Pemkab Meranti Dapat Alokasi 997 Bantuan Bedah Rumah, 200 Unit Tahap Awal Mulai Rampung

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   — 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terus mendorong peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui program bantuan bedah rumah. Program yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut hingga kini telah mengalokasikan 997 unit rumah untuk masyarakat di daerah itu.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkimtan-LH) Kabupaten Kepulauan Meranti, Agustiono, mengatakan bantuan tersebut disalurkan secara bertahap dan ditujukan untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang lebih layak, sehat, dan aman.

"Untuk Kabupaten Kepulauan Meranti sampai saat ini mendapatkan alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 997 unit. Bantuan ini disalurkan dalam beberapa tahap," ujar Agustiono.

Pada tahap pertama, Meranti memperoleh alokasi 200 unit rumah. Saat ini pembangunan fisik telah berjalan dengan progres yang cukup signifikan. Sebanyak 67 unit rumah telah rampung 100 persen, sementara 133 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Agustiono memastikan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat penerima bantuan.

Selain tahap pertama, Kabupaten Kepulauan Meranti juga mendapatkan alokasi pada tahap 8 dan 9 sebanyak 767 unit rumah. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

"Untuk tahap 8 dan 9 kita mendapatkan alokasi sebanyak 767 unit hasil kolaborasi bersama BNPP. Saat ini sudah masuk dalam tahap pemilihan terbuka toko untuk pengadaan bahan material," jelasnya.

Di luar alokasi tersebut, Meranti juga memperoleh tambahan kuota 30 unit rumah melalui usulan anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani.

Tambahan bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat di Desa Tanjung Bunga. Saat ini, pemerintah masih melakukan proses verifikasi terhadap calon penerima sebelum program memasuki tahapan berikutnya.

"Untuk tambahan 30 unit dari usulan Ibu Dewi Juliani, saat ini masih dalam tahap verifikasi calon penerima. Setelah proses verifikasi selesai, program akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," kata Agustiono.

Ia berharap seluruh tahapan program dapat berjalan lancar dan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi kriteria, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan perbaikan kondisi tempat tinggal.

Menurutnya, program bedah rumah tidak semata-mata berfokus pada pembangunan atau perbaikan fisik rumah. Lebih dari itu, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang memenuhi aspek kelayakan, kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

"Harapan kita bantuan ini tepat sasaran dan dapat membantu masyarakat memiliki rumah yang lebih layak, aman, sehat, serta memberikan kenyamanan bagi keluarga penerima," pungkasnya."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

PPAL Rayon Dabo Singkep Ikuti Syukuran HUT ke-40 PPAL

KabarPesisirNews.Com

DABO SINGKEP KEPRI,    – 

Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) Rayon Dabo Singkep turut mengikuti puncak syukuran HUT ke-40 PPAL Tahun 2026 yang dipusatkan di Balai Samudera, Jakarta, melalui sambungan Zoom pada 22 Agustus 2026.

Peringatan HUT ke-40 PPAL tahun ini mengusung tema “Merajut Silaturahmi, Membangun Negeri”. Tema tersebut menjadi semangat bagi seluruh keluarga besar PPAL untuk terus mempererat persaudaraan, menjaga kekompakan serta memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Ketua PPAL Rayon Dabo Singkep, Kopka AL (Purn) Adi Suharyana, mengatakan kegiatan syukuran tersebut merupakan puncak rangkaian HUT ke-40 PPAL yang dilaksanakan secara serentak oleh PPAL Wilayah, Rayon dan Sub Rayon di seluruh Indonesia.

Salah satu agenda utama adalah pemotongan tumpeng secara serentak sebagai bentuk rasa syukur sekaligus simbol kebersamaan dan soliditas keluarga besar purnawirawan TNI Angkatan Laut.

