Kabag Kesra Inhil Tegaskan Dukungan terhadap Polri di Bawah Presiden RI

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HILIR RIAU,   — 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Indragiri Hilir, 

H. Ahmadi, S.Pd, menyampaikan dukungan terhadap keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

Dukungan tersebut disampaikan H. Ahmadi dalam keterangannya kepada awak media, sebagai bentuk apresiasi atas peran Polri dalam mengayomi masyarakat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menilai, struktur Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang perlu dijaga dan diperkuat.

Menurut H. Ahmadi, keberadaan Polri di bawah Presiden memberikan kejelasan komando dan arah kebijakan, sehingga institusi kepolisian dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hal ini dinilai penting dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial yang semakin kompleks.

“Polri memiliki peran strategis sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dengan berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, koordinasi dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif serta tetap sejalan dengan kepentingan nasional,” ujar H. Ahmadi. Selasa (03/02/2026).

Ia juga menambahkan bahwa dukungan terhadap Polri merupakan bagian dari komitmen bersama seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah, untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan kondusif, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pernyataan dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan."****

LIPUTAN INHIL        :    SAD

EDITOR                     :     REDAKSI 

PKD ke-3 PMII Kepulauan Meranti Tegaskan Komitmen Kaderisasi Berkelanjutan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kepulauan Meranti kembali menegaskan komitmennya dalam mencetak kader berkualitas melalui Pelatihan Kader Dasar (PKD) ke-3. Kegiatan ini menjadi langkah awal pembentukan karakter kader PMII yang berlandaskan nilai keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan.

Ketua Cabang PMII Kepulauan Meranti, Amri Sukarles, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKD bukan sekadar kegiatan pelatihan formal, melainkan ruang strategis untuk menempa ideologi, intelektualitas, serta kepekaan sosial kader.

“PKD bukan hanya ruang pelatihan, tetapi ruang penempaan ideologi, intelektual, dan kepekaan sosial kader. Dari sinilah PMII Kepulauan Meranti menyiapkan generasi penerus yang siap berkhidmat untuk umat dan bangsa,” ujar Amri.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta dibekali berbagai materi fundamental, mulai dari Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), ke-PMII-an, kepemimpinan, analisis sosial, hingga wawasan kebangsaan. Materi disampaikan oleh instruktur serta pemateri yang berasal dari internal dan eksternal PMII, guna memperkaya perspektif dan pemahaman peserta.

Ketua Panitia PKD ke-3, Dede Kurnia, mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan dengan lancar dan tertib. Ia menilai keberhasilan PKD ke-3 tidak terlepas dari kerja sama seluruh panitia, dukungan pengurus cabang, serta antusiasme peserta.

“Alhamdulillah, PKD ke-3 PC PMII Kepulauan Meranti dapat terlaksana dengan baik. Ini berkat kerja sama seluruh panitia, dukungan cabang, serta partisipasi aktif para peserta yang mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh disiplin,” ungkapnya.

Melalui PKD ke-3 ini, PMII Kepulauan Meranti berharap dapat melahirkan kader-kader yang tidak hanya aktif dalam organisasi, tetapi juga mampu berperan sebagai agen perubahan di tengah masyarakat Kepulauan Meranti.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan PKD ke-3, PMII Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan kaderisasi secara berjenjang dan berkelanjutan, sebagai upaya menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat peran mahasiswa dalam pembangunan daerah dan bangsa."****

LIPUTAN         :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Jembatan Presisi Polri di SDN Semulut Sudah 70%, Ancaman Buaya Liar Tak Lagi Mengintai Siswa

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Pembangunan Jembatan Presisi Polri di SDN 018 Semulut, Dusun Semulut, Desa Banglas Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus menunjukkan progres signifikan.

Hingga hari keempat pengerjaan, jembatan yang menjadi akses vital siswa menuju sekolah ini segera mendekati tahap penyelesaian, sekaligus mengakhiri kekhawatiran orang tua dan guru terhadap ancaman buaya liar di sekitar aliran air sekolah.

