Gus Muhaimin Tak Mau Hari Santri Cuma Seremonial, Rumah Bebas Asap Dihadirkan di Pekanbaru

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin meresmikan Rumah Bebas Asap di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau. Bantuan tersebut disalurkan melalui anggota DPR RI Fraksi PKB dari daerah pemilihan Riau, Mafirion, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pondok Pesantren Dar El Hikmah merupakan lokasi penyelenggaraan apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober 2026 yang dijadwalkan dihadiri Gus Muhaimin. Kehadiran fasilitas Rumah Bebas Asap diharapkan dapat membantu melindungi kesehatan santri dan masyarakat di tengah kondisi kabut asap.

Mafirion mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional memang menjadi momentum perayaan perjuangan dan kontribusi santri bagi bangsa. Namun, di tengah ancaman karhutla yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, kepedulian terhadap korban bencana tidak boleh berhenti pada seremoni.

“HSN memang pesta santri, tetapi kepedulian terhadap bencana karhutla tidak boleh pudar. Santri dan masyarakat yang terdampak asap membutuhkan tindakan nyata. Karena itu, Rumah Bebas Asap ini menjadi simbol kehadiran PKB untuk membantu masyarakat menghadapi dampak bencana,” ujar Mafirion di Pekanbaru, Minggu (18/10/2026).

Menurutnya, pesantren merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika menghadapi situasi darurat. Kabut asap akibat karhutla bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Karena itu, Gus Muhaimin juga memberikan bantuan masker bagi para santri dan warga yang terdampak asap karhutla. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan masyarakat dari paparan asap, sembari penanganan karhutla terus dilakukan.

Mafirion menegaskan, kepedulian PKB terhadap dampak karhutla tidak hanya diwujudkan melalui bantuan untuk pesantren, tetapi juga melalui perhatian terhadap kebutuhan warga yang menghadapi langsung dampak bencana.

“Jangan sampai peringatan Hari Santri berlangsung meriah, sementara santri dan masyarakat di sekitar kita harus berjuang menghadapi asap. Semangat Hari Santri harus diwujudkan dalam kepedulian, gotong royong, dan aksi nyata membantu sesama,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya mengantisipasi paparan asap selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta apel HSN 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah juga diminta menggunakan masker. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap keselamatan peserta di tengah kondisi udara yang terdampak karhutla.

Mafirion berharap, peringatan Hari Santri Nasional 2026 tidak hanya menjadi ajang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa pesantren dan masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

“Bagi PKB, Hari Santri bukan sekadar perayaan. Ini juga momentum untuk membuktikan bahwa nilai-nilai kepedulian dan gotong royong harus hadir dalam tindakan. Ketika masyarakat terdampak bencana, kita harus hadir dan membantu,” pungkasnya."****

LIPUTAN PEKANBARU   :   RED/OJA

EDITOR                              :  REDAKSI 

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Pemkab Meranti Perpanjang PJJ PAUD hingga SMP

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan tersebut diambil di tengah kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang menunjukkan tingkat pencemaran cukup tinggi akibat kabut asap.

PJJ diperpanjang selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 19–21 Oktober 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3037 tertanggal 18 Oktober 2026.

Perpanjangan ini menjadi kali ketiga pemerintah daerah menerapkan PJJ sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik dari potensi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Meranti, Sukri, bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Raja Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut pada Minggu (18/10/2026).

Sukri mengatakan, pelaksanaan PJJ akan terus dipantau dan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di wilayah Kepulauan Meranti.

“Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan demi melindungi kesehatan peserta didik. Pelaksanaannya akan terus dievaluasi dan pembelajaran tatap muka dapat dipertimbangkan kembali setelah kondisi udara membaik dan dinyatakan aman bagi kesehatan,” ujarnya.

Menurut Sukri, kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026.

Keputusan memperpanjang PJJ juga diambil setelah Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), serta koordinator wilayah pendidikan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Raja Yusran, menegaskan meski pembelajaran bagi peserta didik dilakukan secara jarak jauh, seluruh guru tetap diinstruksikan hadir di sekolah untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai mekanisme PJJ yang berlaku.