Rangkaian HUT ke-40 PPAL diawali dengan seminar dan launching kantor LBH dan JMS pada 7 Juli, lomba mancing di Sawangan Depok pada 25 Juli, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 7 Agustus, olahraga bersama di Rayon Depok pada 11 Agustus, dan ditutup dengan syukuran HUT ke-40 PPAL di Balai Samudera Jakarta pada 22 Agustus 2026.

“Merajut silaturahmi, membangun negeri" bukan hanya menjadi tema, tetapi juga semangat bagi kami para purnawirawan untuk tetap menjaga persatuan, kebersamaan dan terus berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ujar Adi Suharyana."****

LIPUTAN KEPRI       :    IJAL 

EDITOR                      :   REDAKSI 

Hutama Karya Buka Peluang UMKM Saree Berusaha di Rest Area Tol Sibanceh

KabarPesisirNews.Com

ACEH,    -

PT Hutama Karya (Persero) terus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), salah satunya dengan membuka peluang bagi pelaku UMKM, termasuk pedagang di kawasan Saree, Aceh Besar, untuk mengembangkan usahanya di rest area Tol Sibanceh.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Hutama Karya untuk memperluas manfaat keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), tidak hanya dalam meningkatkan konektivitas dan efisiensi perjalanan, tetapi juga dalam membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Seiring beroperasinya Jalan Tol Sibanceh, terjadi perubahan pola perjalanan sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Jalan Nasional Banda Aceh–Medan melalui kawasan Saree. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Hutama Karya, khususnya dalam menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi dan UMKM di kawasan tersebut.

Salah seorang pedagang di Saree, Zainal Abidin, mengungkapkan bahwa arus kendaraan yang melintasi kawasan tersebut mengalami penurunan setelah beroperasinya jalan tol. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas usaha yang selama ini bergantung pada pengguna jalan yang singgah di kawasan Saree.

Sebagai tindak lanjut, Hutama Karya melalui Regional Sumatera Bagian Utara melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopukmdag) Kabupaten Aceh Besar pada Jumat (21/8/2026). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Section Head Keuangan Regional Sumatera Bagian Utara, Yunus Fitriawan, dan Section Manager Tol Sibanceh, Bima Cahyo Gavian, serta Kepala Diskopukmdag Kabupaten Aceh Besar Drs. Sulaimi, M.Si. beserta jajaran.

Kepala Regional Sumatera Bagian Utara PT Hutama Karya (Persero), Taufiq Hidayat, mengatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Sibanceh pada prinsipnya bertujuan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan efisiensi perjalanan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

“Perubahan pola perjalanan merupakan hal yang dapat terjadi seiring hadirnya infrastruktur baru. Yang penting bagi kami adalah bagaimana peningkatan konektivitas ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru. Karena itu, kami akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan agar manfaat Jalan Tol Sibanceh dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” terangnya.

Untuk tetap menjaga keseimbangan, lanjutnya, Hutama Karya tengah menyiapkan skema untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM Saree agar dapat memanfaatkan ruang usaha yang tersedia di rest area Tol Sibanceh.

“Kami membuka peluang bagi pelaku UMKM, termasuk dari kawasan Saree, untuk dapat mengembangkan usahanya di _rest area_Tol Sibanceh. Salah satu skema yang sedang kami siapkan adalah alokasi 30% kios UMKM, atau sekitar tiga kios pada setiap _rest area_, yang dapat difasilitasi tanpa biaya sewa melalui mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan Hutama Karya,” ujar Taufiq.

Selain skema tersebut, Hutama Karya juga menyiapkan alternatif berupa pemberian keringanan biaya sewa sebesar 50% selama satu tahun bagi tenant UMKM lainnya sesuai mekanisme dan ketentuan pengelolaan rest area.

Menurut Taufiq, Hutama Karya juga mendorong keterlibatan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Dekranasda agar produk unggulan daerah, mulai dari kuliner hingga kerajinan khas Aceh, dapat semakin banyak hadir di rest area dan dikenal oleh pengguna jalan tol.

