Pemkab Kepulauan Meranti Kolaborasi dengan BBPVP Medan untuk Tingkatkan Daya Saing SDM dan Peluang Kerja Warga Meranti

KabarPesisirNews.Com

MEDAN SUMUT,    – 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Selasa (29/7/2026). Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat sinergi pengembangan sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas berbagai isu ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembahasan difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peluang kerja sama pelatihan vokasi yang dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan daerah.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk memperoleh pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang berkualitas. SDM yang unggul dan kompeten akan menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Muzamil Baharudin.

Ia menambahkan, program pelatihan vokasi yang tepat sasaran diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang siap bersaing dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan tenaga kerja yang produktif, adaptif, dan berdaya saing,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan BBPVP Medan, Amran, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik inisiatif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi.

“BBPVP Medan siap mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja di daerah melalui program pelatihan yang adaptif dan berbasis kebutuhan dunia kerja. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pelatihan menjadi faktor penting dalam menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif,” katanya.

Amran berharap kerja sama yang terjalin dapat diwujudkan dalam program pelatihan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

“Kami berharap kolaborasi ini mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” ungkapnya.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan komitmen kolaborasi yang diberikan BBPVP Medan.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dalam upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja.

“Fokus kami saat ini adalah mengoptimalkan kembali peran Balai Latihan Kerja (BLK) Meranti sebagai pusat pengembangan keterampilan masyarakat yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten dan siap kerja,” ujar Eko Priyono.

Ia mengatakan, penguatan BLK Meranti tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi yang erat dengan BBPVP Medan sebagai pembina pelatihan vokasi untuk menghadirkan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami berharap sinergi ini dapat diwujudkan melalui pendampingan pengelolaan BLK, peningkatan kapasitas instruktur, hingga penyelenggaraan program pelatihan yang link and match dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum dalam menghadirkan pelatihan vokasi yang adaptif, berkualitas, dan memberikan dampak nyata bagi terwujudnya SDM Meranti yang unggul dan berdaya saing,” tutupnya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin kerja sama yang konkret antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan BBPVP Medan dalam menghadirkan berbagai program pelatihan vokasi yang berdampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER     :   PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Kapolres Meranti Kenalkan Green Policing di SDN 02 Selatpanjang

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    - 

Upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sejak usia dini terus dilakukan Polres Kepulauan Meranti. Melalui program Green Policing Goes to School, jajaran kepolisian hadir langsung di SD Negeri 02 Selatpanjang, Jalan Pembangunan II, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis (30/7/2026), untuk memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam.

Kegiatan yang dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., itu diikuti Kasat Lantas AKP Sardianto, S.E., personel Bhabinkamtibmas, guru, serta siswa-siswi SDN 02 Selatpanjang. Selain menjadi sarana edukasi, kegiatan tersebut juga mempererat sinergi antara Polri dengan dunia pendidikan dalam membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap lingkungan.

Sebelum memberikan materi kepada para siswa, Kapolres bersama rombongan melakukan silaturahmi dan berdiskusi dengan kepala sekolah serta dewan guru mengenai pentingnya kolaborasi dalam membangun kesadaran lingkungan sejak bangku sekolah dasar.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., mengatakan bahwa program Green Policing merupakan salah satu langkah nyata Polri dalam mengajak masyarakat, khususnya anak-anak, agar memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

"Melalui Program Green Policing, kami ingin menanamkan kepada anak-anak pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sejak usia dini. Kebiasaan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan sekolah, tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta menanam pohon merupakan langkah kecil yang akan memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, siswa-siswi kelas II A juga diajak menyaksikan video edukasi berbentuk animasi sinematik yang menggambarkan upaya Green Policing dalam menjaga hutan bakau (mangrove) dan lahan gambut di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tayangan itu dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga mampu memberikan gambaran kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga ekosistem pesisir dan kawasan gambut.

Kapolres juga menekankan bahwa pelestarian mangrove memiliki peran penting dalam mencegah abrasi yang menjadi salah satu tantangan di wilayah pesisir Kepulauan Meranti. Karena itu, kesadaran untuk menjaga dan menanam mangrove perlu ditumbuhkan sejak dini agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Suasana kegiatan berlangsung interaktif ketika para siswa diberikan kesempatan bertanya dan berdiskusi. Kapolres pun memberikan motivasi kepada para pelajar agar menjadi pelopor kebersihan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan, kegiatan ditutup dengan penanaman bibit pohon di halaman SDN 02 Selatpanjang yang dilakukan oleh Kapolres bersama pihak sekolah. Penanaman tersebut menjadi simbol sinergi antara Polri dan dunia pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, dan asri.

AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita berharap kegiatan Green Policing Goes to School mampu meningkatkan pemahaman para siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus membentuk karakter peduli alam sejak usia dini.

Menurutnya, kehadiran Polri di lingkungan sekolah bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra pendidikan yang aktif memberikan pembinaan kepada generasi muda.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari pihak sekolah maupun para siswa. Melalui program tersebut, Polres Kepulauan Meranti berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus tumbuh di kalangan pelajar sebagai investasi bagi keberlanjutan alam di masa depan."****

SUMBER       :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR         :    REDAKSI 

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemkab Siap Tindaklanjuti 11 Rekomendasi Banggar

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    - 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Ketiga Tahun Persidangan 2026 yang digelar di Balai Sidang DPRD, Kamis (30/7/2026). Agenda paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dilanjutkan pengambilan keputusan, penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD, serta sambutan kepala daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah, S.H., M.Si. dan Antoni Shidarta, S.H., M.H., serta dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dan para undangan.

Agenda utama rapat paripurna adalah mendengarkan laporan Badan Anggaran DPRD terhadap pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyampaian laporan dilakukan oleh juru bicara Banggar, Cun Cun, S.E., M.Si., sebelum kemudian dimintakan persetujuan kepada seluruh anggota dewan yang hadir. Secara aklamasi, laporan Banggar diterima dan disetujui untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan.

Dalam laporannya, Banggar menegaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Banggar menjelaskan, pembahasan Ranperda telah dilakukan secara teknis bersama pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, sebelum akhirnya hasil pembahasannya disampaikan dalam rapat paripurna sebagai bahan pengambilan keputusan DPRD.

Berdasarkan laporan tersebut, target pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1,216 triliun, sementara realisasinya mencapai Rp991,59 miliar atau sekitar 81,51 persen dari target yang ditetapkan.

Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp264,63 miliar, sedangkan realisasinya mencapai Rp111,59 miliar. Sementara pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp951,91 miliar dengan realisasi mencapai Rp879,97 miliar atau 92,44 persen.

Sementara itu, pada sisi belanja daerah, pemerintah menganggarkan sebesar Rp1,219 triliun, dengan realisasi mencapai Rp991,49 miliar atau sekitar 81,33 persen dari total anggaran yang telah ditetapkan.

Banggar juga mencatat realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2,56 miliar, tanpa adanya realisasi pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Selain memaparkan kondisi keuangan daerah, Banggar DPRD turut menyampaikan sejumlah catatan strategis dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Banggar memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Meski demikian, Banggar berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan tata kelola keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK agar pada tahun-tahun mendatang opini tersebut dapat ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Banggar juga mendorong pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset milik daerah, serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta mampu menekan tingginya SiLPA setiap akhir tahun anggaran.

Banggar juga merekomendasikan agar pemerintah daerah memprioritaskan belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga diminta diperkuat sehingga setiap temuan hasil pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terus berulang pada tahun-tahun berikutnya.

Tidak hanya itu, Banggar meminta pemerintah daerah melakukan sinkronisasi terhadap posisi kas yang berkaitan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2025 sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Seluruh OPD juga diminta meningkatkan tertib administrasi, pengelolaan aset, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam rekomendasinya, Banggar turut mendorong percepatan penyelesaian program-program strategis yang realisasinya masih rendah. Selain itu, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dimutasi, dipromosikan maupun menduduki jabatan tertentu diharapkan telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi dan bebas dari temuan hasil pemeriksaan BPK, APIP maupun temuan lain yang menjadi tanggung jawabnya, atau telah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Banggar juga meminta agar bukti pembayaran atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilampirkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, seluruh rekomendasi Banggar diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 maupun APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menutup laporannya, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin baik, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, pimpinan sidang membacakan rancangan keputusan DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah kembali memperoleh persetujuan seluruh anggota dewan secara aklamasi, rancangan keputusan tersebut resmi disahkan menjadi keputusan DPRD yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Kepulauan Meranti dan pimpinan DPRD.

