Kamis, 16 Juli 2026

DPRD Riau Diguncang Kericuhan, PW-IWO Minta Insiden di Rumah Rakyat Dibongkar Terang

DPRD Riau Diguncang Kericuhan, PW-IWO Minta Insiden di Rumah Rakyat Dibongkar Terang






KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU,    - 
Kericuhan yang terjadi di Gedung DPRD Provinsi Riau saat rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kamis (16/7/2026), menuai sorotan. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, meminta insiden tersebut diusut secara terbuka.


Muridi menyayangkan terjadinya keributan di lingkungan lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga etika, komunikasi politik, dan penyelesaian perbedaan secara demokratis.


"Ini sangat disayangkan. Gedung DPRD adalah rumah rakyat, tempat para wakil rakyat menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Bukan tempat mempertontonkan tindakan yang mencederai nilai-nilai demokrasi," tegas Muridi.


Ia meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau segera memanggil pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan internal guna mengetahui akar persoalan yang menyebabkan kericuhan tersebut.


Tak hanya itu, Muridi juga mendesak Polda Riau melakukan penyelidikan apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.


"Kami meminta BK DPRD Riau dan Polda Riau tidak tinggal diam. Peristiwa ini harus diusut secara profesional, transparan, dan objektif. Masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di rumah rakyat," katanya.


Kericuhan terjadi saat rapat Banggar DPRD Provinsi Riau bersama TAPD Pemerintah Provinsi Riau berlangsung di Ruang Medium DPRD Riau, Pekanbaru.


Video yang merekam kejadian tersebut beredar luas di sejumlah grup WhatsApp. Dalam rekaman itu terlihat sejumlah orang terlibat ketegangan hingga terjadi aksi saling dorong dan dugaan adu fisik.


Informasi awal menyebutkan keributan diduga bermula dari perselisihan antara Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Pariaman Ihwan, dengan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet.


Ketegangan disebut kembali memanas setelah rapat berakhir sekitar pukul 14.30 WIB. Sejumlah pihak kemudian terlibat keributan di area Gedung DPRD Riau.


Dalam insiden tersebut, seorang pria dilaporkan terjatuh dan tidak sadarkan diri setelah diduga terkena pukulan. Belum ada informasi resmi mengenai identitas maupun kondisi terkini pria tersebut.


Keributan akhirnya berhasil dihentikan setelah sejumlah anggota DPRD yang berada di lokasi bersama petugas pengamanan berupaya melerai pihak-pihak yang terlibat.


Hingga kini, DPRD Provinsi Riau maupun pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti insiden tersebut.


PW-IWO Riau menilai kejadian ini menjadi evaluasi penting bagi seluruh pihak agar menjaga kehormatan lembaga publik dan mengedepankan penyelesaian persoalan melalui mekanisme yang sesuai aturan."****





SUMBER     :    PW IWO RIAU
EDITOR       :    REDAKSI 
BKPSDM Meranti Konfirmasi Belasan PPPK  Paruh waktu (PW) Mundur Usai Terima SK, Alasan Ikut Suami dan Kerja di Luar Daerah

BKPSDM Meranti Konfirmasi Belasan PPPK Paruh waktu (PW) Mundur Usai Terima SK, Alasan Ikut Suami dan Kerja di Luar Daerah






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,  -
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti membenarkan adanya belasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Paruh waktu (PW)
yang mengundurkan diri setelah menerima Surat Keputusan pengangkatan.


Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti Kepada Wartawan menanggapi surat konfirmasi resmi yang dilayangkan, Kamis 16 Juli 2026.


Jumlahnya masih sama seperti yang diberitakan media ," ujar Kaban BKPSDM.


Alasan Beragam, Dominan Faktor Keluarga.  


Menurut Kaban, alasan pengunduran diri para PPPK Paruh waktu (PW)
tersebut tidak sama. Sebagian besar dipicu faktor keluarga dan pekerjaan lain.


Alasan beragam, ada karena ikut suami, mendapat pekerjaan lain di luar daerah ," jelasnya.


Faktor pindah domisili mengikuti pasangan dan menerima tawaran kerja dengan gaji lebih tinggi di luar Meranti menjadi penyebab utama. Kondisi ini cukup umum terjadi pada PPPK Paruh waktu (PW) yang baru diangkat.


