Kepulauan Meranti Hibahkan Lahan Gudang Bulog, Perkuat Distribusi Beras

KabarPesisirNews.Com

KOTA BATAM KEPRI,   — 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan pembangunan Gudang Bulog, sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama beras dengan PT Perum Bulog. Kegiatan tersebut berlangsung di Kota Batam, Jumat (6/2/2026).

Penyerahan NPHD dan BAST lahan serta penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama jajaran pimpinan PT Perum Bulog. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah kepulauan.

Direktur Human Capital PT Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menuntaskan proses administrasi hibah lahan pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi syarat utama masuknya suatu daerah dalam program pembangunan gudang Bulog.

“Kami telah memproses pembangunan gudang di berbagai kabupaten/kota dan provinsi. Daerah yang mampu menyelesaikan administrasi dalam waktu 1–2 minggu akan kami masukkan ke kelompok pembangunan tahun 2026. Untuk Kepulauan Meranti, Karimun, dan Bengkalis yang sudah siap, akan kami masukkan dalam kelompok 2026,” ujar Sudarsono.

Ia menjelaskan, pembangunan gudang Bulog merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Program tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah.

Selain pembangunan gudang, Bulog juga tengah mengembangkan program hilirisasi pangan nasional, mulai dari pembangunan pabrik pakan berbasis jagung di Gorontalo dan Jawa Tengah hingga pengolahan pangan berbasis beras di Pulau Jawa. Langkah ini bertujuan memperkuat pengelolaan cadangan pangan pemerintah secara menyeluruh.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa pembangunan Gudang Bulog di daerahnya merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan.

“Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem logistik pangan yang kuat dan andal. Kehadiran Gudang Bulog akan menjamin ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan daerah,” tegas Asmar.

Ia berharap keberadaan gudang Bulog dapat memperpendek rantai distribusi beras sehingga penyaluran pangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam kondisi darurat, gejolak harga, maupun pelaksanaan program bantuan pangan pemerintah.

Lebih lanjut, Asmar menyebutkan bahwa penandatanganan MoU kerja sama beras antara Pemkab Kepulauan Meranti dan PT Perum Bulog menjadi landasan kerja sama jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi beras.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terjamin, inflasi daerah dapat dikendalikan, serta penyaluran bantuan pangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Bupati Asmar juga menyampaikan apresiasi kepada PT Perum Bulog serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi hibah lahan dan penyusunan kerja sama hingga terealisasi.

“Kami berharap pembangunan Gudang Bulog ini dapat segera direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” pungkasnya."****

LIPUTAN        :    NUR

EDITOR           :    REDAKSI 

Pelantikan Kwarran Rangsang Pesisir, Momentum Bangkitkan Prestasi Kecamatan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

Pelantikan pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Ranting (Kwarran) Rangsang Pesisir masa bakti 2025–2028 diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi kepramukaan di kecamatan tersebut. 

Harapan itu disampaikan Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, saat melantik jajaran pengurus di Halaman SDN 08 Desa Kayu Ara, Jumat (6/2/2026) siang.

Ismiatun menegaskan, pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal tanggung jawab moral dalam menggerakkan organisasi Pramuka secara terarah dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh pengurus menjalankan tugas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerakan Pramuka.

“Jabatan yang diemban bukan simbol semata, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Seluruh proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan kegiatan wajib berpedoman pada AD/ART,” tegasnya.

Pelantikan tersebut meliputi pengurus Majelis Pembimbing Ranting (Mabiran), diketuai Syaherullah yang juga Camat Rangsang Pesisir, pengurus Kwarran diketuai Mahasiswa yang juga Kepala Desa Kedabu Rapat, Lembaga Pemeriksa Keuangan diketuai oleh Khitmawati, dan Dewan Kerja Ranting diketuai oleh Firman Ananda. 

Guna mendorong peningkatan kualitas pembinaan, Ismiatun juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan rapat kerja ranting untuk menyusun program yang terukur dan aplikatif dalam satu tahun ke depan.

