PT Musim Mas secara resmi menyerahkan bantuan pembangunan tiga unit ruang kelas Taman Kanak-Kanak.

KabarPesisirNews.Com

PELALAWAN RIAU,     -

Komitmen PT Musim Mas dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pada Senin (13/7/2026), perusahaan secara resmi menyerahkan bantuan pembangunan tiga unit ruang kelas Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Pemerintah Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan.

Prosesi penyerahan bantuan berlangsung di Desa Pesaguan dan dihadiri, Camat Pangkalan Lesung Abdul Ghafur, S.H. Kepala Desa Pesaguan Nurhadison beserta perangkat desa, pengurus sekolah, serta jajaran PT Musim Mas yang dipimpin Manager Humas PT Musim Mas, Malinton H. Purba, S.H., bersama tim. Kegiatan berlangsung penuh kehangatan sebagai simbol sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Marwan SH, Anggota DPRD Pelalawan merespon pembangunan ruang sekolah yang dibantu perusahaan Musim Mas tersebut, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tulus kepada PT Musim Mas Kami sangat bersyukur atas bantuan dan kontribusi nyata yang telah diberikan oleh perusahaan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah TK, bantuan ini bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan sebuah investasi besar bagi masa depan dan pendidikan anak-anak usia dini di wilayah kami.

PT Musim Mas Perkuat Sinergi Cegah Karhutla di Pelalawan

Bagikan 3.000 Bibit Ikan untuk Nelayan, PT Musim Mas Komitmen Membantu…

Di Helat Pelalawan, PT Musim Mas Siapkan 10 Ton Untuk Masyarakat

Centro Network Dukung Suksesnya MTQ ke-II Kecamatan Langgam: Sinergi…

Keberadaan gedung baru yang sangat berdampak positif baik bagi anak anak usia dini,ini menjadi bukti nyata dari komitmen pt musimmas, dalam mendukung kemajuan pendidikan.

Kami berdoa semoga PT Musim Mas semakin maju, sukses, dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Semoga hubungan baik perusahaan dengan masyarakat yang telah terjalin ini dapat terus terjaga di masa yang akan datang, pungkas wakil rakyat dari partai PKB tersebut.

Manager Humas PT Musim Mas, Malinton H. Purba, S.H., menegaskan bahwa perusahaan akan terus konsisten menjalankan program CSR yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus mendapat perhatian bersama demi mencetak generasi muda yang berkualitas.

“PT Musim Mas berkomitmen untuk terus membantu masyarakat melalui berbagai program CSR. Kami berharap bantuan pembangunan tiga unit ruang kelas TK ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan pendidikan anak-anak usia dini di Desa Pesaguan,” ujar Malinton H. Purba.

Camat Pangkalan Lesung Abdul Ghafur, S.H., menyampaikan apresiasi atas kepedulian PT Musim Mas yang telah memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan di wilayahnya. Ia menilai pembangunan gedung sekolah tersebut menjadi bukti nyata sinergi positif antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

Selain menyampaikan penghargaan kepada perusahaan, Camat juga mengimbau pengurus sekolah agar segera mengurus seluruh legalitas administrasi yang diperlukan sehingga gedung baru tersebut dapat segera difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Desa Pesaguan, Nurhadison, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada PT Musim Mas atas pembangunan tiga ruang kelas TK di desanya. Menurutnya, bantuan tersebut bukan hanya menghadirkan bangunan baru, tetapi juga menjadi investasi penting bagi masa depan pendidikan anak-anak usia dini di Desa Pesaguan.

“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada PT Musim Mas. Bantuan ini menjadi bukti nyata kepedulian perusahaan terhadap kemajuan pendidikan di desa kami. Kehadiran gedung baru ini akan memberikan dampak positif bagi proses belajar anak-anak sekaligus menjadi harapan baru bagi masyarakat,” ungkap Nurhadison.

Melalui kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan mas."****

LIPUTAN PELALAWAN    :   DAVIDSON

EDITOR                               :   REDAKSI 

Hari Pertama Sekolah, Bupati Asmar Pastikan MPLS Ramah Berjalan Optimal di Kepulauan Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, SE, meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah pada hari pertama Tahun Pelajaran 2026/2027, Selasa (14/7/2026).

Peninjauan dilakukan di sejumlah satuan pendidikan untuk memastikan pelaksanaan MPLS berlangsung aman, nyaman, menyenangkan, inklusif, serta berorientasi pada perlindungan hak-hak anak. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam membangun kualitas pendidikan sejak usia dini.