Dalam pidatonya, Ketua DPRD H. Khalid Ali menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran atas selesainya pembahasan Ranperda serta mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses pembahasan hingga pengambilan keputusan. Ia juga menyebut DPRD telah menyampaikan 11 rekomendasi dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Usai penandatanganan persetujuan bersama, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa persetujuan Ranperda tersebut merupakan wujud nyata kemitraan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pembahasan Ranperda tidak terlepas dari kerja keras Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah melakukan pembahasan secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.

Bupati juga menegaskan bahwa berbagai catatan, saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan maupun pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang.

"Berbagai rekomendasi strategis, baik terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi sisa anggaran (SiLPA), maupun peningkatan mutu layanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur kepulauan akan menjadi catatan penting untuk perbaikan kinerja keuangan kami pada tahun-tahun mendatang," demikian disampaikan Bupati dalam sambutannya.

Menurut H. Asmar, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak hanya diukur dari besarnya realisasi penyerapan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan amanah masyarakat untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati menambahkan, setelah disepakati bersama, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan segera disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dilakukan proses evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi salah satu dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyusun dan mengajukan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Ia berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus terjalin erat demi mempercepat pembangunan daerah menuju Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera."****

SUMBER     :   HUMAS SETWAN KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Pemindahan Akses Keluar Pintu Tol Pekanbaru Dimulai 30 Juli 2026, Hutama Karya Imbau Pengguna Jalan Ikuti Rambu dan Arahan Petugas

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    -

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) menginformasikan kepada seluruh pengguna Jalan Tol Pekanbaru–Dumai bahwa mulai Kamis, 30 Juli 2026, akan diberlakukan pemindahan jalur keluar pada Jalan Akses Pintu Tol Pekanbaru STA 00+200. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai bagian dari pekerjaan penyambungan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru melalui pembangunan jembatan overpass di STA 00+200 Jalan Tol Pekanbaru–Dumai atau STA 206+950 Jalan Tol Lingkar Pekanbaru.

Selama pekerjaan berlangsung, akses keluar menuju Kota Pekanbaru akan dialihkan dari jalur eksisting melalui Akses Muara Fajar menuju Pintu Tol Bypass Pekanbaru. Pengalihan ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan konstruksi sekaligus memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jalan yang melintasi area proyek.

Hutama Karya menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat rekayasa lalu lintas ini. Perusahaan mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mengantisipasi waktu perjalanan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas sementara, serta mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran dan keselamatan bersama.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menjelaskan bahwa rekayasa lalu lintas tersebut merupakan tahapan penting dalam pembangunan konektivitas jalan tol di Provinsi Riau dan telah direncanakan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, kelancaran lalu lintas, serta kenyamanan pengguna jalan.

"Pemindahan jalur ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan konektivitas antara Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru. 

Pekerjaan ini diperlukan agar proses penyambungan kedua ruas tol dapat berjalan sesuai target tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas sementara, mengikuti arahan petugas di lapangan, serta mengurangi kecepatan saat melintasi area pekerjaan demi keselamatan bersama," ujar Hamdani.

Sebelum pengalihan diberlakukan, pengguna jalan yang keluar melalui Pintu Tol Pekanbaru menggunakan akses eksisting menuju Akses Muara Fajar. Mulai 30 Juli 2026, arus kendaraan akan diarahkan melalui jalur baru menuju Pintu Tol Bypass Pekanbaru sesuai dengan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan. Pengguna jalan diimbau untuk menyesuaikan perjalanan sejak mendekati lokasi pengalihan guna menghindari perlambatan lalu lintas.

Untuk mendukung kelancaran implementasi pengalihan, Hutama Karya bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Riau, Dinas Perhubungan, dan stakeholder terkait lainnya telah menyiapkan rambu-rambu lalu lintas sementara, traffic cone, water barrier, papan informasi, lampu peringatan, serta menempatkan petugas di sejumlah titik strategis guna membantu mengarahkan pengguna jalan selama masa transisi. 

Pengaturan lalu lintas juga akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.

Hutama Karya juga mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kecukupan saldo kartu uang elektronik sebelum memasuki jalan tol, mematuhi batas kecepatan yang berlaku, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengikuti informasi lalu lintas terkini melalui akun media sosial resmi Hutama Karya maupun aplikasi Mozy.