“Rest area kami harapkan tidak hanya menjadi tempat beristirahat bagi pengguna jalan, tetapi juga menjadi etalase produk dan potensi daerah. Karena itu, kami ingin membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah agar UMKM lokal dapat memperoleh pasar baru dari pengguna Jalan Tol Sibanceh,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Hutama Karya akan menyiapkan roadmap, rencana tata letak _(layout)_, rancangan kerja sama, serta mekanisme pelaksanaan yang selanjutnya akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Diskopukmdag Kabupaten Aceh Besar, Drs. Sulaimi, M.Si., menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, kondisi pelaku usaha dan UMKM di kawasan Saree juga telah menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Besar.

“Pada prinsipnya, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Aceh Besar sangat mendukung dan berterima kasih atas perhatian Hutama Karya terhadap pengembangan UMKM dan aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Sulaimi.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terlebih dahulu akan melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan UMKM di kawasan Saree. Pendataan diperlukan agar program yang disiapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, mengingat pelaku usaha di kawasan tersebut berasal dari berbagai wilayah.

Selanjutnya, Diskopukmdag Aceh Besar akan menyampaikan rencana tersebut kepada Bupati Aceh Besar serta memfasilitasi pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Hutama Karya untuk membahas mekanisme serta aspek teknis pelaksanaannya."****

LIPUTAN       :    RED

EDITOR          :    REDAKSI 

Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Merbau, Gelar Lomba Gapura Hari Kemerdekaan RI Ke-81: Di Kecamatan Merbau Diumumkan Pada Pawai Karnaval.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Kecamatan Merbau Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti Riau, yang di taja Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Merbau, telah sukses menggelar Lomba Gapura,dan diumumkan pemenangnya pada pawai karnaval Sabtu (22/8/2026).

Diketahui, ada 14 (Empat belas) sekolah mulai dari TK, SD, dan SMP sederajat yang ikut ambil bagian dalam lomba gapura dalam rangka memperingati HUT RI Ke-81 di Kecamatan Merbau.

Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau Mohd Maksum S.Ag MA menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh sekolah yang telah membuktikan semangat gotong royong dan kreativitas dalam mempercantik dan menghias gapura di wilayahnya masing-masing sekolah.

Menurut Maksum, lomba gapura ini dilakukan dalam rangka memperingati HUT RI Ke-82 tahun 2026, di Kecamatan Merbau, kita sangat mengapresiasi semangat pada guru dan pihak sekolah yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan lomba gapura ini, ujar

Mudah mudahan, kegiatan serupa ini dapat dilakukan setiap tahunnya, diharapkan ditahun depan lebih meriah lagi, tutur Maksum berharap.

Melalui lomba gapura ini juga dapat membangun semangat para guru untuk bersaing mencetuskan ide dan pikiran, dalam mendekorasi gapura nya masing masing, sehingga membuat para sekolah yang ikut ambil bagian semakin berseri, kata Maksum

Berikut adalah para pemenang Lomba Gapura Tingkat Kecamatan Merbau yang diikuti oleh 14 Sekolah terdiri 1 TK, 12, SD dan 1 SMP sederajat.

Juara 1 : SDN 4 Meranti Bunting 

Juara 2 : SDN 3 Pelantai 

Juara 3 : SDN 1 Teluk Belitung 

Gapura terfavorit : SMPN 1 Merbau 

Sementara Sekcam Merbau Idrus SE menyampaikan ucapan selamat kepada para pemenang. "Karya dan kerja keras pihak sekolah adalah wujud nyata semangat kemerdekaan. Semoga semangat kebersamaan ini terus melestarikan keindahan dan kekompakan di Kecamatan Merbau, sebagai mana harapan kita bersama," tutup Sekcam Merbau Idrus."****

PENULIS         :      ALI SANIP 

EDITOR            :     REDAKSI

Hutama Karya Hadir untuk NTT, Dukung Penanganan Tanggap Darurat Gempa*

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,      – 

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui dukungan tanggap darurat berupa bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan sanitasi, obat-obatan, serta dukungan pemulihan infrastruktur terdampak. Hingga Kamis (20/8), Hutama Karya telah menyalurkan bantuan tanggap darurat melalui Posko Satgas Bencana NTT Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. 

