Hendriko Lubis - Yang Dipertaruhkan di KONI Aceh Tamiang Bukan Kursi, Tapi Masa Depan Atlet

KabarPedisirNews.Com

KARANG BARU ACEH,    -

Menjelang pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Aceh Tamiang, satu nama muncul dengan gagasan pembenahan olahraga yang komprehensif, Hendriko Lubis.

Kepada kabarpesisirnews, Sabtu (19/9/2026), Hendriko menegaskan bahwa pemilihan Ketua KONI seharusnya tidak hanya membicarakan soal figur, tetapi harus menjadi momentum untuk membicarakan kembali wajah olahraga Aceh Tamiang ke depan.

Berikut petikan wawancara eksklusifnya:

kabarpesisirnews: Bagaimana Abang melihat dinamika pemilihan Ketua KONI Aceh Tamiang saat ini?

Hendriko Lubis: Di balik riuhnya pembicaraan tentang pemilihan Ketua KONI, ada suara yang tidak boleh tenggelam: suara atlet yang sedang berlatih, suara pelatih yang terus membina, dan suara cabang olahraga yang menunggu arah pembinaan yang lebih pasti. Sebab bagi olahraga, pergantian seorang ketua bukanlah garis akhir. Justru dari sanalah pekerjaan sebenarnya dimulai.

kabarpesisirnews: Apa yang paling mendesak dibenahi di tubuh KONI Aceh Tamiang?

Hendriko Lubis: KONI membutuhkan pengelolaan yang lebih terarah dengan menempatkan pembinaan atlet, peningkatan prestasi, profesionalisme serta keterbukaan organisasi sebagai bagian penting dalam menjalankan roda organisasi. Olahraga tidak bisa dibangun dengan pola kerja yang baru bergerak ketika kejuaraan sudah berada di depan mata.

kabarpesisirnews: Maksudnya?

Hendriko Lubis: Kita jangan hanya sibuk ketika ada kejuaraan. Atlet harus dibina jauh sebelum mereka turun bertanding. Seorang atlet tidak lahir sehari sebelum pertandingan. Ada proses panjang di belakangnya. Ada latihan berulang, kegagalan, evaluasi, kedisiplinan, dukungan keluarga, peran pelatih, kebutuhan peralatan hingga kesempatan mengikuti pertandingan.

kabarpesisirnews: Selama ini atlet baru diperhatikan saat dapat medali, bagaimana tanggapan Abang?

Hendriko Lubis: Itu yang harus kita ubah. Jangan menunggu medali baru berbicara tentang atlet. Perhatian terhadap atlet tidak boleh berhenti pada saat mereka memenangkan pertandingan. Pembinaan harus berjalan sebelum kompetisi, selama kompetisi dan setelah kompetisi. Atlet yang belum berhasil pun tetap membutuhkan pendampingan.

kabarpesisirnews: Jika Abang diberi amanah memimpin KONI, apa program prioritasnya?

Hendriko Lubis: Saya menawarkan sepuluh arah pembenahan.

Pertama, memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Kedua, memperluas pencarian bibit atlet muda sejak dini.

Ketiga, meningkatkan kemampuan pelatih dan SDM olahraga.

Keempat, memperkuat komunikasi dengan seluruh cabor.

Kelima, membangun tata kelola organisasi yang profesional dan transparan.

Keenam, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRK.

Ketujuh, membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha dan swasta.

Kedelapan, mengoptimalkan fasilitas olahraga yang tersedia.

Kesembilan, membuat program berdasarkan target dan indikator prestasi yang terukur.

Kesepuluh, menjadikan KONI sebagai rumah bersama bagi seluruh insan olahraga Aceh Tamiang.

kabarpesisirnews: Tantangan organisasi sendiri seperti apa?

Hendriko Lubis: Persoalan olahraga bukan hanya mengenai kemampuan atlet. Organisasi yang menaungi atlet juga harus terus berbenah. KONI membutuhkan komunikasi yang sehat dengan cabor, pemerintah, pelatih, atlet dan masyarakat. Transparansi juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Publik perlu tahu arah program, cabor perlu tahu bagaimana pembinaan dirancang, atlet perlu tahu kemana mereka akan dibawa.

kabarpesisirnews: Apa harapan Abang setelah pemilihan nanti?

Hendriko Lubis : Pemilihan boleh berganti, harapan atlet jangan berhenti. Dinamika antar figur tentu menjadi bagian dari proses organisasi. 

Tapi yang lebih penting daripada sekadar memenangkan kontestasi adalah memastikan setelah proses pemilihan selesai, pekerjaan pembinaan justru semakin serius. 