Hutama Karya berkomitmen menyelesaikan pekerjaan sesuai target dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan sehingga penyambungan Jalan Tol Pekanbaru–Dumai dengan Jalan Tol Lingkar Pekanbaru dapat segera memberikan manfaat dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau."****

LIPUTAN         :      RED

EDITOR            :      REDAKSI 

Presiden Butuh Sosok Potensial dalam Tata Kelola Perdagangan Tanah Air, Reshuffle Mendag Jadi Langkah Strategis

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA RIAU,    -

Muhammad Sutisna, Co-Founder Forum Intelektual Muda (FIM) sekaligus pengamat kebijakan publik, secara konsisten mendorong perbaikan tata kelola perdagangan nasional. 

Sutisna menilai tantangan ekonomi global dan domestik menuntut adanya reformasi kebijakan dagang yang lebih adaptif, protektif terhadap industri lokal, dan berorientasi pada kedaulatan ekonomi. 

Sutisna menekankan perlu adanya evaluasi tajam terhadap kinerja tata kelola perdagangan domestik dengan cara  membangun mitigasi kebijakan yang tangguh dan responsif agar mesin ekonomi Indonesia mampu bergerak secepat pemulihan ekonomi dunia. 

Oleh karena itu, untuk melakukan perubahan itu dibutuhkan figur potensial, kredibel dan kaya pengalaman untuk memimpin sektor perdagangan. Dan tentunya harus memiliki rekam jejak yang kuat dalam menggerakkan sektor riil. 

"Kalo kami ditanya siapa sosok yang mampu merubah wajah perdagangan dan figur strategis di sektor tersebut, tentu yang memiliki pengalaman, Harvick Hasnul Qolbi. Pengalamannya saat menjadi Wakil Menteri Pertanian hingga PLT menteri Pertanian di era kabinet lalu, berhasil meningkatkan produktivitas UMKM berbasis komoditas pertanian sebesar 15 persen di Jawa Timur," ungkap Sutisna di Jakarta, Selasa (27/7/2026).

Selain itu, lanjutnya, dia memiliki modal dan landasan sosial-keagamaan yang kuat melalui keterlibatannya di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU),Bendahara PBNU, dan ICMI untuk menjembatani kepentingan domestik dan global. 

"Harvick juga dinilai mampu menjadi pemecah kebuntuan di tengah gejolak perang tarif internasional yang kerap menekan harga komoditas utama Indonesia," sebutnya. 

Di samping itu, ia juga memiliki potensi besar untuk memperbaiki kebijakan ekspor impor dengan pendekatan yang lebih protektif demi melindungi industri lokal. 

"Karena pada saat yang sama, kebijakan perdagangan harus diarahkan untuk mendorong ekspor produk bernilai tambah tinggi guna menciptakan surplus perdagangan yang berkelanjutan bagi ekonomi nasional. Jadi Harvick memang pilihan yang tepat dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo khususnya dalam dunia perdagangan," pungkasnya."****

LIPUTAN       :     RED

EDITOR          :     REDAKSI 

Pemkab Meranti Bentuk Tim Penataan Jaringan Telekomunikasi, Wujudkan Kota Lebih Aman dan Rapi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai mengambil langkah konkret menata utilitas dan infrastruktur jaringan telekomunikasi melalui pembentukan Tim Penataan Utilitas dan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan jaringan yang lebih tertata, meningkatkan keselamatan masyarakat, sekaligus memperindah wajah kawasan perkotaan.

Pembentukan tim dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, di Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026). Rapat dihadiri Kepala DPMPTSP, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian Ekonomi, perwakilan PT PLN (Persero), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), serta sejumlah penyedia layanan internet (ISP).

Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kepulauan Meranti, Ira Selda Safitri, menjelaskan bahwa pembentukan tim merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya bersama para pemangku kepentingan. Tim terpadu ini diharapkan mampu menyelaraskan langkah pemerintah daerah dan penyedia layanan internet dalam mewujudkan penataan jaringan yang lebih aman, tertib, dan terkoordinasi.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tengku Arifin, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan keberadaan jaringan telekomunikasi dapat mendukung pelayanan masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan estetika lingkungan.

