Kamis, 19 November 2026

Sekda Meranti Tegaskan Seluruh OPD Wajib Berinovasi, Pelayanan Publik Jadi Sasaran

Sekda Meranti Tegaskan Seluruh OPD Wajib Berinovasi, Pelayanan Publik Jadi Sasaran






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pemerintah kecamatan wajib mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.


Penegasan itu disampaikan Sudandri saat memimpin Rapat Inovasi Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti, di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selasa (17/11/2026).


Rapat tersebut diikuti Asisten Administrasi Umum, pimpinan OPD serta camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam arahannya, Sudandri mengatakan inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap perangkat daerah, bukan sekadar program tambahan atau pemenuhan administrasi. Setiap inovasi yang dikembangkan harus memiliki unsur kebaruan dan memberikan manfaat nyata terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.


“Seluruh OPD wajib menerapkan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, lancar dan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Ia menjelaskan, penerapan inovasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memahami ketentuan tersebut, termasuk tata cara dan mekanisme pengembangan inovasi sesuai bidang tugas masing-masing.


Sudandri mencontohkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti dengan mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat.


Menurutnya, praktik baik seperti itu perlu dikembangkan oleh OPD lainnya dengan menyesuaikan kebutuhan, karakteristik serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.


Ia juga meminta inovasi yang telah berjalan agar didokumentasikan dan dipublikasikan secara bertahap. Dengan demikian, berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dapat diketahui masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.


“Ini bisa menjadi motivasi bagi OPD yang lain. Inovasi yang sudah dilakukan dapat kita publikasikan satu per satu agar manfaatnya juga diketahui masyarakat,” katanya.


Lebih lanjut, Sudandri mengingatkan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah harus berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, kepentingan umum, keterbukaan, kepatutan serta dapat dipertanggungjawabkan.


Ia menegaskan, inovasi yang dikembangkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi masing-masing perangkat daerah.


“Jadi inovasi harus ada kebaruan dan memberikan manfaat. Ujungnya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai bidang urusan,” jelasnya.


Sementara itu, dalam rapat tersebut Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti turut memberikan pemaparan mengenai aspek teknis pemanfaatan dan penerapan inovasi daerah.


Sudandri berharap, melalui kegiatan tersebut seluruh OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya inovasi serta mampu melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.


“Dengan adanya inovasi, kita berharap pekerjaan dapat lebih mudah, pelayanan semakin baik dan kinerja pemerintah daerah semakin maksimal,” pungkasnya."****






LIPUTAN        :      NUR
EDITOR           :      REDAKSI 
PKK Pulau Merbau Kembangkan UMKM Berbasis Potensi Lokal, Kerupuk Kepah dan Kerupuk Nasi Disiapkan Jadi Produk Unggulan

PKK Pulau Merbau Kembangkan UMKM Berbasis Potensi Lokal, Kerupuk Kepah dan Kerupuk Nasi Disiapkan Jadi Produk Unggulan





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Kerupuk kepah dan kerupuk nasi menjadi dua produk olahan masyarakat yang mulai disiapkan untuk dikembangkan sebagai produk unggulan kecamatan.


Upaya tersebut terlihat dalam pertemuan rutin bulanan TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau bersama TP-PKK desa se-Kecamatan Pulau Merbau yang berlangsung di Kantor Desa Kuala Merbau, Minggu (15/11/2026).


Memasuki pertemuan keenam, kegiatan tersebut dimanfaatkan TP-PKK Desa Kuala Merbau untuk memperkenalkan dua produk makanan ringan hasil kreativitas masyarakat, yakni kerupuk berbahan baku kepah dan kerupuk nasi.


Kedua produk tersebut memanfaatkan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Kerupuk kepah mengangkat potensi hasil perairan lokal, sedangkan kerupuk nasi menjadi salah satu bentuk pemanfaatan bahan pangan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.


Inovasi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha rumahan sekaligus menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga. Dengan pengolahan yang tepat, kualitas produk yang terjaga, serta dukungan pemasaran, produk lokal desa berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas.


Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., selaku Pembina TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau, mengatakan pertemuan rutin yang dilaksanakan secara bergilir di setiap desa tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarkader PKK, tetapi juga wadah untuk menggali potensi ekonomi dan memperkenalkan hasil kreativitas masyarakat.


“Melalui kegiatan ini, kita ingin mempererat silaturahmi dengan seluruh pengurus PKK desa. Selain itu, kita juga ingin melihat dan menggali potensi UMKM yang dimiliki masing-masing desa agar bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi,” ujarnya.


Hermansyah mengapresiasi kreativitas TP-PKK Desa Kuala Merbau yang telah berupaya mengolah bahan baku lokal, seperti kepah dan nasi, menjadi produk makanan ringan yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara komersial.


Menurutnya, potensi usaha di setiap desa perlu terus digali dan mendapatkan pendampingan agar tidak berhenti pada produksi skala rumah tangga. Pengembangan produk perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, daya tahan produk, desain kemasan, hingga strategi pemasaran.


Ia berharap kerupuk kepah dan kerupuk nasi dapat terus dikembangkan sehingga ke depan mampu menjadi produk khas sekaligus produk unggulan Kecamatan Pulau Merbau.


“Harapan kita, kerupuk berbahan kepah dan kerupuk nasi ini bisa menjadi produk unggulan Kecamatan Pulau Merbau. Potensi yang ada di desa harus terus kita dorong agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” harapnya.


Upaya pengembangan UMKM tersebut juga mendapat apresiasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Dinas tersebut menyampaikan penghargaan kepada Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., atas komitmen dan langkah nyata dalam menggerakkan serta mendampingi pelaku UMKM di desa-desa.


Apresiasi tersebut diberikan karena upaya yang dilakukan tidak sebatas memberikan arahan dan motivasi, tetapi juga diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.


Pelaku UMKM yang baru merintis usaha didorong untuk berani memulai produksi sekaligus memahami pentingnya legalitas usaha. Sementara itu, pelaku usaha yang telah berjalan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan daya saing agar mampu berkembang atau naik kelas.



Peningkatan kapasitas pelaku UMKM juga dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan pengolahan produk makanan dengan menghadirkan narasumber dari luar daerah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta memperkenalkan teknik pengolahan produk yang lebih baik kepada masyarakat.


Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, S.E., M.Si., menilai sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengembangan UMKM berbasis potensi desa.


Menurutnya, pemerintah kecamatan diharapkan terus aktif mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah daerah siap memberikan dukungan melalui fasilitasi dan pendampingan sesuai kebutuhan pelaku usaha.


“Dukungan tersebut antara lain mencakup pendampingan sertifikasi halal, pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), peningkatan kualitas dan desain kemasan, hingga perluasan akses pemasaran produk,” katanya.


Ia menambahkan, aspek legalitas dan standardisasi produk menjadi perhatian penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga memiliki kesiapan untuk bersaing di pasar luar daerah.


“Melalui pendampingan yang berkelanjutan, produk-produk hasil kreativitas masyarakat diharapkan memiliki identitas, kualitas, serta nilai jual yang semakin baik,” ujarnya.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Kuala Merbau, Efendi, Ketua TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau, Anita, S.Pd.Aud., jajaran pengurus PKK kecamatan, serta para pengurus TP-PKK desa se-Kecamatan Pulau Merbau.


Melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan secara bergilir, TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau berharap setiap desa semakin aktif menampilkan kreativitas dan memperkenalkan produk lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan.


Kegiatan PKK diharapkan tidak hanya memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antarkader, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.


Dengan keterlibatan kader PKK, dukungan pemerintah kecamatan, serta fasilitasi pemerintah daerah, berbagai produk rumahan diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.


