Senin, 02 November 2026

Melayani Sepenuh Hati, Hutama Karya Ajak Pengguna Jalan Jaga Kebersihan Rest Area demi Kenyamanan Bersama

Melayani Sepenuh Hati, Hutama Karya Ajak Pengguna Jalan Jaga Kebersihan Rest Area demi Kenyamanan Bersama










KabarPesisirNews.Com
SUMATRA,     – 
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pelayanan jalan tol yang tidak hanya mengutamakan kelancaran perjalanan, tetapi juga kenyamanan di setiap titik persinggahan. Mengusung semangat Melayani Sepenuh Hati, Hutama Karya berupaya menjaga kebersihan dan kualitas fasilitas rest area di sepanjang Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan istirahat yang bersih, sehat, dan nyaman.


Saat ini, Hutama Karya mengelola sebanyak 35 rest area yang tersebar di sejumlah ruas JTTS, terdiri dari 30 rest area Tipe A dan 5 rest area Tipe B. Fasilitas tersebut tersebar di Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung (Terpeka), Indralaya–Prabumulih (Indraprabu), Bengkulu–Taba Penanjung (Bengtaba), Pekanbaru–Dumai (Permai), Pekanbaru–Bangkinang, Padang–Sicincin, Binjai–Stabat, Indrapura–Kisaran (Inkis), Sigli–Banda Aceh, serta Betung–Tempino–Jambi (Betejam). Perbedaan tipe rest area pada setiap ruas disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan pelayanan, dengan mempertimbangkan karakteristik ruas, volume lalu lintas, jarak perjalanan, serta ketersediaan fasilitas pendukung. Meski memiliki kelengkapan fasilitas yang berbeda, seluruh rest area tetap mengedepankan kebersihan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, Hutama Karya juga mengajak pengguna jalan untuk memanfaatkan aplikasi Mozy melalui fitur MoRestArea guna memperoleh informasi lokasi rest area di sepanjang perjalanan.


Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui penyediaan rest area mini di Jalan Tol Palembang–Indralaya (Palindra). Meskipun ruas tol ini hanya memiliki panjang sekitar 22 kilometer dan berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak diwajibkan menyediakan rest area, Hutama Karya tetap menghadirkan fasilitas istirahat yang dilengkapi toilet, musala, serta pilihan jajanan bagi pengguna jalan. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap keselamatan berkendara, khususnya dalam mengantisipasi risiko kecelakaan akibat rasa kantuk dan kelelahan. Melalui fasilitas tersebut, Hutama Karya ingin memastikan pengguna jalan tetap memiliki kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kondisi sebelum melanjutkan perjalanan, sejalan dengan kampanye keselamatan berkendara Selamat Sampai Tujuan (SETUJU). 


Sebagai salah satu fasilitas pendukung perjalanan, rest area memiliki peran penting bagi pengguna jalan untuk melepas lelah, memulihkan kondisi tubuh, hingga mempersiapkan diri sebelum kembali berkendara. Untuk mendukung kenyamanan tersebut, Hutama Karya memberikan perhatian terhadap kebersihan berbagai fasilitas, mulai dari toilet, musala, area makan, hingga ruang publik yang digunakan bersama oleh para pengunjung.


Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa kebersihan rest area merupakan bagian penting dari kualitas pelayanan yang terus diupayakan perusahaan bagi seluruh pengguna jalan.
 

“Bagi kami, pelayanan yang baik tidak selalu hadir melalui hal-hal besar. Toilet yang bersih, tempat beristirahat yang nyaman, hingga lingkungan yang tertata merupakan bentuk perhatian sederhana yang memiliki arti bagi pengguna jalan. Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, kami ingin memastikan setiap pengguna jalan dapat merasakan kenyamanan, tidak hanya ketika berkendara, tetapi juga saat singgah untuk beristirahat,” ujar Iwan.


Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya terus mengupayakan pemeliharaan kebersihan melalui pembersihan fasilitas secara berkala, pemantauan kondisi sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan petugas pengelola rest area. Perhatian khusus diberikan pada fasilitas dengan intensitas penggunaan tinggi, terutama toilet, yang kondisinya dapat berubah seiring dengan aktivitas pengunjung. Oleh karena itu, selain pembersihan rutin oleh petugas, kebiasaan sederhana dalam menggunakan fasilitas umum turut menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan secara berkelanjutan.


Penggunaan toilet sesuai peruntukannya, seperti menyiram kembali setelah digunakan, menggunakan toilet duduk dengan posisi yang semestinya, serta menjaga lantai dan area wastafel tetap bersih, menjadi bentuk kepedulian yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung berikutnya. Begitu pula dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan musala, dan merapikan kembali fasilitas setelah digunakan. Langkah-langkah sederhana tersebut memiliki dampak besar dalam menciptakan lingkungan rest area yang nyaman bagi semua.


“Kami memahami bahwa rest area merupakan fasilitas bersama yang digunakan oleh banyak orang dengan kebutuhan dan kebiasaan yang beragam. Petugas kami terus berupaya menjaga kebersihan secara berkala, namun kenyamanan yang berkelanjutan tentu akan lebih mudah terwujud apabila setiap pengunjung turut mengambil peran. Hal sederhana seperti menyiram toilet setelah digunakan atau membuang sampah pada tempatnya merupakan bentuk kepedulian kepada sesama pengguna jalan. Karena pada akhirnya, fasilitas yang kita jaga bersama akan memberikan manfaat bagi kita semua,” tambah Iwan.


