Karang Taruna Dua Desa Audiensi dengan PT BEP, Dorong Prioritas Tenaga Kerja Lokal di Wilayah MSTB

KabarPesisirNews.Com

9 November 2026.

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim bersama Karang Taruna Desa Tanjung menggelar audiensi dengan pihak PT Bintang Energi Pertama (BEP), Senin (9/11/2026), bertempat di Desa Tanjung Darul Takzim, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pertemuan tersebut membahas aspirasi masyarakat terkait peluang dan prioritas penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya bagi warga yang berdomisili di sekitar wilayah Operasional MSTB.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Desa (Sekdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Darul Takzim, serta anggota Karang Taruna dari kedua desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperjuangkan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat.

*Rian Rasid Dorong Prioritas Putra Daerah dalam Penyerapan Tenaga Kerja*

Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim, Rian Rasid, menyampaikan harapan agar PT Bintang Energi Pertama memberikan perhatian dan prioritas kepada tenaga kerja lokal, baik untuk posisi tenaga kerja terampil (skill) maupun nonterampil (non-skill).

Menurutnya, sejumlah kebutuhan tenaga kerja di lingkungan operasional perusahaan sebaiknya dapat memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung.

"Kami berharap perusahaan dapat membangun kemitraan yang baik dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sebagai masyarakat tempatan, kami tentu menginginkan adanya kesempatan dan ruang untuk ikut berkontribusi melalui pekerjaan di perusahaan," ujar Rian.

Ia juga mengusulkan agar posisi pengemudi water truck dan kendaraan operasional LV (Light Vehicle) dapat mengutamakan putra daerah. Selain itu, kebutuhan tenaga pendukung seperti swamper water truck dan petugas pengamanan unit juga diharapkan dapat melibatkan masyarakat lokal.

*Suryanto: Berikan Ruang dan Kesempatan bagi Masyarakat Lokal*

Senada dengan hal tersebut, Ketua Karang Taruna Desa Tanjung, Suryanto, turut menyampaikan harapannya agar perusahaan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Ia menilai keterlibatan tenaga kerja lokal merupakan salah satu bentuk kontribusi positif perusahaan terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional.

"Kami berharap PT BEP dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat lokal. Kehadiran perusahaan di wilayah kami hendaknya juga memberikan manfaat nyata, khususnya dalam membuka peluang pekerjaan bagi putra daerah," ungkap Suryanto.

*PT BEP Sambut Aspirasi Karang Taruna, Akan Teruskan kepada Manajemen*

Menanggapi aspirasi yang disampaikan kedua organisasi kepemudaan tersebut, Koordinator PT Bintang Energi Pertama (BEP), Padil, menyambut baik inisiatif dan langkah Karang Taruna dalam membangun komunikasi dengan pihak perusahaan.

Padil menjelaskan bahwa seluruh usulan dan permohonan yang disampaikan akan diteruskan kepada manajemen perusahaan untuk menjadi bahan pertimbangan. Ia juga menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan penerimaan tenaga kerja berada pada kewenangan manajemen.

"Kami menghargai setiap aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh rekan-rekan Karang Taruna. Seluruh permohonan ini akan saya teruskan kepada manajemen perusahaan, karena saya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara langsung," jelas Padil.

Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan perwakilan masyarakat, khususnya Ketua Rian dan Ketua Suryanto, dapat terus terjalin dengan baik.

Menurutnya, hubungan persaudaraan dan kemitraan yang harmonis perlu tetap dikedepankan agar setiap persoalan maupun aspirasi masyarakat dapat dikomunikasikan secara terbuka.

*Aspirasi Akan Dituangkan dalam Berita Acara*

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, seluruh aspirasi yang telah disampaikan akan dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya diajukan kepada manajemen PT BEP agar dapat dipelajari dan dipertimbangkan.

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung berharap pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun sinergi dan kemitraan berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat.