Sebagian Besar Terdampak di Setda. 
Terkait sebaran OPD yang terdampak, Kaban menyebut pengunduran diri tidak hanya terjadi di satu instansi.


"Dari beberapa OPD, sebagian besar di Setda ," ungkapnya.


Meski demikian, ia belum merinci secara detail formasi dan jabatan yang ditinggalkan para PPPK Paruh waktu (PW) tersebut.


Formasi Kosong Masih Bisa Ditangani.  
BKPSDM memastikan pelayanan di OPD terdampak tidak terganggu meski ada kekosongan. 


"Karena masih bisa dikerjakan oleh tenaga yang ada, sampai saat ini masih aman ," tutup Kaban.







EDITOR       :     REDAKSI 
Plt. Kadis Kominfo : PPID Permudah Masyarakat Peroleh Informasi Publik Resmi

Plt. Kadis Kominfo : PPID Permudah Masyarakat Peroleh Informasi Publik Resmi






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berkomitmen mewujudkan keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara resmi, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE, mengatakan setiap warga negara memiliki hak memperoleh informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.


"PPID hadir untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi publik. Kami siap melayani setiap permohonan informasi sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Sukri.


Menurutnya, melalui mekanisme PPID, masyarakat akan memperoleh informasi yang telah diverifikasi sehingga akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki kepastian hukum. Di sisi lain, mekanisme tersebut juga memastikan informasi yang dikecualikan tetap terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan.


Sukri menegaskan penggunaan layanan PPID bukan untuk membatasi akses informasi masyarakat. Sebaliknya, PPID menjadi jalur resmi agar informasi yang diterima benar, lengkap, dan berasal dari sumber yang berwenang.


"Kami ingin masyarakat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi pemerintah. Dengan begitu, kesalahpahaman maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi dapat diminimalkan," katanya.


Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi, khususnya yang beredar di media sosial. Setiap informasi sebaiknya dipastikan terlebih dahulu kebenarannya melalui sumber resmi pemerintah.


Pemkab Kepulauan Meranti, lanjut Sukri, akan terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui PPID agar semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.


Prosedur Permohonan Informasi Publik melalui PPID Kabupaten Kepulauan Meranti


Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui PPID dengan tahapan sebagai berikut:


1. Mengajukan permohonan informasi melalui surat atau mengisi formulir permohonan dengan melampirkan identitas serta menjelaskan informasi yang dibutuhkan.
2. PPID menerima dan mencatat permohonan serta memberikan tanda bukti penerimaan atau nomor registrasi.
3. PPID melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan informasi yang diminta berada dalam penguasaannya dan termasuk informasi yang dapat diberikan.
4. PPID memberikan tanggapan paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
5. Informasi disampaikan kepada pemohon dalam bentuk salinan fisik, digital, atau kesempatan melihat dokumen. Jika permohonan ditolak, PPID akan menjelaskan alasan penolakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Apabila belum puas terhadap jawaban PPID, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
7. Jika keberatan tidak memperoleh penyelesaian, pemohon dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi sesuai mekanisme yang berlaku."***** 
(ADVERTORIAL).-







LIPUTAN        :     NUR
EDITOR           :     REDAKSI 
HUTAMA KARYA BERSAMA SEJUMLAH STAKEHOLDER MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JTTS RUAS BUKITTINGGI – PADANG PANJANG - SICINCIN

HUTAMA KARYA BERSAMA SEJUMLAH STAKEHOLDER MONITORING DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JTTS RUAS BUKITTINGGI – PADANG PANJANG - SICINCIN





KabarPesisirNews.Com
SUMATRA BARAT,     – 
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) bersama para pemangku kepentingan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Pembangunan Jalan Tol Ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin di Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat pada (14/07). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Provinsi Sumatra Barat melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai instansi terkait guna memastikan proses perencanaan berjalan secara terpadu dan komprehensif.


Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk menyelaraskan rencana trase jalan tol, mengidentifikasi berbagai aspek teknis, sosial, lingkungan, serta pengadaan tanah, sekaligus memastikan kesiapan seluruh tahapan sebelum proyek memasuki fase perencanaan yang lebih rinci. Kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dalam rangka mempercepat realisasi pembangunan ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin.


Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Barat Medi Iswandi mewakili Gubernur Sumatra Barat, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dedie Tri Hariyadi, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat Teddi Guspriadi, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Sugeng Rochadi, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat Hartono, Wali Kota Bukittinggi M. Ramlan Nurmatias, Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Tanah Datar Eka Putra, Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, beserta jajaran kementerian, pemerintah daerah, dan instansi terkait.


Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut untuk mendukung percepatan perencanaan pembangunan jalan tol. Beberapa poin yang menjadi perhatian meliputi penyempurnaan trase berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat, pendetailan dokumen perencanaan pengadaan tanah, identifikasi aset negara maupun kawasan kehutanan yang terdampak, serta sinkronisasi dengan rencana tata ruang dan pengembangan wilayah di masing-masing kabupaten dan kota yang dilintasi.


Pemerintah daerah yang hadir menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin sebagai infrastruktur strategis yang diharapkan mampu membuka akses antarwilayah, meningkatkan daya saing daerah, memperlancar distribusi logistik, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di Sumatra Barat. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatra Barat menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum dalam proses pengadaan tanah guna memastikan setiap tahapan berjalan secara akuntabel dan sesuai ketentuan.


Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pembangunan ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin merupakan bagian penting dalam melanjutkan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Sumatra Barat setelah beroperasinya Jalan Tol Padang – Sicincin. Menurutnya, keberadaan ruas lanjutan ini akan memperkuat konektivitas kawasan, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.


"Monitoring dan evaluasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh aspek perencanaan dapat diselesaikan secara matang melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait, kami optimistis proses perencanaan dapat berjalan lebih efektif sehingga pembangunan ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin dapat segera direalisasikan. Kehadiran ruas ini nantinya diharapkan mampu meningkatkan efisiensi distribusi logistik, mendukung pengembangan kawasan, serta memperkuat konektivitas di Sumatra Barat sebagai bagian dari pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera," ujar Iwan.


Iwan menambahkan bahwa Hutama Karya berkomitmen mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan perencanaan dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan konstruksi, keberlanjutan lingkungan, serta penyelesaian pengadaan tanah secara transparan dan akuntabel melalui koordinasi yang erat dengan seluruh pihak terkait.


"Ruas Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin nantinya akan melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Sumatera di Provinsi Sumatra Barat dan terintegrasi dengan Jalan Tol Padang – Sicincin yang telah beroperasi. Kehadirannya diharapkan dapat memangkas waktu tempuh perjalanan, meningkatkan efisiensi biaya logistik, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta membuka akses menuju pusat-pusat ekonomi, kawasan industri, dan destinasi wisata unggulan di Sumatra Barat," tutup Iwan.


Melalui sinergi yang telah terbangun antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait, pembangunan Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Sicincin diharapkan dapat segera memasuki tahapan berikutnya sesuai dengan proses yang berlaku. Kehadiran ruas ini diharapkan menjadi katalis bagi peningkatan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatra Barat dan mendukung penyelesaian jaringan Jalan Tol Trans Sumatera."****






LIPUTAN        :      RED 
EDITOR           :      REDAKSI 
PERSONEL POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN

PERSONEL POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, personel Polsek Rangsang melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil Kuartal I Tahun 2026 di lahan milik warga di Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (16/07/2026).


Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat, khususnya petani, dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Pengecekan di lapangan dilaksanakan oleh BRIPKA Benny Surya pada lahan pertanian milik Joko dengan luas sekitar setengah hektare. Berdasarkan hasil pengecekan, tanaman jagung pipil telah memasuki usia tanam 76 hari dengan estimasi panen pada 22 Agustus 2026.


Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mencatat adanya kendala berupa pertumbuhan tanaman yang belum merata. Meski demikian, kondisi tanaman terus dipantau dan petani didorong untuk tetap melakukan perawatan sesuai kebutuhan agar hasil panen dapat optimal.


Selain melakukan pengecekan, personel Polsek Rangsang memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan sektor pertanian serta membangun komunikasi guna mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui keterlibatan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.