"Kita ingin jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti tertata dengan baik, sehingga memberikan rasa aman, nyaman, sekaligus mendukung wajah kota yang lebih rapi. Pemerintah daerah tidak bermaksud menghambat investasi, tetapi ingin seluruh penyedia layanan bersama-sama menjaga ketertiban," ujarnya.

Ia menilai masih terdapat kabel jaringan yang dipasang secara semrawut, menjuntai di jalan lingkungan, maupun memanfaatkan tiang listrik tanpa penataan yang baik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan masyarakat dan mengurangi keindahan kawasan perkotaan sehingga perlu ditata melalui kerja sama semua pihak.

Dalam rapat itu, para penyedia layanan internet menyambut baik inisiatif pemerintah daerah. Perwakilan ISP, Ashari, menyatakan pihaknya siap mendukung penataan jaringan dan berharap pemerintah segera menghadirkan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Selain itu, para penyedia layanan juga mengusulkan agar istilah yang digunakan lebih mengedepankan penataan daripada penertiban. Mereka juga mendorong adanya standar teknis pemasangan jaringan, sistem penandaan (marking) kabel, serta peningkatan kompetensi teknisi melalui pelatihan.

Sementara itu, perwakila Dinas Kominfotik menjelaskan koordinasi dengan para penyedia layanan internet selama ini terus dilakukan. Namun, penataan secara menyeluruh membutuhkan regulasi yang kuat agar seluruh penyelenggara, termasuk yang berasal dari luar daerah, memiliki kewajiban yang sama dalam mematuhi aturan.

Senada dengan itu, Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Meranti berpandangan bahwa pembentukan tim dapat menjadi langkah awal sebelum disusunnya regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut direncanakan berbentuk Peraturan Bupati sebagai landasan penataan utilitas dan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Melalui pembentukan tim ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap penataan jaringan telekomunikasi dapat berjalan lebih efektif, menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memberikan kepastian bagi penyelenggara layanan dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan terbaik kepada masyarakat."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Kapolda Riau Tiba di Inhil, Disambut Forkopimda lalu Langsung Bertolak ke Pelabuhan Pelindo

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN RIAU,    -

Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan tiba di Lapangan Kantor Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Kamis (30/7/2026), sekitar pukul 10.20 WIB menggunakan helikopter.

Setibanya di lokasi, Kapolda Riau disambut jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Indragiri Hilir beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Penyambutan dilakukan langsung oleh Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Dandim 0314/Inhil Letkol Arm Wahib Mustofa Fathurrahman, M.Han., Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir H. AMD. Junaidi AN, M.Si. yang mewakili Ketua DPRD, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Erik Rusnandar, S.H. yang mewakili Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Andrianus Lumban Gaol, Ketua Pengadilan Agama, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Usai penyambutan singkat di Lapangan Kantor Bupati, Kapolda Riau bersama rombongan langsung bergerak menuju Pelabuhan Pelindo Tembilahan untuk melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerja di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kunjungan tersebut mendapat pengawalan dari jajaran Polda Riau, Polres Indragiri Hilir, serta unsur terkait guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar."****

LIPUTAN INHIL      :    SANDI 

EDITOR                    :    REDAKSI 

GAYUNG Ajak Masyarakat Doakan Warisan Budaya Siak Menuju Cagar Budaya Peringkat Nasional

KabarPesisirNews.Com

SIAK SRI INDRAPURA RIAU,    -

Rabu   29    Juli    2026.

Gabungan Anak Melayu Tualang (GAYUNG) menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan Pemerintah Kabupaten Siak dalam Sidang Kajian Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional ke-5 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

Sidang tersebut membahas tiga warisan budaya kebanggaan Kabupaten Siak, yakni Balai Kerapatan Tinggi, Istana Asserayah Al Hasyimiah (Istana Siak), dan Alat Musik Komet Istana Siak, yang diusulkan untuk memperoleh rekomendasi sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

Ketua Umum Gabungan Anak Melayu Tualang (GAYUNG) Mhd WAHYUDI, S.IP menyampaikan bahwa penetapan ketiga objek tersebut akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat pelestarian warisan sejarah dan kebudayaan Melayu Siak.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Siak, khususnya masyarakat Kecamatan Tualang, untuk bersama-sama memanjatkan doa agar proses sidang berjalan dengan lancar dan ketiga warisan budaya kebanggaan kita memperoleh rekomendasi sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional. Ini adalah ikhtiar bersama untuk menjaga sejarah, marwah, dan jati diri negeri yang diwariskan oleh para pendahulu," ujarnya.