Aksi tanggap darurat tersebut merupakan bentuk dukungan Hutama Karya dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana yang tersebar di tujuh kabupaten dan satu kota di Pulau Flores. Berdasarkan pemutakhiran data BNPB per Rabu (19/8) pukul 16.00 WIB, tercatat sebanyak 59.647 jiwa mengungsi, dengan jumlah pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa, sementara 71 orang meninggal dunia akibat bencana gempa bumi. Kondisi tersebut mendorong pentingnya dukungan berbagai pihak, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. 

Pelaksanaan dukungan tanggap darurat Hutama Karya mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 305/KEP/HK/2026 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT, dengan fokus bantuan pada pemenuhan kebutuhan pokok, makanan, dan obat-obatan bagi masyarakat di lokasi pengungsian. 

Melalui Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Hutama Karya telah menyerahkan bantuan tahap pertama pada Rabu (19/8) kepada Tim Satgas Bencana NTT BNPB Pusat di Posko Satgas Bencana Alam NTT – Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Bantuan tersebut diserahkan oleh Harya Digdaya, _Analyst_ TJSL Hutama Karya, kepada Bapak Ery selaku perwakilan Tim Satgas Bencana NTT BNPB Pusat. Dukungan serupa juga diberikan oleh anak perusahaan Hutama Karya, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI). 

Bantuan yang disalurkan Hutama Karya mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat terdampak, mulai dari bahan pangan, makanan siap konsumsi, air mineral, perlengkapan sanitasi, kebutuhan bayi dan dewasa, hingga obat-obatan dan kebutuhan kesehatan. Dukungan tersebut kemudian dilanjutkan pada Kamis (20/8) melalui penyaluran bantuan tahap kedua berupa terpal dan selimut untuk mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. 

Seluruh bantuan logistik yang disalurkan Hutama Karya telah dihimpun dan diserahkan melalui Posko Satgas Bencana NTT – Halim Perdanakusuma. Selanjutnya, bantuan didistribusikan melalui jalur udara dari Jakarta menggunakan pesawat Hercules dan disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT ke lokasi-lokasi pengungsian yang membutuhkan. 

Selain bantuan logistik, Hutama Karya juga telah mengerahkan 1 unit alat berat untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Desa Pota, Kabupaten Manggarai Timur. Sementara itu, untuk dua wilayah terdampak lainnya, yakni Ende–Maumere dan Kabupaten Sikka, Perseroan masih melakukan pemetaan lokasi dan kebutuhan di lapangan sebagai dasar penentuan bentuk serta kebutuhan alat berat yang akan dikerahkan. 

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, menyampaikan bahwa dukungan tanggap darurat ini merupakan bentuk kepedulian Perseroan terhadap masyarakat terdampak sekaligus komitmen untuk berkontribusi dalam penanganan bencana bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. 

“Hutama Karya berkomitmen untuk turut mendukung penanganan tanggap darurat bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui penyaluran bantuan, kami juga telah mulai mendukung proses pemulihan pascabencana melalui pengerahan alat berat di wilayah terdampak. Untuk wilayah lainnya, kami terus melakukan pemetaan kebutuhan di lapangan agar dukungan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” ujar Hamdani. 

Lebih lanjut, Hutama Karya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan dukungan yang diberikan tersalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran. Perseroan juga terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak guna menyesuaikan dukungan dengan kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat dan proses pemulihan. 