Mereka juga berharap keberadaan aktivitas perusahaan di wilayah operasional MSTB dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, terutama melalui terbukanya lapangan pekerjaan serta meningkatnya kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan operasional perusahaan."****

SUMBER         :

Karang Taruna Desa Tanjung Darul Takzim dan Desa Tanjung

EDITOR           :   Redaksi 

Tarif Angkutan Laut Diusulkan Naik, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Batas Penyesuaian

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menanggapi usulan kenaikan tarif angkutan laut dari perusahaan pelayaran PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line), dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Kedua penyedia angkutan laut tersebut mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran. 

Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Penyedia menilai, usulan ini didasarkan pada peningkatan biaya operasional, seperti BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif, mulai dari dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, hingga komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.

Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022. Kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun dalam wilayah kabupaten.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif di tengah meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme penetapan tarif yang berlaku. Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tidak mengalami kenaikan.

Muzamil menambahkan, kondisi daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan penting. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas antarpulau.

Rapat tersebut juga diwarnai sejumlah masukan dari anggota DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. 

Senada dengan itu, Sekretaris, Jani Pasaribu, dan anggota Komisi II, Al Amin, meminta pihak perusahaan memaparkan secara rinci persoalan yang mendasari kenaikan tarif  tersebut. Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, lanjut Al Amin, akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat DPRD.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. 

Turut hadir dalam rapat, Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah, Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tengku Arifin, dan sejumlah pejabat terkait."****

SUMBER     :   DISKOMINFOTIK KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Berprestasi Ungkap Narkoba dan Daftarkan Warga di Perlinsos, Sejumlah Personel Polres Meranti Diganjar Penghargaan.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     - 

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, meminta seluruh personel meningkatkan respons terhadap setiap aduan dan kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan, jangan sampai warga yang membutuhkan pelayanan justru tidak mendapatkan tanggapan dari kepolisian.

Pesan itu disampaikan Gede Adi saat memimpin apel gelar pasukan dan kesiapan sarana dan prasarana dalam rangka kesiapsiagaan personel menghadapi berbagai potensi gangguan kamtibmas, bertempat di Lapangan Apel Polres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (9/11) pagi.

Apel tersebut turut dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H, PS Kabag Ops AKP Abdan, S.E., M.H., PS Kabag SDM AKP Gunawan, S.H., Kabag Ren AKP Edi Junaidi, S.H., serta PS Kabag Log AKP Herry Juana Putra.

Hadir pula para kepala satuan fungsi (Kasatfung), kepala seksi (Kasi), kapolsek jajaran, serta personel Polres dan polsek jajaran Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Gede mengatakan kesiapsiagaan personel tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga kesiapan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Ada delapan Commander Wish Kapolri yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, tetapi tidak mendapatkan respons dari kita sehingga menimbulkan keluhan maupun laporan terhadap institusi Polri," tegas Gede.

Ia meminta seluruh personel lebih aktif membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat. Anggota kepolisian harus mengenali kondisi lingkungan, memahami persoalan yang dihadapi warga, serta mengetahui kebutuhan mereka.

" Berprestasi Ungkap Narkoba dan Daftarkan Warga di Perlinsos, Sejumlah Personel Polres Meranti Diganjar Penghargaan," ucapnya 

Menurut Gede, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak semestinya hanya terlihat ketika terjadi permasalahan. Personel juga harus hadir untuk mendengarkan keluhan dan mengetahui potensi persoalan sejak dini.

"Kita harus mampu menempatkan diri dengan baik di tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, tidak sungkan, dan memiliki kepercayaan untuk menyampaikan informasi terkait situasi kamtibmas kepada anggota Polri," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gede juga menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait aktivitas balap liar dan kebiasaan anak-anak muda yang nongkrong di sepanjang Jalan Pramuka tanpa tujuan jelas. Selain itu, masih ditemukan pengendara yang melawan arus lalu lintas, terutama pada pukul 17.00 hingga 19.00 WIB.

Persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius Satlantas dan fungsi terkait. Patroli serta pengaturan lalu lintas diminta ditingkatkan, khususnya pada jam-jam rawan.

Ia meminta personel tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Di sisi lain, Kapolres memberikan apresiasi kepada Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti atas pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti sebanyak 20 kilogram yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran narkotika internasional Malaysia-Indonesia.