Dalam kunjungan itu, Bupati Asmar didampingi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Tunjiarto, M.Pd., Kepala Dinas Sosial P3AP2KB H. Rokaizal, M.Pd., Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Suprapti, M.Pd., perwakilan TP PKK Sri Yana Muzamil dan Yekti Handayani, serta Pengawas TK Poniah, S.Pd.AUD., dan Misnatin, S.Pd.AUD.

Bupati Asmar menyempatkan diri menyapa para peserta didik baru dan memberikan motivasi agar mereka bersemangat mengikuti proses pembelajaran serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru.

"Kalian adalah generasi penerus bangsa. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, hormati guru, sayangi teman, dan manfaatkan kesempatan belajar sebaik mungkin untuk meraih cita-cita," ujar Asmar.

Sementara itu, Bunda PAUD Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun mengingatkan para guru agar memberikan pendampingan yang penuh kesabaran kepada anak-anak yang baru memasuki dunia pendidikan.

"Bagi anak-anak sekalian, belajar yang semangat. Khusus untuk anak laki-laki, jangan ada yang berantem. Harus saling merangkul karena semuanya adalah saudara," pesannya.

Menurut Asmar, pelaksanaan MPLS Ramah merupakan langkah penting dalam membangun karakter anak sejak dini. Ia menegaskan pemerintah daerah terus mendukung peningkatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta pemerataan akses pendidikan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan PAUD melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini penting demi mewujudkan generasi yang unggul, agamis, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045," katanya.

Hj. Ismiatun juga mengapresiasi sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para kepala sekolah, pengawas, serta guru dalam menciptakan suasana MPLS yang ramah anak. Ia turut mengajak seluruh orang tua untuk memberikan kesempatan kepada anak mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar.

"Saya mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak-anak mengikuti pendidikan prasekolah sebelum memasuki SD. Fondasi pendidikan yang kuat dimulai sejak usia dini. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Adapun sekolah yang menjadi lokasi peninjauan meliputi TK Afida, TK Negeri Pembina, SD Negeri 2, dan TK EEC di Selatpanjang.

Kegiatan monitoring ditutup dengan foto bersama antara jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tenaga pendidik, dan para siswa sebelum rombongan melanjutkan peninjauan ke sejumlah sekolah lainnya. Pemerintah berharap pelaksanaan MPLS Ramah menjadi awal yang baik dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Eks Jampidsus Jadi Tersangka, Nama Dirut Darmawan Prasodjo Terseret Pusaran Dugaan Korupsi Batu Bara PLN

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,   -

Secara mengejutkan, Febri Adriansyah yang baru mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada Sabtu pagi (11/7/2026), beberapa jam berikutnya langsung ditetapkan sebagai tersangka. 

Tidak tanggung-tanggung, pejabat bintang tiga di lingkungan Adhyaksa yang selama ini paling ditakuti koruptor, dijerat pasal berlapis terkait korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kakortas Tipidkor Irjen Totok Suharyanto mengatakan, Febrie Adriansyah (FA) dinyatakan terindikasi melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf E Tipikor, dan Pasal 3 dan 4 TPPU, atau sangkaan KUHP adalah Pasal 607 yang ayat 1 huruf a dan huruf b atas 3 perkara dugaan korupsi.

Febrie semakin tak berkutik setelah polisi menggeledah 13 titik yang berkaitan dengan dirinya mulai dari money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat. 

Yang mengagetkan, dalam penggeledahan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti bernilai fantastis mulai dari uang berjumlah ratusan miliar dengan berbagai mata uang dan emas batangan 74 kg.

Namun yang paling mencolok dari 3 perkara korupsi tersebut selain ASABRI dan Krakatau Steel, adalah kasus korupsi batubara PLN yang memicu blackout di Sumatera, Jawa hingga Kalimantan.

Bahkan khusus terkait kasus korupsi batubara PLN ini yang merugikan negara mencapai Rp5 triliun ini, sejumlah saksi yang terindikasi terlibat dan turut mengetahui, sudah dipanggil penyidik Kortas Tipidkor untuk menjalani pemeriksaan. 

Namun beredar informasi, tidak semua saksi yang dipanggil koperatif. Sebaliknya, mereka-mereka yang mengabaikan panggilan seolah menunjukkan dirinya kebal hukum sehingga dengan mudah melawan hukum.