“Dengan perencanaan yang matang, saya berharap prestasi kepramukaan di Rangsang Pesisir dapat terus meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kwarran Rangsang Pesisir, Mahadi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya. Ia berharap semangat kerja jajaran pengurus tetap terjaga dalam mengembangkan Gerakan Pramuka di wilayah tersebut.

"Tentu kedepan kita berharap semangat kerja jajaran pengurus Kwarran di Rangsang Pesisir tetap hidup," ujarnya.

Mahadi juga mengungkapkan kebanggaannya atas capaian anggota Pramuka Rangsang Pesisir yang berhasil lulus seleksi Bintara Polri, sebagai bukti nyata keberhasilan pembinaan karakter dan disiplin.

"Ini suatu kebanggaan bagi kami, anggota pramuka Rangsang Pesisir lulus di Bintara Polri," katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Meranti Tunjiarto, jajaran pengurus Kwarcab Kepulauan Meranti, Forkopimcam Rangsang Pesisir, pengurus Kwarran Rangsang Pesisir, serta undangan lainnya."****

SUMBER      :

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR         :    REDAKSI 

Polres Meranti Gelar Kurve Bersama Polsek linisektor Tampil Dalam Gerakan Indonesia Asri.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Polres Kepulauan Meranti Gelar Kegiatan Kurve dalam rangka Gerakan Indonesia Asri Wilayah Hukum Polres Kepulauan Meranti untuk Polres dan Polsek jajaran Jumat (6/2/2026) Siang.

Selain itu, Kegiatan Kurve Bersama Dalam Rangka Arahan Presiden Republik Indonesia tentang Gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik dan Indah,dengan menciptakan dan menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan tempat kerja, pemukiman maupun ruang publik.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi melalui Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti Kompol Ali Azar ALI S.Sos Mengajak seluruh peserta untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

" Kita Menekankan bahwa kegiatan kurve merupakan bentuk sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program kebersihan lingkungan.

Mengimbau agar kegiatan kebersihan lingkungan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan," kata Kompol Ali Azar.

Adapun Kegiatan Di Polsek Tebing Tinggi Bersama Pemerintah Kecamatan, Kota Selatpanjang di Jalan Ibrahim Dilaksanakan Oleh Personil Polres Kepulauan Meranti, Personil SatPol PP dan Staf Kecamatan Dengan sasaran Jalab Ibrahim Kelurahan Selatpanjang Kota Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Sedangkan Polsek Tebing Tinggi Barat 

Melaksanakan kegiatan Goro Gotong Royong, dengan pembersihan area Jalan Perumbi Desa Alai  Kecamatan Tebing Tinggi Barat bersama Unsur Kecamatan dan Kapolsek Ipda Turnip dan jajaran Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Sementara itu, Polsek Merbau,telah dilaksanakan Kegiatan Kurve Bersama Arahan Presiden RI Dalam Rangka Menciptakan dan Menjaga Kebersihan di Lingkungan di Wilkum Polsek Merbau kegiatan bersama Camat Merbau Wan Jumiati dan jajaran.

Hal yang sama, Di Polsek Rangsang Barat bertempat di Desa Bantar Kecamatan Rangsang Barat Kabupatan Kepulauan Meranti melakukan Kegiatan Gotong Royong Polsek Rangsang Bersama Pemerintah Kecamatan Rangsang Serta Masyarakat diwilayah Kecamatan Rangsang Barat.

Polsek Rangsang Kapolsek bersama Linisektor Kecamatan Rangsang dengan melakukan Kegiatan gotong royong berjalan lancar dan sukses membersihkan di lokasi pembuangan Sampah Jalan Sudirman Desa Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Meranti, menjadi lingkungan lebih bersih dan nyaman."****

SUMBER        :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

Respon Taklimat Presiden RI, Pemkab Meranti Wajibkan Seluruh Instansi Bersih-Bersih Kantor 30 Menit Sebelum Kerja

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti merespons cepat taklimat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait penanganan persoalan sampah secara nasional. 