"Satuan pendidikan yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diimbau menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi udara dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Pembelajaran tatap muka akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi kualitas udara membaik dan dinilai aman bagi kesehatan peserta didik.

Berdasarkan data pengukuran dari sejumlah puskesmas, Kecamatan Tebing Tinggi melalui Puskesmas Alahair dan wilayah sekitarnya tercatat memiliki konsentrasi PM2.5 sebesar 476 dan PM10 sebesar 577, dengan status kualitas udara berbahaya.

Di Kecamatan Rangsang, pengukuran melalui Puskesmas Tanjung Samak menunjukkan PM2.5 sebesar 198 dan PM10 sebesar 294 dengan status tidak sehat.

Sementara di Kecamatan Rangsang Barat, Puskesmas Anak Setatah mencatat PM2.5 sebesar 168 dan PM10 sebesar 639. Kondisi tersebut dikategorikan tidak sehat.

Di Kecamatan Rangsang Pesisir, Puskesmas Kedabu Rapat mencatat PM2.5 sebesar 218 dan PM10 mencapai 853 dengan status sangat tidak sehat.

Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Pulau Merbau. Puskesmas Pulau Merbau mencatat PM2.5 sebesar 192 dan PM10 sebesar 589 dengan status tidak sehat.

Angka lebih tinggi tercatat di Kecamatan Merbau. Berdasarkan pengukuran Puskesmas Teluk Belitung, PM2.5 mencapai 300 dan PM10 mencapai 1.313 dengan status sangat tidak sehat.

Sedangkan di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Puskesmas Bandul mencatat PM2.5 sebesar 148 dan PM10 sebesar 454 dengan status tidak sehat."****

LIPUTAN        :      NUR

EDITOR           :      REDAKSI 

Wakapolres Meranti Ajak Jemaat HKBP Minggu Kasih Ingatkan Bahaya Kabut Asap.

KabarPeisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menggelar program Minggu Kasih bersama jemaat Gereja HKBP Selatpanjang Ressort Pekanbaru, Minggu (18/10/2026). Selain mempererat hubungan dengan masyarakat, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepolisian menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas, termasuk kewaspadaan terhadap kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.15 WIB di Gereja HKBP, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, itu dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., bersama personel Polres Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kasiwas Polres Kepulauan Meranti IPTU Ferdinan Butar-Butar dan Kanit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti IPDA Maycal Jhonson L. Tobing. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 100 jemaat HKBP Selatpanjang Ressort Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga menyampaikan apresiasi kepada pengurus gereja dan seluruh jemaat atas sambutan serta partisipasi dalam kegiatan Minggu Kasih.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk membangun komunikasi sekaligus memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Detis.

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Hal itu dinilai penting sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya karhutla.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.

Selain karhutla, Detis turut menyoroti kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah Kepulauan Meranti. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernapasan.

Masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap semakin pekat.

“Untuk para pengendara kendaraan bermotor, kami juga mengimbau agar lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jarak pandang. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, kepolisian juga menyampaikan informasi mengenai program bantuan sosial (bansos). Masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, personel Polsek Tebing Tinggi, maupun Polres Kepulauan Meranti untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme pendataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Wakapolres menyosialisasikan layanan Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk meminta bantuan kepolisian, menyampaikan informasi, maupun melaporkan peristiwa yang membutuhkan penanganan segera.

Di akhir penyampaiannya, Detis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya.

Kegiatan Minggu Kasih kemudian berlangsung dalam suasana aman dan kondusif hingga selesai."****

SUMBER         :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

Kapolda Baru, Ujian Lama: PMII Riau Desak Penegakan Hukum Karhutla di Konsesi Korporasi

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    — 

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Riau menindaklanjuti berbagai temuan indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan wilayah konsesi korporasi. Organisasi mahasiswa itu meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan terhadap masyarakat kecil. Aparat penegak hukum, menurut dia, juga harus memastikan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan perusahaan diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pertanyaan kami sederhana: sejauh mana keberanian aparat penegak hukum memeriksa korporasi yang terindikasi berkaitan dengan karhutla? Jangan sampai penegakan hukum terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan perusahaan besar,” kata Ghulam dalam keterangannya.