Di balik kebersihan rest area, terdapat dedikasi para petugas yang bekerja menjaga fasilitas agar tetap nyaman digunakan. Hutama Karya senantiasa mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas, termasuk melalui evaluasi kondisi kebersihan dan respons terhadap kebutuhan pengguna jalan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan berorientasi pada pengalaman pengguna jalan.
Hutama Karya juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas rest area secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta menyampaikan masukan apabila menemukan fasilitas yang membutuhkan perhatian petugas. Dengan komunikasi dan kepedulian yang terbangun antara pengelola dan pengguna jalan, diharapkan kualitas pelayanan rest area dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.


“Melalui semangat Melayani Sepenuh Hati, kami percaya bahwa kenyamanan perjalanan tidak hanya dibangun melalui fasilitas yang tersedia, tetapi juga melalui kepedulian terhadap orang lain. Mari bersama-sama menjaga rest area sebagai ruang singgah yang bersih dan nyaman, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menjadi bentuk perhatian bagi pengguna jalan berikutnya,” tutup Iwan.
 

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Hutama Karya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh ruas tol yang dikelola. Melalui pengelolaan rest area yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat, Hutama Karya berharap setiap perjalanan di JTTS tidak hanya menghadirkan konektivitas yang lebih baik, tetapi juga pengalaman berkendara yang aman, nyaman, dan berkesan, sebagai wujud nyata semangat Melayani Sepenuh Hati.


Selain itu, Hutama Karya terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan terkait kebersihan maupun kondisi fasilitas rest area yang dapat disampaikan melalui layanan call center terintegrasi di nomor 150-700, WhatsApp 0811-277-000, atau fitur Feedback pada aplikasi Mozy yang tersedia di App Store dan Google Play Store. Setiap masukan dari pengguna jalan menjadi bagian penting dalam evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Hutama Karya untuk terus Melayani Sepenuh Hati."****






LIPUTAN       :     RED
EDITOR          :     REDAKSI 
Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu

Bupati Asmar Tinjau Pembangunan Jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan guna memperlancar konektivitas dan mobilitas masyarakat, baik antardesa maupun antarkecamatan. Peningkatan akses jalan ini diharapkan dapat mempermudah distribusi barang dan hasil perkebunan sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.


Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pembangunan ruas jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang, yang saat ini tengah dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti.


Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar meninjau langsung progres pembangunan jalan tersebut bersama Kepala Dinas PUPR, jajaran bidang dan staf teknis Bina Marga, Camat Rangsang, serta para kepala desa se-Kecamatan Rangsang, Senin (2/11/2026).


Dalam peninjauan itu, Asmar menyampaikan bahwa pembangunan jalan memiliki panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 6 hingga 7 meter. Pekerjaan tersebut didukung anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 sebesar kurang lebih Rp4,8 miliar.


"Alhamdulillah, hari ini kami turun langsung ke lapangan untuk melihat progres pekerjaan jalan di Pulau Rangsang. Kita berharap pembangunan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar akses transportasi dan mobilitas hasil perkebunan," ujar Asmar.


Ia mengatakan, pemerintah daerah berharap pembangunan jalan tersebut dapat dilanjutkan hingga ke kawasan Desa Sungai Gayung Kiri agar masyarakat semakin mudah membawa hasil perkebunan untuk dipasarkan.


"Insyaallah, apabila anggaran memungkinkan dan ada rezekinya, pembangunan ini akan kita lanjutkan sampai ke Gayung Kiri. Harapan kita, masyarakat semakin mudah membawa hasil kebunnya ke pasar dan perekonomian masyarakat Pulau Rangsang semakin meningkat," harapnya.


Menanggapi perhatian masyarakat terhadap kondisi jalan yang sebelumnya sempat viral di media sosial, Asmar menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Menurutnya, kritik merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.


"Kami terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Silakan sampaikan pendapat, tetapi berikan juga saran-saran yang baik agar menjadi masukan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan," ungkapnya.


Terkait prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2027 di tengah kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas, Asmar mengatakan pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengupayakan alokasi anggaran, termasuk melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.


"Insyaallah, kita akan fokus pada pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Kita berharap melalui perencanaan dan dukungan anggaran yang ada, pembangunan dapat terus dilaksanakan secara bertahap," jelasnya.


Pada kesempatan itu, Asmar juga menyampaikan rencana kedatangan sekitar 600 personel batalion ke Kecamatan Rangsang pada Januari mendatang. Ia berharap kehadiran satuan tersebut nantinya dapat memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakat setempat.


Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, S.T., menjelaskan bahwa pembangunan ruas jalan Tanjung Samak–Tanjung Kedabu memiliki target panjang sekitar 1,4 kilometer dengan lebar 6 hingga 7 meter. Ketebalan badan jalan disesuaikan dengan kondisi tanah di lapangan, yakni berkisar antara 30 hingga 45 sentimeter.


