jika pemadaman melebihi standar.


"Pelanggan PT PLN (Persero) boleh dan berhak mendapatkan kompensasi jika pemadaman listrik melewati standar Tingkat Mutu Pelayanan. Kompensasi berupa pengurangan tagihan atau tambahan token, dan diberikan secara otomatis tanpa perlu klaim manual," ujarnya via WhatsApp, pada Rabu (5/8/2026).


Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero).


"Standar lama gangguan ditetapkan maksimal 1 jam per pelanggan per bulan. Jika akumulasi padam melewati batas ini, pelanggan berhak atas kompensasi," pungkas Sahril penuh harap.****






PENULIS      :       ALI SANIP 
EDITOR        :       REDAKSI
F-PETIR Desak Pemkab Lingga Segera Buka Solusi Tambang Timah Rakyat: Jangan Hanya di Laut yang Beroperasi, Tambang Timah di Darat Juga Butuh Hidup

F-PETIR Desak Pemkab Lingga Segera Buka Solusi Tambang Timah Rakyat: Jangan Hanya di Laut yang Beroperasi, Tambang Timah di Darat Juga Butuh Hidup






KabarPesisirNews.Com
LINGGA KEPRI,    – 
Menyikapi pengungkapan kasus dugaan penyelundupan pasir timah oleh TNI Angkatan Laut di perairan Pekajang, Kabupaten Lingga, yang bermula dari operasi pada 26 Juli 2026, Forum Penambang Timah Rakyat (F-PETIR) Kabupaten Lingga mendesak Pemerintah Kabupaten Lingga untuk segera mengambil langkah nyata dalam mencari solusi legal bagi aktivitas pertambangan timah rakyat. Operasi tersebut berhasil mengamankan sekitar 1,6 ton pasir timah dan kini diproses sesuai hukum. 


Menurut ketua F-PETIR Ir.H.Tengku Nazwa. MM. MBA persoalan tambang timah di Kabupaten Lingga tidak cukup disikapi hanya dengan penegakan hukum. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan solusi yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.


"Kami mendukung penegakan hukum terhadap aktivitas yang melanggar aturan. Namun, pemerintah juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan bahwa ribuan masyarakat Lingga membutuhkan pekerjaan dan penghasilan. Jangan hanya sibuk menindak, tetapi abai menghadirkan jalan keluar. 


F-PETIR menilai hingga saat ini muncul kesan adanya ketimpangan dalam kebijakan pertambangan. Aktivitas tambang timah di laut dapat berjalan melalui mekanisme perizinan tertentu, sementara masyarakat yang berharap memperoleh ruang untuk pertambangan rakyat di darat masih belum mendapatkan kepastian.


"Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lebih berpihak pada pemodal besar daripada rakyatnya sendiri. Jika tambang yang memiliki izin dapat beroperasi, maka pemerintah juga harus serius memperjuangkan skema yang sah agar pertambangan rakyat dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Rakyat hanya meminta kesempatan untuk bekerja secara legal, bukan meminta perlakuan istimewa."


 F-PETIR juga mengingatkan bahwa selama pemerintah tidak menghadirkan kepastian dan solusi, persoalan sosial dan ekonomi akan terus membayangi Kabupaten Lingga. Di tengah tingginya angka kebutuhan lapangan pekerjaan, masyarakat tidak bisa hanya diberikan janji tanpa kepastian.


"Jangan biarkan masyarakat terus menjadi penonton di negeri yang memiliki sumber daya alam melimpah. Kekayaan alam Lingga seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, bukan hanya menjadi sumber polemik yang tak kunjung selesai."


F-PETIR mendesak Pemerintah Kabupaten Lingga segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebijakan yang memberikan ruang bagi pertambangan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.


"Sudah saatnya pemerintah hadir dengan keberanian politik. Jangan hanya berbicara tentang investasi, tetapi lupakan rakyat kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Masyarakat Lingga membutuhkan pekerjaan, bukan sekadar wacana. Berikan kepastian hukum, buka ruang pertambangan rakyat yang legal, dan ciptakan lapangan kerja agar kesejahteraan masyarakat benar-benar dapat terwujud."****






LIPUTAN LINGGA      :    IJAL 
EDITOR                        :    REDAKSI 
Saat Duka Menyelimuti Korban Serangan Monyet, YBM PLN UP3 Rengat Bersama PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan

Saat Duka Menyelimuti Korban Serangan Monyet, YBM PLN UP3 Rengat Bersama PW IWO Riau Ulurkan Tangan Kemanusiaan






KabarPesisirNews.Com
TEMBILAHAN RIAU,   - 
Di tengah duka yang masih menyelimuti warga Kelurahan Tembilahan Hilir akibat rentetan serangan monyet liar, kepedulian hadir dari Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan yang berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau serta Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Indragiri Hilir.