Ghulam merujuk pada berbagai informasi dan temuan yang disampaikan organisasi lingkungan, termasuk Jikalahari dan WALHI Riau. Ia meminta Polda Riau menindaklanjuti informasi tersebut melalui proses verifikasi dan penyelidikan sesuai kewenangan serta prosedur hukum.

Sejumlah perusahaan yang namanya muncul dalam informasi publik terkait indikasi kebakaran di wilayah konsesi antara lain PT. Sekato Pratama Makmur, PT. Meskom Agro Sarimas, PT. Arara Abadi, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Multi Gambut Industri, PT. Tunggal Mitra Plantation dll.

Namun, Ghulam menegaskan, setiap temuan memiliki konteks dan periode yang berbeda. Karena itu, penyebutan nama perusahaan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan lokasi kebakaran, titik koordinat, peta konsesi, serta bukti lain yang relevan.

“Kalau memang ada data dan temuan lapangan, periksa secara serius. Cocokkan titik kebakaran dengan peta konsesi, telusuri penyebabnya, dan pastikan siapa yang bertanggung jawab. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika tidak cukup bukti, sampaikan hasilnya secara transparan kepada publik,” ujarnya.

Menurut Ghulam, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Evaluasi terhadap upaya pencegahan, pengawasan wilayah konsesi, serta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar juga harus menjadi bagian dari penanganan yang menyeluruh.

Dampak karhutla, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup warga Riau. Karena itu, ketidakjelasan penanganan terhadap suatu temuan dapat memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Jangan sampai setiap tahun masyarakat kembali menghadapi persoalan asap, sementara pertanggungjawaban atas kebakaran di wilayah konsesi tidak mendapatkan kejelasan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan bahwa penegakan hukum sedang berjalan,” kata Ghulam.

Ia juga meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, membuka ruang koordinasi dengan organisasi lingkungan dan masyarakat sipil yang memiliki data terkait karhutla. Pelibatan mereka dinilai dapat membantu proses verifikasi informasi dan memperkuat pengawasan publik, tanpa mengurangi independensi penyelidikan aparat penegak hukum.

Bagi PKC PMII Riau, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi, menurut Ghulam, bukan berarti membuka seluruh materi penyelidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan kejelasan kepada publik mengenai tindak lanjut laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ghulam menegaskan desakan tersebut bukan upaya menghakimi perusahaan tanpa bukti. Sebaliknya, PMII meminta agar seluruh pihak yang terindikasi terkait dengan karhutla memperoleh pemeriksaan yang objektif, sementara pihak yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kapolda baru menghadapi ujian lama di Riau: memastikan penegakan hukum karhutla berjalan tanpa tebang pilih. Kami mendesak agar setiap indikasi yang berkaitan dengan konsesi korporasi ditindaklanjuti secara serius. Jika terbukti melanggar, tindak tegas sesuai hukum. PKC PMII Riau akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” tutup Ghulam."****

LIPUTAN         :    NUR

EDITOR            :    REDAKSI 

Subuh Keliling Polda Riau, Perkuat Kedekatan dengan Warga dan Gaungkan Green Polici

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    - 

Polda Riau terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui Program Suling (Subuh Keliling) Polda Riau, yang diwujudkan melalui kegiatan Sholat Subuh berjamaah, silaturahmi, serta penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Sabtu (17/10/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.30 WIB itu dihadiri Karo SDM Polda Riau Kombes. Pol. Tris Lesmana Zeviansyah, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol. Akmadi, S.I.K., Dir Samapta Polda Riau Kombes Pol. Syahrial M. Said, S.I.K., S.H., Kombes Pol. Anton Setyo Hartanto, Personil Kodam XIX Tuanku Tambusai, Personil Polda Riau, pengurus masjid, serta jamaah Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin. Melalui Program Suling, Polda Riau hadir langsung di tengah masyarakat untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi warga, sekaligus membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Tris Lesmana menegaskan bahwa Polri mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan penegakan hukum. Langkah preventif melalui patroli, sambang, serta kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