Kegiatan berlangsung mulai pukul 11.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB dan selama pelaksanaannya situasi terpantau aman dan kondusif."****






LIPUTAN        :    RED
EDITOR           :    REDAKSI 
POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN

POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, personel Polsek Rangsang melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil Kuartal I Tahun 2026 di lahan milik warga di Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (16/07/2026).


Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat, khususnya petani, dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Pengecekan di lapangan dilaksanakan oleh BRIPKA Benny Surya pada lahan pertanian milik Joko dengan luas sekitar setengah hektare. Berdasarkan hasil pengecekan, tanaman jagung pipil telah memasuki usia tanam 76 hari dengan estimasi panen pada 22 Agustus 2026.


Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mencatat adanya kendala berupa pertumbuhan tanaman yang belum merata. Meski demikian, kondisi tanaman terus dipantau dan petani didorong untuk tetap melakukan perawatan sesuai kebutuhan agar hasil panen dapat optimal.


Selain melakukan pengecekan, personel Polsek Rangsang memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan sektor pertanian serta membangun komunikasi guna mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui keterlibatan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.


Kegiatan berlangsung mulai pukul 11.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB dan selama pelaksanaannya situasi terpantau aman dan kondusif."****






LIPUTAN        :    RED
EDITOR           :    REDAKSI 
POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN

POLSEK RANGSANG CEK PERKEMBANGAN TANAMAN JAGUNG PIPIL PROGRAM KETAHANAN PANGAN






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, personel Polsek Rangsang melaksanakan pengecekan perkembangan tanaman jagung pipil Kuartal I Tahun 2026 di lahan milik warga di Desa Tanjungsamak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (16/07/2026).


Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk pendampingan Polri kepada masyarakat, khususnya petani, dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Pengecekan di lapangan dilaksanakan oleh BRIPKA Benny Surya pada lahan pertanian milik Joko dengan luas sekitar setengah hektare. Berdasarkan hasil pengecekan, tanaman jagung pipil telah memasuki usia tanam 76 hari dengan estimasi panen pada 22 Agustus 2026.


Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mencatat adanya kendala berupa pertumbuhan tanaman yang belum merata. Meski demikian, kondisi tanaman terus dipantau dan petani didorong untuk tetap melakukan perawatan sesuai kebutuhan agar hasil panen dapat optimal.


Selain melakukan pengecekan, personel Polsek Rangsang memberikan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan sektor pertanian serta membangun komunikasi guna mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui keterlibatan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.


Kegiatan berlangsung mulai pukul 11.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB dan selama pelaksanaannya situasi terpantau aman dan kondusif."****






LIPUTAN        :    ALD
EDITOR           :    REDAKSI 
Perkuat Benteng Keamanan di Siak, TNI-Polri Sabak Auh Kompak Bangun Sinergitas Jaga Kamtibmas

Perkuat Benteng Keamanan di Siak, TNI-Polri Sabak Auh Kompak Bangun Sinergitas Jaga Kamtibmas






KabarPesisirNews.Com
SABAK AUH SIAK RIAU,    -
Dalam rangka mempererat hubungan dan meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri, jajaran Polsek Sabak Auh melaksanakan kunjungan silaturahmi bersama Koramil 06/Sabak Auh, Selasa (14/7/2026).


Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 16.00 WIB tersebut digelar di Mako Koramil 06/Sabak Auh, Kampung Sungai Tengah, Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak. Pertemuan ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah hukum Kecamatan Sabak Auh.


Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Sabak Auh IPDA Masri Nalzon, S.E. hadir bersama sejumlah personel Polsek Sabak Auh. Sementara dari pihak Koramil 06/Sabak Auh diwakili Sertu Slamet, didampingi Sertu Ratno, Serda M. Khadafi, dan Serda Chandra Kurniawan.


Kapolsek Sabak Auh bersama jajaran dan personel Koramil melakukan silaturahmi serta membahas pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara TNI dan Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas menjaga keamanan wilayah.


Melalui kegiatan tersebut, TNI dan Polri berkomitmen terus membangun kebersamaan, memperkuat soliditas, mencegah potensi kesalahpahaman di lapangan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.


Selain itu, sinergitas yang terjalin diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan memastikan kehadiran TNI-Polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak.