Kolaborasi kemanusiaan tersebut diwujudkan dengan penyaluran 15 paket sembako kepada 15 kepala keluarga yang menjadi korban dugaan serangan monyet liar di Kelurahan Tembilahan Hilir, Selasa (4/8/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.


Penyerahan bantuan dihadiri Manager PLN ULP Tembilahan Sabur Januardi, Ketua PW-IWO Provinsi Riau Muridi Susandi, Lurah Tembilahan Hilir Budiono, SP, Andi bhabinkamtibmas kelurahan Tembilahan hilir, serta puluhan anggota IWO Kabupaten Indragiri Hilir yang turut mendampingi penyaluran bantuan kepada para korban.


Manager PLN ULP Tembilahan, Sabur Januardi, mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian YBM PLN kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah.


"Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban para korban dan menjadi penyemangat bagi mereka untuk segera pulih dari musibah yang dialami," ujarnya.


Ketua PW-IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyampaikan apresiasi kepada YBM PLN UP3 Rengat yang telah bersinergi bersama IWO dalam menghadirkan bantuan bagi masyarakat terdampak.


Menurutnya, kolaborasi tersebut membuktikan bahwa kepedulian sosial akan semakin kuat ketika dunia usaha, lembaga sosial, dan insan pers bersatu membantu masyarakat yang sedang membutuhkan.


Lurah Tembilahan Hilir, Budiono, SP, turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada YBM PLN UP3 Rengat melalui PLN ULP Tembilahan, PW-IWO Provinsi Riau, dan PD-IWO Kabupaten Indragiri Hilir atas perhatian serta kepedulian yang diberikan kepada warganya.


Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para korban sekaligus menjadi penyemangat bagi masyarakat yang hingga kini masih hidup dalam kewaspadaan akibat kemunculan monyet liar.


Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang diduga menjadi korban serangan monyet di Kelurahan Tembilahan Hilir telah mencapai 15 orang. Kondisi tersebut memunculkan kepedulian berbagai pihak untuk bergotong royong membantu para korban, baik melalui dukungan moril maupun bantuan kemanusiaan.


Melalui kolaborasi ini, YBM PLN UP3 Rengat dan IWO berharap semangat kebersamaan serta kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga para korban tidak merasa sendiri dalam menghadapi musibah yang sedang mereka alami."****





LIPUTAN INHIL      :     SANDI 
EDITOR                    :     REDAKSI 
Wabup Meranti Serahkan Santunan BPJS Rp52 Juta, Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Diperkuat

Wabup Meranti Serahkan Santunan BPJS Rp52 Juta, Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Diperkuat






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan senilai total Rp52 juta kepada dua ahli waris peserta, sekaligus penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.


Santunan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil, S.M., M.M., saat menerima jajaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (4/8/2026).


Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Muzamil bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadli Maulana, menandatangani Nota Kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kabupaten Kepulauan Meranti.


Turut hadir Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai Muhar Syarif, Kepala Bappeda Dr. Abu Hanifah, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan bahwa santunan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial kepada keluarga pekerja yang ditinggalkan.


"Semoga santunan ini dapat membantu keluarga yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjadi modal usaha, serta mendukung masa depan anak-anak mereka," ujar Muzamil.


Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai bagian dari dukungan terhadap program nasional dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.


Saat ini, tingkat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti baru mencapai 21,97 persen. Menurut Muzamil, angka tersebut masih perlu terus ditingkatkan meski pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan kemampuan fiskal.


"Mohon maaf kalau belum bisa didukung secara maksimal melalui APBD karena kondisi fiskal daerah saat ini semakin sulit," ungkapnya.


Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi perubahan skema penerimaan daerah melalui kebijakan opsen pajak. Selain itu, Kepulauan Meranti bukan merupakan daerah industri yang memiliki potensi pendapatan asli daerah dalam jumlah besar.


Meski demikian, Pemkab Kepulauan Meranti tetap berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021, sebanyak 5.005 tenaga kerja rentan telah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.


Ke depan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai untuk mencari berbagai alternatif pembiayaan guna memperluas cakupan kepesertaan pekerja rentan.


Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pekerja mengenai pentingnya kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan juga akan terus diperkuat.


"Masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat Jamsostek secara utuh. Karena itu, sosialisasi harus terus digencarkan agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan," tegas Muzamil.