Pembangunan jembatan ini dilaksanakan oleh Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Presisi Polri bersama personel Polsek Tebing Tinggi, Polsek Rangsang Barat, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Kapolres Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menyampaikan bahwa pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjamin keselamatan, kehadiran sekolah, dan social inclusion masyarakat pedesaan, khususnya bagi anak-anak yang setiap hari melintasi jalur rawan.

“Selama ini siswa harus melewati jembatan kayu darurat di atas parit yang diketahui menjadi habitat buaya liar. Dengan adanya Jembatan Presisi Polri, risiko tersebut dapat dihilangkan dan aktivitas belajar anak-anak menjadi lebih aman,” kata Aldi Senin (2/2).

Progres pembangunan saat ini telah mencapai pemasangan 48 tiang pancang sebagai pondasi utama jalan jembatan kayu, yang telah tersambung hingga depan teras SDN 018 Semulut.

“Capaian ini menandai tahap krusial menuju penyelesaian akhir jembatan. Besok sudah pasang papan di perkirakan 70%,” tutur Aldi.

Pembangunan jembatan ini juga mendapat sambutan positif dari pihak sekolah dan masyarakat.

Selama ini, pihak sekolah bahkan memasang papan peringatan bahaya buaya di sekitar lokasi sebagai langkah antisipasi keselamatan siswa.

Dengan hampir rampungnya Jembatan Presisi Polri, jalur berbahaya tersebut akan segera ditutup permanen dan digantikan akses yang lebih layak, aman, dan manusiawi.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto, kebijakan Kapolri dan Kapolda Riau, serta wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan dasar masyarakat pedesaan.

Polri berharap, keberadaan jembatan ini tidak hanya menghilangkan ancaman buaya liar, tetapi juga menjadi simbol perlindungan, kepedulian, dan pengabdian Polri terhadap masa depan generasi penerus bangsa."****

SUMBER         :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

Hadiri Rakornas 2026, Bupati Asmar: Pemkab Meranti Siap Implementasikan Program Prioritas Presiden

KabarPesisirNews.Com

BOGOR JAWA BARAT,     – 

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Bupati Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari Ricky Makado.

Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Dalam pidatonya di hadapan sejumlah kepala daerah, Prabowo menyinggung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujar Prabowo.

Prabowo juga meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. 

“Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” ujar dia.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan

rakyat.

"Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," katanya.

Usai kegiatan, Bupati H. Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah.

“Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” ujar Asmar.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia.

“Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya.

Asmar juga menilai pesan Presiden terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah.

“Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tutupnya.

Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri mengusung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045".

Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. 

Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia."****

SUMBER        :     

PEMKAB KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

Wakapolres Meranti Pimpin Apel Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Polres Kepulauan Meranti menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 sebagai bentuk kesiapan menghadapi pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (2/2/2026) sekitar pukul 07.30 WIB di Mako Polres Kepulauan Meranti, Jalan Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apel gelar pasukan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, serta berbagai stakeholder terkait. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diwakili oleh Sekretaris Daerah Sudanri Jauzah, S.H., sementara jajaran TNI-Polri, kejaksaan, pengadilan, imigrasi, KSOP, Lapas, Bea Cukai, Dishub, Satpol PP, hingga Jasa Raharja turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Wakapolres Kepulauan Meranti, Kompol Detis Silitonga, S.H., bertindak selaku pimpinan apel. Dalam amanatnya, ia menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) yang aman dan nyaman, khususnya menjelang pelaksanaan Operasi Ketupat Lancang Kuning dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai 2 hingga 15 Februari 2026, secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Riau,” ujar Kompol Detis Silitonga.

Ia menjelaskan, operasi ini merupakan operasi harkamtibmas di bidang lalu lintas dengan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif, guna meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polantas serta menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, pada Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2025 tercatat sebanyak tiga kejadian kecelakaan lalu lintas dengan satu korban meninggal dunia, serta lebih dari 31 ribu tindakan penindakan pelanggaran lalu lintas. Pada tahun ini, jajaran Polda Riau dan Polres Kepulauan Meranti berharap angka tersebut dapat ditekan secara signifikan.