Danramil 06/Sabak Auh Kapten E Ginting tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut karena sedang berada di Kecamatan Siak untuk mempersiapkan kunjungan Pangdam Tengku Tembusai ke Kabupaten Siak.


Kegiatan silaturahmi tersebut berakhir pada pukul 17.00 WIB. Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berjalan aman, lancar, dan kondusif."****






LIPUTAN        :     SAD
EDITOR           :     REDAKSI 
Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut"

Kelangkaan BBM Resahkan Warga Sumut, Polisi Harus Periksa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut"





KabarPesisirNews.Com
MEDAN SUMUT,      - 
Sudah sepekan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) terjadi di seluruh wilayah Sumatera Utara, termasuk di Kota Medan. Namun hingga kini, pihak Pertamina melalui anak perusahaannya Patra Niaga Regional Sumbagut, belum mampu mengatasi situasi tersebut. 


Antrean panjang di SPBU yang masih memiliki stok BBM dan SPBU yang tidak beroperasi karena tidak adanya stok bahan bakar, setiap hari menghargai wajah provinsi tersebut.


Bahkan Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, turut merasakan imbas kelangkaan BBM ini.


Sebaliknya, perusahaan yang bertanggungjawab atas distribusi BBM di Sumut itu seolah cuci tangan dengan mengatakan distribusi berlangsung normal. Padahal faktanya, masyarakat saat ini dibuat resah karena stok BBM di SPBU tidak normal.


Menyikapi hal ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Forum Masyarakat Pemantau Negara (DPN Formapera) Teuku Yudhistira mengatakan, bahwa peristiwa ini jelas kejahatan kemanusiaan. Karena BBM merupakan kebutuhan primer masyarakat yang tidak bisa ditunda-tunda apalagi dimanipulasi.


"Jangan Pertamina cuma bisa mengklaim bahwa distribusi BBM lancar, tapi fakta di lapangan lihat sendiri. Amburadul. Masyarakat yang merasakannya," ungkap Yudhistira di Medan, Selasa (14/7/2026).


Untuk itu, Yudhistira mendesak Presiden Prabowo dan Menteri ESDM untuk menindaklanjuti hal ini, mengingat situasi ini dikhawatirkan bakal mengganggu keamanan dan stabilitas nasional, apalagi bila tidak secepatnya diatasi.


"Karena situasi ini dikhawatirkan bakal meluas dan berimplikasi negatif terhadap berbagai sektor termasuk memicu gangguan keamanan," ujarnya.


"Karena itu, selain mendesak Presiden dan Menteri ESDM mencopot pimpinan Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, Polda Sumut harus mengusut kasus ini, untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kelangkaan BBM yang sudah terjadi seminggu terakhir. Jika memang terjadi akibat mafia minyak, pelakunya harus ditindak tegas" imbuhnya.


Sementara, terkait kelangkaan BBM ini, 0engusaha SPBU dan Masyarakat Sumatera Utara yang Menginginkan Kepastian Distribusi BBM pada 13 Juli 2026 kemarin, telah mengirim surat terbuka kepada DPP dan DPC Hiswana Migas Medan menyampaikan keluhan yang mereka rasakan. 


Karena akibat kelangkaan BBM bukan hanya memicu antrean panjang hingga mengakibatkan arus lalu lintas di Medan amburadul, situasi ini juga menyebabkan banyak SPBU berhenti beroperasi karena tidak adanya stok BBM yang dijual. Berikut petikan surat tersebut.


_Kepada Yth.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hiswana Migas_
_Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Medan_


_Perihal: Mendesak Sikap Tegas Hiswana Migas Atas Krisis Kelangkaan BBM di Sumatera Utara_


_Sudah lebih dari satu minggu masyarakat Sumatera Utara dihadapkan pada krisis kelangkaan BBM yang terjadi hampir di seluruh wilayah, mulai dari Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai hingga daerah lainnya._


_Antrean kendaraan mengular setiap hari, banyak SPBU kehabisan stok, aktivitas masyarakat terganggu, roda perekonomian melambat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan distribusi BBM terus menurun._