Instruksi tersebut menekankan keterlibatan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, hingga pihak swasta untuk melakukan aksi kerja bakti bersama atau korvei secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah konkret itu dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jumat (6/2/2026) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, bersama Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, dan seluruh lembaga terkait di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam rapat tersebut diputuskan, seluruh kantor pemerintahan dan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kepulauan Meranti diwajibkan melaksanakan korvei selama 30 menit sebelum memulai aktivitas kerja harian. Kebijakan ini akan diperkuat melalui penerbitan surat edaran resmi oleh Pemkab Kepulauan Meranti.

“Ini kita lakukan untuk menindaklanjuti taklimat Presiden RI pada Rakornas 2026 lalu, sebagai langkah nyata menuntaskan persoalan sampah,” ujar Wakil Bupati Muzamil.

Sebagai tahap awal sekaligus bentuk sosialisasi kepada masyarakat, aksi korvei perdana akan dipusatkan di kawasan Pantai Dorak pada Sabtu pagi (7/2/2026) sekitar pukul 07.15 WIB.

Aksi korvei di Pantai Dorak rencananya akan melibatkan perwakilan ASN dari seluruh OPD, TNI, Polri, BUMN, pihak swasta, pelajar, Pramuka, Satgas Sampah, serta masyarakat setempat. Untuk kegiatan tersebut, TNI/Polri akan menurunkan sekitar satu kompi personel atau 30–40 orang.

Sementara itu, setiap OPD, kecamatan, serta kelurahan dan desa diminta menurunkan minimal 10 orang perwakilan. Ketentuan serupa juga berlaku bagi BUMN, swasta, sekolah tingkat SMA, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum.

“Saat ini kita harus menyatakan perang dengan sampah. Sampah adalah bencana dan sumber penyakit. Semua pihak harus berbuat untuk membersihkan lingkungan,” tegas Presiden Prabowo.

Muzamil juga menegaskan, sesuai arahan Presiden, penanganan sampah bukan semata tanggung jawab dinas terkait, melainkan kewajiban seluruh elemen masyarakat.

“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan dengan caci maki atau teriak-teriak. Harus ada aksi nyata. Korvei ini adalah bentuk tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa aksi korvei merupakan bentuk edukasi dan teladan bagi masyarakat. Menurutnya, memungut sampah bukanlah tindakan yang merendahkan, melainkan wujud kepedulian terhadap lingkungan dan bagian dari nilai keimanan.

“Jangan malu mengambil sampah. Ini bukan sesuatu yang merendahkan, justru bentuk kepedulian. Mari mulai dari hal kecil untuk mewujudkan Meranti yang bersih,” ajaknya.

Diketahui, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa persoalan sampah harus segera dituntaskan demi menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, sejalan dengan slogan Indonesia Indah.

Presiden juga mengingatkan bahwa persoalan sampah berdampak langsung terhadap berbagai sektor, khususnya pariwisata.

“Sektor yang paling mudah menyerap tenaga kerja adalah pariwisata. Namun pariwisata tidak akan berkembang jika lingkungannya kotor. Wisatawan tidak akan datang,” jelasnya.

Ke depan, Pemkab Kepulauan Meranti berencana melanjutkan aksi serupa di sejumlah titik lain yang dinilai masih rawan sampah, seperti pelabuhan, pasar tradisional, dan kawasan publik lainnya."****

SUMBER        :

Diskominfotik Kep.Meranti

EDITOR         :     Redaksi 

Polri Hadir untuk Masyarakat, Bhabinkamtibmas Gelar Bedah Rumah Warga Kurang Mampu di Pelangiran

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,   -

Sebagai wujud kepedulian sosial dan penguatan kemitraan dengan masyarakat, Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Simpang bersama pemerintah desa dan warga melaksanakan kegiatan bedah rumah bagi warga kurang mampu di Dusun Selesung, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir.

