PT SPP Diduga Kerjakan Proyek Manajemen Building PLN Berpagu Rp68 M Lewat Penunjukan Langsung, Isu Anak Emas Wadirut Mencuat?

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,    -

Meski Darmawan Prasodjo sebagai kolega terdekatnya sudah tersingkir dari kursi Direktur Utama, namun sepertinya hal itu tak membuat Wakil Direktur utama (Wadirut) PLN Yusuf Didi Setiarto kehilangan akal untuk terus bermanuver.

Kabar terbaru tepat di Hari Listrik Nasional (HLN) hari ini, orang nomor dua di PLN itu diduga menjadi kreator dalam penunjukan langsung (PL) proyek Management Building kantor PLN Pusat. Padahal nilai proyek mencapai angka Rp68 miliar, atau dengan kata lain seharusnya dilelang melalui proses tender.

Berdasarkan hasil investigasi, perusahaan yang ditunjuk sebagai  kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek bernilai jumbo itu adalah PT Sinergi Properti Pratama (SPP), anak perusahaan Dana Pensiun PLN. Namun terendus, proyek itu kemudian dikerjakan lewat skema perusahaan sub-kontrak yang disebut-sebut perusahaan boneka yang sudah ditentukan.

Salah satu nama perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut, adalah PT Uty Yamoto Tanergy. Jalan PT SPP pun semakin mulus mendapatkan proyek PL itu, diduga karena dukungan kuat EVP Umum Khairullah yang sangat patuh kepada Yusuf Didi sejak diberi jabatan jembatan pasca pencopotannya sebagai General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Riau Kepulauan Riau (RKR) yang berumur singkat.

Lingkaran setan di dalam circle ini terendus semakin menguat dan seolah tak tersentuh, karena, perusahaan sub-kontrak tersebut disinyalir perusahaan boneka yang terafiliasi dengan Wadirut PLN. Bahkan belakangan, terendus kabar adanya aliran fee ke sang pejabat.

Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira mengungkapkan jika benar semua permainan ini adanya keterlibatan Wadirut PLN, jelas ini merupakan ujian bagi Dirut PLN yang baru, Suroso Isnandar untuk bergerak cepat melakukan penertiban di dalam korporasi yang kini dipimpinnya.

"Karena jika ditelisik, dalam proyek ini, ada upaya mensubkontrakkan 

pekerjaan dengan berlindung dibalik nama afiliasi, sehingga 

seolah-olah penunjukan langsung ke PT SPP sah secara hukum karena afiliasi PLN, padahal dalam pelaksanaan pekerjaan, proyek tersebut disubkonkan ke perusahaan lain," ungkapnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

"Perusahaan lain 

yang menjadi subkon inilah diduga sebagai sumber KKN karena ada keterikatan 

dengan Wadirut PLN Yusuf Didi Setiarto. Apalagi jika mengacu kepada afiliasi, PLN harusnya menerapkan sistem transparansi atau keterbukaan. Tapi ini faktanya tidak, semua ditutupi dan sengaja dibuat seolah wajar," imbuhnya.

Kalau berkaca 

kepada proyek-proyek BUMN Karya, lanjut Yudhis, proses penunjukan subkon oleh BUMN Karya (sebagai pelaksana proyek) ke perusahaan lain dalam sebuah proyek 

konstruksi itu dilakukan dengan tender 

terbuka dan perusahaan-perusahaan yang menjadi subkon disampaikan oleh Main kontraktor kepada instansi (pemilik proyek).

Di sisi lain, Yudhis turut menyoroti proyek pemeliharaan Kantor PT PLN (Persero) ULP Saketa, Kabupaten Halmahera Selatan, senilai Rp3.2 miliar yang diduga tidak rampung sesuai masa kontrak kini menjadi sorotan publik.

Pekerjaan konstruksi tersebut kabarnya diberikan ke PT SPP dan diduga dikerjakan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Maluku Utara, Muksin Thalib, melalui PT Uty Yamoto Tanergy, dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender.

Namun menurut informasi, proyek tersebut mangkrak dan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

"Kasus ini harus menjadi perhatian KPK, Kejaksaan Agung dan Kortas Tipikor sehingga semua permainan yang melibatkan oknum petinggi PLN segera diusut dan seluruh pihak yang terlibat diseret ke penjara. Dan kami akan menjadi motor untuk melaporkan kasus ini ke APH," pungkasnya."****

LIPUTAN         :     RED

EDITOR            :     REDAKSI 

Pemkab Meranti Siapkan Lahan dan Akses Jalan untuk Rencana Pembentukan YONTP

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan dukungan untuk rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (YONTP), mulai dari penyiapan lahan, akses jalan, hingga lokasi penampungan sementara personel.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Kepulauan Meranti dan jajaran Kodim 0303/Bengkalis di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., bersama Kepala Staf Kodim (Kasdim) 0303/Bengkalis Mayor Inf. Suratno. Turut hadir Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Pabung 0303/Bengkalis Mayor Inf. Rusli Dongoran, Kapten Arh Efri Hardin Nasution, Staf Ahli Bupati Randof, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak terkait lainnya.