"Kalau kondisi tanahnya masih keras, ketebalannya bisa sekitar 30 sentimeter. Namun, jika kondisi tanah berlumpur, bisa mencapai 45 sentimeter. Ini disesuaikan agar konstruksi jalan dapat memenuhi kebutuhan kondisi lapangan," jelasnya.


Rahmat yang akrab disapa Aang itu menambahkan, apabila pembangunan dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya, penanganan ruas jalan tersebut berpotensi diperpanjang sekitar 3 hingga 4 kilometer.


Selain di Kecamatan Rangsang, Dinas PUPR juga tetap memprioritaskan penanganan sejumlah ruas jalan dengan kondisi rusak berat di wilayah lainnya, termasuk Kecamatan Pulau Merbau, Rangsang Pesisir, dan Rangsang Barat.


Aang juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan Lukit akan mendapat dukungan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT ITA dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar.


Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan jalan sepanjang kurang lebih 3 kilometer, termasuk pekerjaan jalan beton di Desa Sungai Tengah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas masyarakat sekaligus mendukung operasional penyeberangan RoRo Lukit.


Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat setempat menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti yang telah turun langsung meninjau pembangunan jalan di wilayah mereka.


Ia mengungkapkan, kondisi jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan kini mulai membaik setelah dilakukan pembangunan. Pemerintah desa bersama masyarakat berharap peningkatan jalan tersebut dapat terus dilanjutkan hingga menjangkau ruas-ruas lainnya.


"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah meluangkan waktu untuk melihat langsung kondisi jalan di desa kami. Alhamdulillah, jalan yang sebelumnya rusak sekarang sudah mulai bagus. Kami berharap pembangunannya dapat dilanjutkan agar semakin banyak akses masyarakat yang terbantu," tuturnya.


Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap dapat memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil perkebunan, serta membuka peluang peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di Kecamatan Rangsang."****





LIPUTAN         :      NUR
EDITOR            :      REDAKSI 
Serah terima jabatan kepala kantor Yang Baru. UPP kelas lll dabo yg lama Di Ganti yang baru

Serah terima jabatan kepala kantor Yang Baru. UPP kelas lll dabo yg lama Di Ganti yang baru






KabarPesisirNews.Com
LiNGGA KEPRI,      -
UPP kelas lll dabo singkep mengelar acara pisah sambut dengan yang baru, sertijab pada Minggu malam jam 20 WIB 1 November 2026 di rumah makan buk gayah atau di sebut kaparinyo. jabatan yang baru resmi di serah terima dari pejabat yang lama MAHYUDDIN S.Sos.M.H kepada kepala kantor yang baru ERIADI M.M Minggu malam 1 November 2026


MAHYUDDIN,S.Sos M.H, kepala kantor Syahbandar kelas lll dabo singkep yang lama dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama menjalankan tugas di upp kelas lll dabo singkep terdapat kekurangan maupun hal hal yang belum optimal saya mintak maap. Dan yang baru lebih optimal lagi untuk kedepan nya


 Mahyuddin,mengucapkan terima kasih kepada staf pegawai kantor selama saya menjabat,ada kata kata mau pun salah dan hilap, saya mohon maap dan terus tetap membangun komunikasi yang baik dan sabar, senyum ,dan sapa dan menghadirkan pelayanan yang terbaik, berempati serta membangun kepercayaan publik,  Mahyuddin 


masyarakat berharap Syahbandar UPP kelas lll dabo singkep terus menjalankan tugasnya secara optimal terutama dalam memperhatikan aspek keselamatan pelayaran, ketertiban operasional kapal dan pelayaranan publik di wilayah Kepulauan kabupaten lingga dalam hal pas kecil 


Acara di lanjutkan dengan serah terima jabatan antara kepala kantor lama dan baru serta penyerahan cendera mata dari pegawai staf kantor UPP kelas lll dabo singkep dan di lanjutkan sesi poto bersama.


Hadir pada kesempatan ini antara lain, toko agama, tokoh masyarakat, agen pelayaran serta undangan lain yang ikut hadir menyaksikan momen peralihan serah terima jabatan tersebut yang acaranya penuh dengan hikmat 


Acara pisah sambut itu sampai selesai dengan acara karoke bersama stap dan rekan rekan. Yang ada dalam acara undangan tersebut. Saya ucapkan terimakasih buat kabupaten lingga telah Terima saya dinas  selama 4 tahun 2 bula.dan mudah mudahan UPP kelas lll Dabo maju selalu."****






LIPUTAN LINGGA      :    IJAL 
EDITOR                         :   REDAKSI 
Kapolda Riau Warning Keras Anggota: Terlibat Narkoba Tak Ada Ampun, Pengguna hingga Pengedar Ditindak Tegas

Kapolda Riau Warning Keras Anggota: Terlibat Narkoba Tak Ada Ampun, Pengguna hingga Pengedar Ditindak Tegas







KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU,    - 
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., memberikan peringatan keras kepada seluruh personel Polda Riau dan jajaran Polres agar tidak terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti menjadi pengguna ataupun pengedar narkoba.


Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Pagi Jam Pimpinan di Lapangan Apel Mapolda Riau, Senin (2/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolda Riau, Irwasda, para pejabat utama (PJU), serta personel Polda Riau.


Dalam arahannya, Kapolda menekankan pentingnya kedisiplinan sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas. Menurutnya, disiplin tidak hanya berkaitan dengan kehadiran, tetapi juga sikap tampang, perilaku, etika berkomunikasi, serta cara berinteraksi dengan pimpinan, sesama anggota dan masyarakat.


Ia juga mengingatkan agar tidak ada sikap arogan dalam lingkungan organisasi. Setiap pimpinan harus menghargai kerja keras bawahannya, sementara seluruh personel wajib menjaga etika dan saling menghormati.


“Lupakan yang lalu, kita lihat ke depan bagaimana kita bisa berbuat lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.


Selain itu, Kapolda meminta jajaran meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama mengantisipasi banjir dan genangan di wilayah rawan, khususnya Kota Pekanbaru. Personel yang bertugas di lapangan juga diminta mempersiapkan perlengkapan keselamatan dan memastikan kendaraan serta administrasi perorangan dalam kondisi lengkap.


Terkait persoalan narkoba, Kapolda mengaku masih menerima informasi adanya anggota yang terlibat, bahkan menjadi pengedar. Ia menegaskan pengguna narkoba akan dikenakan sanksi demosi selama tiga tahun, sedangkan pengedar akan dipertimbangkan untuk dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).


“Tidak ada ampun untuk para pengguna maupun pengedar narkoba. Bagaimana kita akan melakukan tindakan terhadap narkoba di masyarakat kalau di internal sendiri masih ada anggota yang bermain dengan barang haram tersebut,” tegasnya.


Kapolda juga menyiapkan pola pembinaan khusus bagi anggota yang terbukti menyalahgunakan narkotika. Setelah menjalani penempatan khusus (patsus) dan proses penindakan, personel tersebut akan menjalani pembinaan di lingkungan Satbrimob dengan pengawasan melekat dari Provos. Langkah ini diharapkan memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang.


Dalam kesempatan itu, Kapolda turut menginstruksikan larangan penggunaan vape atau rokok elektrik di lingkungan Polda Riau dan Polres jajaran, baik oleh personel maupun masyarakat yang berkunjung. Kabid Propam diminta melakukan pengawasan dan menindaklanjuti setiap pelanggaran sesuai ketentuan.


Kapolda juga mengingatkan bahwa Polri merupakan pejuang kemanusiaan yang harus hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ia meminta seluruh personel mengimplementasikan semangat Polisi Bersama Masyarakat melalui pelayanan yang humanis, profesional, dan berkeadilan.


Tak kalah penting, personel dan keluarganya diminta bijak menggunakan media sosial serta menghindari unggahan maupun komentar yang dapat menimbulkan persoalan, khususnya terkait kebijakan pemerintah.


Menutup arahannya, Kapolda meminta seluruh jajaran menjadikan momentum tersebut sebagai langkah memperbaiki diri, meningkatkan disiplin, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.


“Berikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadikan polisi benar-benar dipercaya sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkasnya."****






SUMBER     :  BID HUMAS POLDA RIAU
EDITOR       :  REDAKSI 
Jangan Asal Tangkap, DPRD Meranti Soroti Penangkapan Kayu Perumahan oleh Bea Cukai

Jangan Asal Tangkap, DPRD Meranti Soroti Penangkapan Kayu Perumahan oleh Bea Cukai







KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Pengamanan kapal pengangkut sekitar 18 ton kayu olahan yang disebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah masyarakat penerima manfaat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Merah Putih di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendapat perhatian dari DPRD setempat.


Kapal yang mengangkut kayu tersebut diketahui berlayar dari Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Tebingtinggi Barat, menuju Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. Kapal itu dikabarkan diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bea Cukai Riau-Kepri pada Kamis (29/10/2026).


Berdasarkan informasi yang dihimpun, kayu olahan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat penerima manfaat program BSPS Merah Putih, yang merupakan bagian dari program pemerintah Presiden Prabowo Subianto.


Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, meminta agar penanganan persoalan tersebut dilakukan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat penerima bantuan perumahan.


Kepada wartawan Senin (2/11/2026), Syaifi mengatakan, aparat terkait perlu memberikan solusi agar persoalan pengangkutan kayu tidak menghambat pelaksanaan program bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


"Seharusnya program ini didukung, jangan asal tangkap saja. Pihak Bea Cukai harus mencari solusi bagaimana kayu untuk pembangunan perumahan dari program Presiden ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai penerima manfaat," ujarnya.


Menurut Syaifi, kayu tersebut berdasarkan informasi yang diterimanya bukan untuk dibawa ke luar daerah atau kepentingan ekspor, melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah masyarakat setempat.


"Ini program Presiden, tetapi kayunya justru ditangkap. Bahan ini bukan untuk dibawa keluar, melainkan untuk kebutuhan lokal. Kalau semuanya ditangkap, masyarakat yang membutuhkan bahan untuk membangun rumah harus menggunakan apa?" katanya.


Ia juga meminta agar kondisi ekonomi masyarakat penerima bantuan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian persoalan tersebut.


Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk membangun rumah menggunakan material permanen seperti batu dan beton. Karena itu, ketersediaan bahan bangunan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat perlu diperhatikan.


"Harus melihat kondisi masyarakat juga. Apakah semuanya mampu membangun rumah dari batu? Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan seperti itu. Ini untuk membangun rumah melalui bantuan pemerintah," tambahnya.


Lebih lanjut, Syaifi meminta Menteri Keuangan Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap kinerja Bea dan Cukai di wilayah Riau, khususnya dalam menangani pengangkutan material yang menurut keterangan pihak terkait diperuntukkan bagi program bantuan pemerintah.


"Kami meminta Menteri Keuangan RI mengevaluasi kinerja Bea dan Cukai Riau. Ini bahan untuk menyukseskan program Presiden, mengapa justru dipersulit? Kalau memang ingin melakukan penertiban, silakan tertibkan pengangkutan kayu yang dibawa keluar untuk kepentingan ekspor," tegasnya.


Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi persyaratan kelayakan hunian.


Pelaksanaan bantuan perumahan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk regulasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).


Dalam hal ini, Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 perlu menjadi salah satu rujukan dalam memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan, sepanjang substansi dan ruang lingkup pengaturannya memang berkaitan dengan program BSPS yang dimaksud.


Namun, keberadaan program bantuan pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban pemenuhan ketentuan administrasi, legalitas asal-usul kayu, serta dokumen pengangkutan hasil hutan yang berlaku.


Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai kelengkapan dokumen kayu, dokumen pengangkutan, dasar hukum pengamanan kapal, serta status hukum muatan yang diamankan.


Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Bea Cukai Riau-Kepri mengenai alasan pengamanan kapal beserta muatan sekitar 18 ton kayu olahan tersebut.


Klarifikasi dari pihak Bea Cukai diperlukan untuk mengetahui apakah pengamanan dilakukan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, ketentuan kepabeanan, dokumen pengangkutan, atau aspek hukum lainnya.


Penegakan hukum tetap harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kepastian hukum dan penyelesaian persoalan secara transparan juga diperlukan agar masyarakat penerima manfaat tidak dirugikan akibat terhambatnya penyediaan material pembangunan rumah.


Pemerintah daerah, instansi terkait, penyedia material, serta pelaksana program BSPS diharapkan dapat berkoordinasi untuk mencari penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Dengan demikian, proses penegakan hukum tetap berjalan, sementara hak masyarakat untuk memperoleh manfaat program bantuan perumahan juga dapat terlindungi."****





LIPUTAN       :      ALDO
EDITOR          :      REDAKSI 
ITS MERANTI SIAP KOLABORASI DENGAN PPJS ORI RIAU MEMPERKUAT KOORDINASI & SOSIALISASI PROGRAM.

ITS MERANTI SIAP KOLABORASI DENGAN PPJS ORI RIAU MEMPERKUAT KOORDINASI & SOSIALISASI PROGRAM.





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,   -
Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti siap berkolaborasi dengan Pos Perlindungan Jaminan Sosial Organisasi Rakyat Indonesia (PPJS ORI) DPD Riau untuk memperkuat program kerja masing masing.


Hal ini terungkap oleh ketua PPJS ORI DPD Riau dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes sesaat setelah Rakor Nasional secara virtual se-Indonesia, Minggu (01/11/2026). Rapat dipimpin oleh Sekjen ORI Ferri Nurzarli,SE.,SH.


Dr H Misri Hasanto melaporkan beberapa kegiatan PPJS ORI Riau, diantaranya : Donor Darah, Medical Check Up Gratis, Konsultasi Kesehatan Gratis, Pembagian Masker saat kabut asap melanda Riau, membuka Posko Perlindungan Jaminan Sosial, dan Diklat UMKM berskala Nasional.


Yang menariknya PPJS ORI Riau juga melakukan kolaborasi dengan salah satu Perguruan Tinggi ITS Meranti, dimana pemberdayaan masyarakat akan terpadu melalui sosialisasi program. Sehingga hak hak perlindungan jaminan sosial akan terakomodir, termasuk hak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa dan mahasiswa, ujar dr Misri.


Lebih lanjut dr Misri menjelaskan, tugas utama PPJS ORI di Daerah Daerah adalah memberikan informasi & edukasi terkait hak dan kewajiban program jaminan sosial, melayani & menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan, dan mendampingi masyarakat mendapatkan hak jaminan sosial.


Selanjutnya membantu masyarakat dalam hal administrasi & pelayanan jaminan sosial, melakukan advokasi terhadap masyarakat yang mengalami hambatan dalam memperoleh haknya, membangun koordinasi dengan instansi pemerintah, BPJS, Rumah Sakit, Perusahaan, Serikat Pekerja dan lainnya, serta membuat laporan berkala, ujar ketua dr H Misri.