Kabar itu merebak setelah dikabarkan Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan salah satu Direksi anak perusahaan PLN, termasuk  pihak yang terkesan tak peduli dengan kasus yang kini menjadi sorotan rakyat Indonesia, meski nama mereka ikut terseret dalam pusarannya.

Keduanya dikabarkan tidak mengindahkan alias tidak peduli terhadap panggilan dari penyidik. Bahkan menurut sumber di lingkungan Mabes Polri, pejabat teras PLN itu disebutkan sudah dua kali dipanggil dan tidak pernah hadir tanpa alasan.

Menurut informasi terhadap Darmawan Prasodjo pada Februari 2026. Kemudian yang bersangkutan informasinya dipanggil kembali setelah kasus ini meningkat ke penyidikan. Namun Politisi PDIP dan koleganya tersebut, tidak pernah sekalipun hadir.

*Re-LUN Dukung Polri*

Terkait hal ini, Koordinator Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira kembali angkat bicara. Ia mengaku juga mendapat informasi tentang mangkirnya Darmawan Prasodjo untuk memberikan klarifikasi ke penyidik Kortas Tipidkor Polri.

"Jika memang Darmawan Prasodjo tidak memenuhi panggilan itu, pastinya Kortas Tipidkor memiliki wewenang untuk melakukan penjemputan paksa, apalagi jika SOP sudah dijalankan," ungkapnya di Jakarta, Senin (13/7/2026).

"Intinya, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang kebal hukum, sekalipun Darmawan Prasodjo yang berulangkali bisa lolos dari jerat hukum" imbuhnya. 

Di sisi lain, Yudhistira juga meminta Kortas Tipidkor Polri mengusut kedekatan tersangka mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dengan Darmawan Prasodjo.

"Apalagi selama ini kan memang ada MoU antara PT PLN (Persero) dengan Kejaksaan Agung dalam hal pendampingan hukum. Tapi tidak tertutup kemungkinan hal ini diselewengkan yang akhirnya menjadi hubungan untuk menutupi dugaan korupsi di PLN," tuturnya.

Yudhistira meyakini, dalam kasus ini Kortas Tipidkor akan melakukan pengusutan tuntas dan tidak tebang pilih dalam mengusut dan menindak setiap pihak yang terlibat. Terlebih kasus batubara ini telah mengakibatkan kerugian negara dengan jumlah fantastis.

"Pastinya tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Sekelas Febrie saja bisa jadi tersangka dan segera ditindak sesuai kesalahannya kok, masak Darmawan Prasodjo kebal hukum sih. Kan mustahil jika memang itu faktanya," pungkas Yudhis."****

LIPUTAN        :     RED

EDITOR           :     REDAKSI 

Berikan Pemahaman Tentang Narkoba Polres Meranti Gelar Penyuluhan ke sekolah

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   -

Upapa dan Tindak Lanjut Dalam Memberantas Bahaya Narkoba Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba di SMA Swasta Kalam Kudus Jalan Kartini Selatpanjang Senin (13/7/2026) Siang.

Selain itu, Adapun Dalam Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba kepada Siswa dan Siswi SMA Negeri Swasta Kalam Kudus di Kota Selatpanjang tampak para siswa sungguh menghayati dan memahami dalam materi yang dipaparkan Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

Kegiatan itu, juga dipimpin langsung oleh KBO Narkoba Iptu Abdul Haris Damanik, SH juga Bripda Tasya Avistania Anggota Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti.

" Kita Menyampaikan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja dan Peserta sosialisasi dan penyuluhan hukum Kepada siswa dan siswi sungguh memahami Materi yang kami paparkan," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH S.IK MH Melalui Iptu Abdul Haris Damanik, SH.

Menurut KBO Satresnarkoba Iptu Haris Damanik juga membuat sesi tanya jawab dan para siswa serta siswi SMA Swasta Kalam Kudus sanggat Mahir dan Pintar memberikan Pertanyaan.

" Kita juga berupaya menjawab pertanyaan siswa, agar generasi muda tidak terjerumus akan bahaya Narkotika, juga apabila ada menemukan tindak kejahatan segera melaporkan di Call center kami 110 atau Polsek terdekat," jelas KBO Satresnarkoba Polres Meranti."****

SUMBER    :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR      :    REDAKSI 

BREAKING NEWS: Imigrasi Terima Permohonan Pencekalan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,    -

Baru-baru ini pihak Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenimipas mengumumkan bahwa pihaknya telah melaksanakan pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang, yakni mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto (Swasta). 