_Yang paling memprihatinkan, para pengusaha SPBU menjadi pihak yang paling dirugikan, padahal mereka bukan penyebab terjadinya kelangkaan ini. Banyak SPBU telah melakukan pemesanan sesuai prosedur, namun pasokan BBM tidak kunjung tiba sehingga mereka kehilangan omzet, tetap harus membayar gaji karyawan, biaya operasional, listrik, keamanan, pajak, dan kewajiban lainnya tanpa adanya pendapatan dari penjualan BBM._


_Lebih ironis lagi, masyarakat melampiaskan kemarahannya kepada operator dan pengusaha SPBU, padahal keterlambatan pasokan berada di luar kendali mereka. Pengusaha SPBU kini menanggung kerugian finansial yang besar sekaligus tekanan psikologis akibat harus menghadapi protes pelanggan setiap hari._


Dalam kondisi seperti ini, kami mempertanyakan sikap DPP Hiswana Migas dan DPC Hiswana Migas Medan.
Di mana keberpihakan organisasi kepada anggotanya?_


_Mengapa hingga hari ini belum terdengar pernyataan sikap yang tegas kepada Pertamina maupun kepada publik? Mengapa organisasi yang dibentuk untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan pengusaha SPBU justru terkesan diam ketika anggotanya mengalami kerugian yang tidak sedikit?_


_Jika benar terdapat kendala dalam distribusi, baik karena keterbatasan armada mobil tangki, berkurangnya awak mobil tangki, maupun gangguan operasional lainnya, maka kondisi tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan diselesaikan secepatnya. Jangan biarkan pengusaha SPBU menjadi korban berkepanjangan akibat persoalan distribusi yang bukan menjadi tanggung jawab mereka.
Kami mendesak agar DPP dan DPC Hiswana Migas segera:_


_*Mengambil sikap resmi dan terbuka terhadap krisis kelangkaan BBM di Sumatera Utara._
_*Menyampaikan kepada Pertamina bahwa keterlambatan pasokan telah menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi pengusaha SPBU.
_*Menuntut adanya langkah darurat untuk mempercepat normalisasi distribusi BBM._
_*Mengawal serta memperjuangkan hak-hak anggota yang telah dirugikan akibat terganggunya pasokan._
_*Menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan yang lebih luas._


_Jangan biarkan pengusaha SPBU terus menjadi tameng kemarahan masyarakat, sementara akar persoalan belum terselesaikan._


_Organisasi tidak boleh hanya hadir saat kegiatan seremonial, tetapi juga harus berdiri di garis depan ketika anggotanya mengalami kesulitan. Inilah saatnya Hiswana Migas membuktikan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wadah perjuangan pengusaha SPBU._


_Kami berharap surat terbuka ini menjadi pengingat bahwa krisis distribusi BBM bukan hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha para pengusaha SPBU yang selama ini menjadi ujung tombak penyaluran energi kepada masyarakat.
Sudah saatnya semua pihak berhenti saling menunggu dan segera mengambil tindakan nyata. Masyarakat membutuhkan BBM, pengusaha SPBU membutuhkan kepastian pasokan, dan Sumatera Utara membutuhkan solusi, bukan sekadar penjelasan._


Sebelumnya, pada 10 Juli 2026 lalu, Fahrougi Andriani Sumampouw selalu 
Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut
PT Pertamina Patra Niaga – Subholding dalam keterangan tertulisnya mengaku sudah mengoptimalkan Distribusi BBM di Sumatera Utara


Langkah itu dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Monitoring terhadap kondisi stok dan penyaluran di seluruh Fuel Terminal serta SPBU terus dilakukan secara intensif agar distribusi berjalan optimal.


Dalam beberapa hari terakhir, distribusi BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara menghadapi penyesuaian operasional armada distribusi. Untuk memastikan penyaluran tetap berjalan optimal, Pertamina telah menambah 15 unit mobil tangki (MT) bantuan sehingga kapasitas distribusi dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat


Selain itu, Pertamina juga memperkuat operasional dengan menambah 30 Awak Mobil Tangki (AMT) bantuan guna mendukung kelancaran proses distribusi BBM dari Fuel Terminal Medan menuju SPBU di berbagai wilayah Sumatera Utara.