Erick Suryadi Ketua DPD ORI Riau sangat menyambut baik program yang telah dilaksanakan oleh Ketua PPJS DPD Riau dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes. Memang benar kami telah memulai beberapa program PPJS ORI Riau, namun tentu masih banyak kekurangan yang masih kami benahi, ujar ketua Erick."****






LIPUTAN        :     RED
EDITOR           :     REDAKSI 

Minggu, 01 November 2026

Bupati Asmar Pimpin PKB Meranti, Serukan Persatuan dan Kolaborasi Bangun Daerah

Bupati Asmar Pimpin PKB Meranti, Serukan Persatuan dan Kolaborasi Bangun Daerah






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2026–2031. Pengukuhan berlangsung di Afifa Ballroom Selatpanjang, Minggu (1/11/2026).


Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, unsur Forkopimda, jajaran KPU dan Bawaslu, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Meranti, serta pimpinan partai politik.


Dalam sambutannya, Asmar mengajak seluruh kader PKB untuk memperkuat peran organisasi dengan hadir langsung di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, memahami persoalan, serta berkontribusi menghadirkan solusi.


“Jadikan PKB sebagai rumah perjuangan yang terbuka, tempat membangun gagasan, memperkuat persaudaraan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.


Asmar juga menegaskan pentingnya profesionalitas dalam menjalankan dua amanah yang kini diembannya, yakni sebagai Ketua DPC PKB dan Bupati Kepulauan Meranti. Menurutnya, kedua peran tersebut memiliki tugas dan kewenangan berbeda yang harus dijalankan secara proporsional.


Sebagai pimpinan partai, ia bertanggung jawab membangun organisasi dan menjaga soliditas kader. Sementara sebagai kepala daerah, prioritas utamanya adalah memberikan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, agama, maupun golongan.


“Kedua tanggung jawab tersebut harus dijalankan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, dengan tetap mengutamakan kepentingan daerah dan masyarakat,” tegasnya.


Ia turut menekankan bahwa pembangunan Kepulauan Meranti membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, bukan hanya pemerintah. Karena itu, persatuan, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus diperkuat.


Senada dengan itu, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka ruang komunikasi dan sinergi dengan berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi politik, untuk mendukung pembangunan daerah.


“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Melalui komunikasi dan kebersamaan yang baik, berbagai program pembangunan dapat kita dorong bersama demi kepentingan masyarakat,” ungkap Muzamil.


Ia juga mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPC PKB yang baru dikukuhkan dan berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan baik serta memberikan kontribusi positif bagi daerah.


Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Riau, M. Dunir, mengapresiasi kepengurusan PKB Kepulauan Meranti yang dinilainya telah menunjukkan kinerja dan pengalaman organisasi yang baik.


Ia mengajak seluruh pengurus dan kader menjaga kekompakan serta memperkuat konsolidasi dalam menghadapi agenda politik mendatang.


“Jaga partai, persiapkan diri menghadapi pemilu, dan tetap solid serta kompak untuk memenangkan PKB di Kepulauan Meranti,” pesannya.


Dunir juga menyampaikan penghargaan kepada kepengurusan periode sebelumnya atas kontribusinya dalam membangun organisasi, termasuk mengantarkan kader PKB menjadi Bupati Kepulauan Meranti.


Pengukuhan kepengurusan periode 2026–2031 ini diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan soliditas partai, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih luas bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti."****






LIPUTAN      :     NUR
EDITOR         :     REDAKSI 
Satu Komando dengan DPW Riau, DPC PPP Meranti Tegaskan Dukungan Penataan Kepengurusan DPP

Satu Komando dengan DPW Riau, DPC PPP Meranti Tegaskan Dukungan Penataan Kepengurusan DPP






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,    – 
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk tetap berada dalam satu garis koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Riau. Sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan dukungan terhadap langkah konsolidasi dan penataan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP demi menjaga soliditas serta keberlanjutan organisasi partai.


Ketua DPC PPP Kabupaten Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto, S.Psi., menyampaikan bahwa sikap yang diambil jajaran DPC merupakan bentuk tanggung jawab organisatoris dalam menjaga kesatuan langkah dan arah perjuangan partai, sejalan dengan dinamika serta hasil pembahasan dalam forum-forum resmi organisasi, termasuk Mukernas di Makassar dan Rakornas III PPP.


“Kami DPC PPP Kepulauan Meranti satu komando dengan DPW PPP Riau. Kami mendukung langkah konsolidasi dan penataan kepengurusan DPP PPP sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan menjaga keberlangsungan perjuangan partai,” tegas Noli, Minggu (1/11/2026).


Menurut Noli, dinamika yang berlangsung di tingkat pusat harus disikapi secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan organisasi. Setiap proses evaluasi maupun restrukturisasi kepengurusan harus tetap berpijak pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta mengikuti mekanisme dan kewenangan organisasi yang berlaku.


Ia menegaskan, dukungan terhadap penataan kepengurusan bukanlah upaya membangun sekat ataupun mempertajam perbedaan di antara kader. Sebaliknya, konsolidasi harus menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, memperbaiki komunikasi internal, dan memastikan roda organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya.


“Kami tetap menghormati seluruh kader. Jangan sampai dinamika organisasi berkembang menjadi persoalan personal atau kepentingan kelompok. Kepentingan partai harus ditempatkan di atas kepentingan individu. Yang kita harapkan adalah PPP semakin solid, kuat, dan mampu menjalankan perjuangan politiknya secara konsisten,” ujarnya.