Sudandri mengatakan, Pemkab Meranti siap memfasilitasi berbagai kebutuhan pendukung sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Ia meminta jajaran TNI memberikan arahan mengenai persyaratan, kebutuhan teknis, dan tahapan yang perlu dipersiapkan.

“Melalui pertemuan ini, kami berharap memperoleh arahan mengenai hal-hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan, sehingga pemerintah daerah bersama perangkat terkait dapat mengambil langkah yang tepat untuk mendukung proses pembentukan satuan,” ujar Sudandri.

Menurutnya, koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperlukan agar setiap tahapan persiapan berjalan terarah dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Mayor Inf. Suratno menjelaskan bahwa pengembangan satuan Teritorial Pembangunan dilakukan secara bertahap di sejumlah wilayah. Di Provinsi Riau, rencana pengembangan tersebut mencakup pembentukan brigade dan beberapa YONTP, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia menyebut pembangunan satuan serupa di Duri, Kabupaten Bengkalis, masih berlangsung. Pembangunan tersebut meliputi Korem, YONTP, dan satuan pendidikan Rindam.

Menurut Suratno, progres pembangunan Korem di Duri telah mencapai sekitar 70 persen, sedangkan pembangunan YONTP telah melampaui 50 persen. Pengalaman tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi dalam mempersiapkan pembangunan YONTP di Kepulauan Meranti.

Salah satu kebutuhan utama dalam rencana pembangunan tersebut adalah ketersediaan lahan minimal 50 hektare. Lahan yang lebih luas dinilai dapat memberikan ruang untuk penataan kawasan dan pembangunan fasilitas pendukung, termasuk kemungkinan pengembangan kompi pertanian dan peternakan.

Salah satu lokasi yang direncanakan untuk ditinjau berada di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang. Lokasi tersebut sebelumnya telah ditinjau pihak Kodam bersama Pemerintah Provinsi Riau.

Meski demikian, penetapan lokasi dan batas lahan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Penyesuaian koordinat serta lebar area yang menghadap jalan juga perlu dilakukan agar sesuai dengan rancangan atau site plan pembangunan. Dalam rapat tersebut, turut dibahas usulan lebar area yang menghadap jalan sekitar 600 meter.

Selain lahan utama, kebutuhan lokasi penampungan sementara atau marshalling area bagi personel pada tahap awal juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengalaman pembangunan di wilayah lain, jumlah personel yang datang pada tahap awal diperkirakan sekitar 500 orang.

Jika bangunan permanen belum tersedia, lokasi sementara dapat menggunakan tenda yang dilengkapi fasilitas dasar, seperti sumur bor, dapur umum, dan sarana pendukung lainnya. Penentuan lokasi tersebut akan mempertimbangkan aksesibilitas, kondisi lahan, status kepemilikan, serta dampaknya terhadap fasilitas umum dan pelayanan masyarakat.

Di sisi lain, akses menuju lokasi rencana pembangunan YONTP juga masih membutuhkan perhatian. Jalan menuju lokasi disebut telah dibuka sepanjang sekitar 2.700 meter, tetapi masih memerlukan pengerasan dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk jembatan dengan konstruksi box culvert.

Dukungan pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat diakomodasi melalui APBD Tahun Anggaran 2027. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kewenangan pemerintah daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan lapangan selanjutnya direncanakan untuk memastikan kelayakan lokasi dan kesiapan fasilitas pendukung. Hasil peninjauan akan menjadi bahan penyempurnaan rencana sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Dalam rapat tersebut, turut dibahas identitas satuan yang direncanakan menggunakan nama Ghat Sakti. Nama tersebut disebut telah memperoleh persetujuan pimpinan setelah melalui sejumlah rapat dan konsultasi dengan Lembaga Adat Melayu. Identitas itu diharapkan dapat merepresentasikan nilai sejarah, kehormatan, dan kearifan lokal masyarakat Kepulauan Meranti.

Pembentukan YONTP juga dinilai perlu mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika geopolitik, termasuk aspek yang berkaitan dengan sumber daya energi. Karena itu, koordinasi dan kesiapsiagaan antarpihak menjadi bagian penting dalam proses persiapan.