Hutama Karya berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam kondisi tanggap darurat bencana. Melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta kolaborasi dengan berbagai pihak, Perseroan mendukung upaya penanganan bencana sekaligus pemulihan kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak secara bertahap dan berkelanjutan."****

LIPUTAN       :    RED

EDITOR          :    REDAKSI 

Semarak Memperingati HUT RI Ke-81: Sekcam Merbau Lepas Pawai Karnaval Yang Ditaja Korwil Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Merbau.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-8I, di Teluk Belitung Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau merasa hidup, setelah Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau berkolaborasi bersama Pemerintah daerah melaksanakan berbagai perlombaan dimeriahkan dengan acara budaya Pawai Karnaval.

Salah satunya yang tidak pernah terlewatkan disetiap tahunnya Pawai Karnaval, sebagai mana biasanya dipusatkan di Teluk Belitung, pusat ibu kota Kecamatan Merbau. Kegiatan disambut antusias dari kalangan  masyarakat, terutama orang tua wali siswa siswi yang ikut ambil bagian dalam Karnaval tersebut.

Karnaval yang digelar pada Sabtu (22/08/2026) dimeriahkan dengan kostum pakaian adat budaya daerah Riau, diikuti 19 (Sembilan Belas) sekolah terdekat. Pawai Karnaval kali ini dilepas secara resmi oleh Sekcam Merbau Idrus SE, dinilai cukup menyedot perhatian warga. Pasalnya, Karnaval merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga.

Menariknya melalui Karnaval ini, menjadi semarak sekaligus adu ide-ide kreatifitas untuk menampilkan tema dan seni rupa kostum/pakaian budaya adat daerah yang ditampilkan oleh setiap peserta.

Pantauan dilapangan terlihat, Pawai Karnaval yang dimulai pukul 08.30 Wib Start dari Lapangan Setia Pati jalan Yos Sudarso, melewati jalan Kamboja, jalan A.Yani, kembali masuk jalan Yos Sudarso, dan Finish di Lapangan Setia Pati Kelurahan Teluk Belitung Kecamatan Merbau.

Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Merbau Mohd Maksum S.Ag MA dalam sambutan arahannya menyampaikan, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam pawai Karnaval tersebut.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, dan terima kasih kepada panitia, dan kepada pihak sekolah yang turut berpartisipasi dalam karnaval memperingati HUT RI Ke-81 tahun 2026, ucapnya.

Kepada anak anak yang ikut ambil bagian, Maksum menyampaikan, diharapkan kepada Anak anak peserta Karnaval sekiranya dapat mengikuti karnaval ini dengan semangat, seraya menyampaikan sekolah dibawah naungannya di Kecamatan Merbau  tergolong berpotensi baik. 

Hai ini kami merasa bangga, katanya, ribuan peserta karnaval dan orang mengikuti karnaval sehingga membuat lapangan Setia Pati ini begitu ramai dan padad. Tua, muda, dewasa berbaur dalam kegiatan tersebut dengan berbagai rupa pakaian serta hasil kreatifitas peserta cukup semarak, ucapnya

Karnaval berjalan sangat meriah dan ramai penuh dengan berbagai macam jenis suguhan karena dari sekolah masing masing mengeluarkan ide, dan kebolehannya, mereka rela berkorban dana mulai dari sewa pakaian anak nya untuk ikut memeriahkan karnaval” pungkas Maksum.

Sekcam Merbau Idrus SE dalam sambutan pelepasan pawai Karnaval menyampaikan ucapan terima kasih kepada Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, beserta panitia yang telah melaksanakan Karnaval dalam rangka  memeriahkan HUT RI Ke-81 tahun 2026, di Kecamatan Merbau.