Karena atlet tidak hidup dari janji. Atlet butuh latihan. Pelatih butuh dukungan. Cabor butuh kepastian program. Yang dipertaruhkan bukan hanya pergantian seorang ketua, yang dipertaruhkan adalah bagaimana olahraga Aceh Tamiang menyiapkan generasinya untuk hari ini, esok, dan tahun-tahun yang akan datang."****

LIPUTAN     :       REDAKSI

EDITOR        :       REDAKSI

Festival Senandung Melayu LAMR Meranti Libatkan Generasi Muda, Upaya Jaga Warisan Budaya

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     -

Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, membuka Festival Senandung Melayu yang ditaja Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Adat LAMR, Jalan Dorak, Selatpanjang, Minggu (20/9/2026).

Festival tersebut diikuti 22 peserta dari 11 sekolah tingkat SMA/MA sederajat se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Peserta terdiri dari 12 perempuan dan 10 laki-laki.

Dalam sambutannya, Atan Ibrahim mengapresiasi LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, panitia, seniman, budayawan, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurutnya, Festival Senandung Melayu bukan sekadar ajang pertunjukan seni suara, tetapi menjadi bagian dari upaya menjaga marwah, identitas dan warisan budaya Melayu agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Senandung Melayu bukan sekadar seni suara. Ia adalah warisan identitas, cerminan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Karena itu, melestarikannya bukan hanya tugas para seniman dan lembaga adat, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, di tengah perubahan zaman, generasi muda Kepulauan Meranti perlu tetap mengenal akar budayanya, bangga terhadap identitas Melayu dan mampu meneruskannya kepada generasi selanjutnya.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mendukung upaya pelestarian adat dan budaya daerah. Kita ingin budaya Melayu tidak hanya dikenang, tetapi tetap hidup, tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat,” katanya.

Kepada para peserta, Atan berpesan agar festival tersebut dimanfaatkan untuk menampilkan kemampuan terbaik, mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kecintaan terhadap budaya Melayu.

“Jika budaya kita jaga, jati diri akan tetap terpelihara. Jika warisan kita teruskan, Melayu akan tetap hidup sepanjang masa,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik mengatakan Festival Senandung Melayu merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan sebelumnya festival tersebut diperuntukkan bagi peserta berusia 50 tahun ke atas. Kegiatan itu menjadi salah satu upaya melihat keberlangsungan seni suara Melayu sekaligus mengenang karya-karya seniman Melayu terdahulu.

“Tahun ini kita memberikan ruang kepada generasi muda pencinta budaya dan seni Melayu untuk terus berkreasi dalam lagu,” katanya.

Afrizal berpesan kepada seluruh peserta agar tidak berkecil hati apabila belum berhasil meraih juara.

Menurutnya, masih banyak kesempatan dan panggung seni yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kemampuan, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional.

Ia juga menegaskan bahwa lagu Melayu merupakan salah satu identitas masyarakat Melayu yang harus terus dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

“Anak-anak generasi muda pencinta budaya Melayu, pencinta seni Melayu, tetap berkreasi dalam lagu. Menjadi peserta terbaik di sini, tampilkanlah dengan suara-suara emasmu,” ujarnya.

Afrizal turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terus memberikan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan LAMR, termasuk Festival Senandung Melayu.

Sementara itu, Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Drs. H. Taufik Ikram Jamil, M.Hum., mengatakan Festival Senandung Melayu di Kepulauan Meranti memiliki arti penting karena daerah tersebut memiliki sejarah panjang dalam perkembangan seni suara Melayu.

Menurutnya, sejumlah karya dan seniman dari wilayah yang kini menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan seni Melayu.

Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda untuk meneruskan tradisi seni Melayu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Dengan perkembangan teknologi sekarang ini, tidak mustahil anak-anak kita bisa menguasai lebih kuat dengan pemahaman kepada Melayu ini,” katanya.

Taufik juga menyebut perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan karya seni apabila digunakan secara tepat.

“Jangan kita menganggap AI itu masalah. AI itu tergantung kepada kita, dia tergantung pada perintah kita. Salah perintah, salah dia,” ujarnya.

Ia berpesan agar budaya tidak hanya dijadikan sebagai sesuatu untuk dikenang, tetapi diolah menjadi sumber inspirasi untuk menghasilkan karya dan berkembang ke depan.

“Kita mengolah bukan untuk bernostalgia, tapi mengolah untuk maju ke depan. Dan sesungguhnya apa yang kita lakukan yang bersumber dari akar akan mencapai kepada puncaknya,” katanya.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti festival dengan sebaik-baiknya serta menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang untuk mengembangkan kemampuan dan kecintaan terhadap budaya Melayu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para kepala sekolah dan guru pendamping, ketua LAMR kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti, panitia pelaksana, peserta serta pendukung dari masing-masing sekolah."****

EDITOR           :       REDAKSI

Panglima Sulung LMB Karimun Dato' Khaidir Tekankan Pentingnya Kerukunan dan Kewaspadaan Provokasi

KabarPesisirNews.Com

KARIMUN KEPRI,     -

Laskar Melayu Bersatu (LMB) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kabupaten Karimun menegaskan komitmennya sebagai garda terdepan dalam menjaga marwah Melayu, kerukunan antar suku, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Penegasan tersebut disampaikan Panglima Sulung DPW LMB Karimun, Dato' Khaidir, saat wawancara eksklusif dengan Kabarpesisirnews,  Minggu (20/9/2026) pagi di Karimun, Kepulauan Riau.