Dalam Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026, Polres Kepulauan Meranti akan melakukan penegakan hukum melalui tilang manual dan teguran terhadap sembilan prioritas pelanggaran, di antaranya penggunaan knalpot tidak sesuai standar, kendaraan dengan spesifikasi yang dimodifikasi, penggunaan sirene dan strobo ilegal, TNKB tidak sesuai ketentuan, kendaraan pribadi dijadikan travel, angkutan barang digunakan mengangkut orang, kendaraan tidak layak jalan, pengendara sepeda motor tanpa helm atau berboncengan lebih dari satu orang, serta parkir sembarangan di bahu jalan khususnya di kawasan wisata.

Secara keseluruhan, Polda Riau dan polres jajaran menurunkan sebanyak 1.126 personel dalam operasi ini. Penugasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Wakapolres Kompol Detis Silitonga, juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan sikap humanis dan simpatik, serta menghindari segala bentuk pungutan liar dan tindakan kontraproduktif.

“Utamakan keselamatan, patuhi SOP, dan laksanakan tugas dengan pendekatan yang persuasif agar tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat,” tegasnya.

Kegiatan apel berlangsung dengan aman dan kondusif, diakhiri dengan doa bersama serta sesi foto seluruh peserta sebagai simbol sinergitas lintas sektor dalam mendukung suksesnya Operasi Keselamatan Lancang Kuning 2026 di wilayah Kepulauan Meranti."****

SUMBER           :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR             :     REDAKSI

LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Kepulauan Meranti, - 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPHLAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos.,  M.Si., menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah naungan Presiden Republik Indonesia. 

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap stabilitas keamanan nasional serta penguatan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya bagi masyarakat.

"Posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanah konstitusi yang telah diatur secara jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia," kata Datuk Seri Afrizal Cik.

Beliau menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan untuk memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu.

Dengan demikian, Polri diharapkan tetap fokus menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 

Datuk Seri Afrizal Cik juga menilai bahwa penempatan Polri di bawah Presiden merupakan posisi yang sangat strategis dan telah terbukti seberapa besar efektif,  efisien dan berbagai kelebihan kebaikan lainnya dalam menjaga stabiitas keamanan di masyarakat.

"Stabilitas keamanan merupakan pondasi penting bagi pembangunan nasional dan kehidupan sosial yang harmonis. Karena ini sudah terbukti baik,  sebaiknya jangan diubah-ubah lagi,." tambah Datuk Seri Afrizal Cik.

Selanjutnya Datuk Seri Afrizal Cik juga mengatakan bahwa, pihaknya percaya bahwa dengan posisi ini, Polri dapat lebih fokus dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Datuk Seri  Afrizal Cik juga berharap agar Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. 

Pada kesempatan ini juga,  Datuk Seri Afrizal Cik,  mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Polri yang terus bergerak mengedepankan kepentingan rakyat dan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan supremasi hukum.

"Dukungan terhadap Polri bukan hanya bentuk kepercayaan terhadap institusi negara, tetapi juga wujud tanggung jawab moral bersama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Datuk Seri Afrizal Cik. 

Budayawan Melayu itu berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat terus terjalin demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan bermartabat."****

SUMBER       :

HUMAS LAMR KEP.MERANTI

EDITOR         :    REDAKSI

Hari Ketiga Polres Meranti Gaspol Progres Jembatan Merah Putih Presisi

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  -

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti di bawah jajaran Polda Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan infrastruktur pedesaan melalui program Satgas Darurat Pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi Perkerjaan Sudah Masuk Hari Ketiga  Hingga hari ketigaSabtu (31/1/2026).

Selain itu, progres pembangunan jembatan di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai target.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia 

H. Prabowo Subianto, serta perintah langsung Kapolri dan Kapolda Riau dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, kelancaran akses pendidikan, serta penguatan social inclusion di wilayah pedesaan.

Fokus Pembangunan di Tiga Lokasi Strategis Pembangunan jembatan Merah Putih Presisi pada hari ketiga difokuskan di tiga lokasi utama, yakni wilayah Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, dan Polsek Rangsang.