Lebih lanjut, Noli menilai bahwa soliditas organisasi tidak cukup hanya dibangun melalui pernyataan dukungan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata, koordinasi yang berkesinambungan, serta kedekatan kader dengan masyarakat.


Karena itu, seluruh tingkatan kepengurusan PPP, mulai dari pusat, wilayah hingga cabang, diharapkan dapat menjadikan momentum konsolidasi ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kualitas kerja-kerja politik serta pengabdian kepada masyarakat.


Ia juga berharap proses penataan kepengurusan DPP PPP dapat berlangsung secara tertib, konstitusional, transparan, dan sesuai ketentuan organisasi, sehingga menghasilkan kepastian kelembagaan serta memperkuat fondasi partai ke depan.


Menatap agenda politik nasional, khususnya Pemilu 2029, Noli menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui persatuan kader, penguatan struktur organisasi, dan perjuangan politik yang benar-benar menyentuh aspirasi rakyat.


“Harapan kita bersama, PPP dapat terus berbenah, memperkuat persatuan, dan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita ingin PPP mampu memperjuangkan aspirasi umat dan seluruh lapisan masyarakat, sekaligus berupaya kembali memiliki keterwakilan di DPR RI atau Senayan dengan memenuhi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 mendatang,” tutupnya.


DPC PPP Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan akan terus menjaga koordinasi dengan DPW PPP Provinsi Riau serta menjalankan tanggung jawab organisasi sesuai mekanisme partai. Bagi PPP, konsolidasi bukan sekadar persoalan penataan kepengurusan, melainkan bagian dari upaya menjaga persatuan, memperkuat kelembagaan, dan mempersiapkan masa depan perjuangan politik partai."****







EDITOR        :      REDAKSI 
Pengemudi Land Cruiser Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Laka Lantas di KM 10 Perawang

Pengemudi Land Cruiser Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Laka Lantas di KM 10 Perawang








KabarPesisirNews.Com
SIAK RIAU,     – 
Menindaklanjuti penanganan kecelakaan lalu lintas beruntun di Jalan Raya KM 10, Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, pihak kepolisian telah mengambil langkah tegas terkait penetapan status hukum pengemudi kendaraan roda empat yang terlibat dalam insiden maut tersebut.


Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar, SH, SIK, MH melalui Kasat Lantas AKP Siswoyo, SH menerangkan bahwa setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pemeriksaan saksi-saksi, pengecekan lapangan, serta olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), Satlantas Polres Siak menggelar perkara resmi pada Sabtu malam (31/10/2026). 


"Dari hasil gelar perkara tersebut, pengemudi mobil Toyota Land Cruiser bernomor polisi BM 151 AK berinisial DK (49) secara resmi ditetapkan sebagai tersangka", Ucap AKP Siswoyo ,Minggu ( 01/11/2026 )


Pihak kepolisian menjerat DK dengan sangkaan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sesuai Pasal 310 ayat (4), ayat (3), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Atas perbuatannya yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka tersebut, tersangka terancam hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun.


Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan guna memperlancar proses hukum, tersangka DK saat ini telah resmi menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Polres Siak.


Pihak kepolisian memastikan proses hukum akan terus berjalan transparan dan profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus kembali mengingatkan masyarakat agar senantiasa berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara di jalan raya."****







LIPUTAN       :    RED/SANDI 
EDITOR          :    REDAKSI 
Seru hasil akhir Polagan Junior FC vs Stanka FC. Polagan Junior FC unggul 3-1. Di lapangan P3D  Dorak Selatpanjang.

Seru hasil akhir Polagan Junior FC vs Stanka FC. Polagan Junior FC unggul 3-1. Di lapangan P3D Dorak Selatpanjang.





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,     -
Di Turnamen mini soccer dalam rangka HUT Media Kabarpesisirnews.Com yang Ke 10.Tahun 2026.


Polagan Junior FC vs Stanka. Hari Minggu tgl 01 Oktober 2026 di Partai 4 telah berlangsung dengan perlawanan yang sangat ketat pertandingan di pimpin Wasit 1 Miswan dan wasit 2 Bibi.


Pertandingan Mulai pukul 13.20. Pada babak pertama dan menit menit pertama permainan langsung gas dari kedua belah tiem. Serangan serangan terus silih berganti, pada menit 10 didepan gawang Stanka terjadi pelanggaran hends ball sehingga wasit satu Miswan menghadiahkan tendangan pinalti untuk Polagan yang di eksekusi oleh Farhan dengan nomor punggung 12. Namun hasil tendangan gagal.  


Sehingga skor tetap 0-0


Dengan kegagalan tersebut tiem Stanka FC merasa mampu menggagalkan tendang pinalti, terus melakukan serangan yang instan sehingga di menit ke13 Stanka FC mampu membobol kan gawang Polagan Junior FC yang di jaga Ari, hasil tendangan  Radit nomor punggung 10. Sehingga merubah skor 1-0 untuk tiem Stanka FC.


Dengan ke tertinggal 1-0 Polagan Junior FC tidak mengurangi rasa lelah namun semangat juang yang tinggi untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menyamakan kedudukan. 