Ia meminta pengungkapan tersebut tidak berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Pengembangan terhadap jaringan yang terlibat juga harus terus dilakukan.

"Saya berharap agar upaya tersebut terus ditingkatkan, termasuk melakukan pengembangan terhadap jaringan yang terlibat sehingga tidak berhenti hanya pada pengungkapan pelaku di lapangan," katanya.

Apresiasi juga disampaikan kepada personel yang menjalankan tugas sebagai Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Polri. Peran tersebut dinilai penting untuk membantu memastikan program pemerintah tersampaikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaan program itu, tiga personel Polres Kepulauan Meranti tercatat paling banyak mendaftarkan masyarakat sebagai agen Perlinsos. Mereka yakni Aipda Ferdinan Marcos dengan 485 orang, Aipda Suharmoko, S.E. sebanyak 366 orang, dan Bripka Iwan Kusuma dengan 283 orang.

Secara keseluruhan, ketiga personel tersebut telah mendaftarkan 1.134 orang sebagai agen Perlinsos. Capaian ini menjadi bagian dari kontribusi personel dalam membantu pendataan masyarakat agar program perlindungan sosial pemerintah dapat menjangkau penerima yang membutuhkan.

Gede mengingatkan seluruh personel agar menjadikan setiap pelaksanaan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kecepatan merespons kebutuhan warga harus terus ditingkatkan.

"Keberhasilan tugas Polri bukan hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat atas kehadiran kita," tegasnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian oleh Kapolres bersama pejabat utama. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan perlengkapan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam kegiatan itu, Kapolres juga memberikan penghargaan kepada sejumlah personel Polres Kepulauan Meranti yang berprestasi. Apel berakhir sekitar pukul 08.50 WIB dan ditutup dengan foto bersama."****

SUMBER      :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI 

Bupati Asmar Dukung Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyambut baik rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.

Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya upaya memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan aparatur yang telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Asmar mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Kepulauan Meranti mendukung kebijakan tersebut karena menjadi harapan bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.

"Pada prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kita berharap peningkatan status tersebut dapat memberikan kepastian kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang telah mengabdi," ujar Asmar, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang memberikan kepastian status dan penghargaan terhadap pengabdian aparatur patut didukung.

Meski demikian, Asmar menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah tetap perlu mengacu pada ketentuan dan mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Intinya saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, terutama terkait persyaratan, mekanisme, tahapan pengangkatan, serta ketentuan pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaturan pembiayaan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang pasti dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah para pegawai, terutama terkait anggapan bahwa perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dipastikan berlaku secara otomatis bagi seluruh pegawai mulai 2027," jelas Fajar.

Saat ini, terdapat 1.644 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis.

Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah mengabdi.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dukungan terhadap peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat ditindaklanjuti secara terarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Komisi II DPRD dan Pemkab Meranti Bahas Usulan Penyesuaian Tarif Tiket Kapal Penumpang

 

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD menggelar rapat pembahasan terkait usulan penyesuaian tarif tiket angkutan penumpang laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).

Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, serta anggota Komisi II, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M. Rapat ini turut melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur Asisten dan Staf Ahli, serta sejumlah operator perusahaan pelayaran.

Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa permohonan kenaikan tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui tahap survei dan pengumpulan data.

Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban operasional operator, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab dan DPRD menegaskan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat Meranti yang masih relatif rendah, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital warga di wilayah kepulauan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha pelayaran. Ia secara khusus meminta agar rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan tarif.

"Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja.

Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen," ujar Muzamil.

Senada dengan Wakil Bupati, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta pihak perusahaan pelayaran memaparkan rincian komponen biaya operasional dan kendala di lapangan secara transparan agar dapat ditelaah bersama secara objektif.

Anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., juga mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara cermat.

 Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna jasa, tetapi juga memengaruhi pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.