1. Jembatan SDN 018 Semulut, Kecamatan Tebing Tinggi.

Di wilayah Polsek Tebing Tinggi, Satgas Darurat Pembangunan Jembatan melaksanakan kegiatan di SDN 018 Semulut, Dusun Semulut, Desa Banglas Barat. Sebanyak 10 personel Satgas yang terdiri dari unsur Satbrimob, Ditpolairud, dan Ditsamapta, bersinergi dengan personel Polsek Tebing Tinggi dan Polsek Rangsang Barat serta para pekerja.

Adapun progres pekerjaan hari ketiga meliputi Pemasangan baut untuk mengikat komponen kayu jembatan;

Pelapisan kayu jembatan menggunakan cat minyak hitam (creosote) guna perlindungan struktural jangka panjang;

Pemasangan kepingan lantai jembatan kayu.Seluruh rangkaian kegiatan diawali dengan apel pagi dan berlangsung dalam situasi aman dan terkendali.

2. Jembatan Akses MTS Al-Anshor, Tebing Tinggi Barat

Sementara itu, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di MTS Al-Anshor, Desa Kuala Merbau, Kecamatan Pulau Merbau, memasuki hari ketiga dengan melibatkan personel Polsek Tebing Tinggi Barat bersama masyarakat setempat.

Pekerjaan yang telah diselesaikan pada hari ketiga antara lain:Pemasangan mal balok;Perakitan besi lantai jembatan.Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB dengan kondisi keamanan yang kondusif.

3. Jembatan Desa Tanjung Gemuk, Kecamatan Rangsang

Di wilayah Polsek Rangsang, pembangunan jembatan Merah Putih Presisi dilaksanakan di Jalan Poros Dusun III, Desa Tanjung Gemuk. Kapolsek Rangsang AKP Gunawan, S.H., bersama Kepala Desa dan masyarakat setempat, secara langsung terlibat dalam proses pembangunan.

Fokus pekerjaan hari ketiga meliputi:

Pembuatan balok beton (sloof) pada pondasi;Proses pengecoran balok pondasi untuk memperkuat struktur jembatan.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan jembatan memiliki struktur yang kokoh, aman, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB tanpa kendala berarti.

Komitmen Polri Hadir di Tengah Masyarakat.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan bahwa pembangunan jembatan Merah Putih Presisi merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menjawab kebutuhan dasar warga pedesaan.

“Program ini tidak hanya soal pembangunan fisik jembatan, tetapi juga memastikan keselamatan, akses pendidikan bagi anak-anak, serta memperkuat konektivitas dan inklusi sosial masyarakat,” ujar Kapolres.

Hingga hari ketiga, seluruh rangkaian kegiatan pembangunan jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kepulauan Meranti berjalan aman, tertib, dan sesuai rencana, serta mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat."****

SUMBER          :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

PMII Indragiri Hulu Tegas Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Dinilai Mundur dari Semangat Reformasi

KabarPesisirNews.Com

INDRAGIRI HULU RIAU,    — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Indragiri Hulu secara tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu. 

Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur yang berpotensi mencederai amanat Reformasi 1998 serta mengancam independensi institusi kepolisian.

Ketua PC PMII Indragiri Hulu, Fadilah Irsandi, menegaskan bahwa Reformasi telah meletakkan fondasi penting berupa pemisahan Polri dari kekuasaan politik. Tujuannya agar penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berpihak pada keadilan publik.

“Gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian adalah bentuk kemunduran demokrasi. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi menyangkut arah reformasi sektor keamanan dan masa depan penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik,” tegas Fadil dalam pernyataan resminya, Selasa (27/01/2026).

Menurut PMII, independensi Polri merupakan syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum. Ketika kepolisian berada langsung di bawah kendali kementerian, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga politisasi hukum dinilai akan semakin terbuka.

Lebih lanjut, PMII Indragiri Hulu mengingatkan bahwa semangat Reformasi lahir dari perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan dan praktik otoritarianisme. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan negara seharusnya memperkuat, bukan justru melemahkan, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta kontrol sipil yang sehat.

“Negara tidak boleh bermain-main dengan institusi penegak hukum. Polri harus tetap berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan,” tambahnya.