“Kehadiran Polri bukan sekadar untuk memenuhi kegiatan, melainkan sebagai wujud nyata bahwa Polri ingin semakin dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan persoalan terkait keamanan, pencurian, gangguan ketertiban, maupun masalah sosial kepada kepolisian melalui Polsek, Polres, atau Polda Riau. Menurutnya, sinergi Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Polri harus menjadi bagian dari solusi atau problem solver bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat dicarikan jalan keluar bersama,” tegas Kombes Pol Tris Lesmana.

Selain pesan kamtibmas, Kombes Pol. Tris Lesmana turut menggaungkan program Green Policing dengan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat target penanaman hingga satu juta pohon yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kepedulian lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menanam dan merawat pohon di rumah, masjid, maupun tempat kerja.

Sebagai wujud nyata program tersebut, kegiatan Suling dirangkai dengan penanaman empat bibit pohon di halaman belakang Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin. Polda Riau berharap masjid dapat menjadi pusat penggerak kepedulian lingkungan melalui peran pengurus dan jamaah, sehingga nilai-nilai keagamaan juga diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam.

Sementara itu, Ketua Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin Dr. H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Riau yang telah melaksanakan Program Suling (Subuh Keliling) bersama pengurus masjid dan jamaah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum positif untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

“Kami menyambut baik kegiatan Subuh Keliling Polda Riau ini. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah-tengah jamaah tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat,” ungkapnya.

Melalui Program Suling (Subuh Keliling) Polda Riau, kepolisian berharap hubungan dengan masyarakat semakin erat, kepercayaan publik terus meningkat, serta kesadaran menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan tumbuh dari tingkat komunitas. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polda Riau untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis, memperkuat kemitraan, dan mengimplementasikan semangat Green Policing."****

SUMBER    :   BID HUMAS POLDA RIAU 

EDITOR      :   REDAKSI 

Pemkab Meranti Bagikan Ribuan Masker di Tengah Kabut Asap Pekat, Pendiri IKOPEB: Apresiasi Pemda

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membagikan ribuan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Pembagian masker ini dinilai sebagai langkah mitigasi kesehatan yang tepat untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan.

"Langkah Pemkab Meranti patut diapresiasi. Di saat ISPA mengancam, masker adalah kebutuhan mendesak. Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya," ujar Karim, Pendiri Ikatan Koordinasi Pemuda Bangkinang (IKOPEB), Sabtu  (17/10/2026).

Namun demikian, menurut Karim, upaya pemerintah tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kesadaran kolektif dari masyarakat.

Ia menyoroti masih adanya kebiasaan masyarakat membakar sampah, di areal rumah pribadi, yang justru memperburuk kualitas udara di tengah krisis asap.

Membakar sampah itu sama saja menambah polutan baru. Asap dari sampah rumah tangga itu sangat berbahaya, apalagi saat kondisi udara kita sudah tidak sehat," tegasnya.

Karim menekankan, dampak kabut asap tidak bisa dianggap remeh. Selain mengganggu aktivitas, paparan asap berlebih dapat memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan dan anak-anak.

"Anak-anak kita paling rentan. ISPA kalau sudah menyerang anak, dampaknya jangka panjang. Ini yang harus kita cegah bersama," tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Daerah untuk menghimbau  seluruh para Lurah dan Kepala Desa di seluruh Kecamatan untuk mengeluarkan himbauan resmi agar masyarakat menghentikan sementara aktivitas pembakaran sampah, termasuk di pekarangan rumah sendiri.

Himbauan harus sampai ke tingkat RT/RW. Kita sama-sama berharap kabut asap ini segera berakhir, tapi sebelum itu, jangan kita yang justru memperparah keadaan. Kesadaran tidak membakar sampah adalah bentuk solidaritas kita menjaga Meranti," pungkas Karim.