Kegiatan bedah rumah tersebut dilaksanakan selama tiga hari, mulai Senin 

2 Februari hingga Rabu 4 Februari 2026, bertempat di Dusun 01 Selesung RT 03/RW 01 Kanal III Desa Tanjung Simpang. Kegiatan dimulai setiap hari pukul 09.00 WIB hingga 17.30 WIB.

Bedah rumah ini merupakan bagian dari program Kepolisian dalam rangka kepedulian sosial terhadap masyarakat kurang mampu, sekaligus implementasi tugas dan peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan warga.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tanjung Simpang, Bapak Feri Irawan, dan didampingi Bhabinkamtibmas Desa Tanjung Simpang Aipda Antonius Hiras S, S.H., bersama perangkat desa, para Ketua RT/RW, serta masyarakat Dusun Selesung yang ikut bergotong royong membantu proses perbaikan rumah.

Sasaran kegiatan bedah rumah ini adalah Bapak M. Atim (63), seorang warga kurang mampu yang berdomisili di Dusun 01 Selesung RT 03/RW 01 Kanal III, dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak huni dan membutuhkan perbaikan mendesak.

Adapun perbaikan yang dilakukan meliputi pembenahan bagian rumah yang rusak agar menjadi lebih layak, aman, dan nyaman untuk ditempati. 

Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara gotong royong dengan penuh kebersamaan antara aparat desa, Polri, dan masyarakat setempat.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif, serta diwarnai semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang tinggi dari warga sekitar.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga kurang mampu, serta semakin mempererat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Kegiatan bedah rumah ini juga menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kapolres Inhil AKBP Farouk Oktora, S.H., S.I.K.:

mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan bedah rumah yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas bersama pemerintah desa dan masyarakat. Ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam kepedulian sosial serta upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Kegiatan seperti ini mencerminkan semangat gotong royong, kebersamaan, dan nilai kemanusiaan yang harus terus kita jaga.”

Saya berharap kegiatan sosial seperti bedah rumah ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polri, khususnya Bhabinkamtibmas, untuk semakin dekat dan peka terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya ujar Kapolres."****

LIPUTAN INHIL     :   SAD

EDITOR                   :   REDAKSI 

Subbid Provos Polda Riau Gelar Gaktiblin Polres Meranti Ini Hasilnya.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Riau melalui Subbid Provos melaksanakan kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktiblin) terhadap seluruh personel Polres Kepulauan Meranti, Kamis (5/2/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai pukul 07.30 WIB tersebut digelar di halaman Mapolres Kepulauan Meranti dan dipimpin langsung oleh tim Subbid Provos Bid Propam Polda Riau sebagai upaya memastikan profesionalisme, kedisiplinan, serta kepatuhan anggota Polri terhadap aturan dan kode etik.

Kapolda Riau Irjen Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum melalui Ps Kanit Hartib 3 Subbid Provos Bid Propam Polda Riau IPTU Tri Gunawan, S.H. menyampaikan bahwa kegiatan Gaktiblin merupakan agenda rutin yang bertujuan menjaga integritas institusi Polri.

“Gaktiblin ini untuk memastikan seluruh personel Polri melaksanakan tugas sesuai ketentuan, disiplin, dan menjunjung tinggi kode etik profesi,” ujar IPTU Tri Gunawan.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh personel Polres Kepulauan Meranti dinyatakan lengkap secara administrasi dan membawa Kartu Tanda Anggota (KTA) sesuai ketentuan.

 Selain itu, hasil tes urine terhadap personel juga menunjukkan seluruhnya negatif narkotika.

Rombongan Bid Propam Polda Riau dipimpin oleh IPTU Tri Gunawan, S.H., bersama sejumlah pejabat dan personel Provos lainnya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kaur Wasbin RS Bhayangkara Polda Riau, Penda TK I Nurasia, S.K.M.

Kegiatan Gaktiblin ini juga dihadiri langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., M.H., para pejabat utama (PJU), perwira, serta seluruh personel Polres Kepulauan Meranti.