Dato' Khaidir menjelaskan, 

Organisasi yang saya pimpin adalah organisasi yang menjaga marwah Melayu. Tentu untuk itu kita harus peka. Jangan ada gesekan yang bisa membuat kita diadu domba dengan hal-hal yang bersifat provokasi. Ini selalu saya ingatkan kepada pengurus dan anggota LMB Karimun," ujar Dato' Khaidir.

Menurutnya, upaya menjaga kerukunan tidak cukup hanya dilakukan melalui pertemuan formal, namun harus tertanam dalam kesadaran personal setiap pengurus dan anggota. LMB Karimun secara rutin menggelar pertemuan internal untuk saling mengingatkan pentingnya menjaga persatuan, baik sesama suku Melayu maupun dengan suku-suku lain yang hidup berdampingan di Karimun.

Apa yang selalu kita bahas tentang menjaga kerukunan baik sesama suku maupun suku lain, tak pernah terlewatkan. Karena untuk menjaga kamtibmas, itu nampaknya baik pengurus maupun anggota telah tertanam di setiap personal," jelasnya.

Khaidir menilai, stabilitas kamtibmas tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata. Diperlukan dukungan dan sinergi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti LMB.

Untuk menjaga kamtibmas bukan saja dibebankan pada pihak kepolisian, tapi harus dibarengi dan didukung oleh setiap elemen masyarakat. Tentu LMB Karimun siap menjadi garda terdepan untuk kamtibmas," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Dato' Khaidir juga menyoroti arah pembangunan di Kabupaten Karimun. Ia berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun lebih mengedepankan pendekatan partisipatif sebelum menetapkan kebijakan pembangunan.

Menurutnya, pemerintah hendaknya turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Ia menambahkan, selama pembangunan tersebut pro-rakyat, LMB Karimun akan selalu berada di barisan pendukung. Kehadiran LMB di Karimun, kata dia, salah satunya adalah untuk mengawal kebijakan pemerintah dan mendorong Pemda ke arah pembangunan yang berkeadilan.

Sepanjang pembangunan itu pro-rakyat, LMB akan selalu mendukungnya. Kami memang kritis pada setiap kegiatan Pemda, namun kami adalah mitra yang strategis bagi Pemda," tutup Dato' Khaidir."****

EDITOR        :     REDAKSI

Sekda Sudandri Jauzah Buka Gelar Malam Majelis Zikir dan Doa Bersama, LAMR Kepulauan Meranti Pererat Silaturahmi Pengurus

KEPULAUAN MERANTI* - 

Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Malam Majelis Zikir dan Doa Bersama di Balai Adat LAMR Meranti, Jalan Dorak Selatpanjang, Sabtu (19/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai usai Sholat Isya ini dihadiri oleh Bupati Meranti yang dalam hal ini di wakili oleh Sekda Sudandri Jaudah,SH Ustad M. Rozi Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau Datuk Seri Drs. H. Taufik Ikram Jamil, M.Hum., Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si. Ketua Umum Majlis Kerapatan Adat MKA LAMR Meranti Datok Asnawi Nazar, S..Pi Ketua LAMR Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Meranti dan para Datok-Datok dan Puan-puan LAMR Kepulauan Merenti. 

Ketua Panitia, Susanto Sedarmo, SE, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk memohon keberkahan dan keselamatan negeri, serta mempererat ukhuwah dan kekompakan sesama pengurus adat.

"Kita ingin mengembalikan marwah adat Melayu yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Dengan zikir dan doa bersama ini, kita mohon agar Meranti senantiasa aman, dijauhkan dari bala, dan pengurus LAMR diberi kekuatan untuk menjaga adat," ujarnya.

Majelis zikir dipimpin oleh Ustadz M. Taslim, S. Ag, lantunan zikir, shalawat, dan doa selamat serta doa tolak bala dan khatam Alqur'an di pimpin oleh Ustadz Rozi, S.Pd menggema dengan khidmat diikuti seluruh peserta.

Ketua Umum DPH LAMR Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, mengajak seluruh pengurus untuk tetap solid dan menjadikan LAMR sebagai payung pemersatu masyarakat Melayu.

"Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah. Zikir ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tugas menjaga adat adalah tugas menjaga marwah agama," tegas Datok Seri Afrizal Cik".