Alhamdulillah di pagi hari ini kita hadir mengikuti Pawai Karnaval budaya. Dengan dilakukan karnaval ini anak anak kita dapat mengetahui sejarah, tentang budaya daerah, ucap Idrus

Kepada anak anak khusus anak anak yang ambil bagian dalam Karnaval di Kecamatan Merbau ini, sekiranya dapat sukses dalam mengenyam pendidikan yang nantinya dapat menjadi manfaat buat bangsa Indonesia, tutur Sekcam Merbau

Kami berharap, agar pawai karnaval ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya, dan sekiranya ditahun depan dapat lebih meriah lagi, pungkas Sekcam Merbau berharap."****

LIPUTAN         :      ALI SANIP 

EDITOR            :     REDAKSI

Dilema Penutupan Panglong Arang dan Kerusakan Hutan Mangrove di Kabupaten Kepulauan Meranti.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

1. Konteks Ekologis: Peran Strategis Ekosistem Mangrove,   

Hutan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki fungsi ekologis vital. Secara biofisik, mangrove berperan sebagai benteng alami terhadap abrasi pantai dan intrusi air laut. Secara biogeokimia, mangrove dikenal sebagai _blue carbon ecosystem_ yang memiliki kapasitas tinggi dalam menyerap dan menyimpan karbon, sehingga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. 

Secara ekologi, mangrove juga berfungsi sebagai _nursery ground_ dan habitat bagi berbagai biota ekonomis penting seperti ikan, udang, kepiting, serta fauna avifauna dan satwa pesisir lainnya. Kerusakan mangrove tidak hanya menimbulkan degradasi lingkungan, tetapi juga mengancam rantai ekologi dan ketahanan pangan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya tersebut.

2. Problematika Tata Kelola: Legalitas dan Penegakan Hukum 

Isu utama yang muncul di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah maraknya industri panglong arang yang beroperasi tanpa kelengkapan legalitas. Berdasarkan regulasi, industri panglong wajib memiliki 2 legalitas: 

1. Izin Industri Panglong

2. Legalitas Sumber Bahan Baku

Fakta di lapangan menunjukkan sebagian besar panglong hanya mengantongi izin industri, sementara asal-usul bahan baku diduga berasal dari penebangan liar. Lemahnya pengawasan dari institusi berwenang seperti Dinas Kehutanan/Gakkum, dengan alasan keterbatasan personel, menyebabkan praktik ini berlangsung selama 2-3 tahun tanpa penindakan signifikan. 

Penindakan yang dilakukan oleh Polda Riau beberapa bulan yang lalu di Desa Sedap dan Desa Sonde menjadi langkah responsif _law enforcement_. Namun, penutupan massal panglong arang pasca operasi tersebut memunculkan dilema sosial-ekonomi baru.

3. Dampak Sosial-Ekonomi: Kerentanan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir Meranti memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap rantai industri panglong. Mata pencaharian yang terdampak meliputi: tukang tebang bakau, buruh angkut, buruh bakar, hingga buruh pengemasan arang yang didominasi perempuan. 

Dengan terhentinya aktivitas panglong, masyarakat beralih ke mata pencaharian alternatif seperti pencari siput dengan produktivitas rendah ±2 kg/hari @Rp24.000. Kondisi ini sangat rentan terhadap faktor cuaca dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Akibatnya muncul ancaman kerawanan pangan, potensi putus sekolah anak, dan penurunan kesejahteraan rumah tangga.

Ini menunjukkan adanya konflik antara tujuan konservasi lingkungan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan mata pencaharian.

Tentu ini diperlukan kebijakan yang bersifat komprehensif dan tidak represif semata.

1.  Penegakan Hukum Selektif dan Berbasis Bukti

    Gakkum Kehutanan harus melakukan audit legalitas menyeluruh. Panglong yang memenuhi 2 legalitas dapat diizinkan beroperasi kembali di bawah pengawasan ketat. Sementara panglong ilegal harus diberikan program rehabilitasi.

2.  Jaring Pengaman Sosial Jangka Pendek 

    Pemerintah Daerah dan Pusat perlu segera memberikan bantuan, atau program padat karya tunai bagi buruh panglong yang terdampak selama masa transisi.

3.  Alternatif Mata Pencaharian Berbasis Konservasi 

    Perlu dikembangkan skema _ecosystem-based livelihood_ seperti ekowisata mangrove, budidaya perikanan tangkap berkelanjutan, dan program rehabilitasi mangrove yang mempekerjakan mantan buruh panglong.