Rangkaian kegiatan diawali dengan apel pagi yang dipimpin Wakapolres Kepulauan Meranti, dilanjutkan dengan pengarahan terkait teknis pelaksanaan Gaktiblin. Selanjutnya, tim Subbid Provos melakukan pemeriksaan menyeluruh meliputi sikap tampang, kelengkapan identitas diri, tes urine, serta pengecekan senjata api (senpi).

Dalam pemeriksaan tersebut, personel yang ditemukan memiliki rambut panjang atau penampilan tidak sesuai ketentuan langsung diberikan tindakan disiplin di tempat serta perintah penyesuaian sesuai aturan Polri.

Pemeriksaan senjata api tidak menemukan adanya pelanggaran. Seluruh senpi dinyatakan dalam kondisi aman, lengkap, terawat dengan baik, serta sesuai prosedur penyimpanan dan penggunaan.

Di tempat yang sama, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan bahwa kegiatan Gaktiblin merupakan bentuk komitmen Polri dalam menjaga profesionalisme dan integritas institusi.

“Kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh personel agar senantiasa menjaga disiplin, penampilan, serta menjauhi segala bentuk pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan dan citra Polri di tengah masyarakat,” tegas AKBP Aldi.

Ia menambahkan, meskipun tingkat kepatuhan personel Polres Kepulauan Meranti tergolong baik, pembinaan terhadap disiplin dan kerapian akan terus dilakukan secara berkelanjutan."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :     REDAKSI 

Empat Pejabat Kejari Meranti Pindah Tugas Digantikan Empat Pejabat Di Lantik Hari Ini

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Kembali mengelar pengantian Pejabat di Lingkungan kejari Kepulauan Meranti adapun Rotasi dan pergantian Sejumlah Pejabat yang bergeser.

"Adapun sejumlah Pejabat Kejari Kepulauan yang bergeser yakni Kepala Sub Bagian Pembinaan,Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha NegaraKepala Seksi Tindak Pidana Umum juga Kepala Seksi Pemulihan Arset dan Pengelolaan Barang Bukti," kata Kajari Kepulauan Meranti yakni Ricky Makado, SH MH Kepada Wartawan Via Salulernya.

Kata Kejari, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Kejari Kepulauan Meranti, Pegantian Pejabat Kejari Kepulauan adapun penyegeran Kerja di Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Sebagaimana diketaui, Sebelumnya Kepala Sub Bagian Pembinaan yang sebelumnya di jabat oleh Doli Novaisal SH MH di gantikan Pejabat Baru Oleh Jenti Siburian SH MH.

Selanjutnya, Ada Juga Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang sebelum D.r Mega Tri Agustis Z SH MH di gantikan Pejabat Baru yakni Agustina Notarisma SH MH.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Sebelumnya di jabat Acep Viki Rosdinar SH MH digantikan Aldo Taufiq Pratama SH MH dan juga  Kepala Seksi Pemulihan Arset dan Pengelolaan Barang Bukti yang sebelumnya Yuridho Fadlin SH MH di gantikan Endang Marintan SH."****

LIPUTAN     :     T.HARZUIN

EDITOR       :      REDAKSI 

 

Pemkab Kepulauan Meranti–PN Bengkalis Teken MoU Sidang Keliling

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis terkait pelaksanaan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan atau sidang keliling, Kamis (5/2/2026). 

Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

MoU tersebut ditandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Ketua PN Bengkalis Lenny Lasminar Singitonga, SH, MH. Kesepakatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Panitera PN Bengkalis Barita Janson Manihuruk beserta jajaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Hukum, serta para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Ketua PN Bengkalis Lenny Lasminar Singitonga dalam sambutannya menyampaikan bahwa sidang keliling merupakan program Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh PN Bengkalis untuk melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menegaskan, nota kesepakatan tersebut diperbarui setiap tahun.

“Untuk tahun 2026, hari ini kita kembali menandatangani nota kesepakatan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan jajaran atas sambutan yang luar biasa,” ujarnya.