Sambutan Bapak Bupati Meranti yang di wakili oleh Sekda Sudandri Jaudah,SH menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat menyambut baik dan memberi apresiasi kepada LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti dan kami juga tetap memberi suport atas kegiatan yang di selenggarakan kita berharap dengan Majlis zikir doa bersama sehingga silaturahmi dapat terjalin dengan baik, dan menjadikan Kabupaten Meranti Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Atas nama pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti  kegiatan majlis Zikir secara resmi kami nyatakan di buka, Ucap Sekda."****

LIPUTAN       :     REDAKSI

EDITOR          :     REDAKSI

POLSEK TEBING TINGGI BARAT PANEN JAGUNG PIPIL MILIK KELOMPOK TANI TUNAS HARAPAN MAJU DESA GOGOK DARUSSALAM

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANT RIAU,   -

Polsek Tebing Tinggi Barat melaksanakan Panen Jagung Pipil bersama kelompok Tani Tunas Harapan Maju Desa Gogok Darussalam Kec. Tebing Tinggi Barat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Lahan yang dikelola oleh kelompok Tani ini, ditanami Jagung Pipil dengan bibit unggul guna tercapainya keberhasilan program ketahanan pangan nasional. 

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Tebing Tinggi Barat Ipda D.Turnip, S.E menyampaikan bahwa hasil panen jagung ini nantinya akan mendukung Ketahanan Pangan Nasional. 

"Kami ada ditengah-tengah petani bukan hanya sekedar hadir atau menampakan diri saja. Melainkan kami disini melakukan pembinaan dan memberikan terobosan-terobosan baru dalam bidang pertanian sehingga ketahanan pangan nasional akan tercapai" ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Maju berterimakasih atas kehadiran dan pembinaan yang dilakukan oleh Polsek Tebing Tinggi Barat.

Sabtu /19/2026

"kami dari Kelompok tani Tunas Harapan Maju sangat berterima kasih atas kehadiran dan pembinaan yang dilakukan oleh Polsek Tebing Tinggi Barat dimulai dari pembersihan lahan, penanaman sampai pemanenan. Kami sangat terbantu dengan kehadiran mereka yang senantiasa membina dan memberikan masukan atau terobosan kepada kami. Semoga dengan adanya Polri ditengah-tengah kami, saya berharap Ketahanan pangan nasional akan tercapai, " pungkasnya."****

LIPUTAN        :     MANUK

EDITOR           :     REDAKSI

DePA-RI Dorong Efek Jera dan Pengembalian Aset Negara Bagi Koruptor

KabarPesisirNews.Com

SOLO JAWA TENGAH,     - 

Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, SH, LL.M menilai tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian bersama. Korupsi bukan hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara serta berpotensi mencoreng reputasi Indonesia di dunia internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Luthfi Yazid saat menyampaikan pidato dalam pelantikan para pengurus DPC DePA-RI kota Surakarta, kabupaten Wonogori, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar di Hotel Adhi Wangsa, Solo. 

Menurut Luthfi Yazid, bagaimana pemberantasan korupsi di China dapat menjadi contoh. Di China para elit pemerintah maupun petinggi partai politik yang terlibat korupsi dihukum berat. Pemberantasan  korupsi, karenanya, tidak boleh hanya berorientasi pada berapa banyak pelaku yang ditangkap dan dipidana. 

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana negara dapat memastikan hasil kejahatan korupsi dikembalikan kepada negara dan tidak tetap dinikmati oleh pelaku, keluarga, anak maupun pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.

“Korupsi bukan sekadar persoalan hukum. Korupsi menyangkut martabat bangsa, sebagaimana menjadi keprihatinan utama Wapres RI pertama, Moh. Hatta. Ketika korupsi terus terjadi, kepercayaan masyarakat menurun dan citra Indonesia di mata dunia internasional ikut terdampak. Para investor akan kabur ke negara lain,” ujar Luthfi yang memiliki nama lengkap Tahir Musa Luthfi Yazid. 

Karena itu, DePA-RI menunggu realisasi janji DPR RI untuk merampungkan RUU Perampasan aset sebelum Desember 2026 sebagai batas akhir. Berarti waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan, dan harus rampung. Presiden Prabowo Subianto harus memberikan dukungan penuh dan merealisasikan komitmennya, termasuk dengan cepat dan tegas memecat para menterinya serta pejabat negara yang terlibat korupsi. 

Luthfi juga mendorong agar pemberantasan korupsi semakin diarahkan pada pendekatan "Mengikuti Aliran Uang” (follow the money), yaitu menelusuri aliran dana dan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

“Karena modus korupsi makin canggih, maka efek jera harus nyata. Jangan sampai seseorang dipidana, tetapi aset yang diperoleh dari hasil korupsi tetap aman dan kemudian dinikmati oleh keluarga, anak dan kroninya. Pemberantasan korupsi harus menyentuh hasil kejahatannya,” tegas Luthfi Yazid yang pada tahun 2002 pernah mengikuti pelatihan pencegahan korupsi selama sebulan di UNAFEI (United Nations Asia and Dar East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment Offenders), Tokyo. 

DePA-RI juga mendorong penguatan kebijakan asset recovery ( pemulihan aset) dan pengembalian aset negara. Menurut DePA-RI, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata dilihat dari jumlah perkara dan jumlah orang yang diproses secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana kerugian negara dapat dipulihkan.