Wahyudi menilai bahwa keberhasilan pengusulan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak yang selama ini memiliki kepedulian terhadap pelestarian warisan budaya daerah.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Siak, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Balai Pelestarian Kebudayaan Riau, Balai Pelestarian Kebudayaan Kepulauan Riau, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Riau, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Siak, para akademisi, peneliti, budayawan, komunitas pelestari budaya, pemerhati sejarah, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras menyusun kajian ilmiah dan dokumen usulan hingga dapat dibahas pada tingkat nasional. Semoga segala jerih payah tersebut memperoleh hasil terbaik," lanjutnya.

Menurut Wahyudi, pelestarian cagar budaya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Warisan budaya adalah identitas yang harus dijaga, dipelihara, dan diwariskan kepada generasi penerus sebagai sumber pengetahuan, kebanggaan, dan jati diri bangsa.

"Mari kita bersatu dalam doa dan dukungan. Semoga Allah SWT meridai setiap ikhtiar yang dilakukan dan memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Siak. Semoga warisan budaya kita semakin diakui, semakin terlindungi, dan semakin mengharumkan nama Siak sebagai Bumi Melayu yang kaya akan sejarah dan peradaban," tutupnya."****

LIPUTAN SIAK      :    ANGGA 

EDITOR                  :    REDAKSI 

Bupati Asmar Tegaskan MoU Pemkab dan PLN Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Meranti

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat sinergi dengan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Command Center Diskominfo Kepulauan Meranti, Kamis (30/7/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, sebagai langkah mempererat kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah kepulauan.

Bupati Asmar menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Penandatanganan MoU hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama dan sinergi. Ini langkah nyata mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Asmar.

Menurutnya, ketersediaan listrik yang andal dan merata menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Selain menunjang aktivitas ekonomi, pasokan listrik juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga membuka peluang investasi.

Sebagai daerah kepulauan, lanjut Asmar, tantangan penyediaan listrik tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik.

"Melalui kerja sama ini, kita berharap berbagai tantangan dapat diselesaikan bersama. Sinergi dan kolaborasi adalah kunci utamanya," katanya.

Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah terkait mengawal implementasi MoU agar segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

"Bangun komunikasi yang intensif dengan jajaran PLN. Jika muncul persoalan di lapangan, segera cari solusi bersama-sama. Mari kita hadirkan kolaborasi yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan Kabupaten Kepulauan Meranti," tegasnya.

Sementara itu, Manager PLN UP3 Dumai, Achmad Meidiansyah ST, menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung peningkatan keandalan layanan kelistrikan di Kepulauan Meranti.

"Meskipun GM kami tidak hadir, namun kami tetap support mulai dari ULP Selatpanjang, terus Dumai sampai dengan UID Riau dan Kepulauan Riau," ujar Achmad.

Ia mengatakan, kunjungan ke Kepulauan Meranti merupakan agenda pertamanya sejak dipercaya menjabat sebagai Manager UP3 Dumai. Selain mempererat silaturahmi dengan pemerintah daerah, pihaknya juga melakukan inspeksi jaringan sebagai upaya meningkatkan keandalan pasokan listrik.

"Jadi ini merupakan kunjungan perdana saya. Selain menjalin silaturahmi, kami juga melakukan inspeksi jaringan supaya dapat mengurangi gangguan maupun pemadaman," katanya.

Penandatanganan MoU turut dihadiri Manager ULP Selatpanjang Roni Saputra beserta jajaran PLN. Dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hadir para asisten, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Badan Pendapatan Daerah Agusyanto, serta sejumlah kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

7 Kilogram Sabu Dikubur di Tanah dan Kebun Sawit, Ditresnarkoba Polda Riau Ringkus 3 Tersangka

KabarPesisirNews.Com

BENGKALIS RIAU,    - 

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau kembali mengungkap tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Pergam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan tiga orang tersangka berinisial MK (22), JN (28), dan RM (34), beserta sejumlah barang bukti 7 bungkus besar diduga narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 7 Kg yang ditemukan di tiga lokasi berbeda.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Pol Putu Yudha Prawira mengatakan pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran sabu di wilayah Desa Pergam, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis, Riau pada Rabu, (22/7) lalu.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi dua orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Selanjutnya tim turun ke lokasi,” terang Kombes Putu, Selasa (28/7)

Sekitar pukul 18.15 WIB, petugas yang berada di lokasi tersebut melihat ciri-ciri tersangka berinisial MK dan JN di sebuah kebun sawit di Jalan Sehati, Desa Pergam, petugas langsung melakukan penangkapan.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka MK mengaku memperoleh sabu tersebut dari pelaku lainnya berinisial RM. Petugas kemudian bergerak menuju kediaman RM yang masih berada di Desa tersebut. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka sempat berupaya melarikan diri melalui pintu belakang rumah, namun berhasil diamankan.