Sudandri menegaskan, pemerintah daerah akan menjalankan peran sesuai kewenangannya. Persoalan status lahan, kawasan, dan perizinan akan diproses melalui pihak berwenang serta kementerian terkait.

Sementara itu, Pemkab Meranti akan membantu memfasilitasi kebutuhan pendukung, termasuk akses jalan dan infrastruktur lainnya, sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Melalui koordinasi antara TNI, Pemkab Meranti, dan instansi terkait, rencana pembentukan YONTP di Kepulauan Meranti diharapkan dapat dipersiapkan secara terencana, mulai dari penetapan lokasi dan penyiapan lahan hingga penyediaan akses serta fasilitas pendukung sesuai ketentuan yang berlaku."****

LIPUTAN       :    NUR

EDITOR          :    REDAKSI 

Polres Siak Gelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026

KabarPesisirNews.Com

SIAK RIAU,   — 

Polres Siak resmi menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, pada Senin, 26 Oktober 2026, di halaman Polres Siak. Kegiatan ini menandai dimulainya operasi penegakan disiplin berlalu lintas guna menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Siak.

 

Dalam amanatnya, Komandan Apel menegaskan bahwa operasi ini bukan sekadar penindakan semata, melainkan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. "Bersama kita wujudkan tertib berlalu lintas, menuju Indonesia maju," ujarnya di hadapan jajaran personel yang berbaris rapi.

 

Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 akan berfokus pada penindakan pelanggaran prioritas, antara lain penggunaan helm dan sabuk keselamatan, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta pencegahan kelelahan berkendara. Polres Siak juga menekankan pendekatan humanis—mengutamakan edukasi sekaligus penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.

 

Kegiatan berjalan tertib dan lancar, dihadiri oleh unsur pimpinan Polres Siak serta jajaran personel dari berbagai satuan. Dengan dimulainya operasi ini, masyarakat diharapkan semakin sadar dan disiplin saat berada di jalan raya, demi keselamatan bersama."****

LIPUTAN SIAK       :      ANGGA 

EDITOR                   :      REDAKSI

Lagi Siapkan Paket Sabu, Pria di Selatpanjang Diciduk Polsek Tebing Tinggi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    - 

Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali membuahkan hasil. Jajaran Polsek Tebing Tinggi mengamankan seorang pria berinisial A (26) yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Deli, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita sembilan paket sabu dengan berat kotor mencapai 5,72 gram. Terduga pelaku diamankan saat diduga tengah mempersiapkan narkotika tersebut untuk diedarkan kembali.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut.

"Informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi kami untuk melakukan penyelidikan. Setelah informasi tersebut kami tindak lanjuti, personel langsung bergerak ke lokasi untuk mengamankan terduga pelaku," ujar AKP J.A. Lubis kepada wartawan, Senin (26/10/2026).

Pengungkapan kasus ini bermula pada Minggu (25/10/2026). Sekitar pukul 15.45 WIB, Kapolsek Tebing Tinggi memerintahkan Kanit Reskrim IPDA Sapta Anwar, S.H., bersama tim untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu yang dilakukan A.

Berbekal informasi tersebut, tim bergerak menuju rumah terduga pelaku di Jalan Deli. Sekitar pukul 17.00 WIB, petugas tiba di lokasi dan mendapati A sedang berada di dalam kamar.

Saat dilakukan pemeriksaan, terduga pelaku diduga tengah membagi narkotika jenis sabu ke dalam sejumlah plastik kecil yang disiapkan untuk dijual kembali.

Dari penggeledahan, polisi menemukan tujuh paket kecil sabu dengan berat kotor 1,56 gram dan dua paket sedang dengan berat kotor 4,16 gram. Total barang bukti narkotika yang diamankan mencapai 5,72 gram.

Selain sabu, petugas turut menyita sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, yakni satu unit timbangan digital merek CHQ berwarna hitam, satu buah bong atau alat hisap sabu, satu bungkus plastik bening, satu buah gunting, serta satu korek api merek Dophin berwarna putih bening.

Tidak hanya mengamankan barang bukti, polisi juga melakukan pemeriksaan urine terhadap A. Hasilnya, terduga pelaku dinyatakan positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.

Kapolsek Tebing Tinggi menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam menekan peredaran narkotika, khususnya di wilayah hukum Polsek Tebing Tinggi.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika. Kami juga mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba," tegasnya.