Hingga pertemuan berakhir, rapat belum menyetujui adanya kenaikan tarif secara resmi. Forum ini menghasilkan dua poin rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi kenaikan maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Melalui koordinasi ini, Pemkab dan DPRD berharap solusi final yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keterjangkauan akses transportasi laut bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran."****

SUMBER     :   HUMAS DPRD KEP.MERANTI

EDITOR        :   REDAKSI 

Panglima Panca Pimpin DPW LMRB Siak Bersama Masyarakat Riau Siap Turun ke Gerbang PHR Rumbai

KabarPesisirNews.Com

Senin, 9 November 2026.

Panglima Panca selaku pimpinan DPW Laskar Melayu Radar Bersatu (LMRB) Kabupaten Siak menyatakan siap turun bersama ribuan masyarakat Riau dalam aksi penyampaian aspirasi yang akan digelar pada Selasa, 10 November 2026 di kawasan Gerbang PHR Rumbai.

 

Pernyataan kesiapan ini disampaikan dalam rapat koordinasi terakhir pengurus dan perwakilan anggota LMRB yang dilaksanakan malam ini di kantor sekretariat organisasi. Dalam pertemuan tersebut, Panglima Panca mengajak seluruh jajaran dan anggota untuk bersatu mengikuti satu komando demi memperjuangkan hak‑hak warga daerah.

 

“Kita akan bergerak bersama‑sama masyarakat Riau, ikut satu komando untuk turun ke Gerbang PHR Rumbai. Aksi ini tinggal hitungan jam, kita sudah bersiap mengikuti arahan pimpinan untuk memperjuangkan hak‑hak warga daerah,” tegas Panglima Panca.

 

Ia menambahkan bahwa perjuangan ini bertujuan untuk mengembalikan marwah Melayu dan hak‑hak masyarakat Riau yang selama ini belum terpenuhi. “Kita tidak ingin terus‑menerus diabaikan, kita harus bersatu untuk memperjuangkan hak yang menjadi milik kita bersama di bumi bertuah ini,” ajak Panglima Panca.

 

Ada lima poin tuntutan utama yang akan disampaikan kepada pihak berwenang dalam aksi tersebut, yaitu:

 

1. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Migas sebesar 70 % untuk rakyat Riau

​

2. Menuntut pembagian Dana Bagi Hasil Sawit sebesar 70 % untuk rakyat Riau

​

3. Menuntut pengembalian lahan sitaan negara oleh Satgas PKH kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan Riau

​

4. Menuntut kebun plasma 20 % dari setiap perusahaan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU) untuk rakyat Riau

​

5. Menuntut pelaksanaan Peraturan Daerah Tenaga Kerja Lokal sebesar 60 % di seluruh perusahaan wilayah Riau

 

Pihak pengurus DPW LMRB Siak mengingatkan seluruh peserta agar senantiasa menjaga ketertiban, kesopanan, dan keamanan selama penyampaian aspirasi berlangsung, serta menghindari hal‑hal yang dapat merusak suasana."****

LIPUTAN SIAK      :     ANGGA 

EDITOR                  :     REDAKSI 

Pokja III TP PKK Meranti Raih Terbaik III Tingkat Provinsi Riau

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    – 

Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih apresiasi terbaik III tingkat Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Provinsi Riau, Senin (9/11/2026).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Pokja III TP PKK Kepulauan Meranti dalam mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan 10 Program Pokok PKK.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, mengusung tema “Kuatkan 10 Program PKK, Laksanakan Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2040.”

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, S.E., hadir bersama jajaran pengurus dalam kegiatan tersebut. Turut mendampingi Ketua I TP PKK Sriyana Muzammil, para ketua kelompok kerja (Pokja), serta anggota TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ismiatun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih Pokja III. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan komitmen seluruh jajaran TP PKK dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

"Tahun ini kami hadir dan membawa kabar gembira untuk TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti. Alhamdulillah, salah satu program Pokja III berhasil mendapatkan apresiasi terbaik ketiga di tingkat Provinsi Riau. Ini merupakan bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan yang kita bangun selama ini mulai membuahkan hasil bagi kemajuan PKK kita," ujar Ismiatun.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Pokja untuk terus meningkatkan kualitas program dan kegiatan, sehingga keberadaan TP PKK semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ismiatun juga mengajak seluruh pengurus TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program yang direncanakan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pengurus dalam membangun sinergi dan saling mendukung.