Di sisi lain, DePA-RI menegaskan bahwa upaya menciptakan efek jera harus tetap dilakukan dalam kerangka due process of law.

“Kita membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi ketegasan hukum tidak boleh menghilangkan prinsip praduga tak bersalah, hak atas pembelaan dan independensi peradilan. Efek jera harus lahir dari proses hukum yang adil, bukan dari trial by media,” kata Luthfi.

Sebagai organisasi profesi advokat, DePA-RI berpandangan bahwa advokat memiliki posisi penting dalam menjaga agar proses penegakan hukum berjalan secara profesional, objektif dan berkepastian hukum yang adil sesuai mandat UUD 1945. 

Advokat mempunyai kewajiban memberikan pembelaan terhadap setiap orang yang berhadapan dengan hukum sesuai kredo DePA-RI Justitia Omnibus atau keadilan untuk semua, namun pembelaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap tindak pidana korupsi.

DePA-RI juga menilai bahwa pemberantasan korupsi harus diperkuat dari sisi pencegahan, prevensi, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

Dengan hadirnya DPC-DPC DePA-RI di berbagai wilayah Jawa Tengah, DePA-RI ingin mendorong agar organisasi advokat tidak hanya berperan dalam membela kepentingan hukum klien, tetapi juga mengambil bagian dalam pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat serta penguatan budaya antikorupsi.

“Kami ingin DPC DePA-RI di Jawa Tengah menjadi bagian dari masyarakat yang ikut mengawal tegaknya hukum dan pemerintahan yang bersih. Advokat tidak boleh hanya menjadi penonton ketika persoalan korupsi terjadi. Kami harus memberikan sumbangan pemikiran dan kerja nyata bagi penegakan hukum,” ujar Luthfi.

Menurutnya, perjuangan melawan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, akademisi, media dan profesi hukum memiliki tanggung jawab masing-masing untuk membangun sistem yang lebih transparan dan berintegritas.

“DePA-RI siap memberikan kontribusi pemikiran dan ikut mengawal agenda pemberantasan korupsi. Kita ingin Indonesia dikenal bukan karena banyaknya kasus korupsi, tetapi karena keberhasilannya membangun sistem hukum yang mampu mencegah korupsi, memberikan efek jera kepada pelaku, dan mengembalikan aset negara,” kata Luthfi Yazid mengakhiri."****

LIPUTAN        :       MEGY

EDITOR           :       REDAKSI

Razia Gabungan Skala Besar di Rutan I Medan Libatkan TNI dan Brimob Bersenjata Lengkap, Hasilnya...

KabarPesisirNews.Com

MEDAN SUMATERA UTARA,     - 

Razia gabungan skala besar yang melibatkan Petugas Pemasyarakatan, personel TNI, Brimob bersenjata lengkap hingga BNN, berlangsung di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Medan, Jumat l (18/9/2026) sore hingga malam.

Langsung dipimpin Kakanwil Pemasyarakatan Sumut Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.Si, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen sekaligus untuk

menjawab berbagai isu negatif yang beredar di media sosial.

Pantauan di lapangan, seluruh personel yang terlibat razia menyisir setiap sel dan blok para warga binaan pemasyarakatan (WBP). Tidak itu saja, seluruh WBP juga diwajibkan menjalani tes urine untuk memastikan Rutan bebas dari segala narkoba.

Kepala Rutan Kelas I Medan Andi Surya menjelaskan, razia skala besar ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pihaknya untuk memberantas segala bentuk pelanggaran di dalam rutan.

"Kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kami untuk memberantas segala bentuk barang terlarang di dalam rutan khususnya narkoba dan peredaran ponsel. Semua yang kami lakukan sesuai arahan Bapak Menteri Imipas dan Kakanwil Pemasyarakatan," tegas Andi.

Kegiatan ini, katanya, melibatkan 40 orang Brimob dan Gegana Polda Sumut, personel Zipur 20 orang, Koramil 15 orang dan petugas Polsek Medan Helvetia 15 orang.

"Dari penggeledahan seluruh kamar warga binaan, ditemukan 4 ponsel terdiri dari 2 android dan 2 unit Hp kecil. Sedangkan untuk narkoba nihil," terangnya.

Dijelaskan Andi juga, dalam razia tersebut, sebanyak 500 WBP menjalani tes urine yang langsung dilakukan 3 personel BNN Sumut. "Namun hasilnya, semua warga binaan kami negatif narkotika," tandasnya.