Menurut Lenny, melalui sidang keliling, masyarakat Kepulauan Meranti tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Bengkalis untuk mendapatkan layanan pengadilan. “Kini bukan masyarakat Meranti yang datang ke Bengkalis, tetapi Pengadilan Negeri Bengkalis yang hadir langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini untuk mempermudah masyarakat mencari keadilan, sekaligus menghemat biaya, waktu, dan tenaga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua PN Bengkalis juga menyoroti ancaman serius kejahatan narkotika yang dinilainya membahayakan masa depan generasi bangsa. Ia menegaskan tidak ada toleransi terhadap tindak pidana narkotika dan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memeranginya melalui edukasi hingga ke tingkat paling dasar.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan langkah strategis dan wujud nyata sinergi antarlembaga dalam meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang penegakan hukum dan keadilan.

“Kondisi geografis Kepulauan Meranti yang merupakan wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam mengakses layanan peradilan. Jarak, biaya transportasi, dan keterbatasan sarana kerap menjadi kendala,” ujar Bupati.

Ia menambahkan, kerja sama dengan PN Bengkalis melalui pelaksanaan sidang keliling menjadi solusi konkret agar layanan hukum lebih dekat, mudah dijangkau, serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat.

“Nota kesepakatan ini bukan sekadar dokumen formal, tetapi menjadi dasar kuat dalam mewujudkan proses peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan,” katanya.

Bupati Asmar juga berharap, dengan dukungan Ketua PN Bengkalis, kehadiran Pengadilan Negeri di Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini diharapkan dapat segera terwujud. 

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen penuh mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum demi terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berkeadilan,” tutupnya."****

LIPUTAN          :     NUR

EDITOR            :     REDAKSI 

Bupati Asmar Pimpin Rakor Kepala Sekolah, Tegaskan Implementasi Aturan Baru Penugasan Kepsek

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (5/2/2026). Rakor tersebut membahas implementasi Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 serta Kepmendikdasmen Nomor 129/P/2025 terkait penugasan dan manajemen kepala sekolah.

Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Meranti itu turut dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Meranti atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, para narasumber, serta seluruh kepala sekolah PAUD, TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, menyampaikan bahwa rakor ini memiliki peran strategis sebagai forum penyamaan persepsi, penguatan koordinasi, sekaligus evaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.

“Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh sinergi antara Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah. Kami mengapresiasi rakor yang diselenggarakan oleh forum MKKS, IKKS, dan IGTK se-Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Tunjiarto menjelaskan, secara umum kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan perkembangan yang positif. Proses pembelajaran di PAUD, SD, dan SMP berlangsung tertib dan kondusif, dengan tingkat partisipasi peserta didik yang relatif stabil serta dukungan masyarakat yang terus meningkat.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan telah melaksanakan sejumlah program, di antaranya penguatan implementasi kurikulum berbasis literasi, numerasi, dan karakter, pembinaan serta pendampingan kepala sekolah dan guru melalui pengawas sekolah, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berkelanjutan.

“Dari hasil monitoring, kualitas pembelajaran di sejumlah sekolah mengalami peningkatan, meski masih diperlukan pendampingan lanjutan pada beberapa satuan pendidikan,” jelasnya.

Di bidang sarana dan prasarana, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus melakukan perbaikan melalui APBD serta dukungan APBN melalui Program Revitalisasi Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran. 

Pada tahun 2025, revitalisasi telah dilaksanakan pada 17 sekolah dengan total anggaran sebesar Rp22.086.153.424 dan seluruhnya telah selesai dengan baik.

Sementara untuk tahun 2026, target revitalisasi mencakup 84 sekolah dari jenjang PAUD, SD, dan SMP, yang saat ini sebagian masih dalam proses verifikasi dan validasi di tingkat kementerian.