Berdasarkan pantauan, kabut asap di wilayah Selatpanjang dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir terlihat semakin pekat, dengan jarak pandang yang terbatas, terutama pada pagi hari."****

LIPUTAN       :     SANUSI 

EDITOR          :     REDAKSI 

Kabut Asap Makin Pekat, Pemkab Meranti Bagikan Ribuan Masker dan Liburkan Siswa

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali membagikan ribuan masker kepada masyarakat menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat pada Jumat (16/10/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus mengingatkan masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik.

Pembagian masker dipimpin langsung Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M. Kegiatan diawali dengan pengarahan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dilanjutkan dengan pembagian masker di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembagian masker antara lain Pelabuhan Tanjung Harapan, Pasar Modern, Pelabuhan Kempang Om Rin, Pasar Sandang Pangan, Pasar Pagi Jalan Banglas, serta sejumlah titik keramaian lainnya.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muzamil mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap.

“Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak,” kata Muzamil.

Dia juga meminta masyarakat memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

Menurutnya, kelompok tersebut lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap sehingga perlu mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, mengatakan kondisi udara akibat kabut asap masih mengkhawatirkan.

Berdasarkan pemantauan alat ukur kualitas udara yang tersedia di sejumlah puskesmas, kondisi udara di wilayah tersebut masih berada pada kategori berbahaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Paparan asap dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti ISPA, sesak napas, batuk, hingga iritasi mata,” ujar Ade.

Dia mengatakan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, terlebih mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

Ade juga menyebut kabut asap yang menyelimuti Kepulauan Meranti diduga berasal dari daerah lain. Dugaan tersebut mengacu pada informasi bahwa tidak ditemukan titik api di wilayah Kepulauan Meranti.

Terkait kebijakan tersebut Ade Suhartian, SH, MM mengatakan perpanjangan masa libur sekolah dapat menjadi pertimbangan apabila kualitas udara belum menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik yang termasuk kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya.

Pemkab juga meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan kondisi kualitas udara dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan hingga kabut asap berangsur membaik.

Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Kepulauan Meranti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meliburkan siswa sementara.

Kebijakan tersebut juga diikuti oleh sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

“Kita telah mengeluarkan surat edaran untuk sekolah mulai dari PAUD hingga SMP, dan juga diikuti oleh SMA sederajat, untuk meliburkan siswa hingga Sabtu. Jika kondisi belum membaik, masa libur dapat diperpanjang,” kata Raja Yusran."****

LIPUTAN      :    NUR

EDITOR         :    REDAKSI

RAT KOPERASI HANGTUAH DIBUKA OLEH Plt.KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, & TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Koperasi Hangtuah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2026 di salah satu kafe di Selatpanjang, Sabtu (17/10/2026). Demikian keterangan Ketua Koperasi Hangtuah Romi Deswandi,S.Kom.i, saat diwawancara awak media.

Saat RAT Koperasi Hangtuah tampak hadir, Plt.Kadis Koperasi, UKM, & Naker, ketua pengawas dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes, ketua Koperasi Romi Deswandi,S.Kom.i, Sekretaris Suherman,S.Pd, anggota koperasi Moh Isroy, Abdul Karim Dj, Selamat SM,SP, dan Jamian.

RAT Koperasi Hangtuah diawali dengan laporan ketua Panitia Seherman,S.Pd, kata sambutan ketua Koperasi Romi Deswandi,S.kom.i, kata sambutan ketua pengawas dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes, dan arahan, sekaligus membuka RAT secara resmi oleh Eko Priyono Plt.Kadis Koperasi, UKM, & Naker Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terungkap bahwa Koperasi Hangtuah tidak aktif dalam beberapa tahun ini, untuk itu perlu dilakukan reaktifasi melalui mekanisme RAT. Namun pelaksanaan RAT terkendala tidak mencapai Qorum, sehingga perlu ditunda 7 hari hingga 3 bulan, ujar Plt.Kadis Eko. Tetapi RAT tetap dilanjutkan hingga mencapai keputusan strategis.

Ternyata Koperasi Hangtuah mempunyai peluang yang sangat besar untuk usaha usaha ke depan, oleh karena itu KBLI nya harus disesuaikan lagi di masa yang akan datang, ujar ketua Romi.