Kolaborasi tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan berkembangnya UMKM desa, peluang usaha dan lapangan kerja semakin terbuka, pendapatan keluarga berpotensi meningkat, serta roda perekonomian masyarakat daerah semakin bergerak."****





LIPUTAN       :    NUR
EDITOR          :    REDAKSI 
Minta Hentikan Politik Fitnah dan Adu Domba, Saiful Chaniago Kecam Fitnahan Judol Kepada Sufmi Dasco

Minta Hentikan Politik Fitnah dan Adu Domba, Saiful Chaniago Kecam Fitnahan Judol Kepada Sufmi Dasco




KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,      – 
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI Merah Putih) Periode 2026-2031, Saiful Chaniago, mengecam keras beredarnya fitnah dan narasi menyesatkan yang mengkaitkan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, dengan isu judi online (Judol).


Fitnahan tersebut beredar di media sosial dan beberapa platform tanpa dasar, tanpa bukti hukum, dan sangat tendensius.


"Ini adalah fitnah keji, sesat, dan menyesatkan. Kami mengecam keras politik fitnah murahan yang menyerang kehormatan Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Beliau adalah tokoh bangsa, pimpinan DPR RI yang punya rekam jejak jelas dalam pemberantasan judi online dan menjaga ekonomi rakyat," tegas Ketum Pasukan Prabowo (PASPROBO) Saiful Chaniago di Jakarta pada Selasa (18-11-2026)


Saiful Chaniago menegaskan, Sufmi Dasco justru dikenal sebagai salah satu pimpinan DPR yang paling konsisten mendorong pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal yang merusak ekonomi rakyat kecil, termasuk pedagang kaki lima.


"Jangan dibolak-balik. Pak Dasco itu yang terdepan membela rakyat kecil, PKL dan UMKM. Menuduh beliau terlibat Judol adalah logika sesat dan fitnah yang tidak masuk akal. Ini pembunuhan karakter," ujarnya.


Ketum PASPROBO Saiful Chaniago Menegaskan:
1. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual penyebar fitnah Judol terhadap Sufmi Dasco. Ini sudah masuk delik pencemaran nama baik dan UU ITE.


2. Meminta Masyarakat Tidak Terprovokasi dan tidak menyebarkan ulang fitnah tanpa klarifikasi. Kedaulatan hukum harus dijunjung, asas praduga tak bersalah harus dihormati.


3. Menyatakan Solidaritas Penuh kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. DPP APKLI se-Indonesia siap berada di garda terdepan melawan politik adu domba dan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh nasional yang bekerja untuk rakyat.

"APKLI Merah Putih yang mewakili 40 juta PKL se-Indonesia mengenal betul siapa Pak Sufmi Dasco. Beliau sahabat PKL, sahabat rakyat kecil. Kami tidak akan diam melihat fitnah merajalela. Hentikan sekarang juga, fokus kita adalah kawal ekonomi rakyat dan 4 Program Kerakyatan Presiden Prabowo," tutup Sekjen APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago."****






LIPUTAN JAKARTA       :    MEGY
EDITOR                           :    REDAKSI

Rabu, 18 November 2026

FPMPTB Merbau Gelar Ngopi Bareng Bersama Tokoh Meranti Di Pekanbaru, Membangun Sinergi Dalam Membangun Daerah Pesisir.

FPMPTB Merbau Gelar Ngopi Bareng Bersama Tokoh Meranti Di Pekanbaru, Membangun Sinergi Dalam Membangun Daerah Pesisir.






KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU,     -
Sejumlah pengurus Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung (FPMPTB) Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, menggelar kegiatan Ngopi Bareng bersama sejumlah tokoh Meranti yang berdomisili di Pekanbaru, Riau, Senin siang (17/11/2026).


Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara para tokoh masyarakat dan tokoh pemikir Meranti yang ada di Pekanbaru dengan Forum Peduli Masyarakat Pesisir, serta komunitas kreatif setempat.


Hadir dalam pertemuan tersebut, Irfan Nasir, Jasman, Yanto, insan Pers Riau, didampingi beberapa orang lainnya.


Ketua Umum FPMPTB Syufri SE melalui Ketua Harian Drs. H. Lukman MM mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi slogan "Forum Peduli Masyarakat Pesisir", untuk menyerap keluhan dan kebutuhan daerah Kecamatan Merbau secara langsung.


Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu, diskusi berjalan santai namun serius. Banyak hal disampaikan secara langsung kepada tokoh masyarakat Meranti yang tinggal di Pekanbaru.


Diskusi yang berlangsung santai namun serius itu, perwakilan Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung menyampaikan sejumlah keluhan utama di lingkungan mereka.


Salah satunya, para tokoh masyarakat Meranti yang berada di Pekanbaru Riau diharapkan dapat menjadi penasehat, dan berkoordinasi terkait persiapan bidang hukum dalam organisasi Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung, Kecamatan Merbau.


Salah seorang tokoh masyarakat Meranti yang berdomisili di Pekanbaru Riau secara langsung merespon hal tersebut, dan memaparkan sejumlah solusi konkret yang siap membantu dalam kepengurusan organisasi tersebut.


"Insya Allah kami di sini sangat mendukung, masukkan nama kami dalam kepengurusan biar dalam struktur penasehat, tempatkan sesuai kemampuan dan potensi kawan di sini, kita bantu," ucap Bang Irfan Nasir


Menutup pertemuan, Ketua Harian FPMPTB Drs. H. Lukman MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh Meranti di Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan masukan.


"Alhamdulillah pertemuan hari ini sangat bermanfaat. Kami dari FPMPTB Kecamatan Merbau sangat berterima kasih kepada Bang Irfan Nasir, Bang Jasman, Bang Yanto dan seluruh tokoh yang hadir. Ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat organisasi kita. Dengan adanya penasehat dari Pekanbaru, insya Allah langkah kita ke depan akan lebih terarah, baik secara organisasi maupun secara hukum. Komitmen kita jelas, tetap solid, tetap peduli, dan tetap memperjuangkan masyarakat pesisir Teluk Belitung demi kemajuan Meranti," ujar Lukman.


Pertemuan berjalan lancar dan ditutup dengan komitmen bersama untuk bisa menjaga situasi organisasi tetap solid di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti."****







PENULIS      :     ALI SANIP
EDITOR        :     REDAKSI
Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja

Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,       – 
Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersama Kapolres) di Kedai Kopi Harum Sari, Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara kepolisian dengan Forum RT/RW, komunitas kreatif, komunitas becak, serta elemen masyarakat setempat.
Hadir mewakili Kapolres, Wakapolres Kep. Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., didampingi Kabag Ops AKP Abdan, Kasat Lantas AKP Sardianto, dan Kasat Binmas Iptu Abdul Roni.


Kompol Detis menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi slogan "Polri Bersama Masyarakat" untuk menyerap keluhan warga secara langsung. Ia juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali Pos Kamling, mematuhi Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, mewaspadai kejahatan seksual terhadap anak, serta memanfaatkan layanan darurat Call Center 110 dan kanal Hallo Pak Kapolres (0811-7073-9110).


Dalam diskusi yang berlangsung santai namun serius, perwakilan warga menyampaikan sejumlah keluhan utama di lingkungan mereka, meliputi :  


Maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur.


Keresahan terkait aktivitas siaran langsung (live) media sosial kelompok LGBT di kawasan Jalan Pramuka.


Minimnya koordinasi petugas pendataan bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) dengan pengurus RT/RW.


Ancaman narkoba, judi online, serta tingginya angka pengangguran remaja.
 Prosedur izin keramaian perayaan klenteng yang dinilai kurang melibatkan Ketua RT/RW sejak tahap perencanaan.


Kompol Detis Mayer Silitonga langsung memaparkan sejumlah solusi konkret yang segera ditindaklanjuti jajaran Polres Kep. Meranti :


Satlantas akan menggencarkan patroli pengendara di bawah umur dengan sanksi pemanggilan orang tua, dibarengi sosialisasi ke sekolah-sekolah.


Terkait aktivitas di Jalan Pramuka, kepolisian bersama Pemda, Satpol PP, dan Dinas Sosial mengedepankan langkah edukasi dan pembinaan. Warga diimbau tidak bertindak main hakim sendiri.