Di momen itu, Andi Surya juga mengatakan, tidak ada ruang kejahatan sedikitpun yang kami berikan untuk seluruh warga binaan. "Dan ingat, ikuti seluruh aturan dan berusahalah merubah diri selama dalam binaan. Karena tidak ada kompromi bagi kami bagi WBP yang tertangkap melakukan kejahatan, khususnya kejahatan narkoba dan menyelundupkan ponsel," pungkasnya."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Puluhan Kepala Sekolah di Meranti Akan Diganti, Disdik Siapkan Skema Nonreguler

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, melakukan pemetaan terhadap 208 kepala sekolah jenjang PAUD, SD, dan SMP negeri. Pemetaan tersebut menjadi dasar penataan penugasan kepala sekolah, mulai dari perpanjangan masa tugas hingga penggantian kepala sekolah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti R. Yusran  mengatakan, dari 208 kepala sekolah yang dipetakan, sebanyak 31 orang masih dapat melanjutkan masa penugasan.

Sementara 62 kepala sekolah telah menyelesaikan masa penugasan dan tidak dapat diperpanjang kembali. Untuk mengisi posisi tersebut, Disdikbud Meranti telah menyiapkan proses penggantian melalui mekanisme nonreguler.

“Untuk kepala sekolah yang sudah habis masa penugasannya dan tidak bisa diperpanjang, kita siapkan proses penggantian melalui jalur nonreguler,” ujar Plt Kepala Disdikbud Meranti, Sabtu (19/9/2026).

Menurutnya, proses pengusulan pengganti untuk 62 kepala sekolah tersebut saat ini telah berjalan. Pemberkasan dan pengusulan dilakukan melalui aplikasi SIM KSPSTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kita berharap proses administrasinya dapat segera selesai, sehingga kepala sekolah pengganti bisa ditetapkan dan dilantik,” katanya.

Selain itu, terdapat 13 kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt). Disdikbud Meranti juga mengusulkan agar para Plt tersebut dapat diangkat menjadi kepala sekolah definitif melalui mekanisme nonreguler.

Di sisi lain, sebanyak 85 kepala sekolah telah menyelesaikan periode pertama dan masih memiliki peluang melanjutkan masa penugasan ke periode kedua. Namun, mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya memiliki sertifikat Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS).

“Untuk yang masih bisa melanjutkan ke periode kedua, tentu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Salah satunya mengikuti proses BCKS,” jelasnya.

Proses pemenuhan persyaratan tersebut meliputi seleksi substansi dan pelatihan BCKS. Dari 180 peserta yang mengikuti seleksi substansi, nantinya akan dipilih 90 peserta untuk mengikuti pelatihan.

Seleksi substansi akan dilaksanakan oleh Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Riau. Pesertanya tidak hanya berasal dari kepala sekolah yang telah menjalani satu periode, tetapi juga guru yang memenuhi persyaratan untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Di Meranti sendiri tercatat 919 guru yang memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 orang telah menyatakan kesediaan dan mengunggah dokumen administrasi untuk mengikuti proses seleksi.

“Pesertanya tidak hanya kepala sekolah yang sudah satu periode. Guru yang memenuhi persyaratan juga kita berikan kesempatan untuk mengikuti seleksi,” ujarnya.

Disdikbud Meranti juga telah mengusulkan peserta pelatihan BCKS kepada kementerian untuk mendapatkan persetujuan. Setelah persetujuan diterbitkan, Disdikbud akan melakukan perjanjian kerja sama dengan BGTK Provinsi Riau sebagai penyelenggara pelatihan.

Penataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan kepala sekolah. Disdikbud juga harus menyiapkan penempatan bagi kepala sekolah yang tidak lagi menjabat dan kembali menjalankan tugas sebagai guru.

Penempatan akan mempertimbangkan lokasi tempat tinggal, kebutuhan guru di sekolah, serta mata pelajaran yang diampu. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi mantan kepala sekolah pada jenjang SMP.

Disdikbud juga perlu memastikan ketersediaan jam mengajar agar guru yang kembali dari tugas kepala sekolah tetap dapat memenuhi ketentuan beban kerja, termasuk persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi.

Selain kembali menjadi guru, mantan kepala sekolah yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pengawas sekolah juga berpeluang diarahkan untuk mengisi kebutuhan pengawas di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saat ini, Meranti tercatat hanya memiliki sembilan pengawas sekolah. Jumlah tersebut masih perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan pengawasan pada satuan pendidikan.

Namun, rencana tersebut masih menunggu petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi calon pengawas sekolah.

Plt Kepala Disdikbud Meranti menegaskan, seluruh proses penataan kepala sekolah dilakukan secara bertahap dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

“Penataan ini mencakup penggantian kepala sekolah yang tidak dapat diperpanjang, pengangkatan kepala sekolah Plt menjadi definitif, serta pemenuhan persyaratan bagi kepala sekolah yang masih dapat melanjutkan masa tugasnya,” katanya.