Diantara peluang yang bisa dikelola adalah bidang Perkebunan, EO, BBM & Gas laut, Sembako,  tata boga, binatu (Loundry), alat tangkap air asin, Penggemukan sapi qurban, dan lain sebagainya, ujar Plt.Kadis Eko.

Secara prinsip, kami siap melaksanakan arahan Plt.Kadis Eko dan kami akan melaporkan hasil keputusan RAT hari ini, serta siap melaksanakan RAT aktifasi pengurus baru, ujar ketua Romi."****

LIPUTAN      :     REDAKSI

EDITOR         :     REDAKSI 

Subuh Keliling, Polres Meranti Rangkul Jemaah Dan Perkuat Kamtibmas

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Polres Kepulauan Meranti bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Subuh Keliling ke Masjid-Masjid (Suling Emas) dengan menyambangi enam masjid di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 04.45 hingga 06.00 WIB tersebut merupakan upaya Polri untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian mengikuti salat Subuh berjemaah bersama masyarakat sekaligus memberikan imbauan kamtibmas guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti IPTU Abdul Roni, S.H., mengatakan bahwa program Suling Emas merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

“Melalui kegiatan ini, Polri hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para jemaah. Selain menjaga keamanan, kami juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang berkaitan dengan situasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar IPTU Abdul Roni mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K.

Personel juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Selain itu, imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut disampaikan. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Polres Kepulauan Meranti juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika.

Adapun enam masjid yang menjadi lokasi kegiatan Suling Emas yakni Masjid Al Innayah di Jalan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi; Masjid Al Falah di Jalan Masjid, Kelurahan Selatpanjang Kota; Masjid Al Muttaqin di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat; Masjid Darul Muttaqin di Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir; Masjid Sabilul Muhtadin di Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat; serta Masjid Al Huda di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Kegiatan tersebut melibatkan personel Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, Polsek Rangsang, Polsek Rangsang Barat, dan Polsek Merbau.

Selain melaksanakan ibadah berjemaah dan menyampaikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian melalui patroli dan pengamanan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

IPTU Abdul Roni menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan dukungan serta peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga harkamtibmas agar Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.

Melalui program Suling Emas, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan yang humanis, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif."****

SUMBER      :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR        :     REDAKSI 

Keluarga Besar Gelar Syukuran Ulang Tahun ke-70 Drs. Torang M. Nababan Di Sopo HKBP Ujungbatu, Serahkan Bantuan Untuk Pembangunan Sarpras Gereja HKBP Ujungbatu

KabarPesisirNews.com.

UJUNG BATU ROHUL RIAU,     -

Tangis haru dan sukacita menyelimuti Sopo HKBP Ujungbatu, Sabtu (17/10/2026). Keluarga besar menggelar acara syukuran Selamat Ulang Tahun ke-70 Tahun sosok panutan, Bapak Drs. Torang M. Nababan.

Acara syukuran yang berlangsung dengan penuh rasa syukur ini diawali dengan ibadah dan doa bersama seluruh keluarga, anak, cucu, dan kerabat dekat berdiri di depan altar memanjatkan doa syukur atas penyertaan Tuhan selama 70 tahun perjalanan hidup Bapak Drs. Torang M. Nababan.

Di usia ke-70 tahun yang dikenal dengan usia emas, Drs. Torang M. Nababan dikenal bukan hanya sebagai kepala keluarga yang bijaksana, tetapi juga sebagai pribadi yang tegas, bersahaja, dan berpegang teguh pada nilai-nilai iman. Keteladanan dan nasehat-nasehatnya menjadi kompas bagi anak-anak dan cucu-cucunya.

Tampak di lokasi acara, karangan bunga ucapan selamat dari Pimpinan dan Karyawan PT. Rohul Sawit Industri (RSI) turut menghiasi halaman Sopo HKBP Ujungbatu sebagai bentuk hormat dan kasih kepada Bapak Drs. Torang M. Nababan.