4.  Penguatan Kelembagaan  

    Penambahan personel Gakkum  dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah penebangan liar.

Kasus di Meranti menggambarkan klasiknya dilema _environment vs livelihood_. Penegakan hukum terhadap kerusakan mangrove adalah keharusan demi keberlanjutan ekologis dan kedaulatan sumber daya pesisir. Namun demikian, negara tidak boleh abai terhadap hak ekonomi warga. Solusinya bukan memilih salah satu, melainkan membangun tata kelola mangrove yang lestari sekaligus berkeadilan sosial melalui legalisasi bersyarat, pengawasan, dan penyediaan alternatif ekonomi."****

EDITOR         :      REDAKSI 

Kepala Desa Ketapang Permai membuka turnamen volley ball HUT RI yang ke 81 di Desa Ketapang Permai

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Turnamen volley ball yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat serta para atlet. 

Sebanyak 15 tim ambil bagian, terdiri tiga desa dari bisa Ketapang Permai, Desa Teluk Ketapang dan Desa Padang Kamal di Kecamatan Pulau Merbau 

Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembukaan turnamen dihadiri Kepala Desa Ketapang Permai Safrizal, Kepala Desa Teluk Ketapang Toni Anwar,SE, Kepala Desa Padang Kamal sukadi, S.Pdi, perangkat desa dan Masyarakat

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya turnamen dengan lancar serta dukungan cuaca yang mendukung. Ia mengajak seluruh peserta dan penonton untuk menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Sementara itu, kepala desa Ketapang Permai Safrizal menyampaikan bahwa turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi serta wadah pembinaan dan pengembangan bakat generasi muda di bidang olahraga.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Turnamen Volly Ball dalam rangka hari HUT kemerdekaan RI yang ke 81 2026 di lapangan volly ball desa Ketapang Permai secara resmi saya buka,” ucapnya.

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung, menurunkan Limas yang melaksanakan pengamanan secara terbuka dan tertutup serta berkoordinasi aktif dengan panitia penyelenggara."****

LIPUTAN          :       RED

EDITOR             :       REDAKSI 

SPBU KM 9 Tualang Diduga Layani Kendaraan PT Isi BBM Subsidi, Security Mengaku Belum Paham Aturan

KabarPesisirNews.Com

TUALANG SIAK RIAU,   - 

SPBU KM 9 yang berada di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, diduga melayani pengisian BBM bersubsidi jenis Biosolar kepada kendaraan milik perusahaan (PT), padahal kendaraan tersebut seharusnya menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite. Pengamatan ini dilakukan wartawan langsung di lokasi pada Kamis (20/8/2026).

 

Berdasarkan pantauan di lapangan, kendaraan yang teridentifikasi milik perusahaan terlihat mengantre dan melakukan pengisian di pompa Biosolar, bukan di pompa Dexlite. Ketika ditanya wartawan terkait kebolehan kendaraan PT mengisi BBM subsidi, petugas keamanan (security) yang bertugas justru menyatakan belum mengetahui secara pasti aturan yang melarang hal tersebut, dan mengaku hanya menjalankan tugas melayani pembeli tanpa membedakan status kepemilikan kendaraan.

 

Padahal, sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 serta dipertegas kembali dengan Keputusan Kepala BPH Migas No. 024 Tahun 2026, BBM bersubsidi seperti Biosolar diperuntukkan hanya bagi kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kendaraan layanan masyarakat. Kendaraan operasional perusahaan, kontraktor, maupun badan usaha lain secara tegas TIDAK termasuk dalam daftar yang berhak menerima BBM subsidi, dan diwajibkan membeli jenis non-subsidi seperti Dexlite.

 

Pelanggaran ketentuan ini juga diancam sanksi pidana sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman penjara hingga 6 tahun dan denda mencapai Rp60 miliar bagi pihak yang menyalahgunakan maupun yang melayani penyalahgunaan BBM bersubsidi.