Saat ini, A beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Tebing Tinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disesuaikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku serta menjaga lingkungan tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba."****

SUMBER    :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

DPRD Kepulauan Meranti Terima Kunjungan Edukasi SMPN 1 Tebing Tinggi, Bahas Tupoksi hingga Penanganan Perundungan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    – 

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menerima kunjungan edukasi dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Senin (26/10/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kepulauan Meranti ini bertujuan mengenalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPRD sekaligus memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai peran legislatif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cuncun, didampingi sejumlah anggota dewan lainnya.

Dalam kegiatan itu, Taufiqurahman memaparkan berbagai tugas dan fungsi DPRD, meliputi fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Ia juga menjelaskan hubungan kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menjalankan roda pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif ketika memasuki sesi tanya jawab. Para siswa menunjukkan antusiasme dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kritis mengenai persoalan pendidikan yang berkembang saat ini.

Perundungan di Sekolah Jadi Perhatian

Salah satu pertanyaan disampaikan oleh siswi bernama Anis Maufi Febriani yang menanyakan sikap DPRD terhadap maraknya kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Taufiqurahman menegaskan bahwa perundungan merupakan persoalan serius yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak. Dampaknya dapat berupa tekanan mental, kesedihan berkepanjangan, hingga gangguan terhadap proses belajar dan perkembangan sosial siswa.

Ia mengimbau para siswa agar tidak takut melaporkan tindakan perundungan serta membangun komunikasi yang baik dengan guru, teman, dan keluarga.

“Siswa harus berani melapor dan meningkatkan komunikasi dengan guru, teman, maupun keluarga. Dalam hal ini, peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah juga sangat penting untuk melakukan pendampingan serta mencegah terjadinya perundungan,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga lingkungan sekolah.

DPRD Dukung Beasiswa dan Peningkatan Kompetensi Guru

Selain persoalan perundungan, para siswa juga menanyakan program pelatihan bagi tenaga pendidik agar proses belajar mengajar lebih inovatif dan tidak monoton. Mereka turut mempertanyakan ketersediaan program beasiswa bagi siswa yang berprestasi maupun yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Meranti, Cuncun, menegaskan bahwa DPRD berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pendidikan, termasuk melalui dukungan terhadap sarana pembelajaran dan inovasi kegiatan sekolah.

Terkait program beasiswa, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan melalui program yang dikelola sesuai dengan kewenangan perangkat daerah terkait.

“Untuk program beasiswa, anggarannya sudah disiapkan secara rutin setiap tahun melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), baik untuk jalur siswa berprestasi maupun bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi,” jelasnya.

Ia berharap dukungan terhadap program beasiswa dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak siswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dan melanjutkan pendidikan.

Revitalisasi Sekolah Diharapkan Terus Meningkat

Pada sesi berikutnya, seorang siswa bernama Naufal mengajukan pertanyaan mengenai reputasi sekolah serta upaya pemerintah dalam membenahi infrastruktur pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian.

Menanggapi hal tersebut, Fazrul memaparkan capaian program pembangunan dan revitalisasi sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyampaikan bahwa dari target awal sebanyak 60 sekolah, program revitalisasi telah direalisasikan untuk 129 sekolah.

Ia berharap peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dapat terus dilanjutkan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pihak terkait. Selain itu, ia optimistis jumlah sekolah yang mendapatkan program revitalisasi dapat terus ditingkatkan pada tahun anggaran 2027.

Peningkatan fasilitas pendidikan dinilai penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tanamkan Pemahaman Demokrasi Sejak Dini

Kunjungan edukasi tersebut ditutup dengan sesi foto bersama antara anggota Komisi III DPRD Kepulauan Meranti dan para siswa SMPN 1 Tebing Tinggi.

Pihak Komisi III DPRD Kepulauan Meranti mengapresiasi keberanian dan kecerdasan para siswa dalam menyampaikan pertanyaan serta mengemukakan persoalan yang mereka temui di lingkungan pendidikan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa mengenai peran dan fungsi lembaga legislatif, sekaligus menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan edukasi seperti ini, DPRD Kepulauan Meranti berharap generasi muda semakin memahami proses demokrasi, memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, serta berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan daerah, khususnya di bidang pendidikan."****

SUMBER       :   HUMAS SEKWAN DPRD KEP.MERANTI

EDITOR         :   REDAKSI 

Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 Dimulai, Polda Riau Kerahkan 971 Personel

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    - 

Polda Riau mengerahkan 971 personel untuk melaksanakan Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

Apel gelar pasukan dilaksanakan di Mapolda Riau, Senin (26/10/2026), dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Pol. Simson Zet Ringu. Operasi tahun ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, dan Berkeselamatan”.

Dalam amanat Kapolda Riau yang dibacakannya, Brigjen Pol. Simson menegaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning tidak semata-mata berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Harapan kita, suatu saat masyarakat berkendara dengan aman, tertib, dan lancar bukan karena aturan atau tekanan, melainkan karena kesadaran bahwa tertib berlalu lintas merupakan kebutuhan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan masyarakat, menurunnya angka kecelakaan, serta tumbuhnya kepercayaan publik terhadap Polri.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, pada Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 tercatat enam kejadian kecelakaan lalu lintas dengan lima korban meninggal dunia. Pada periode yang sama, petugas melakukan 14.935 tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Melalui pelaksanaan operasi tahun ini, Polda Riau berharap angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban dapat ditekan.

Direktur Lalu Lintas Polda Riau Kombes Pol. Gathut Bowo Supriyono menjelaskan bahwa operasi dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif. Personel akan melakukan sosialisasi, memberikan imbauan kepada pengguna jalan, serta meningkatkan kegiatan penjagaan, pengaturan, dan patroli di sejumlah titik.

“Kita mulai dengan sosialisasi dan imbauan melalui media cetak maupun media sosial, kemudian melakukan penjagaan. Penindakan dilakukan sesuai situasi di lapangan, terutama jika ditemukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan,” kata Kombes Pol. Gathut.

Ia menambahkan, penegakan hukum menjadi langkah lanjutan setelah edukasi dan teguran, dengan mempertimbangkan jenis pelanggaran serta tingkat risikonya terhadap keselamatan. Penindakan dilakukan melalui tilang elektronik maupun tilang manual sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, terdapat 10 sasaran prioritas pelanggaran, yakni tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, dan melebihi batas kecepatan.

Selain itu, petugas menyasar pengendara yang melawan arus, tidak menggunakan helm berstandar SNI, berboncengan melebihi ketentuan, menggunakan pelat nomor kendaraan yang tidak sesuai aturan, serta memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya, terutama di trotoar.

Polda Riau juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Petugas diingatkan untuk menghindari pungutan liar maupun tindakan yang dapat mencederai kepercayaan publik.

Melalui Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Polda Riau mengajak seluruh masyarakat menjadikan tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya dan kebutuhan bersama. Dengan meningkatnya kesadaran serta kepatuhan pengguna jalan, diharapkan tercipta lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar demi keselamatan seluruh masyarakat."****

SUMBER     :    BID HUMAS POLDA RIAU

EDITOR       :    REDAKSI 

PENGURUS IKA ITS MERANTI MASA BAKTI 2026 - 2031 TELAH TERBENTUK, PELANTIKAN MENYUSUL

KabarPesisirNews.Com

SELAT PANJANG RIAU,   -

Bersempena dengan Seminar IKA ITS Meranti, dengan tema "Peluang dan Tantangan IKA ITS Meranti Terhadap Pemberdayaan Masyarakat", maka sekaligus dibentuklah pengurusnya langsung.

Hal ini terungkap oleh Ketua Panitia Selamat SM,S.P, saat diwawancara awak media, setelah Seminar selesai, Senin (26/10/2026), di loby Hotel Grand Meranti, Jalan Kartini Selatpanjang.

Susunan pengurus IKA ITS Meranti telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor ITS Meranti Dr H Mustaqim,SE.,S.IP.,MM, dengan susunan sebagai berikut : Pelindung :  Ahmad Zaki Alfi,S.Ud.,M.Pd (Ketua Yayasan), Penasehat : Dr H Mustaqim,S.E.,S.IP.,M.M (Rektor).

Selanjutnya Ketua Umum : Selamat SM.,S.P,  Wakil Ketua Umum : Susanto,S.Kom, Sekretaris Umum : Rudi Hartono,S.Kom, Wakil Sekretaris Umum : Yuliana,S.Kom, Bendahara Umum : Efendi,S.P,  dan Wakil Bendahara Umum : Agus Aris,S.Kom.

Bidang Organisasi & Keanggotaan

Ketua : M Solihin,S.Kom, Bidang Hubungan Alumni & Kerja sama

Ketua : Susilo,S.Pt, Bidang Humas & Publikasi Ketua : M Apandi,S.Pt, anggotanya Ahmad Kirun,S.P.

Ketua IKA ITS Meranti Selamat SM.,S.P segera melengkapi seluruh nama nama anggota bidang, sehingga seluruh alumni yang berjumlah sebanyak 36 orang berperan sebagai pengurus.

Dr H Mustaqim,SE.,S.IP.,MM Rektor ITS Meranti berterima kasih dengan segenap pengurus yang telah disepakati bersama dan berharap segera akan kita Lantik dalam waktu dekat ini. Sebelumnya segera adakan rapat kerja untuk menyusun program kerjanya, dengan masa bakti 2026 - 2031, ujar Rektor Mustaqim."****

LIPUTAN       :     REDAKSI 

EDITOR          :     REDAKSI 

Pemkab Kepulauan Meranti dan Perwakilan DPRD Komisi II Bahas Penanganan Abrasi Pesisir Rangsang Bersama BRIN

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,     -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat bersama perwakilan DPRD Komisi II dan tim Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk membahas penanganan abrasi yang terjadi di wilayah Kecamatan Rangsang Pesisir. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026), pukul 14.00 WIB.

Rapat tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan masukan dan membahas alternatif penanganan abrasi pantai, mengingat persoalan pengikisan garis pantai masih menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah pesisir Kepulauan Meranti.

Sudandri menyampaikan bahwa penanganan abrasi di Pulau Rangsang perlu mendapat perhatian serius. 

Dalam pertemuan itu, tim BRIN menyampaikan bahwa penanganan abrasi memerlukan mekanisme yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah pesisir. Salah satu teknologi yang dibahas adalah pemanfaatan material geopolimer sebagai bahan untuk struktur pelindung pantai.

Material geopolimer berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung stabilisasi sedimen, mengurangi energi gelombang yang mencapai pantai, serta memperkuat struktur pelindung pesisir. Penerapannya memerlukan perancangan dan pengujian sesuai kondisi lingkungan setempat, sehingga tidak sekadar menggunakan material yang ditempatkan di sepanjang pantai.

Perwakilan BRIN juga menyampaikan bahwa pendekatan tersebut berpotensi dikombinasikan dengan penanaman mangrove. Integrasi struktur pelindung pantai dan vegetasi pesisir diharapkan dapat mendukung perlindungan kawasan pantai sekaligus menjaga pertumbuhan mangrove.

“Hal tersebut bisa menjadi kombinasi yang baik bagi tanaman mangrove, agar mangrovenya lebih terlindungi dan akarnya dapat tumbuh dengan baik,” ujar anggota BRIN dalam rapat tersebut.

Menurut Sudandri diperlukan terobosan melalui pemanfaatan teknologi baru, terutama dengan mempertimbangkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan penanganan abrasi.

Sudandri berharap hasil pembahasan dan potensi penerapan teknologi tersebut dapat ditindaklanjuti serta ditawarkan kepada pemerintah pusat melalui program yang sesuai.

“Mudah-mudahan dengan pemahaman kita seperti ini, kita bisa sama-sama memberikan masukan dalam memanfaatkan teknologi ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan DPRD Komisi II, Sopandi, S.Sos., menegaskan pentingnya penanganan abrasi di Pulau Rangsang. Ia menyebutkan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan yang berperan dalam mendukung sumber pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Sopandi, persoalan abrasi tidak hanya terjadi di Pulau Rangsang, tetapi juga berdampak pada wilayah pesisir lainnya. Karena itu, upaya penanganan perlu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing kawasan.

Menurut nya, bahwa pada 2017 pernah dilakukan upaya penanganan menggunakan sistem cincin sumur, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Dengan adanya pembahasan teknologi pemecah gelombang atau breakwater ia berharap alternatif tersebut dapat dikaji lebih lanjut untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengurangi abrasi.

“Saya mengharapkan tidak hanya abrasi yang diteliti di Selat Malaka, kami juga meminta agar dilakukan penelitian di Selat Air Hitam, seperti di pesisir Pulau Rangsang dan Tebing Tinggi ini,” ujar Sopandi.

Permintaan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperluas kajian dan survei terhadap wilayah pesisir yang mengalami pengikisan garis pantai di Kepulauan Meranti.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, pihak BRIN menyampaikan akan menunggu kedatangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melanjutkan koordinasi terkait permasalahan abrasi di kawasan pesisir tersebut.

Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BRIN, diharapkan dapat dirumuskan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi pesisir Kepulauan Meranti. Kajian lebih lanjut terhadap teknologi geopolimer, struktur pemecah gelombang, serta kemungkinan integrasinya dengan mangrove menjadi bagian penting dalam upaya mencari solusi yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir."****

SUMBER    :  SEKWAN DPRD KEP.MERANTI

EDITOR      :  REDAKSI 

Kapolres Meranti Pimpin Apel Operasi Patuh Lancang Kuning 2026, Keselamatan Berlalu Lintas Jadi Prioritas

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    - 

Polres Kepulauan Meranti resmi memulai Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 dengan mengerahkan personel gabungan untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan di wilayah hukumnya.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari, mulai 26 Oktober hingga 8 November 2026, diawali dengan Apel Gelar Pasukan di Lapangan Apel Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Lintas Gogok, Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (26/10/2026) pagi.

Apel dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, unsur DPRD, Kejaksaan, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta pejabat utama Polres Kepulauan Meranti.

Sebanyak 150 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan mengikuti apel tersebut sebagai bentuk kesiapan menghadapi pelaksanaan operasi.

Dalam arahannya, Kapolres menegaskan bahwa Operasi Patuh Lancang Kuning bukan semata-mata berorientasi pada penindakan, melainkan juga membangun kesadaran masyarakat agar menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan utama saat berkendara.

"Melalui operasi ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk semakin tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Kepatuhan terhadap aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi yang paling utama adalah melindungi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya," tegas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita.

Ia menjelaskan, pelaksanaan operasi akan mengedepankan langkah preemtif dan preventif melalui edukasi serta pendekatan persuasif dan humanis. Upaya tersebut juga didukung penegakan hukum melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), penindakan non-ETLE, dan teguran sesuai ketentuan.

Sepuluh pelanggaran menjadi prioritas pengawasan dalam operasi kali ini. Di antaranya, tidak menggunakan helm sesuai standar, tidak mengenakan sabuk keselamatan, menggunakan telepon seluler saat berkendara, melanggar marka dan rambu, menerobos lampu merah, serta melebihi batas kecepatan.

Petugas juga menyasar pengendara yang melawan arus, berboncengan melebihi ketentuan, menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang tidak sesuai ketentuan, serta memarkirkan kendaraan tidak pada tempatnya, termasuk di atas trotoar.

Kapolres mengingatkan bahwa keselamatan berlalu lintas masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data pelaksanaan Operasi Patuh Lancang Kuning 2025 yang disampaikan dalam amanat apel, tercatat enam kejadian kecelakaan lalu lintas dengan lima korban meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 14.935 tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas tercatat selama operasi tersebut.

Data itu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan operasi tahun ini mampu menekan pelanggaran, mengurangi kecelakaan, dan meminimalkan fatalitas korban di jalan raya.

Kapolres juga menekankan pentingnya profesionalisme personel selama bertugas. Seluruh anggota diminta mengutamakan keamanan dan keselamatan, mematuhi standar operasional prosedur, serta menghindari praktik pungutan liar maupun tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

"Laksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Hindari segala bentuk pungutan liar serta tindakan kontraproduktif. Kedepankan sikap simpatik agar masyarakat memahami bahwa setiap upaya penegakan hukum bertujuan menciptakan lalu lintas yang aman dan berkeselamatan," pesannya.

Menurutnya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari meningkatnya kepatuhan masyarakat dan berkurangnya risiko kecelakaan.

Melalui sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait, Polres Kepulauan Meranti berharap Operasi Patuh Lancang Kuning 2026 dapat mewujudkan kondisi lalu lintas yang tertib, aman, lancar, dan berkeselamatan.

Kegiatan apel berakhir sekitar pukul 08.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama serta rapat eksternal untuk mematangkan koordinasi dan pelaksanaan operasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER       :     HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR         :      REDAKSI 

Sekcam Merbau Idrus SE Pimpin Apel HSN Tahun 2026: Dorong Santri Berkontribusi Nyata Bagi Kemajuan Bangsa.

KabarPesisirNews.com

MERBAU KEP.MERANTI RIAU,    -

Sekretaris Camat (Sekcam) Merbau Idrus SE memimpin apel Hari Santri Nasional (HSN) tahun 2026. Apel tersebut dipusatkan di halaman Kantor Camat Merbau diikuti Sejumlah Pengurus Sekolah setingkat MTs dan MA, Se- Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, Senin (26/10/2026).

Sekcam Merbau Idrus SE selaku pembina upacara dalam sambutannya menyampaikan, kami atas nama Pemerintah Kecamatan Merbau menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional Tahun 2026. Kepada seluruh santri dan keluarga besar pesantren, khususnya yang berada di Kecamatan Merbau.

"Semoga momentum peringatan Hari Santri Nasional ini semakin memperkuat semangat kita dalam menuntut ilmu, mengamalkan nilai-nilai agama, menjaga persatuan, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara," ucapnya.

Sekcam menegaskan, Hari Santri Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk mengenang dan menghargai perjuangan para ulama, kiai, serta santri dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sejarah telah mencatat bahwa para santri memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Dengan berbekal ilmu agama, semangat pengabdian, dan kecintaan terhadap tanah air, para santri turut mengambil bagian dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," jelasnya.

Perjuangan tersebut, lanjutnya, di masa sekarang harus diwujudkan melalui pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penguatan akhlak, serta upaya membangun kehidupan bangsa yang damai, adil, dan sejahtera. Nilai-nilai perjuangan itu harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.

Dalam sambutannya, Sekcam juga menyoroti tantangan santri di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu pesat.

"Di tengah perkembangan zaman, para santri menghadapi tantangan yang semakin beragam. Santri tidak hanya dituntut untuk memahami ilmu agama, tetapi juga perlu mengembangkan pengetahuan umum, menguasai teknologi, meningkatkan kreativitas, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan agar kemajuan teknologi tetap diimbangi dengan akhlak dan nilai-nilai moral. "Ilmu yang tinggi akan semakin bermakna apabila disertai kerendahan hati, kejujuran, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama," pesannya. Pesan paling kuat disampaikan Sekcam khusus untuk santri di Kecamatan Merbau agar terus belajar dan mengembangkan potensi diri.

"Jadilah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan luhur dalam budi pekerti. Jangan pernah merasa rendah diri menjadi seorang santri. Sebab, santri adalah bagian penting dari masa depan bangsa. Dari pesantren dapat lahir para ulama, pendidik, pemimpin, pengusaha, serta generasi penerus yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Ia berpesan agar santri selalu memegang teguh nilai-nilai agama, menghormati orang tua dan guru, menjaga persaudaraan, serta menanamkan semangat cinta tanah air dalam setiap langkah pengabdian. Pada kesempatan itu, Sekcam juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, dan masyarakat.

"Pembangunan tidak hanya berbicara tentang infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan memiliki landasan moral yang kuat," katanya.

"Pondok pesantren merupakan salah satu pilar penting dalam membangun karakter generasi muda. Oleh karena itu, mari kita dukung keberadaan pesantren, kita perkuat hubungan antara ulama dan umara, serta kita ciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya generasi yang religius, toleran, dan cinta damai," tambahnya.

Khusus di Kecamatan Merbau, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, harmonis, dan sejahtra."****

PENULIS      :      ALI SANIP

EDITOR        :      REDAKSI

 

 

 

Keluarga Besar MPC Pemuda Pancasila Kepulauan Meranti Gelar Bakti Sosial Donor Darah Peringati Hari Sumpah Pemuda

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke‑98 dan HUT Pemuda Pancasila ke-67, Keluarga Besar Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan kegiatan bakti sosial donor darah.

 

Kegiatan ini diselenggarakan di RSUD Jalan Dorak, Kota Selatpanjang, selama dua hari pada tanggal 26‑27 Oktober 2026, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB bekerja sama dengan tim medis RSUD Selatpanjang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak para pemuda berkontribusi bagi sesama, mengisi semangat persatuan warisan Sumpah Pemuda melalui tindakan nyata berbagi kehidupan bagi warga yang membutuhkan pasokan darah.

 

Para peserta yang terdiri dari jajaran pengurus dan anggota MPC Pemuda Pancasila, disertai kehadiran aparat TNI, Polri serta Pol. PP Kabupaten Kepulauan Meranti, ikut berpartisipasi, mendukung kelancaran program ini bersama tim medis RSUD Selatpanjang.

 

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kepulauan Meranti, SUGIANTO akrab disapa dengan panggilan Mas Tato, menyampaikan, “Semangat Sumpah Pemuda bukan hanya diucapkan dalam pidato, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan nyata. Donor darah ini adalah wujud kepedulian kami terhadap masyarakat, agar persaudaraan antar pemuda terus terjaga dan bermanfaat bagi banyak orang. Setetes darah yang kami berikan bisa menjadi harapan baru bagi nyawa yang terancam,” ujarnya.

 

Sampai hari kedua pelaksanaan, tercatat puluhan peserta telah mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan awal untuk mendonorkan darahnya, termasuk anggota TNI dan Polri. Pihak penyelenggara berharap jumlah pendonor terus bertambah guna menambah stok darah di rumah sakit daerah sekaligus membangkitkan kesadaran pemuda untuk selalu berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya.

Sekretaris Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Adek Patah menambahkan, "Mudah - mudahan kegiatan ini tetap dapat terlaksana setiap tahunnya, semoga Allah SWT. nemberikan balasan pahala bagi yang mendonorkan darahnya pada kegiatan Ini,

Aamiin Ya Rabbal Alamin."****

(Alfan).-

EDITOR         :     REDAKSI