Hal ini langsung dikatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko pada Minggu (12/7/2026).

Kata dia, Imigrasi telah melaksanakan pencegahan atau pencekalan ke luar negeri terhadap dua orang berinisial FA (ASN) dan DR (Swasta). 

"Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES/.3.3/2026/Direskrimsus tertanggal 11 Juli 2026," ucapnya melalui pesan singkat.

Lanjutnya menjelaskan, bahwa pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 20 (dua puluh) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Imigrasi berkomitmen mendukung proses penegakan hukum dengan melaksanakan setiap permohonan pencegahan yang diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rudi Margono yang kini menjadi Plt Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah beberkan pesan Jaksa Agung (JA) ST Burhanuddin. Kata Rudi, dirinya diminta menangani perkara secara profesional, termasuk tiga kasus korupsi yang menjerat Febrie Adriansyah.

"(Pesan Jaksa Agung) ditangani secara profesional, dan ini bukan hanya perkara ini (kasus Febrie), semua perkara harus ditangani profesional agar lebih bermanfaat untuk penegakan hukum, tetapi juga harus lebih humanis karena menjunjung asas praduga tak bersalah," ucap Rudi Margono kepada wartawan di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Selain itu, ia akui dirinya baru menerima penugasan sebagai Plt Jampidsus pada dini hari tadi. 

Bahkan kata dia, penunjukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan.

"Hari ini tadi (penunjukannya). Dini hari. (Oleh Pak JA langsung) Ya itu kan teknis ya, yang jelas kami ditunjuk, amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas teknis manajerial di Jampidsus," jelasnya.

Lanjut Rudi menjelaskan, bahwa dirinya akan mengumpulkan jajaran Jampidsus untuk memverifikasi perkara-perkara yang menjadi prioritas. Selain menuntaskan perkara, dia juga menekankan pentingnya pemulihan aset negara.

"Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan lebih dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi," beber Rudi.

Terkait status mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Rudi membenarkan informasi jika Febrie telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri. 

Namun, dia mengatakan saat ini belum ada penahanan terhadap Febrie.

"Kan infonya sudah dijadikan tersangka oleh Kakortas. Belum, belum dilakukan penahanan kan informasinya," jelas Rudi.

Rudi mengatakan Febrie telah mengajukan pengunduran diri. Saat ini, proses administrasi masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres).

"Kan sudah mengundurkan diri kalau tidak salah. Iya masih diproses kan, masih diproses Keppres-nya. Secara formil masih menunggu Keppres pengunduran resmi dari Presiden. Apakah mengundurkan diri dari Jampidsus atau mengundurkan diri sebagai pegawai negeri, kita kaji lagi nanti," terang Rudi.

Rudi memastikan Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Kortas Tipikor Polri dalam menangani perkara yang telah dilimpahkan. Pihaknya akan segera mempelajari alat bukti dan melakukan ekspose perkara bersama.

"Kita akan memastikan profesionalitas kita dalam menangani perkara itu. Dengan pelimpahan (perkara) tidak begitu lepas, tapi kita tetap sinergi untuk memastikan penanganan perkara ini betul-betul profesional," pungkasnya.

Untuk diketahui, adapun tiga kasus yang dilimpahkan adalah kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. 

Polisi sudah menggeledah money changer dan Cafe de'Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat (Jabar).

Dalam penggeledahan itu polisi telah menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan tersebut, mulai emas batangan hingga valuta asing (valas) senilai miliaran rupiah. (Rel)

EDITOR        :     REDAKSI 

Pada HUT Ke-14, Nanti PD IWO Kepulauan Meranti Akan Santuni Anak Yatim

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Kesibukan sebagai Pemimpin Redaksi media online Kabar Pesisir News.Com dan juga Ketua PD IWO Kabupaten Kepulauan Meranti, tak menyurutkan semangat Rahmat Arifin untuk terus menggerakkan organisasi.

Di sela aktivitasnya di Kantor Sekretariat IWO, Jalan Banglas Selatpanjang Timur, para kuli tinta menyempatkan diri ngopi sambil menikmati goreng pisang hangat. Momen santai itu dimanfaatkan awak media untuk menanyakan rencana PD IWO Kepulauan Meranti dalam menyambut Hari Ulang Tahun IWO ke-14.  