"Tanpa koordinasi dan konsultasi, kita akan sulit membangun serta mewujudkan 10 Program Pokok PKK. Karena itu, jangan sungkan untuk bertanya dan saling berbagi informasi. Melalui komunikasi yang baik, pengetahuan dan pemahaman kita akan semakin meningkat untuk membangun TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan," ajaknya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TP PKK harus terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, PKK tidak sekadar menjalankan kegiatan secara administratif, tetapi juga harus hadir memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya penguatan 10 Program Pokok PKK sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program PKK harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk Asta Cita, serta kebijakan TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, penguatan 10 Program Pokok PKK membutuhkan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta pelaksanaan program dengan sasaran dan hasil yang terukur. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan masyarakat.

SF Hariyanto juga berharap Rakerda TP PKK dapat menghasilkan kesepakatan dan arah kerja yang jelas untuk pelaksanaan program tahun 2027, dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Prestasi yang diraih Pokja III TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan keluarga.

Melalui momentum HKG PKK ke-54 dan Rakerda TP PKK Provinsi Riau, TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah."****

SUMBER    :    DINAS KOMINFO KEP.MERANTI

EDITOR      :    REDAKSI 

Ketua IWO Soppeng Apresiasi Satreskrim, Motor NMAX Curian Berhasil Dikembalikan kepada Pemiliknya

KabarPesisirNews.Com

SOPPENG SULSEL,     – 

Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Soppeng, Kamaruddin, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kasat Reskrim Polres Soppeng, Iptu Firman, S.H., M.H., bersama jajaran Resmob atau Tim URC yang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam.

Apresiasi tersebut disampaikan Kamaruddin menyusul keberhasilan jajaran Satreskrim Polres Soppeng mengungkap kasus pencurian sekaligus mengembalikan kendaraan hasil curian kepada pemiliknya.

Sepeda motor tersebut diserahkan kembali kepada pemiliknya, Nur Aini Ika Putri, warga Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kasat Reskrim Polres Soppeng, Iptu Firman, S.H., M.H.

Menurut Kamaruddin, keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan dan respons jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti kasus kriminal serta memberikan kepastian kepada masyarakat yang menjadi korban tindak kejahatan.

Ia berharap kinerja positif tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya dalam mengungkap berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Kamaruddin juga menegaskan bahwa keberhasilan mengungkap kasus dan mengembalikan barang milik korban merupakan bentuk nyata pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Polres Soppeng."****

SUMBER      :    PD IWO SOPPENG

EDITOR        :    REDAKSI 

Polda Riau Ungkap 46 Kasus Curanmor, 54 Tersangka Ditangkap dan Puluhan Motor Disita

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    - 

Polda Riau bersama polres jajaran berhasil mengungkap 46 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode 27 Oktober hingga 7 November 2026. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 54 orang tersangka dan mengamankan puluhan unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Senin (9/11/2026). Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Riau AKBP Eka Ariandy Putra mengatakan, puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja Ditreskrimum Polda Riau bersama jajaran polres selama dua pekan pelaksanaan KRYD.

"Dari hasil pengungkapan tersebut, Ditreskrimum Polda Riau bersama Polres jajaran berhasil mengungkap sebanyak 46 laporan polisi dengan total 54 orang tersangka," ujar AKBP Eka.

Ia menjelaskan, dari 54 tersangka yang diamankan, sebanyak 46 orang berperan sebagai pemetik atau eksekutor yang melakukan pencurian kendaraan bermotor. Sementara delapan tersangka lainnya berperan sebagai penadah atau pihak yang menerima barang hasil kejahatan.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 30 unit kendaraan roda dua, 2 Unit kendaraan roda empat, telepon genggam, kunci letter T, pelat nomor kendaraan, serta sejumlah barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor.

AKBP Eka menegaskan, keberhasilan pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan hasil kerja keras personel kepolisian, baik di tingkat Polda maupun polres jajaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membantu pengungkapan kasus.