Optimalisasi distribusi tersebut juga dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan BBM selama periode libur sekolah yang menyebabkan konsumsi masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan hari normal. Pertamina terus melakukan penyesuaian pola penyaluran dan memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan pasokan agar layanan kepada masyarakat tetap terjaga.


Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta mengoptimalkan distribusi agar kebutuhan energi masyarakat di Sumatera Utara dapat terpenuhi dengan baik."****





LIPUTAN        :     RED
EDITOR           :     REDAKSI 
Welcome and Farewell Parade, AKBP Donny Eko Listianto Resmi Sambut Tongkat Komando Polres Indragiri Hilir

Welcome and Farewell Parade, AKBP Donny Eko Listianto Resmi Sambut Tongkat Komando Polres Indragiri Hilir





KabarPesisirNews.Com
INDRAGIRI HILIR RIAU,    -
Polres Indragiri Hilir menggelar kegiatan Welcome and Farewell Parade dalam rangka penyambutan Kapolres Indragiri Hilir yang baru, AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., sekaligus pelepasan AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K., Rabu (15/7/2026) pagi di Mako Polres Indragiri Hilir.


Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh AKBP Farouk Oktora bersama AKBP Donny Eko Listianto dan dihadiri para Pejabat Utama Polres Indragiri Hilir, Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir beserta pengurus, para Kapolsek jajaran, personel Polri, ASN Polres Indragiri Hilir, serta peserta upacara.


Rangkaian penyambutan diawali dengan atraksi pencak silat, dilanjutkan pengalungan bunga kepada Kapolres baru beserta Ketua Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir, penyambutan pantun oleh siswa-siswi TK Kemala Bhayangkari 7 Indragiri Hilir, laporan dan penghormatan jajar kehormatan, hingga tradisi Pedang Pora sebagai simbol penghormatan kepada pimpinan baru.


Selanjutnya, AKBP Farouk Oktora memperkenalkan seluruh pejabat utama dan para Kapolsek kepada AKBP Donny Eko Listianto sebelum bersama-sama menuju lobi utama yang disambut dengan tari persembahan.


Usai prosesi penyambutan, kegiatan dilanjutkan dengan Apel Farewell Parade. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Farouk Oktora menyampaikan arahan dan pesan kepada seluruh personel, kemudian diteruskan dengan arahan Kapolres Indragiri Hilir yang baru sebagai bentuk komitmen melanjutkan pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


Setelah apel, kedua pejabat melaksanakan Laporan Satuan (Lapsat) serta penandatanganan memori serah terima jabatan di Ruang Tribrata Polres Indragiri Hilir.


Dalam paparan Laporan Satuan, disampaikan berbagai capaian kinerja Polres Indragiri Hilir selama Januari hingga Juni 2026, meliputi kondisi wilayah hukum yang mencakup 20 kecamatan, 39 kelurahan, dan 197 desa, evaluasi kekuatan personel, pembinaan melalui sistem reward dan punishment, serta pelaksanaan program-program prioritas Polri.


Paparan juga memuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), mulai dari pembangunan sekat kanal, embung, menara pantau, patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, hingga koordinasi lintas sektoral dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.


Selain itu, dipaparkan implementasi program Green Policing melalui penghijauan dan pengelolaan Bank Pohon Polres Indragiri Hilir yang hingga awal Juli 2026 telah mencapai luas penanaman sekitar 146,8 hektare. Capaian program RAGA, RADAR sebagai sarana edukasi dan pelaporan kejahatan digital, serta operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Indragiri Hilir juga menjadi bagian dari evaluasi.


Dalam arahannya, Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H.,menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme seluruh personel, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gangguan kamtibmas, khususnya ancaman Karhutla pada musim kemarau.


Kegiatan Welcome and Farewell Parade ini bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada pejabat lama dan penyambutan pejabat baru, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi, mempererat soliditas internal, menyampaikan laporan satuan sebagai bahan kebijakan pimpinan baru, serta memperkuat komitmen seluruh personel dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir."****





LIPUTAN INHIL       :     SAD
EDITOR                     :     REDAKSI 

Rabu, 15 Juli 2026

Penyambutan Adat Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi  di LAMR Rohil Berlangsung Meriah

Penyambutan Adat Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi di LAMR Rohil Berlangsung Meriah





KabarPesisirNews.Com
BAGAN SIAPI API RIAU,    -
Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti mengantarkan dan menyerahkan Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi,  S.H., S.IK., M.H., ke LAMR Kabupaten Rokan Hilir.  Kegiatan penyerahan ini berlangsung  meriah di Balai Adat LAMR Kabupaten Rokan Hilir,  Bagansiapi-api, pada Selasa (14/7/26).


Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi diantar oleh LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti karena beliau adalah Datuk dan anak-kemanakan adat LAMR Kepulauan Meranti yang berpindah tugas dan tempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir. 


"Karena berpindahnya Datuk dan sekaligus anak kemanakan adat, maka suatu keharusan bagi kami mengantarkannya ke tempat kepindahannya yang baru untuk mencari induk semang,  mencari bapak angkat,  dan sekaligus mencari saudara baru. Oleh sebab itu,  kami mengantarkan dan menyerahkan Datuk Aldi Alfa Faroqi beserta istri dan keluarga ke LAMR Rokan Hilir", ungkap Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kepulauan Meranti,  Datuk Seri Afrizal Cik dalam sambutannya. 


Helat pengantaran dan penyerahan datuk dan anak kemanakan  adat,  diawali dengan sambutan kompang di pintu masuk Balai adat LAMR Rokan Hilir,  berlanjut pada penyambutan dari Ketua DPH LAMR Rokan Hilir, Datuk Seri Jufrizan,  S.Pi., dan dilanjutkan dengan sambutan pencak silat. 


Selanjutnya Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi yang baru saja dilantik menjadi Kapolres Rokan Hilir,  didampingi Bupati Datuk Seri Setia Amanah H. Bistamam,  Datuk Seri Afrizal Cik,  Sekdakab Rokan Hilir H. Fauzi Efrizal,  dan sejumlah pejabat diperkenankan untuk memasuki Aula Utama Balai Adat di lantai II,  tempat berlangsungnya prosesi Serah Terima Datuk dan Anak Kemanakan Adat. 


Serah terima Datuk dan anak kemanakan adat,  dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Selanjutnya penyampaian akad penyerahan Datuk dan Anak Kemanakan Adat yang ditandai dengan penyerahan tepak sirih oleh Ketua Umum MKA LAMR Kepulauan Meranti,  Datuk Seri Asnawi Nazar kepada Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Rokan Hilir Datuk Seri Jufrizan.   Dalam prosesi tersebut Datuk Seri Jufrizan menyatakan menerima  Datuk Aldi Alfa Faroqi sebagai anak kemanakan adat LAMR Rokan Hilir. 


"Setelah mendengar hajat yang disampaikan LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti,  maka dengan tangan terbuka kami sambut dan terima Tuan AKBP Aldi Alfa Faroqi sebagai anak kemanakan kami.  Andai kecil telapak tangan, nyiru kami tadahkan", ucap Datuk Seri Jufrizan. Dengan prosesi tersebut maka sah Datuk Aldi Alfa Faroqi menjadi bagian dari masyarakat adat Melayu LAMR Rokan Hilir.


Acara dilanjutkan dengan pemasangan tanjak dan selempang ke Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi oleh Bupati dan Ketua LAMR Rokan Hilir,  berlanjut ke prosesi tepuk tepung tawar,  sambutan-sambutan dan pembacaan doa.  


Kapolres Rokan Hilir yang baru itu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh LAMR Rokan Hilir untuk dirinya. "Sambutan ini sungguh luar biasa. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Terima kasih Bupati Rokan Hilir,  Ketua Umum LAMR Rokan Hilir dan jajaran pengurus serta seluruh hadirin". Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat bergandengan tangan menjaga stabilitas keamanan. 


Dalam sambutannya,  Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan,  "Selamat bertugas Datuk AKBP Aldi Alfa Faroqi menjadi Kapolres Rokan Hilir.  Kami memyambut dengan senang hati.  Anggap sajalah Rokan Hilir ini sebagai kampung halaman tuan sendiri", kata Bupati H. Bustamam yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh undangan.  


Acara ditutup dengan doa,  makan bersama atau makan bejamba, foto bersama,  dan bersalam-salaman."****







LIPUTAN        :     RED/ALI
EDITOR           :     REDAKSI