Senin (13/7/2026), Rahmat Arifin menyampaikan bahwa meski peringatan HUT masih beberapa minggu lagi, pihaknya sudah memiliki gagasan besar untuk kegiatan tahun ini.

“Bagi kami, bertambahnya usia organisasi harus diiringi dengan bertambahnya manfaat. 14 tahun IWO itu bukan hanya angka. Ini momentum untuk kita koreksi diri. Pers itu bukan hanya meliput, tapi juga harus hadir di tengah masyarakat,” katanya.

Karena itu, PD IWO Meranti sepakat tahun ini selain merayakan HUT, juga akan menggelar aksi sosial. Pada malam puncak 8 Agustus 2026 mendatang, sebanyak 30 anak yatim akan diundang untuk menerima santunan.

“Kami memilih berbagi kebahagiaan bersama anak yatim. Ini bentuk rasa syukur kami kepada Allah SWT atas nikmat dan kepercayaan yang diberikan selama ini,” ucapnya haru.

Lebih lanjut, Rahmat juga menekankan pentingnya integritas bagi setiap jurnalis.  

“Kalau benar kita katakan benar. Kalau salah kita katakan salah. Itu prinsip IWO,” ujarnya mantap.

Ia berharap, di bawah kepemimpinannya IWO Meranti ke depan bisa semakin solid, semakin profesional, dan semakin dekat dengan masyarakat.  

“Karena sejatinya, tugas wartawan itu juga ikut membangun daerah lewat tulisan-tulisan kita,” pungkasnya.

Di akhir perbincangan, Rahmat Arifin memohon doa kepada seluruh rekan wartawan dan masyarakat agar rangkaian peringatan HUT IWO ke-14 nanti dapat berjalan lancar dan sukses."****

SUMBER      :    PD IWO KEP.MERANTI

EDITOR        :    REDAKSI 

Abai Masukkan Meranti di RUU Daerah Kepulauan, Pemuda Penggerak Sosial Desak Pansus DPR RI Bersikap Adil

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Keputusan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang tidak memasukkan Kabupaten Kepulauan Meranti ke dalam daftar draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Desakan agar pemerintah pusat dan DPR RI bersikap adil kini disuarakan dengan lantang oleh kalangan muda.

Pemuda Penggerak Sosial Kepulauan Meranti, Khairul Sholeh, S.Pd., mendesak Pansus RUU Daerah Kepulauan untuk segera meninjau ulang draf tersebut. Ia meminta tim Pansus memasukkan Meranti sebagai daerah yang sah dan berhak mendapatkan alokasi anggaran khusus kepulauan.

Menurut Khairul, sangat ironis melihat fakta di lapangan di mana Kepulauan Meranti secara geografis nyata-nyata merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, namun justru luput dari perhatian regulasi ini.

"Ini bukan sekadar masalah administrasi, ini soal keadilan pembangunan bagi masyarakat Meranti. Kami ini daerah Kepulauan yang nyata, berada di garda terdepan NKRI, tapi mengapa justru luput dari draf RUU? Kami mendesak tim Pansus DPR RI untuk membuka mata dan memasukkan Meranti," tegas Khairul Sholeh kepada media, Senin (13/7/2026).

Khairul menambahkan, sebagai daerah yang menyandang status 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), Meranti sangat bergantung pada intervensi anggaran dari pemerintah pusat melalui RUU ini. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, listrik, hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan hingga kini masih menjadi momok bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Jika Meranti tetap dicoret dari daftar 85 kabupaten/kota kepulauan tersebut, peluang daerah ini untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dikhawatirkan akan semakin menipis.

Meskipun demikian, Khairul menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah politik yang saat ini tengah diupayakan oleh perwakilan daerah di pusat maupun di tingkat pemda.

"Kami sangat mengapresiasi dan mendukung penuh langkah Anggota Pansus DPR RI dapil Riau, Pak Hendry Munief, serta upaya Pemkab dan DPRD Meranti yang sudah menjemput bola menemui Ketua Pansus. Namun, gerakan ini harus dikawal bersama. Jangan sampai suara dari beranda depan negara ini diabaikan," lanjut Khairul.

Dalam pernyataannya, Khairul Sholeh menggarisbawahi tiga poin krusial yang menjadi tuntutan dan fokus gerakan pemuda saat ini:

Revisi Draf RUU Kepulauan: Mendesak Pansus DPR RI memasukkan Kabupaten Kepulauan Meranti ke dalam daftar daerah kepulauan penerima dana khusus.