Dengan semangat juang yang tinggi ahir nya di menit ke 15 Polagan Junior FC mampu menyamakan kedudukan nya 1-1 hasil  tendangan jauh oleh Alif yang berpunggung 16. Sampai akhir pertandingan babak pertama.


Masuk babak kedua kedua tiem terus saling serang untuk saling mengungguli karena babak kedua ini ada kesempatan untuk meraih kemenangan. Bola terus bergulir dan berjibaku didepan gawang Stanka sehingga terjadi pelanggaran dari polagan Junior FC sehingga wasit ,Miswan beri  hadiah kartu kuning kepada ikhsan berpunggung 3.


Pertandingan semangkin sengit serang terus serangan berbalas pada menit 36 tendangan Farhan berpunggung 12 di depan gawang Stanka telah dimanfaatkan oleh Zaki berpunggung 9 dengan sundulan indah sehingga membuahkan gol, berubah lah kedudukan menjadi 2-1 untuk Polagan Junior FC.


Waktu masih tersisa 4 menit masih ada kesempatan bagi Stanka FC untuk menyamakan kedudukan nya. Terus melakukan gempuran hebat sehingga pertahanan lawan menjadi tak terkendali karena serangan yang bertubi, tendangan gawang lawan berkali-kali tapi tidak menghasilkan gol. 


Serang balik yang di lakukan tiem Polagan Junior FC sehingga menghasilkan tendangan sudut yang dilakukan Restu berpunggung 11 melambung tinggi depan gawang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Alif dengan sundul sehingga menghasilkan gol yang kedua bagi Alif. Sehingga berubah skor 3-1 untuk Polagan Junior FC. Hingga babak kedua berakhir."****






LIPUTAN        :    KM
EDITOR           :    REDAKSI 
LKTJ PWI Meranti Diperpanjang, Batas Pengiriman Karya 7 November 2026

LKTJ PWI Meranti Diperpanjang, Batas Pengiriman Karya 7 November 2026





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,    -
Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali memperpanjang jadwal pelaksanaan lomba jurnalistik tahun 2026.


Jika sebelumnya batas akhir penyerahan karya ditetapkan pada 30 Oktober 2026, kini wartawan yang ingin berpartisipasi mendapat tambahan waktu hingga 7 November 2026.


Perpanjangan tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih luas kepada wartawan untuk mempersiapkan karya terbaik, khususnya tulisan mendalam yang mengangkat tema pengelolaan aset daerah dan transformasi digital sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.


Ketua PWI Kepulauan Meranti, Wira Saputra, melalui Koordinator Kegiatan Dana Asmara, menyampaikan bahwa perubahan jadwal ini perlu diketahui seluruh calon peserta agar dapat memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan panitia.


"Dengan demikian, periode publikasi karya yang dapat diikutsertakan juga diperpanjang, yakni mulai 28 Juli hingga 7 November 2026. Sementara batas akhir penyerahan hasil karya ditetapkan pada 7 November 2026," ujarnya, Ahad (1/11/2026).


Sedikit mengulas, LKTJ tahun ini mengangkat tema "Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Transformasi Digital SP2D Online Menuju Kepulauan Meranti Unggul."


Kompetisi tersebut terbuka bagi wartawan media cetak maupun media online yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tidak dipungut biaya pendaftaran alias gratis.


"Panitia mengutamakan karya jurnalistik berbentuk feature. Karena itu, peserta diharapkan tidak sekadar menyajikan informasi secara langsung, tetapi mampu mengembangkan hasil liputan menjadi tulisan yang menarik, mendalam, kritis, serta memiliki nilai informasi bagi masyarakat," terangnya.


Selain mengikuti kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, karya yang dikirimkan wajib merupakan hasil liputan sendiri, orisinal, dan bukan hasil plagiarisme.


Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaik. Tulisan harus mengangkat tema yang telah ditentukan panitia dengan panjang minimal 1.000 kata.


Karya juga harus sudah dipublikasikan di media masing-masing selama periode lomba. Peserta wajib mengirimkan tulisan dalam bentuk file PDF disertai bukti tayang atau tautan berita secara online seperti yang telah dipublis pada medsos PWI Meranti.


Panitia turut menegaskan bahwa karya yang diikutsertakan belum pernah menjadi juara dalam lomba jurnalistik lainnya. Peserta juga tidak diperbolehkan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses penulisan karya.


Dari sisi penghargaan, PWI Kepulauan Meranti juga menyediakan total hadiah Rp15 juta. Rinciannya, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta.


Selain tiga pemenang utama, terdapat 10 karya nominasi yang masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp500 ribu.


Dewan juri terdiri dari Ketua PWI Riau Raja Isyam, Pengurus PWI Riau Muhammad Amin, serta Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


Bagi wartawan yang ingin berpartisipasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang disediakan panitia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kegiatan Dana Asmara melalui nomor WhatsApp 0822-1491-7550.


Dengan perpanjangan jadwal tersebut, panitia mengajak seluruh wartawan di Kepulauan Meranti untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengirimkan karya jurnalistik terbaiknya.****







LIPUTAN       :      ALDO
EDITOR          :      REDAKSI