Ia pun mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Warga diminta menggunakan kunci ganda, memarkirkan kendaraan di tempat yang aman dan mudah terpantau kamera pengawas (CCTV), serta tidak meninggalkan kendaraan di lokasi rawan kejahatan.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam menggunakan maupun memarkirkan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat," pesannya.

Lebih lanjut, AKBP Eka menegaskan bahwa Polda Riau tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kejahatan curanmor. Kepolisian akan terus melakukan upaya pengejaran dan penindakan terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tidak ada tempat bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor di Provinsi Riau. Kami akan terus melakukan pengejaran, penangkapan, dan memproses para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Polda Riau juga menyerahkan lima unit sepeda motor kepada para pemiliknya yang hadir sebagai korban pencurian. Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengembalikan hak para korban.

Polda Riau turut mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor agar mendatangi Mapolda Riau untuk melakukan pengecekan. Apabila kendaraan miliknya ditemukan dalam pengungkapan kasus tersebut dan dapat dibuktikan kepemilikannya, proses pengembalian dilakukan secara gratis."****

SUMBER    :     BID HUMAS POLDA RIAU

EDITOR      :     REDAKSI 

Bupati Asmar Lantik 5 Pejabat Eselon II Kepulauan Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan seiring perubahan dan penambahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

"Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Menurut Asmar, proses mutasi dan pelantikan telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta kompetensi masing-masing pejabat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, membangun kerja sama yang solid, serta menunjukkan kinerja profesional, disiplin, dan inovatif.

"Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera bekerja, membangun sinergi, serta berorientasi pada hasil nyata demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujarnya.

Menutup sambutannya, Bupati Asmar berharap para pejabat dapat menjalankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan," pungkasnya.

Adapun lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:

1. Randolph Hutauruk, S.Pi., M.Si., sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Rawelly Anelia, S.E., M.Si., sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. M. Khardafi, S.E., M.IP., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

4. Drs. H. Irmansyah, M.Si., sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Tengku Arifin, S.Sos., sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, pimpinan OPD, serta undangan lainnya."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Polres Kepulauan Meranti Gelar Apel Kesiapsiagaan, Kapolres Tekankan Kesiapan Personel dan Pelayanan Humanis

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    - 

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polres Kepulauan Meranti melaksanakan Apel Gelar Pasukan dan Pengecekan Kesiapan Sarana dan Prasarana, Senin (9/11/2026) pagi.

Kegiatan yang berlangsung pukul 08.20 WIB di Lapangan Apel Polres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat tersebut dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., serta diikuti Wakapolres, para pejabat utama, Kapolsek jajaran, dan seluruh personel Polres maupun Polsek jajaran.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa seluruh personel harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan, serta kecepatan merespons setiap perkembangan situasi. Ia juga mengingatkan pentingnya pelayanan yang responsif dan humanis agar masyarakat yang membutuhkan kehadiran Polri dapat terlayani dengan baik.

Kapolres turut memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat mengenai aksi balap liar, aktivitas nongkrong yang berpotensi mengganggu ketertiban, serta pelanggaran melawan arus di Jalan Pramuka, khususnya pada pukul 17.00 hingga 19.00 WIB. Untuk itu, Satlantas dan fungsi terkait diminta meningkatkan patroli, pengaturan lalu lintas, serta edukasi kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres juga menyampaikan apresiasi kepada Satresnarkoba atas keberhasilan pengungkapan kasus narkotika dengan barang bukti sekitar 20 kilogram yang diduga berkaitan dengan jaringan peredaran Malaysia–Indonesia. Apresiasi juga diberikan kepada personel yang berdedikasi dalam pelaksanaan tugas Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Polri.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada personel berprestasi serta pemeriksaan kendaraan dinas dan sarana prasarana pendukung operasional oleh Kapolres bersama pejabat utama.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh personel semakin siap menjalankan tugas, meningkatkan patroli preventif dan dialogis, serta memperkuat kehadiran Polri di tengah masyarakat demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 08.50 WIB dan berlangsung aman serta kondusif."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MWRANTI

EDITOR       :    REDAKSI