PMII juga menekankan bahwa setiap wacana kebijakan strategis yang menyangkut institusi vital negara harus dibahas secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil.

Selain itu, PMII mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan untuk bersikap kritis serta aktif menjaga warisan Reformasi agar tidak direduksi oleh kepentingan jangka pendek kekuasaan.

“Reformasi belum selesai. Tugas generasi hari ini adalah memastikan amanat Reformasi tidak dikhianati,” tutup Fadil."****

LIPUTAN        :   RED/NUR

EDITOR          :   REDAKSI 

Polri Hadir untuk Bumi, Green Policing Polres Kepulauan Meranti Sasar Perusahaan dan Pelajar

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,  - Polres Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup melalui implementasi program Green Policing, sejalan dengan kebijakan Kapolda Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di sejumlah lokasi pada Sabtu (31/1/2026) dengan fokus pada edukasi peduli lingkungan dan penanaman pohon.

Salah satu kegiatan utama berlangsung di PT National Sago Prima (NSP), Desa Kepau Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kegiatan ini, jajaran Polres Kepulauan Meranti memberikan sosialisasi dan edukasi kepada karyawan perusahaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup, dimulai dari lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kanit Binmas Polsek Tebing Tinggi Barat IPDA Ito Hermanto, bersama Bhabinkamtibmas Desa Kepau Baru Brigadir Hendri Sudrajat dan Bhabinkamtibmas Desa SDI Brigadir Ismail H. 

Selain penyampaian materi edukatif dan diskusi interaktif, kegiatan juga diisi dengan penanaman bibit pohon mangga dan durian di lingkungan PT NSP.

Menurut IPDA Ito Hermanto yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H, Green Policing merupakan pendekatan strategis dan humanis Polri dalam menjaga ketertiban sosial sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup.

“Konsep Green Policing ini merupakan jawaban atas tantangan zaman, seperti krisis lingkungan, perubahan iklim, serta potensi kebakaran hutan dan lahan. Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Di waktu yang sama, jajaran Polsek Merbau juga melaksanakan kegiatan Green Policing di SMP Negeri 2 Meranti Bunting, Kecamatan Merbau. Kegiatan penghijauan ini berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pihak sekolah, para guru, serta seluruh siswa.

Kapolsek Merbau yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas Aipda Rinaldo menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menanamkan kesadaran cinta lingkungan sejak usia dini. Rangkaian kegiatan meliputi sambutan kepala sekolah, sambutan perwakilan Polsek Merbau, penyerahan bibit pohon durian, penanaman pohon bersama, serta foto bersama guru dan siswa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri serta mewujudkan program Polri Untuk Masyarakat dengan kehadiran langsung di tengah-tengah masyarakat,” kata Aipda Rinaldo.

Seluruh rangkaian kegiatan Green Policing di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti berakhir dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. 

Program ini diharapkan menjadi langkah nyata Polri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti."****

SUMBER        :

HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR          :     REDAKSI 

Ketua Pemuda Pancasila Kepulauan Meranti Tegaskan Dukungan Penuh Polri Tetap di Bawah Presiden RI

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti, Sugianto, menegaskan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang secara konstitusional berada di bawah Presiden Republik Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemuda Pancasila dalam menjaga stabilitas nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mendukung Polri dalam menjalankan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Sugianto, penempatan Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat undang-undang yang bertujuan memastikan Polri dapat bekerja secara profesional, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

“Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional. Oleh karena itu, sudah tepat jika Polri berada langsung di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Meranti siap bersinergi dengan Polri serta seluruh elemen pemerintah daerah untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman, kondusif, dan harmonis, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

Lebih lanjut, Sugianto mengimbau seluruh kader Pemuda Pancasila dan masyarakat luas agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia mengajak semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesatuan bangsa.

“Soliditas antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan pemerintah harus terus diperkuat demi menjaga stabilitas nasional dan mendukung program pembangunan,” tegasnya.