Keadilan Anggaran: Menuntut komitmen pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Pengawalan Ketat: Mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan tokoh daerah untuk bersatu mengawal isu ini hingga disahkan.

Khairul berharap, dengan adanya desakan yang masif dari arus bawah dan kalangan pemuda, DPR RI tidak menutup mata terhadap kondisi riil geografis Kabupaten Kepulauan Meranti.

"RUU Daerah Kepulauan harus menjadi solusi pengentasan kesenjangan, bukan justru menciptakan ketimpangan baru bagi daerah yang benar-benar membutuhkan seperti Meranti," pungkasnya."****

LIPUTAN        :     ALI SANIP

EDITOR           :    REDAKSI 

Jagung Hasil Program Ketahanan Pangan di Sabak Auh Disalurkan ke Bulog, Capai 295 Kg

SABAK AUH SIAK RIAU,    -

Kepolisian Sektor (Polsek) Sabak Auh mengawal pengantaran hasil panen jagung pipil dari lahan ketahanan pangan milik UPTD Pertanian Kecamatan Sabak Auh ke Gudang Bulog Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap program pemerintah Asta Cita dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pengantaran dilakukan sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolsek Sabak Auh, IPDA Masri Nalzon SE, mengatakan hasil panen jagung yang telah dipipil kemudian ditimbang di Gudang Bulog untuk selanjutnya menjadi bagian dari stok pangan pemerintah.

"Jagung yang diantar merupakan hasil panen dari lahan ketahanan pangan milik UPTD Pertanian Kecamatan Sabak Auh," ujar Masri dalam laporan kegiatan.

Pengawalan pengantaran dilakukan oleh Ps Kanit Binmas Polsek Sabak Auh, Aipda Romi Arief Saputra.

Berdasarkan data kegiatan, lahan pertanian yang digunakan memiliki luas sekitar satu hektare dengan sistem tanam semai lubang tanam. Total hasil panen yang telah dipipil mencapai 295 kilogram.

Saat selesai dipanen, kadar air jagung tercatat sekitar 22 persen. Setelah melalui proses penjemuran, kadar air turun menjadi 12,4 persen, sehingga memenuhi syarat untuk diserahkan ke Gudang Bulog Bungaraya.

Lahan ketahanan pangan tersebut berada pada titik koordinat 1°06'51" LU dan 102°06'39,9" BT.

Polsek Sabak Auh menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara kepolisian dan instansi terkait dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus memastikan hasil panen petani dapat terserap melalui Bulog sesuai program pemerintah."****

LIPUTAN       :     SAD

EDITOR          :     REDAKSI 

Polda Riau Laksanakan Sertijab Sejumlah Pejabat Strategis, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita Resmi Jabat Kapolres Kepulauan Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol. Herry Heryawan, di Aula Tribrata Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau Brigjen Pol. Hengki Haryadi, para Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, serta seluruh Kapolres jajaran. Prosesi sertijab diawali dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan yang didampingi rohaniawan, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pakta Integritas, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah.

Dalam mutasi kali ini, Polda Riau melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis, yaitu:

- Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Riau dari Kombes Pol. Wimboko kepada Kombes Pol. Dwi Mulyanto.

- Kabid Humas Polda Riau dari Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad kepada Kombes Pol. Akmadi.

- Kapolres Dumai dari AKBP Angga Herlambang kepada AKBP Fatikh Dedy Setyawan.

- Kapolres Rokan Hilir dari AKBP Isa Imam Syahroni kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi.

- Kapolres Kepulauan Meranti dari AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K

- Kapolres Indragiri Hilir dari AKBP Farouk Oktora kepada AKBP Donny Eko Listianto.

Khusus di Polres Kepulauan Meranti, tongkat komando kini resmi diemban oleh AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita,S.I.K.  menggantikan AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. yang mendapat amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Mutasi jabatan di lingkungan Polda riau merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk penyegaran, pembinaan karier personel, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum.

Keluarga besar Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Diharapkan kepemimpinan beliau dapat melanjutkan berbagai program yang telah berjalan, memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, TNI, instansi terkait, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.

Polres Kepulauan Meranti juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polres Kepulauan Meranti. Semoga sukses mengemban amanah baru sebagai Kapolres Rokan Hilir.