Meski demikian, Dinas Pendidikan juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, antara lain rendahnya gaji ASN paruh waktu, kedisiplinan guru dan tenaga kependidikan, guru yang berdomisili jauh dari tempat tugas, guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal S1, status kepegawaian dan penggajian guru honorer, pembaruan data Dapodik yang belum optimal, serta berakhirnya masa penugasan kepala sekolah sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Pendidikan akan melakukan pengangkatan kepala sekolah pelaksana tugas menjadi definitif, melaksanakan pelatihan calon kepala sekolah (Cakep), melakukan pemetaan kepala sekolah yang telah menjabat dua periode, serta menjaring calon kepala sekolah melalui sistem SIM KSPSTK.

Perwakilan kepala sekolah, Bambang Irawan, S.Pd., S.T., Kepala SD Negeri 2 Selatpanjang Kota, menyampaikan bahwa rakor ini digelar sebagai respons atas keresahan kepala sekolah terkait penerapan aturan baru.

“Kami meminta kejelasan agar tidak terjadi salah persepsi. Alhamdulillah, kehadiran langsung Bupati dan para pemangku kebijakan memberikan harapan dan titik terang atas regulasi baru ini,” ujarnya.

Dalam arahannya, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan urusan strategis dan menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan.

“Saya minta Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, memberikan kejelasan mekanisme pengangkatan kepala sekolah, serta solusi bagi kepala sekolah yang masa penugasannya telah berakhir,” tegas Bupati.

Bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin ASN, peningkatan mutu pembelajaran, transparansi pengelolaan anggaran, pencegahan pungutan liar dan kekerasan di sekolah, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi pendidikan.

“Melalui sinergi dan komitmen bersama, saya berharap kita dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berdaya saing di Kabupaten Kepulauan Meranti,” tutupnya."****

LIPUTAN          :    NUR

EDITOR            :    REDAKSI 

Pemkab Kepulauan Meranti dan Kanwil DJP Riau Teken MoU Pelayanan Perpajakan di Mal Pelayanan Publik

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau terkait Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (4/2/2026).

Penandatanganan berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau Ardiyanto Basuki.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala KPP Pratama Bengkalis Teguh Hadi Wardoyo, para Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala KP2KP Selatpanjang, serta para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sinergi Pusat dan Daerah Hadirkan Layanan Terintegrasi

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya mencerminkan hubungan kelembagaan yang kuat, tetapi juga kesamaan visi dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terintegrasi.

“Penandatanganan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat melalui integrasi layanan pusat dan daerah dalam satu lokasi Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyelenggaraan layanan perpajakan di MPP, penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana, penugasan dan pengelolaan sumber daya manusia, dukungan sistem dan teknologi informasi, pelaksanaan operasional layanan sesuai standar pelayanan publik, hingga sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi layanan.

Kanwil DJP Riau, lanjut Ardiyanto, siap memberikan layanan prima di MPP Kepulauan Meranti dengan menugaskan pegawai yang kompeten serta memastikan seluruh layanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Pajak Capai 54,89 Persen

Pada kesempatan itu, Ardiyanto juga memaparkan kondisi kepatuhan perpajakan di Kabupaten Kepulauan Meranti. 

Hingga saat ini, tercatat 7.559 wajib pajak atau sekitar 54,89 persen dari total 13.771 wajib pajak aktif telah menyampaikan SPT Tahunan.

“Khusus untuk wajib pajak Aparatur Sipil Negara, tingkat kepatuhan telah mencapai 86,70 persen. Kami mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam pertukaran data dan pengawasan bersama,” jelasnya.

Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai aktif dalam pelaksanaan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB), penghimpunan data ILAP, serta implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) pada sejumlah layanan perizinan daerah.

Bupati: Dorong Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan Modern

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kanwil DJP Riau dan seluruh pihak terkait atas terwujudnya kerja sama tersebut.

Ia berharap penandatanganan nota kesepakatan ini dapat menjadi pemicu peningkatan pendapatan dari sektor pajak, yang berdampak langsung pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik membutuhkan sinergi yang kuat. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan instansi vertikal dan seluruh perangkat daerah sangat menentukan keberhasilan MPP ini,” tegas Bupati.