Penataan tersebut mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah serta Kepmendikdasmen Nomor 129 Tahun 2025 tentang Seleksi Substansi, Pelatihan Kepala Sekolah, dan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah."****

LIPUTAN       :       NUR

EDITOR          :       REDAKSI

Dua Pimpinan Dinas Pendidikan Dairi Diacuhkan, Kepala SMPN 1 Sidikalang Diduga Maladministrasi dan Sembunyikan Siswa dari Orang Tua Kandung

KabarPesisirNews.Com

DAIRI SUMATERA UTARA,     -

Sikap tidak terpuji dan terkesan arogan dipertontonkan oleh Kepala SMPN 1 Sidikalang, Hotnida Lubis, M.Pd. Pada Rabu (17/09/2026), ia sengaja mengacuhkan kunjungan kerja Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, Mariyadi Simanjorang, dan Kepala Bidang SMP, Adi Purba, yang datang bersama orang tua siswa ke sekolah tersebut.

Kedatangan rombongan pimpinan Dinas Pendidikan ini bertujuan untuk menyelesaikan laporan Richard Simanjuntak, orang tua kandung dari salah satu siswa SMPN 1 Sidikalang. Pihak sekolah diduga kuat melakukan maladministrasi karena memproses dan menerima data pribadi anak tanpa izin resmi dari orang tua kandung yang sah, yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Anak.

Meskipun agenda kunjungan ini sudah diberitahukan sehari sebelumnya, yakni pada Rabu (16/09/2026), Hotnida Lubis justru memilih mengabaikan kehadiran atasannya tersebut dengan dalih sedang sibuk melakukan kegiatan supervisi sekolah.

Sembunyikan Siswa dari Orang Tua Kandung

Kasus ini semakin memanas karena pihak SMPN 1 Sidikalang dinilai sengaja memutus akses pertemuan antara ayah kandung dan anaknya. Padahal, kehadiran Sekretaris dan Kabid SMP Dinas Pendidikan Dairi ke lokasi adalah untuk memfasilitasi dan mendampingi pertemuan keluarga tersebut secara kekeluargaan.

Bukannya kooperatif, Hotnida Lubis diduga kuat sengaja menghubungi pihak luar yang tidak memiliki hak asuh secara hukum atas anak tersebut—atau diduga sebagai pelaku penculikan anak—untuk menjemput sang siswa secara diam-diam. Akibatnya, saat Dinas Pendidikan dan orang tua kandung tiba di sekolah, siswa yang bersangkutan sudah dibawa pergi oleh orang asing tersebut.

Sempat Seret Oknum Anggota DPRD Dairi

Sebelum insiden pengabaian ini terjadi, orang tua siswa sudah mendatangi sekolah pada Rabu (16/09/2026) untuk meminta izin bertemu anaknya. Alih-alih memfasilitasi, Kepala SMPN 1 Sidikalang justru mencoba mengintervensi situasi dengan memanggil oknum anggota DPRD Kabupaten Dairi dari komisi pengawasan pendidikan, Batara Sinaga (BS).

Sempat terjadi ketegangan dan konflik adu argumen di dalam ruangan. Namun, setelah mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan menyadari adanya indikasi pelanggaran hukum oleh pihak sekolah, oknum anggota DPRD tersebut akhirnya memilih pergi dan enggan terlibat lebih jauh.

Hingga berita ini diturunkan, sikap tidak menghargai pimpinan serta dugaan pelanggaran perlindungan anak yang dilakukan oleh Kepala SMPN 1 Sidikalang ini menuai sorotan tajam dari berbagai pihak, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi diharapkan segera mengambil tindakan tegas."****

..

LIPUTAN       :      DAVIDSON

EDITOR          :      REDAKSI

Tahap Akhir Wujudkan Konektivitas Penuh di Provinsi Aceh, Hutama Karya Lakukan Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO) pada Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) Tol Sigli–Banda Aceh

KabarPesisirNews.Com

ACEH,     – 

Setelah dioperasikan secara fungsional guna mendukung pemulihan pascabencana di Provinsi Aceh, Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum sepanjang 25 kilometer pada Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) kini memasuki tahapan penting, yakni Uji Laik Fungsi dan Operasi (ULFO). ULFO dilaksanakan selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 September 2026, oleh PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Korlantas Polri. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, kelengkapan jalan, serta pemenuhan aspek keselamatan sebelum jalan tol dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Tidak sekadar memastikan terpenuhinya standar laik fungsi dan operasi, pelaksanaan ULFO juga mencakup penilaian aspek keselamatan jalan melalui pendekatan Star Rating atau pemeringkatan bintang. Pendekatan berstandar internasional ini digunakan untuk menilai tingkat keselamatan infrastruktur jalan secara komprehensif, termasuk berbagai elemen yang dapat memengaruhi risiko kecelakaan maupun tingkat keparahan apabila terjadi insiden.

Penilaian dilakukan secara terperinci terhadap sejumlah aspek, mulai dari desain geometrik jalan dan tikungan, jarak pandang, pencahayaan, marka dan rambu, hingga kualitas serta penempatan perangkat pengaman jalan. Semakin tinggi peringkat yang diperoleh, semakin baik pula kemampuan infrastruktur jalan dalam membantu meminimalkan risiko kecelakaan fatal bagi pengguna jalan.Penerapan pendekatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Hutama Karya untuk menghadirkan jalan tol yang tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga mengedepankan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani mengatakan bahwa pelaksanaan ULFO Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum menjadi momentum penting dalam rangkaian pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh.“Pelaksanaan ULFO pada Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum merupakan tahapan krusial untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum dioperasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memastikan terpenuhinya standar teknis serta persyaratan laik fungsi dan operasi, tetapi juga untuk menilai aspek keselamatan dan kualitas jalan tol,” ujar Hamdani.