Dengan pernyataan dukungan tersebut, diharapkan hubungan sinergis antara organisasi kemasyarakatan dan aparat penegak hukum semakin kokoh dalam menjaga keamanan serta mendukung kebijakan pemerintah pusat dan daerah."****

LIPUTAN          :    NUR/BOM

EDITOR            :    REDAKSI

Gerak Cepat Tanggapi Keluhan Warga Soal Kanaikan Tarif Kapal, Pemkab. Meranti Undang Pihak Perusahaan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal ini Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, gerak cepat tanggapi isu masyarakat terkait kenaikan tarif kapal yang dinilai sepihak oleh pengusaha, dengan mengundang pengusaha untuk rapat bersama Legislatif, bertempat diruang rapat Melati, kantor Bupati, Rabu (29/1/2026). 

Hadir dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kep. Meranti H. Khalid Ali, Sekretaris Daerah Kep. Meranti Sudandri SH, Asisten II Bupati Kep. Meranti H. Irmansyah, Kepala Dinas Perhubungan Meranti Fahri, Kepala KSOP Meranti Capt. Derita Adi Prasetyo, Kasat Intel Polres Meranti, Perwakilan dan TNI dan lainnya. 

Rakor bersama perusahaan, Legislatif dan instansi terkait lainnya itu untuk mendengarkan alasan, dasar berfikir dan pertimbangan perusahaan terkait kenaikan tarif kapal yang dinilai akan menyulitkan masyarakat, hal itu juga sesuai degan UU No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yang mengamanatkan pemerintah harus hadir. 

Seperti dikatakan oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri SH, masalah kenaikan tarif angkutan laut (Kapal) yang terjadi di Meranti menjadi atensi khusus dari Pemkab. Meranti dalam hal ini Bupati H. Asmar untuk segera diselesaikan agar tidak menyulitkan masyarakat pengguna kapal yang saat ini secara ekonomi sedang susah. 

"Masalah ini telah menjadi atensi dari Pak Bupati, karena ini menyangkut pelayanan jadi pemerintah harus hadir untuk menyelesaikannya," jelas Sekda Sudandri. 

Sesuai intruksi Bupati, dikatakan Sekda Pemkab. Meranti berharap soal kenaikan tarif kapal tersebut hendaknya dapat dipertimbangkan kembali oleh perusahaan karena dinilai tidak tepat ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. 

"Kita berharap hal itu dapat dipertimbangkan kembali mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidak memungkinkan," ucap Sekda. 

Namun sangat disayangkan disaat hampir semua undangan telah hadir PT. Pelnas Lestari Indo Bahari selaku pihak perusahaan yang diundang tidak hadir dalam pertemuan itu. 

Ketidak hadiran pihak perusahaan tanpa sebab yang jelas itu membuat semua peserta yang sudah menunggu kecewa, salah satunya datang dari Ketua DPRD Kep. Meranti H. Khalid Ali. 

"Kita sangat menyesali ketidakhadiran pihak perusahaan, apalagi tanpa konfirmasi," ujarnya. 

Dengan ketidakhadiran pihak perusahaan dalam Rakor tersebut menyebabkan rapat terpaksa ditunda, namun diakui Ketua Khalid Ali agar masalah kepentingan masyarakat ini segera tuntas akan melakukan pemanggilan ulang pihak perusahaan untuk rapat bersama Komisi II DPRD Meranti yang juga melibatkan OPD terkait. 

"Dan kita melalui Komisi II akan memanggil ulang pihak perusahaan dengan melibatkan OPD terkait," tegasnya dengan wajah kecewa. 

Iapun sempat mengusulkan solusi kepada pihak perusahaan dengan melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional yakni mengurangi jumlah kapal yang berangkat setiap hari dengan begitu biaya operasional dapat ditekan dan tidak perlu menaikan tarif tiket. 

"Untuk mensiasati biaya operasional yang tinggi perusahaan dapat mengurangi jumlah kapal yang berangkat jika perlu satu aja satu hari," sarannya. 

Namun jika penumpang sudah stabil seperti liburan sekolah dan lainnya jumlah armada yang berangkat dapat menormalkan kembali. 

"Yang penting penumpang tidak terlantar," ujarnya lagi."****

EDITOR           :     REDAKSI