Bupati Asmar juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan penyederhanaan prosedur layanan, memperkuat digitalisasi, serta memastikan standar pelayanan publik semakin mudah dipahami oleh masyarakat.

“Keberadaan MPP harus mampu menghadirkan birokrasi yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tambahnya.

Dukung Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Melalui nota kesepahaman ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kualitas pelayanan publik yang terintegrasi, modern, dan berbasis digital dapat terus meningkat, sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah.

“Kerja sama ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah strategis untuk memperkuat basis data perpajakan, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Bupati Asmar."****

LIPUTAN        :    NUR

EDITOR          :    REDAKSI 

Jembatan Merah Putih Presisi Polres Meranti Hampir Rampung

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, memasuki tahap akhir dan menunjukkan progres signifikan. Program ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam meningkatkan keselamatan, aksesibilitas, serta pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat pedesaan, khususnya anak-anak sekolah di wilayah terpencil.

Jembatan tersebut dibangun untuk menggantikan jembatan kayu lama yang dinilai kurang aman dan selama ini menjadi satu-satunya akses masyarakat, termasuk pelajar, menuju sekolah. 

Pembangunan melibatkan personel Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Presisi Polri bersama masyarakat setempat di beberapa titik strategis.

Adapun lokasi pembangunan meliputi SDN 018 Semulut Dusun Semulut, Kecamatan Tebing Tinggi; MTS Al-Anshor Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau; serta Jalan Poros Dusun III Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang. 

Jembatan-jembatan tersebut dilengkapi pagar pengaman di sisi kiri dan kanan guna meningkatkan keselamatan pejalan kaki.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, menegaskan bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjamin keselamatan masyarakat sekaligus mendukung masa depan generasi penerus bangsa.

“Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi simbol perlindungan dan kepedulian Polri terhadap masyarakat pedesaan, khususnya anak-anak sekolah agar mereka dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi.

Ia menambahkan, pembangunan ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia H. 

Prabowo Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mempercepat pemerataan akses dan memperkuat social inclusion di daerah terpencil.

Progres Hari Ketujuh Capai Hingga 80 Persen

Berdasarkan laporan resmi Kapolres Kepulauan Meranti kepada Kapolda Riau, pada Rabu, 4 Februari 2026, progres pembangunan hari ke-7 menunjukkan capaian yang menggembirakan.

Di SDN 018 Semulut, jembatan kayu dengan dimensi panjang 40 meter dan lebar 2,5 meter telah mencapai progres 70 persen. Seluruh lantai dan jalan kayu telah terpasang serta dilapisi cat minyak hitam (creosote). Pekerjaan dilanjutkan dengan pemasangan pagar besi dan pembangunan tugu prasasti Merah Putih, meski sempat terkendala faktor pasang surut air laut dan keterlambatan logistik.

Sementara itu, di MTS Al-Anshor Desa Kuala Merbau, kegiatan hari ketujuh difokuskan pada perakitan dan pemasangan besi sayap jembatan, pembuatan mal, serta pengecoran sayap jembatan. 

Seluruh kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga sore hari.

Adapun di Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang, progres pembangunan jembatan telah mencapai 80 persen. Kegiatan hari ketujuh diisi dengan gotong royong personel Polsek Rangsang bersama pemerintah desa dan masyarakat sambil menunggu pengerasan pengecoran lantai. Pekerjaan selanjutnya meliputi pengecoran tiang pagar, pengecatan jembatan, dan pemasangan prasasti.

Sinergi Polri dan Masyarakat

Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi melibatkan personel dari Satuan Brimob Polda Riau, Ditpolairud, Ditsamapta, jajaran Polsek, Bhabinkamtibmas, serta partisipasi aktif masyarakat setempat. 

Sinergi ini menjadi kunci percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan.

Dengan hampir rampungnya proyek ini, diharapkan akses menuju sekolah dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih aman, lancar, dan berkelanjutan. 

Polres Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi dalam pembangunan, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :     REDAKSI