"70 tahun adalah anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita bagi Bapak kami tercinta. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, dan semakin menjadi berkat bagi keluarga dan sesama," ujar Ketua IWO Kabupaten Rohul Ace Nauli Harahap dalam acara tersebut.

Acara kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, dan foto bersama keluarga besar.

Segenap keluarga besar IWO Kabupaten Rohul Ace Nauli Harahap mengucapkan.

Selamat Ulang Tahun ke-70 untuk Bapak Drs. Torang M. Nababan. Sehat, Panjang Umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Momen syukuran ulang tahun ke-70 Bapak Drs. Torang M. Nababan di Sopo HKBP Ujungbatu, Sabtu (17/10/2026) tidak hanya diwarnai sukacita keluarga, namun juga aksi kasih yang menyentuh hati.

Usai ibadah syukuran, Bapak Drs. Torang M. Nababan yang mewakili PT. Rohul Sawit Industri (RSI) menyerahkan secara langsung bantuan sebesar Rp 100.000.000 juta untuk pembangunan sarana dan prasarana Gereja HKBP Ujungbatu.

Bantuan tersebut diterima langsung oleh pengurus gereja yang diwakili oleh Bapak Togap Nababan selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP Ujungbatu.

Penyerahan bantuan ini menjadi wujud nyata kepedulian PT. RSI dan keluarga besar Bapak Drs. Torang M. Nababan terhadap kemajuan dan kenyamanan jemaat dalam beribadah. Bantuan untuk pembangunan sarpras gereja diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan yang sedang berjalan.

"Di usia saya yang ke-70 tahun ini, saya ingin berbagi berkat. Terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak. Bantuan ini dari PT. RSI, semoga bermanfaat untuk pembangunan rumah Tuhan di HKBP Ujungbatu ini," ujar Drs. Torang M. Nababan dengan penuh haru.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Bapak Togap Nababan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan yang diberikan.

"Kami atas nama Panitia Pembangunan dan seluruh jemaat HKBP Ujungbatu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Torang M. Nababan dan PT. RSI. Bantuan ini sangat berarti bagi kami. Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak," ucap Togap Nababan.

Acara syukuran yang dihadiri keluarga besar, karyawan PT. RSI dan jemaat tersebut berlangsung khidmat, penuh kekeluargaan dan sukacita.

Selamat Ulang Tahun ke-70 untuk Bapak Drs. Torang M. Nababan, sehat selalu dan menjadi berkat bagi banyak orang."****

LIPUTAN ROHUL      :     AC HARAHAP 

EDITOR                       :     REDAKSI 

Mafirion Soroti Kondisi Lapas Tembilahan: Kapasitas 215 Orang, Dihuni 1.067 Warga Binaan

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN INHIL RIAU,     -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, menyoroti kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang menghadapi persoalan kelebihan kapasitas, keterbatasan petugas pengamanan, serta kondisi bangunan yang memerlukan perhatian serius.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam kunjungannya, Lapas Tembilahan memiliki kapasitas ideal untuk 215 orang, tetapi saat ini dihuni oleh 1.067 warga binaan. Jumlah tersebut hampir lima kali lipat dari kapasitas yang tersedia.

“Dengan kapasitas hanya 215 orang, tetapi dihuni 1.067 warga binaan, kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius. Persoalannya bukan hanya menyangkut ketersediaan ruang hunian, tetapi juga kemampuan petugas dalam menjalankan fungsi pengamanan, pembinaan, dan pelayanan secara optimal,” ujar Mafirion.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut semakin menantang karena Lapas Tembilahan hanya memiliki 68 pegawai, termasuk pegawai yang bertugas di bidang administrasi. Sementara itu, jumlah petugas yang berjaga pada satu waktu sangat terbatas, yakni enam orang pada sif tertentu dan delapan orang pada malam hari.

Dengan sistem kerja delapan jam yang dibagi dalam empat regu jaga, keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam memastikan pengawasan dan pengamanan berjalan secara efektif.

“Petugas memiliki tanggung jawab besar dengan jumlah warga binaan yang jauh melampaui kapasitas. Karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan personel, sistem pengamanan, serta dukungan sarana dan prasarana,” katanya.