Lebih lanjut, Hamdani menambahkan bahwa tersambungnya Jalan Tol Sigli–Banda Aceh secara penuh akan memberikan dampak positif terhadap konektivitas dan aktivitas perekonomian di Aceh.

“Dengan dilaksanakannya Uji Laik Fungsi dan Operasi pada Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum, pembangunan Jalan Tol Sibanceh sepanjang 74 kilometer memasuki tahapan akhir untuk dapat tersambung secara penuh. Kami berharap kehadiran jalan tol ini dapat semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, serta menghadirkan akses antarwilayah di Aceh yang lebih cepat dan efisien,” ujar Hamdani.

Sebagai bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Sibanceh diharapkan dapat memperkuat konektivitas perjalanan dari Sigli menuju Banda Aceh dan sebaliknya sebagai pusat pemerintahan Provinsi Aceh. Kehadiran jalan tol ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses transportasi yang lebih cepat, aman, dan efisien.

Pelaksanaan ULFO pada Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum menandai semakin dekatnya penyelesaian pembangunan Jalan Tol Sigli–Banda Aceh. Setelah seluruh tahapan ULFO dipenuhi dan Sertifikat Laik Operasi diterbitkan, ruas ini semakin dekat untuk dapat segera dioperasikan tanpa tarif terlebih dahulu sebelum nantinya diberlakukan tarif."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI

Gawat Ni : JTM Lepas Jatuh Ke Tanah di Merbau, Warga Soroti Kelalaian Perawatan - Beruntung Tak Timpa Penduduk.

KabarPesisirNews.Com          

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,    -

Dugaan Insiden lepas dan jatuhnya konstruksi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) di Bumi Asri  Desa lukit Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, pada Sabtu (19/9/2026), menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, selain menyebabkan 6 (Enam) Desa padam total, insiden tersebut dinilai sangat membahayakan keselamatan nyawa warga.

Diketahui, seperti diinfokan sebelumnya di grup Whatsap, 6 desa yakni Desa Pelantai, Sei Anak Kamal, Meranti Bunting, Sei Tengah, Tanjung Kulim, dan Lukit terpaksa dipadamkan akibat konstruksi JTM yang lepas jatuh ke tanah.

Kejadian tersebut memicu pertanyaan besar di kalangan warga terkait pemeliharaan dan kelayakan konstruksi jaringan listrik milik PLN ULP Selatpanjang SUB Teluk Belitung, Kecamatan Merbau.

"Kalau jatuhnya pas ada masyarakat yang lewat di bawahnya, atau di kebun, dampaknya tidak bisa dibayangkan. Ini menyangkut nyawa. JTM itu kan tegangan tinggi," ujar salah seorang warga Merbau yang minta jati dirinya dirahasiakan saat dikonfirmasi.

Warga menilai lepasnya konstruksi JTM hingga jatuh ke tanah bukan kejadian sepele dan patut diduga adanya kelalaian dalam perawatan rutin. Apalagi konstruksi tersebut berada di area terbuka yang seharusnya dilakukan pengecekan berkala.

Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka. Video yang beredar menunjukkan posisi tiang dan besi penyangga sudah ambruk ke tanah di antara semak-semak.

Manager Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Selat Panjang, Rony melalui sambungan telfon pribadi miliknya Sabtu (19/9/2020) mengatakan, kami belum mendapatkan info secara rinci penyebab jatuhnya JTM tersebut, akan tetapi biasanya  ini kan daerah kepulauan mungkin karena baut-bautnya, ada yang berkarat biasanya, akan tetapi kami belum mendapatkan informasi utuh dari lapangan apakah penyebabnya karena pohon atau apa penyebabnya kami belum dapat info, jawab Rony

Dan terkait pemeliharaan rutin biasanya kami melakukan seperti kasat mata seperti penebasan pohon-pohon, tiang miring atau kasat mata lainnya baru kita lakukan pemeliharaan, tapi kalau untuk pemeliharaan tiang per tiang kami tidak pernah terkecuali kita udah nampak tanda-tandanya baru kita melakukan pemeliharaan karena jaringan kita panjang, tutup Rony 

Masyarakat berharap PLN tidak hanya melakukan penormalan listrik secara bertahap, namun juga melakukan audit dan pengecekan total terhadap seluruh konstruksi JTM di wilayah Merbau untuk mencegah kejadian serupa yang bisa membahayakan bahkan bisa merenggut nyawa."****

PENULIS         :        ALI SANIP

EDITOR           :        REDAKSI