 

Dengan ditemukannya kasus ini, menunjukkan bahwa sosialisasi dan pengawasan di tingkat SPBU masih perlu diperkuat, terutama bagi petugas dan security yang berada di garis depan pengawasan. 

Wartawan berharap pihak pengelola SPBU KM 9 segera memperbaiki prosedur dan memberikan pemahaman aturan kepada seluruh petugas, agar kejadian serupa tidak terulang dan BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

 

Sampai berita ini diturunkan, pihak pengelola SPBU belum memberikan keterangan resmi terkait pelayanan tersebut."****

LIPUTAN SIAK      :    ANGGA 

EDITOR                   :   REDAKSI 

Bupati Asmar Lantik 42 Pejabat, Tekankan Integritas dan Kinerja Profesional

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    –
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melantik dan mengambil sumpah 42 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (20/8/2026).

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti tersebut terdiri atas tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 20 pejabat administrator dan 19 pejabat pengawas.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 42 orang pejabat yang telah dilantik hari ini,” ujar Asmar.

Menurutnya, proses pelantikan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing pejabat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Karena itu, Asmar meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab baru. Ia juga menekankan pentingnya membangun kerja sama yang baik serta menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

“Pelantikan ini telah melalui pertimbangan yang matang, berdasarkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Asmar menjelaskan, pengambilan sumpah dan janji pejabat struktural tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan akibat perubahan dan penambahan nomenklatur baru. Selain itu, pelantikan juga menjadi bagian dari penyegaran organisasi perangkat daerah serta pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia berharap seluruh pejabat yang telah menerima amanah baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kepada seluruh pejabat yang dilantik, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, para staf ahli, para asisten Setdakab, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta sejumlah undangan lainnya."****

SUMBER     :    DISKOMINFOTIK KEP.MERANTI
EDITOR       :    REDAKSI 

LMB Kepri Karimun Dukung Penuh Kebijakan Pemkab Jadikan Karimun Hub Maritim Internasional

KabarPesisirNews.Com

KARIMUN KEPRI,    - 

Pemerintah Kabupaten Karimun terus mendorong penguatan posisi daerah sebagai _hub maritim dan logistik internasional_. Hal itu disampaikan Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, dalam program _Jurnal Nusantara Kompas TV_, Kamis (20/8/2026).

Bupati menegaskan Karimun memiliki modal besar karena berada di jalur strategis Selat Malaka, di antara Singapura, Malaysia, serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Philips. Untuk itu, Pemkab fokus memperkuat infrastruktur, pelabuhan besar, kawasan industri maritim, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian dan Bappenas.

Kami ingin menjadikan Kabupaten Karimun sebagai lokomotif perekonomian Indonesia,” ujar Ing Iskandarsyah.  

Ia juga menyebut pembangunan di wilayah perbatasan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan, pertahanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Laskar Melayu Bersatu / LMB Kepri Karimun,  menyatakan dukungan penuh.

Dato' Khaidir Panglima Sulung, Ketua DPW LMB Kepri Karimun, yang didampingi Dato' Didang Syarifuddin,  Timbalan Kiri, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemkab.

Kami dari Laskar Melayu Bersatu Kepri Karimun mendukung sepenuhnya dan mengapresiasi kebijakan Bupati Ing Iskandarsyah. Ini langkah berani dan tepat. Karimun punya potensi besar sebagai pintu gerbang ekonomi dunia. Kami siap mengawal dan mendukung agar visi menjadikan Karimun sebagai hub maritim dan logistik internasional benar-benar terwujud demi kemakmuran masyarakat Melayu dan bangsa di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Dengan konsistensi pembangunan infrastruktur dan dukungan pemerintah pusat, LMB yakin Karimun dapat menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional dengan pesat, tutup Dato' Khaidir."****

SUMBER        :     LMB KEPRI KARIMUN

EDITOR          :     REDAKSI