“Hasil pemeriksaan terhadap tersangka RM mengarah pada dua lokasi penyimpanan lainnya. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 1 bungkus sabu yang disembunyikan di dalam tanah dan 6 bungkus di kebun sawit di belakang rumah tersangka,” ujar Kombes Putu.

Menurut pengakuan RM, barang haram tersebut diperoleh dari seseorang berinisial D yang saat ini dalan penyelidikan pihak kepolisian.

Kombes Putu menegaskan Polda Riau terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap jaringan peredaran narkotika hingga ke pemasok maupun pihak lain yang terlibat.

“Pengungkapan ini merupakan komitmen kami dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di wilayah Riau. Kami akan terus melakukan pengembangan terhadap jaringan, menelusuri aliran dana, serta mengusut pihak-pihak lain yang diduga terlibat,” katanya.

Saat ini ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolda Riau untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Ditresnarkoba Polda Riau mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitarnya."****

LIPUTAN         :    RED

EDITOR            :    REDAKSI

Mahasiswa KKN STAI Nurul Hidayah Hadiri Turnamen Karang Taruna Cup 2026 di Desa Tanjung Kedabu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     -

Turnamen Karang Taruna Cup 2026 tingkat Desa Tanjung Kedabu yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Desa Tanjung Kedabu resmi berakhir dengan sukses. Kegiatan yang mempertandingkan cabang olahraga bola voli pada 18 Juli 2026 dan sepak bola pada 23 Juli 2026 ini berlangsung meriah di Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turnamen yang diikuti khusus oleh pemuda dan pemudi Desa Tanjung Kedabu tersebut menjadi wadah mempererat silaturahmi, meningkatkan sportivitas, sekaligus mencari bibit-bibit atlet berbakat yang diharapkan mampu berkembang dan mengharumkan nama desa pada ajang yang lebih tinggi.

Ketua Pelaksana, Amri, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Karang Taruna dalam membangun generasi muda yang aktif dan produktif melalui olahraga.

> "Turnamen ini kami selenggarakan sebagai wadah bagi generasi muda Desa Tanjung Kedabu untuk menyalurkan bakat dan minat di bidang olahraga. Harapan kami, kegiatan ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul, baik pada cabang sepak bola maupun bola voli, sehingga dapat membawa nama baik desa di masa mendatang," ujar Amri.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Tanjung Kedabu, Aswadi, menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, pemerintah desa, sponsor, dan masyarakat yang telah mendukung kelancaran turnamen.

> "Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik. Kami berharap turnamen ini menjadi agenda rutin Karang Taruna sebagai sarana mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat sportivitas, serta membina generasi muda agar terus aktif dalam kegiatan positif," kata Aswadi.

Pada kesempatan tersebut, Mahasiswa KKN STAI Nurul Hidayah Selatpanjang turut menghadiri dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ketua KKN Desa Tanjung Kedabu, Subhi, menilai turnamen ini menjadi contoh nyata kolaborasi organisasi kepemudaan dalam membangun potensi generasi muda di tingkat desa.

> "Kami mengapresiasi Karang Taruna Desa Tanjung Kedabu yang telah sukses menyelenggarakan turnamen ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya mempererat kebersamaan masyarakat, tetapi juga menjadi ruang bagi pemuda untuk mengembangkan bakat, meningkatkan rasa percaya diri, serta membangun karakter yang sportif dan berdaya saing," ungkap Subhi.

Karang Taruna berharap Karang Taruna Cup dapat terus menjadi agenda tahunan sebagai sarana pembinaan olahraga sekaligus memperkuat semangat persatuan dan kekompakan masyarakat Desa Tanjung Kedabu."****

LIPUTAN         :      MP

EDITOR            :      REDAKSI