“Memprihatinkan, satu orang petugas Lapas Tembilahan harus menjaga sekitar 133 warga binaan. Padahal, rasio yang menjadi acuan umum dalam perbandingan kebutuhan pengamanan lapas dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia adalah satu petugas untuk maksimal 50 warga binaan. Artinya, beban pengamanan di Lapas Tembilahan jauh melampaui rasio tersebut,” ujar Mafirion.

Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia pemasyarakatan. Keterbatasan petugas bukan hanya berdampak pada efektivitas pengawasan, tetapi juga meningkatkan tantangan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan pembinaan warga binaan berjalan optimal.

“Dengan kondisi seperti ini, perlu evaluasi kebutuhan personel secara menyeluruh. Petugas harus mampu menjalankan fungsi pengamanan sekaligus pembinaan. Karena itu, pemenuhan jumlah petugas yang memadai harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan,” tegasnya.

Selain persoalan kelebihan kapasitas dan keterbatasan personel, Mafirion juga menyoroti kondisi fisik bangunan Lapas Tembilahan yang dibangun pada 1979.

Bangunan lapas tersebut setiap tahun menghadapi genangan akibat banjir pasang, mengingat lokasinya berada di kawasan yang dipengaruhi kondisi pasang surut. Situasi ini menambah tantangan dalam menjaga kelayakan lingkungan hunian, keamanan bangunan, dan kenyamanan warga binaan maupun petugas.

Mafirion juga mencermati kondisi rumah jaga yang posisinya lebih rendah daripada bagian atas bangunan. Menurutnya, kondisi fisik tersebut perlu dievaluasi dari sisi keamanan dan efektivitas pengawasan.

Persoalan lainnya adalah pagar pembatas lapas yang hanya terdiri atas dua lapis. Dengan jumlah penghuni yang jauh melebihi kapasitas, keterbatasan sistem pengamanan fisik tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan maupun gejolak di dalam lapas.

“Bangunan yang sudah berdiri sejak 1979, persoalan banjir pasang yang terjadi setiap tahun, serta keterbatasan sarana pengamanan harus menjadi bahan evaluasi. Kita perlu memastikan lapas memiliki infrastruktur yang layak dan sistem pengamanan yang memadai untuk menghadapi berbagai kemungkinan,” tegas Mafirion.

Petugas Harus Mengedepankan Pembinaan dan Perlindungan Warga Binaan

Dalam kunjungannya, Mafirion juga mengingatkan seluruh petugas pemasyarakatan agar tetap menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, terutama dalam membina dan membimbing warga binaan.

Ia menegaskan bahwa pemasyarakatan tidak boleh semata-mata dipahami sebagai upaya mengurung seseorang yang sedang menjalani pidana. Lebih dari itu, pemasyarakatan merupakan proses pembinaan agar warga binaan dapat memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan diri untuk kembali ke tengah masyarakat.

“Saya mengingatkan para petugas agar menjalankan fungsi sebagai pembina dan pembimbing bagi warga binaan. Jangan melakukan tindakan yang melanggar hukum, melanggar hak warga binaan, atau tindakan lain yang merugikan mereka,” ujar Mafirion.

Menurutnya, keterbatasan fasilitas dan beratnya beban kerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak warga binaan. Di sisi lain, negara juga harus memastikan petugas mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat bekerja secara profesional dan menjalankan tugas sesuai ketentuan.

Mafirion menilai, persoalan Lapas Tembilahan perlu ditangani secara menyeluruh melalui evaluasi kapasitas hunian, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, perbaikan bangunan, serta penguatan sistem pengamanan dan pembinaan.

“Negara harus hadir untuk memastikan dua hal berjalan beriringan: petugas memiliki dukungan yang cukup untuk bekerja secara profesional, dan warga binaan tetap mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta hak-haknya terlindungi. Tujuan akhir pemasyarakatan adalah pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan sekadar menjalani hukuman,” tutup Mafirion Syamsuddin Rogo, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB."****

LIPUTAN INHIL        :     SANDI 

EDITOR                      :     REDAKSI