Dengan semangat Polri Presisi, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Bupati Asmar Lantik 144 Anggota BPD dari 28 Desa di Kepulauan Meranti, Tekankan Integritas dan Sinergi Bangun Desa

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, resmi melantik 144 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 28 desa untuk masa jabatan 2026–2034. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Afifa, Selatpanjang, Senin (13/7/2026).

Pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa sekaligus meningkatkan peran BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebanyak 144 anggota BPD yang berasal dari 28 desa tersebut diharapkan mampu menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal guna mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang lebih efektif dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar mengucapkan selamat kepada seluruh anggota BPD yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, serta semangat pengabdian.

"Bangun kemitraan yang harmonis dengan kepala desa dan seluruh perangkat desa. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan melalui musyawarah demi kemajuan desa. Jaga etika, junjung tinggi kejujuran, dan jadilah teladan di tengah masyarakat," tegas Asmar.

Menurutnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki posisi yang sangat penting sebagai representasi masyarakat desa. Selain menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD juga berperan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Bupati Asmar juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk terus memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan BPD.

Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam menciptakan pembangunan desa yang berkelanjutan, efektif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Laksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jalin komunikasi yang baik dan dengarkan aspirasi masyarakat guna menyukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Asmar berharap seluruh anggota BPD yang baru dilantik dapat menjalankan tugas secara profesional, menjaga independensi, serta menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Ia optimistis sinergi yang terbangun antara BPD, pemerintah desa, dan pemerintah daerah akan mempercepat terwujudnya desa-desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan serta penandatanganan berita acara oleh Bupati H. Asmar, perwakilan camat, dan perwakilan anggota BPD yang dilantik.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) H. Asroruddin, perwakilan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Wakapolres Kepulauan Meranti, para camat, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Bupati Asmar Lepas 450 Mahasiswa KKN IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Dorong Pengabdian Berdampak bagi Desa di Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar secara resmi melepas 450 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis Tahun 2026 yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Kepulauan Meranti selama 40 hari.

Prosesi pelepasan yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (13/7/2026), turut dihadiri Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., para asisten dan staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dosen pembimbing lapangan, serta seluruh mahasiswa peserta KKN.

Sebanyak 450 mahasiswa akan ditempatkan di lima kecamatan, yakni Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Merbau, dan Pulau Merbau. Selama masa pengabdian, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung pembangunan desa melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Datuk Laksamana Bengkalis, Wira Sugiarto, S.IP., M.Pd.I., mengatakan program KKN Bina Desa Berkelanjutan telah memasuki tahun ketiga pelaksanaannya. Program tersebut merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.

"Melalui KKN ini, kami memohon izin untuk mengabdi dan belajar di tengah masyarakat selama 40 hari. Kami berharap seluruh mahasiswa dapat menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga sikap, serta menjadi teladan di tengah masyarakat desa," ujar Wira.

Sementara itu, Bupati H. Asmar mengapresiasi komitmen IAIN Datuk Laksamana Bengkalis yang terus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah melalui kegiatan pengabdian masyarakat.

Menurutnya, KKN bukan sekadar sarana menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran untuk membangun kepedulian sosial sekaligus menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat desa.

"Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat harus mampu memberikan manfaat nyata. Bangun komunikasi yang baik, bersikap santun, mampu beradaptasi, dan hormati budaya lokal yang ada di Kepulauan Meranti," tegas Asmar.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk menjalankan program-program yang memberikan dampak positif, khususnya di bidang keagamaan, literasi digital, pelestarian lingkungan, serta pengembangan ekonomi desa.

Selain itu, Bupati mengingatkan seluruh peserta KKN agar senantiasa menjaga etika, disiplin, dan keselamatan selama menjalankan pengabdian sehingga mampu menjaga nama baik almamater.

Kepada para camat, kepala desa, serta dosen pembimbing lapangan, Asmar meminta agar memberikan pendampingan secara optimal dan memastikan kebutuhan mahasiswa selama menjalankan KKN dapat terpenuhi dengan baik.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha guna mempercepat pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Semoga kegiatan ini dapat membentuk mahasiswa yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," harapnya.

Pelepasan mahasiswa KKN ditandai dengan prosesi penyematan secara simbolis, dilanjutkan salam-salaman antara mahasiswa dengan Bupati beserta jajaran pemerintah daerah, kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai tanda dimulainya pengabdian mahasiswa di desa-desa wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI