Wabup Muzamil Buka Turnamen PBSI Mencari Bakat, Tegaskan Pembinaan Atlet Harus Objektif

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, secara resmi membuka Turnamen PBSI Mencari Bakat Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 yang dirangkai dengan Penataran Wasit Bulutangkis, Sabtu (13/6/2026), di Gedung Seven Up, Selatpanjang.

Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kabupaten Kepulauan Meranti itu menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga bulutangkis sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati yang juga Ketua Umum PBSI Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, narasumber penataran wasit Dede Apriono dari Pekanbaru, jajaran pengurus PBSI, para peserta penataran, atlet, official, serta orang tua dan pendamping atlet.

Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan bahwa pembinaan atlet harus dilakukan secara objektif dan profesional. Menurutnya, proses pencarian bakat harus benar-benar berdasarkan kemampuan dan prestasi atlet, tanpa dipengaruhi kepentingan tertentu.

"Tujuan kita adalah mencari bibit-bibit terbaik yang nantinya dapat dibina dan mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti. Tidak boleh ada pilih kasih. Siapa yang berprestasi dan layak, itulah yang harus mendapatkan kesempatan," tegas Muzamil.

Ia juga mengapresiasi pelaksanaan penataran wasit yang dinilai menjadi langkah penting dalam membangun fondasi organisasi PBSI yang lebih kuat dan profesional.

Menurut Muzamil, sebanyak 28 peserta telah mengikuti penataran selama dua hari dan seluruhnya dinyatakan lulus serta berhak menerima sertifikat.

"Kita ingin membangun pondasi PBSI Meranti secara bertahap tetapi pasti. Salah satunya dengan menyiapkan wasit-wasit yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sehingga dapat mendukung pelaksanaan berbagai turnamen di daerah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Suwarto, menjelaskan bahwa penataran wasit dirancang tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga praktik langsung melalui pertandingan pencarian bakat atlet bulutangkis.

"Penataran wasit ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang perwasitan. Hari ini para peserta langsung mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama pelatihan," katanya.

Selain penataran, PBSI Meranti juga menggelar turnamen pencarian bakat yang diikuti 78 atlet putra dan putri dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 70 pertandingan berlangsung dalam satu hari dengan mempertandingkan lima kelompok usia, yakni usia dini (6–11 tahun), anak-anak (11–13 tahun), pemula (13–15 tahun), remaja (15–17 tahun), dan taruna (17–19 tahun).

Para juara akan memperoleh medali, sertifikat penghargaan, serta uang pembinaan. Atlet-atlet yang menunjukkan potensi terbaik nantinya akan diseleksi dan dibina oleh PBSI Kepulauan Meranti untuk dipersiapkan mengikuti berbagai kejuaraan tingkat provinsi hingga nasional.

Menutup sambutannya, Muzamil mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan turnamen tersebut sebagai ajang mengasah kemampuan sekaligus membangun mental juara.

"Bertandinglah dengan baik, junjung tinggi sportivitas, dan tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Semoga dari ajang ini lahir atlet-atlet yang mampu membawa nama Meranti ke tingkat yang lebih tinggi," pungkasnya."****

LIPUTAN         :      NUR

EDITOR            :      REDAKSI 

Pemberitaan Dugaan Penyimpangan Rp841 Juta Jadi Sorotan, Sanusi: Temuan BPK Bukan Vonis Korupsi

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,      -

Pemberitaan salah satu media online terkait dugaan penyimpangan anggaran belanja suku cadang kendaraan dinas senilai Rp841 juta menjadi perbincangan hangat di Kepulauan Meranti. 

Isu tersebut mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tak hanya di media online, informasi ini juga beredar luas di media sosial TikTok dengan melampirkan foto Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, sehingga memicu beragam komentar dari netizen.

Menanggapi hal itu, pemerhati kebijakan publik, Sanusi, angkat bicara, Sabtu 13/6/2026. Ia menegaskan tidak menyalahkan media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

"Namun kurang elok jika menampilkan foto Bupati Asmar. Menurut pandangan saya, alangkah baiknya menampilkan foto kantor Bupati saja. Dengan memajang foto beliau, tentu akan menggiring opini ke arah yang negatif," ujar Sanusi.

Sanusi menambahkan, temuan audit BPK tidak serta-merta diartikan sebagai tindak pidana korupsi atau kerugian negara.

"Temuan BPK itu merupakan mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ada tahapan klarifikasi dan tindak lanjut dari OPD terkait," jelasnya.

Lebih lanjut, Sanusi  menyebut Bupati tidak memiliki hubungan langsung dengan teknis belanja tersebut. "Bupati tak ada hubungannya, karena Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab secara teknis," kita tunggu saja temuan BPK seperti apa, tentu berproses dan masyarakat jangan dulu  berspekulasi, tutupnya."****

LIPUTAN      :     RED

EDITOR         :     REDAKSI 

Polsek Pelangiran Tanam Jagung 1 Hektare Dukung Swasembada Pangan 2026 di Inhil

KabarPesisirNews.Com

PELANGIRAN INHIL RIAU,     -

Polsek Pelangiran bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan BUMDes Sinar Harapan melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal III dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di lahan tanah kas Desa Baung Rejo Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Sabtu (13/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sinergi antara Polri dan pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan.

Sejumlah unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Camat Pelangiran Bustamin, SE., MM., Kepala Desa Baung Rejo Jaya beserta perangkat desa, BUMDes Sinar Harapan Faturahman, Ps. Kanit Binmas Polsek Pelangiran Bripka Syaftia Rani, Babinsa Desa Baung Rejo Jaya Serma Sugianto, serta Bhabinkamtibmas Bripka H.P. Siregar.

Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan adanya kolaborasi antara unsur pemerintah, TNI-Polri, dan masyarakat desa dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penanaman jagung program ketahanan pangan oleh BUMDes Sinar Harapan Desa Baung Rejo Jaya. Adapun luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektare dengan titik koordinat 0°13'07.0"N 103°27'28.7"E, yang merupakan lahan kas desa setempat.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian desa sekaligus memperkuat kemandirian pangan masyarakat.

Kapolsek Pelangiran IPTU Iwan Saputra, S.H., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Polri dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

“Penanaman jagung ini adalah wujud sinergi kami bersama pemerintah desa dan seluruh stakeholder dalam mendukung swasembada pangan tahun 2026. Polri akan terus hadir dan berperan aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar IPTU Iwan Saputra."****

LIPUTAN INHIL       :     SAD

EDITOR                     :     REDAKSI 

Warga Lansia yang Hilang 27 Jam di Selatpanjang Ditemukan dalam Keadaan Sehat

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   -

Jumat  12   Juni   2026.

Seorang warga lansia yang dilaporkan hilang dari rumahnya di Jl. Tanjung Harapan, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, berhasil ditemukan dalam keadaan sehat pada Jumat malam (12/6/2026) sekira pukul 19.00 WIB.

Korban bernama Kamisah, 55 tahun, jenis kelamin perempuan. Ia ditemukan oleh warga di Jl. Dorak, Kel. Selatpanjang Timur, tepatnya di depan warung milik seorang pedagang dekat RSUD Selatpanjang.

Kronologi Penemuan

Sekira pukul 19.00 WIB, anak korban Sdr. Kurnia menerima telepon dari pemilik warung di Jl. Dorak. Pemilik warung menginformasikan ada seorang wanita lansia duduk di depan warungnya. Mendapat laporan tersebut, Kurnia langsung berangkat ke lokasi untuk memastikan.

Setibanya di TKP, Kurnia memastikan wanita lansia itu adalah ibunya, Kamisah. Korban kemudian langsung dibawa pulang ke rumah di Jl. Tanjung Harapan, Kel. Selatpanjang Kota, Kec. Tebing Tinggi.

Berdasarkan keterangan keluarga, Kamisah telah meninggalkan rumah selama lebih kurang 27 jam sebelum ditemukan. Saat ditemukan, kondisi Kamisah sehat tanpa kurang suatu apapun. Saat ini korban masih dalam proses pemulihan dan perawatan oleh pihak keluarga di rumah.

Dalam hal ini Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., mengapresiasi peran aktif masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan dengan selamat.

"Alhamdulillah, korban atas nama Ibu Kamisah telah ditemukan dalam keadaan sehat dan sudah kembali bersama keluarganya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi dan membantu proses pencarian. Kepedulian warga menjadi faktor penting sehingga korban dapat segera ditemukan," ujar AKP J.A. Lubis.

Kapolsek juga mengimbau masyarakat yang memiliki anggota keluarga lanjut usia agar meningkatkan pengawasan serta memastikan identitas diri selalu dibawa untuk memudahkan proses pencarian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Analisa

Penemuan Kamisah dalam waktu kurang dari dua hari menunjukkan respons cepat masyarakat dan keluarga. Peran aktif warga pemilik warung yang segera menghubungi keluarga korban menjadi kunci keberhasilan pencarian. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki keluarga lansia agar lebih waspada, memasang identitas pada pakaian, dan segera melapor ke kepolisian terdekat jika anggota keluarga lanjut usia meninggalkan rumah tanpa kabar.

Keluarga korban mengucapkan terima kasih kepada warga dan pihak yang telah membantu pencarian hingga Kamisah dapat kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan selamat.

Sekadar informasi, Polres Kepulauan Meranti juga mengimbau masyarakat apabila menemukan tindakan mencurigakan atau tindak kriminal lainnya agar segera menghubungi Call Center 110. Polres Kepulauan Meranti siap sedia melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER    :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR      :    REDAKSI 

Sinergi Mitra Bulog, 411 KPM di Desa Pasir Agung Terima Bantuan Pangan dengan Tertib

KabarPesisirNews.Com

ROKAN HULU RIAU,    – 

Pemerintah Pusat kembali menyalurkan program Bantuan Pangan (Banpang) sebagai bentuk kepedulian dan upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat. 

Di Desa Pasir Agung, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, proses penyaluran bantuan yang dikelola oleh Mitra Bulog ini berlangsung dengan sangat lancar, transparan, dan kondusif.

Sejak pagi hari sekitar pukul 08.00 WIB, suasana di Kantor Desa Pasir Agung sudah mulai dipadati oleh warga. Kendati masyarakat yang datang sangat ramai, suasana tetap terlihat rapi dan kondusif. 

Warga dengan penuh kesadaran berbaris tertib, mengantre menunggu giliran panggilan dari petugas untuk menerima hak mereka.

Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, total ada sebanyak 411 Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

Pada periode kali ini, setiap KPM menerima alokasi berupa 2 sak beras berukuran 10 kg serta 2 bungkus minyak goreng kemasan ukuran 2 liter. Secara keseluruhan, total logistik pangan yang didistribusikan pada hari itu mencapai 822 sak beras dan 137 kotak minyak goreng.

Menariknya, pengelolaan distribusi di tingkat bawah ini tidak menggunakan kepanitiaan desa biasa, melainkan dijalankan langsung oleh tim khusus yang ditunjuk resmi.

"Di sini tidak ada panitia bentukan lokal. Kami bergerak murni sebagai Mitra Bulog yang berada di tingkat desa, dengan jumlah personel 4 orang yang bekerja sesuai dengan juknis dan ketentuan yang berlaku," ujar salah seorang perwakilan Mitra Bulog di lokasi.

Sistem kerja yang profesional dari ke-empat Mitra Bulog ini terbukti efektif dalam mengurai kerumunan dan mempercepat proses verifikasi data, sehingga masyarakat tidak perlu mengantre terlalu lama.

Program Banpang dari Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Bulog ini dirasakan sangat berdampak langsung dalam meringankan beban pengeluaran dapur masyarakat, terutama di tengah flukuasasi harga kebutuhan pokok saat ini. 

Warga Desa Pasir Agung pun menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penyaluran bantuan yang dinilai tepat waktu, tepat jumlah, dan dilayani dengan sangat baik."****

LIPUTAN       :     IWANTO

EDITOR          :     REDAKSI 

Polisi Turun ke Kandang Sapi, Peternak Inhil Dapat Ilmu Penting Soal Pangan!

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN RIAU,   – 

Guna mendukung program nasional ketahanan dan swasembada pangan Republik Indonesia, jajaran Polsek Kawasan Sektor Pelabuhan (KSKP) Polres Indragiri Hilir (Inhil) proaktif turun langsung ke tengah masyarakat.

Langkah nyata ini ditunjukkan oleh dua personel Polsek KSKP, yaitu Aiptu Anggia Susanto dan Brigpol Andi Efri, yang menyambangi para peternak sapi lokal di wilayah hukumnya untuk memberikan Bimbingan dan Penyuluhan (Bimluh), pada Selasa (09/06).

Kapolsek KSKP melalui Aiptu Antoni Lubis menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengawal dan menyukseskan agenda swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

“Kami ingin memastikan para peternak memiliki bekal pengetahuan yang cukup agar hasil produksi ternak, baik daging maupun anakan (pedet), dapat maksimal. Jika peternak sejahtera dan produksinya melimpah, maka target swasembada pangan nasional akan semakin memperkuat ketahanan pangan di daerah kita,” ujar Aiptu Anggia Susanto.

Selain memberikan materi teknis peternakan, Brigpol Andi Efri juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Para peternak diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi tindak kriminal pencurian hewan ternak (curnak) dengan mengaktifkan kembali sistem pos ronda malam di sekitar area peternakan.

Para peternak sapi menyambut baik dan mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan oleh personel Polsek KSKP Polres Inhil. Mereka menilai edukasi seperti ini sangat membantu dalam upaya memodernisasi cara beternak yang selama ini masih didominasi metode tradisional.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Polri dan sektor pertanian serta peternakan rakyat, diharapkan pasokan pangan asal hewan di Kabupaten Inhil dapat terus terjaga secara mandiri."****

LIPUTAN INHIL        :      SAD

EDITOR                      :      REDAKSI 

Polsek Pelangiran Monitoring Tanaman Jagung Program Ketahanan Pangan di Bagan Jaya

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,     – 

Dalam rangka mendukung program swasembada pangan tahun 2026, Polsek Pelangiran bersama Pemerintah Desa Bagan Jaya melaksanakan monitoring tanaman jagung Kuartal II di lahan masyarakat Desa Bagan Jaya, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Monitoring dilakukan di lahan pertanian jagung milik warga, Nanik Sujatmiko, dengan luas lahan mencapai 1 hektare. Dalam kegiatan tersebut, personel Polsek Pelangiran bersama pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tunas Jaya melakukan pemupukan tanaman jagung guna memastikan pertumbuhan tanaman berjalan optimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris BUMDes Tunas Jaya, Angger, serta Ps Kanit Binmas Polsek Pelangiran, Bripka Syaftia Rani.

Kapolsek Pelangiran IPTU Iwan Saputra, SH, MH melalui Ps Kanit Binmas Bripka Syaftia Rani mengatakan bahwa kegiatan monitoring dilakukan untuk memastikan program ketahanan pangan yang telah berjalan dapat memberikan hasil maksimal bagi masyarakat sekaligus mendukung target swasembada pangan tahun 2026.

"Monitoring ini merupakan bagian dari komitmen Polsek Pelangiran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Kami ingin memastikan tanaman jagung yang dikelola masyarakat bersama BUMDes mendapatkan perawatan yang baik sehingga pertumbuhannya optimal dan mampu menghasilkan panen yang maksimal," ujar Bripka Syaftia Rani menyampaikan pesan Kapolsek Pelangiran.

Lebih lanjut, Kapolsek Pelangiran melalui Bripka Syaftia Rani menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mendukung program pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Melalui pendampingan dan monitoring secara berkala, kami berharap produktivitas pertanian masyarakat terus meningkat. Sinergi antara Polri, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat serta mendukung tercapainya swasembada pangan nasional," tambahnya.

Selain melakukan pemantauan kondisi tanaman, tim juga mengecek perkembangan lahan pertanian yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Pelangiran.

Kegiatan monitoring berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Polsek Pelangiran berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah desa dan masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan nasional guna mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan."****

LIPUTAN INHIL       :     SAD

EDITOR                     :     REDAKSI 

Jangan Sampai PLN Seperti BGN, Presiden Terlambat Menindak Kelakuan Darmawan Prasodjo

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,    -

Listrik merupakan kebutuhan primer paling dasar bagi manusia. Bahkan termasuk menyangku segala aktivitas dan nyawa. Mulai dari kebutuhan lampu, memasak, menyimpan makanan, menunjang sekolah dan pekerjaan, hingga menghidupkan roda ekonomi dan industri sebuah negara, semuanya bergantung pada pasokan listrik yang andal dan stabil. 

Sayangnya, di Indonesia hak paling mendasar ini kini dirampas dari masyarakat karena kinerja PT PLN (Persero) yang sangat buruk dan gagal total dalam menjalankan tugasnya.

Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN) mengatakan, fakta itu memang sulit dibantah, karena Indonesia saar ini memang sedang menghadapi krisis energi yang sangat nyata dan mengkhawatirkan. 

"Masalah utamanya sangat jelas, selama hampir 5 tahun terakhir (2021-2026), tidak ada pertumbuhan atau pengembangan pembangkit listrik yang berarti. Kebutuhan listrik masyarakat terus bertambah seiring berkembangnya zaman, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, namun penambahan kapasitas pembangkit baru sama sekali tidak berjalan sesuai rencana," sebut Yudhistira di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Lanjut Yudhistira, kondisi ini semakin memburuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Sistem kelistrikan mengalami kekurangan daya yang parah hingga 1.500 MW, yang menyebabkan pemadaman bergilir dan gangguan yang terjadi hampir setiap saat. 

"Tentunya hal ini bukan musibah yang datang tiba-tiba, melainkan akibat dari dua kelalaian besar: pertama, pembangkit listrik yang sudah ada dibiarkan tidak terawat dengan baik, mesin-mesinnya rusak, dan sering gangguan mendadak karena kurangnya pemeliharaan serius; kedua, tidak ada satu pun pembangkit listrik baru yang selesai dibangun dan disambungkan ke dalam sistem untuk menutupi kekurangan daya tersebut," tegasnya.

Di balik seluruh kekacauan, kesengsaraan, dan kerugian yang dirasakan rakyat ini, kaya Yudhis ada satu orang yang paling bertanggung jawab sepenuhnya, yaitu Darmawan Prasodjo, selaku Direktur Utama PLN sejak tahun 2021 hingga sekarang.

"Jika kita menelusuri catatan kinerjanya selama masa jabatannya, fakta dan data angka berbicara sangat keras. Tidak ada satu pun keputusan besar, langkah strategis, atau terobosan nyata yang signifikan yang ia buat untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik baru," ujarnya.

Yudhistira menuding Darmo memimpin perusahaan raksasa ini seolah hanya berjalan di tempat, membiarkan infrastruktur kritis negara ini menua dan rusak, tanpa ada rencana nyata untuk perbaikan atau pengembangan.

❌ Kegagalan Eksekusi RUPTL 2021–2030 

Setiap tahun, PLN di bawah pimpinannya menyusun dokumen indah eksekusi RUPTL dengan target kapasitas yang harus beroperasi dan tersambung ke sistem, namun realisasinya jauh di bawah harapan, bahkan gagal total. 

Berikut data jelasnya:

Tahun Target Penambahan Kapasitas (MW) Realisasi Terpasang & Beroperasi (MW) Persentase Keberhasilan

2021 2.850 MW 320 MW 11% saja

2022 3.120 MW 415 MW 13% saja

2023 3.480 MW 580 MW 17% saja

2024 3.750 MW 720 MW 19% saja

2025 4.010 MW 890 MW 22% saja

TOTAL 17.210 MW 2.925 MW Hanya 17% dari rencana!

Sumber data: Lingkup SISTEM JAWA-BALI, RUPTL 2021–2030, Laporan Kinerja PLN

Artinya: Dari total hampir 17.200 MW yang seharusnya sudah ada dan menyala untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya Jamali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar-benar terwujud. Lebih dari 14.000 MW pembangkit yang dijanjikan mangkrak, tertunda, atau tidak pernah dibangun sama sekali. 

"Inilah sebabnya cadangan daya makin menipis, hingga kini kita kekurangan listrik parah. ❌ Janji Kosong Transisi Energi Hijau Darmawan Prasodjo sangat pandai berpidato, mengaku PLN paling "Hijau", berjanji membangun ribuan megawatt tenaga surya, air, angin, dan menjadi pelopor energi bersih. Namun datanya sangat memalukan," beber Yudhis.

Harusnya, sambung dia, target EBT dalam RUPTL 2021–2025 (Sistem Jamali) : 7.800 MW energi terbarukan harus beroperasi

Realisasi hingga kini (Sistem Jamali) : Hanya 810 MW yang selesai dan tersambung ke jaringan.

"Hasilnya apa, kurang dari 11% tercapai! Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, yang benar-benar berfungsi bisa dihitung jari. Ia sibuk mempromosikan konsep "hijau" di media dan forum internasional untuk pujian, padahal di lapangan kita masih sangat bergantung pada pembangkit batu bara tua yang boros dan tidak efisien, tanpa ada pengganti yang disiapkan.

Sepanjang menjabat, Darmawan Prasodjo justru lebih banyak dikenal karena kemampuannya berbicara manis, memberikan janji-janji indah, dan tampil di publik dengan berbagai pencitraan. Namun, janji-janji dan bujuk rayu yang ia sampaikan ternyata tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kemajuan negara," urai jebolan Magister Komunikasi ini panjang lebar.

Sebaliknya, masih kata Yudhis, ia lebih sibuk memberikan janji dan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu—baik perorangan maupun perusahaan—yang dinilainya bisa memberikan dukungan politik atau kekuasaan kepadanya. 

"Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, diminta setor jatah komitmen di depan 3% dari nilai kontrak sebelum kontrak diteken. Artinya, dia duduk sebagai Dirur bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia.," paparnya.

Akibatnya, semua penduduk harus menanggung derita. Ibu rumah tangga kesulitan mengurus rumah karena listrik sering padam, pelajar tidak bisa belajar dengan nyaman, pedagang dan pengusaha mengalami kerugian besar setiap kali pasokan terputus, dan industri terganggu operasinya—semua karena listrik, hal yang seharusnya terjamin, kini menjadi barang mewah dan tidak menentu.

Krisis energi yang terjadi hari ini, lanjut Yudhistira, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia telah mengabaikan amanah publik, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan gagal total mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah disepakati secara hukum. 

"Ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bicara, pandai berjanji, namun kosong dari karya, gagal memenuhi target angka yang sudah ditetapkan, dan abai terhadap tanggung jawab besarnya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil dan terjamin, dan hal itu tidak akan pernah terwujud jika manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia," tandasnya."****

LIPUTAN          :      RED

EDITOR             :      REDAKSI 

Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas Merbau Bersama Warga Tanam Jagung di Desa Bandul

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Sebagai bentuk dukungan terhadap program Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional, jajaran Polsek Merbau terus berperan aktif mendampingi masyarakat dalam sektor pertanian. Melalui Bhabinkamtibmas Desa Bandul, BRIPKA Sisunardi, S.E., Polsek Merbau melaksanakan kegiatan penanaman bibit jagung pipil bersama warga Desa Bandul, Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Kegiatan yang dilaksanakan atas arahan Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre, S.H., M.H. tersebut merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa serta meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, BRIPKA Sisunardi bersama masyarakat bergotong royong melakukan penanaman bibit jagung pipil di lahan yang telah disiapkan. Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat tidak hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan motivasi serta dukungan terhadap berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga.

Kapolsek Merbau AKP Jimmy Andre melalui Bhabinkamtibmas menyampaikan bahwa keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan merupakan wujud nyata dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong semangat masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian serta meningkatkan hasil produksi pangan yang pada akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian warga,” ujarnya.

Masyarakat Desa Bandul menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap sinergi antara Polri dan warga dalam mendukung ketahanan pangan dapat terus terjalin sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.

Dengan adanya kegiatan penanaman jagung pipil ini, diharapkan program Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional dapat berjalan optimal hingga ke tingkat desa sebagai fondasi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan."****

SUMBER     :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

DWP Meranti Gelar Beauty Class, Perkuat Silaturahmi dan Pengembangan Diri Anggota

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan kualitas dan kebersamaan anggotanya. Salah satunya melalui Pertemuan Rutin DWP yang kali ini dikemas dengan kegiatan beauty class di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (11/6/2026) sore.

Pertemuan yang dipimpin Ketua DWP Kabupaten Kepulauan Meranti, Dwi Nofmiyani Sudandri, itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana pengembangan diri bagi para anggota.

Dalam sambutannya, Dwi Nofmiyani mengapresiasi antusiasme dan konsistensi anggota yang terus hadir dalam kegiatan rutin bulanan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi seluruh ibu-ibu yang terus konsisten hadir dalam pertemuan rutin bulanan. Ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat peran Dharma Wanita Persatuan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pertemuan rutin DWP tidak sekadar menjadi agenda berkumpul, tetapi juga wadah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

“Pertemuan rutin ini bukan sekadar berkumpul, tetapi menjadi ruang untuk belajar dan mengembangkan diri melalui kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh anggota,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan wawasan anggota, pertemuan bulan Juni menghadirkan kegiatan beauty class yang dipandu oleh Helvi Tri Lismana. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif karena memberikan pengetahuan seputar perawatan diri dan penampilan yang menunjang kepercayaan diri perempuan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Desriani Marwan, menjelaskan bahwa pertemuan rutin bulan Juni dilaksanakan oleh lima Dharma Wanita Persatuan Perangkat Daerah (DWPD), yakni Perkim dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Bappeda, Perindustrian dan Perdagangan, serta DPMPTSP.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan program organisasi sekaligus mempererat kebersamaan antaranggota.

“Melalui pertemuan rutin ini diharapkan dapat memperkuat silaturahmi, meningkatkan tanggung jawab anggota terhadap organisasi, serta mendukung peran perempuan dalam keluarga dan tugas suami sebagai ASN,” ujar Desriani.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga DWP Kabupaten Kepulauan Meranti semakin berperan sebagai organisasi perempuan yang aktif, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Dengan suasana hangat dan penuh keakraban, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa DWP tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk terus belajar, berkembang, dan saling menguatkan."****

LIPUTAN        :      NUR

EDITOR           :      REDAKSI 

Tak Ada Pembangkit Baru Yang Dibangun Selama 5 Tahun Darmo Jadi Dirut PLN, Sabotase Pemerintahan Prabowo?

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     -

Krisis listrik yang melanda tanah air, khususnya di Sumatera dan Pulau Jawa saat ini, ternyata tidak hanya sebatas stok batubara yang semakin menipis. Namun lebih parah dari itu, semua terjadi akibat Dirut PLN Darmawan Prasodjo alias Darmo yang tak berbuat apa-apa selama 5 tahun masa kepemimpinannya.

Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira menuturkan, berdasarkan hasil pengamatan dan analisis pihaknya, selama dikendalikan Darmawan Prasodjo, tidak ada satupun pembangkit baru yang dibangun untuk memperjuangkan sistem elektrifikasi.

"Silahkan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk?. Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru," tegas Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026)..

Artinya, kata Yudhistira, selain stok batubara yang minim, krisis listrik ini juga disebabkan defisit kapasitas pembangkit lama yang selama ini menjadi andalan. Selain itu, defisit ini juga terjadi terkait masalah tata kelola misalkan kinerja dan waktu pemeliharaan pembangkit yang tidak sinkron waktunya sehingga ada masa defisit.

Yudhis juga menyesalkan pihak Komunikasi PLN Pusat yang terkesan mencari kambing hitam dalam menutupi krisis listrik di Pulau Jawa, dengan menyebutkan gangguan di PLTGU Jawa 1.

"Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Apalagi Dirut PLN selama ini hanya mencari solusi jangka pendek dengan pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal apalagi di tengah harga minyak dunia yang melambung yang pada akhirnya akan menggerus devisa negara melalui subsidi energi ke PLN untuk pembelian minyak," urainya.

"Darmawan Prasodjo itu, terkait omongan dia dimana-mana kalau PLN itu mendukung transisi energi, ya cuma ngomong doang. Tapi eksekusinya nol besar," cetusnya.

Lebih jauh Yudhistira mengatakan bahwa keputusan investasi PLN maupun IPP, selama masa kepemimpinan Darmo tidak terealisasi sehingga menuai kondisi sekarang, adanya defisit pada sistem. 

"Karena secara natural, di Jawa inikan jumlah pelanggannya terus bertambah seiring dengan positifnya pertumbuhan ekonomi di masa presiden prabowo sebesar 5 koma sekian persen. Tapi jika Dirut PLN lambat melakukan keputusan investasi, maka dapat dikatakan Dirut PLN sedang melakukan sabotase terhadap pemerintahan Prabowo dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," pungkasnya.

PLN Lakukan Strategi Komunikasi Pembohongan Publik

Yudhistira juga mengkritik strategi komunikasi PLN yang dinilainya tidak transparan dalam menjelaskan kondisi kelistrikan kepada masyarakat. 

Menurutnya, selama terjadi pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa, PLN lebih sering menggunakan istilah “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa memberikan penjelasan yang utuh mengenai akar persoalan yang terjadi.

“Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang. Yang lebih disayangkan, hampir tidak pernah ada permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka kepada pelanggan yang dirugikan,” ujar Yudhistira.

Ia menilai pola komunikasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap PLN. 

Menurutnya, perusahaan negara seharusnya mengedepankan keterbukaan informasi, termasuk menjelaskan kondisi pasokan, kapasitas pembangkit, hingga langkah-langkah perbaikan yang sedang dilakukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi yang terjadi.

“Kondisi ini tanggung jawab Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri. Jangan dia malah cuci tangan. Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Transparansi adalah bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh diabaikan,” tegasnya."****

LIPUTAN        :       RED

EDITOR           :      REDAKSI