Sebagai tindak lanjut dari kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan intervensi secara bertahap hingga ke tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa, perangkat RT/RW, serta mendorong aparatur yang menerima penghasilan dari APBD, termasuk perangkat desa dan PPPK paruh waktu, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.


Pemerintah daerah juga mengimbau seluruh badan usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Menanggapi usulan BPJS Ketenagakerjaan agar perusahaan turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Muzamil menyatakan usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah.


"Di tengah keterbatasan fiskal saat ini, dukungan CSR tentu sangat dibutuhkan. Namun di sisi lain, CSR juga diperlukan untuk membantu pembangunan infrastruktur daerah. Karena itu, kami akan mencari formulasi terbaik agar keduanya dapat berjalan secara seimbang," pungkasnya."****






LIPUTAN        :     NUR
EDITOR           :     REDAKSI 

Selasa, 04 Agustus 2026

Usut Skandal Lahan Ulayat Desa Palas, Sekoci24.co Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke PT Arara Abadi.

Usut Skandal Lahan Ulayat Desa Palas, Sekoci24.co Resmi Layangkan Surat Konfirmasi ke PT Arara Abadi.






Pekanbaru.
PEKANBARU RIAU,      -
Sekoci 24.Co-Tim investigasi wartawan dan media ⁠Sekoci24.co bergerak cepat dalam mengusut tuntas dugaan skandal mafia tanah dan sengketa lahan ulayat seluas 2.090 hektar di Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Tepat pada Senin, 3 Agustus 2026, redaksi resmi melayangkan surat konfirmasi dan koordinasi tertulis kepada manajemen PT Arara Abadi.


Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata media dalam mengawal hak adat anak kemenakan Bathin Sengeri. Pemimpin Redaksi Sekoci24.co, Richard Simanjuntak, menegaskan bahwa konfirmasi resmi ini sangat krusial guna mendapatkan kejelasan informasi yang akurat, transparan, dan berimbang dari pihak korporasi.


"Surat resmi sudah kami kirimkan minggu ini agar sengkarut lahan ini terbuka benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Richard Simanjuntak dengan tegas.


Cari Tahu Dasar Hukum Pemanenan dan Replanting


Fokus utama dari surat konfirmasi yang dilayangkan oleh tim investigasi Sekoci24.co ini adalah untuk mempertanyakan dasar hukum PT Arara Abadi dalam melakukan aktivitas pemanenan kayu serta penanaman kembali (replanting) pohon akasia di atas objek sengketa.


Berdasarkan data yang dihimpun, status hukum lahan 2.090 hektar tersebut sejatinya telah dimenangkan secara kolektif oleh masyarakat adat melalui Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (PK MA) No. 105 PK/TUN/LH/2023. Secara yuridis, putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut otomatis membatalkan izin konsesi PT Arara Abadi di atas lahan ulayat itu.


Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas eksploitasi hutan tanaman industri (HTI) oleh PT Arara Abadi masih melenggang bebas tanpa adanya hambatan maupun tindakan hukum tegas dari otoritas pemerintahan desa setempat. Hal inilah yang memicu kecurigaan besar di tengah masyarakat mengenai adanya dugaan kesepakatan terselubung atau "kongkalikong" antara pihak perusahaan dengan Kepala Desa Palas, H. Samsari.


Larangan Mutlak Pasca-Putusan Pengadilan


Melalui surat konfirmasi tersebut, redaksi Sekoci24.co juga mengingatkan kembali mengenai deretan larangan mutlak yang seharusnya dipatuhi oleh PT Arara Abadi demi hukum, di antaranya:


1. Dilarang memanen hasil hutan, baik berupa penebangan kayu akasia maupun komoditas HTI lainnya.

2. Dilarang melakukan replanting (penanaman ulang), termasuk pembibitan dan pembersihan lahan (land clearing) pasca-panen.


3. Dilarang memobilisasi alat berat maupun menempatkan personel pengamanan di dalam kawasan ulayat tersebut.


Selain meminta klarifikasi mengenai dasar operasional di lapangan, surat konfirmasi ini juga dilayangkan untuk menguji kebenaran isu miring yang berkembang terkait rumor aliran dana panjar (DP) fantasis dan fee miliaran rupiah kepada oknum pejabat desa demi mengamankan kelancaran bisnis korporasi.


Hingga berita ini diturunkan, tim investigasi Sekoci24.co masih menunggu jawaban resmi dari manajemen PT Arara Abadi. Redaksi berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Polda Riau dan Kejati Riau, guna mengawal kasus ini hingga tuntas secara objektif (cover both sides)."****








LIPUTAN       :     DAVIDSON/TIM RED
EDITOR          :     REDAKSI