Progres pemutakhiran data sosial Meranti yang kini mencapai 60 persen (peringkat 5 nasional) wajib dikoordinasikan petugas dengan RT/RW agar tepat sasaran.


Untuk menekan pengangguran remaja sekaligus mencegah narkoba dan judi online, Polri menjalankan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) berupa pendataan, pelatihan keterampilan, hingga penyaluran kerja bersama Pemda dan perusahaan lokal.


Sat Intelkam diarahkan mewajibkan panitia kegiatan masyarakat maupun keagamaan mengantongi rekomendasi Ketua RT/RW sejak tahap perencanaan guna mengantisipasi gangguan keamanan sejak dini.


Kegiatan berjalan lancar dan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif."****





SUMBER      :     HUMAS POLRES KLEP.MERANRI
EDITOR         :     REDAKSI

Pemkab Meranti bersama DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027

Pemkab Meranti bersama DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).


Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, hadir dalam rapat paripurna tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.


Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret dan terukur.


Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.


Asmar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.


Setidaknya terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut.


Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.


Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan dan keandalan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerintah daerah memandang bahwa pelayanan publik yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara tepat sasaran.


Bupati menekankan bahwa seluruh agenda prioritas tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas kerja sama, waktu, tenaga, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.


Menurut Asmar, dinamika pembahasan, perbedaan pandangan, hingga berbagai masukan kritis yang disampaikan dalam rapat kerja merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.


"Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," demikian substansi penegasan Bupati dalam sambutannya.


Lebih lanjut, Asmar menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.


Ia berharap, dokumen RAPBD yang nantinya disusun dapat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, berimbang, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, cermat, dan terukur.


Seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.


Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.


Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., dalam penyampaian agenda rapat menjelaskan bahwa Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.


Agenda pokok rapat tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.


Ardiansyah menjelaskan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga mengacu pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.


Dalam prosesnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati proyeksi struktur APBD murni 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.


Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980.


Pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.


Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dengan komposisi tersebut, terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar.


Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2.600.000.000. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.


Dengan demikian, total proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dalam pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp1,068 triliun.


Besaran tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS dan akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Di akhir rapat, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah terlaksana dengan baik.


Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna.


Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun mendatang, dengan harapan program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten."****






LIPUTAN       :      NUR
EDITOR          :      REDAKSI 

Selasa, 17 November 2026

Bupati Asmar Perkuat Sinergi Perusahaan dan Pemerintah, Forum TJSLP Disiapkan untuk Pembangunan Meranti

Bupati Asmar Perkuat Sinergi Perusahaan dan Pemerintah, Forum TJSLP Disiapkan untuk Pembangunan Meranti




KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi perusahaan agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembentukan Forum TJSLP di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026) pagi.


Dalam arahannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah beserta jajaran yang telah menginisiasi pembentukan forum tersebut. Ia berharap keberadaan Forum TJSLP dapat menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.


"Melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, saya berharap seluruh perusahaan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Program-program TJSLP hendaknya tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Menurut Asmar, pelaksanaan program TJSLP perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar kontribusi perusahaan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal.


"Dengan adanya forum ini diharapkan semua program CSR memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, menghindari tumpang tindih serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.


Ia juga meminta agar koordinasi Forum TJSLP dilaksanakan secara berkala sehingga program pemerintah daerah dan rencana kegiatan perusahaan dapat disinergikan sejak awal.


"Saya berharap rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali," tegasnya.


Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menyambut baik pembentukan Forum TJSLP. Ia berharap forum tersebut mampu menyatukan dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.


"Setelah forum ini dibentuk, kita berharap CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diarahkan untuk membantu pembangunan daerah. Kita fokuskan agar kontribusi perusahaan ini bisa dikumpulkan dan disinergikan untuk membangun Kabupaten Meranti," ujarnya.


Selain kontribusi terhadap pembangunan, Khalid Ali juga mengingatkan perusahaan agar memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.


"Untuk penerimaan tenaga kerja yang ada di perusahaan, tolong pikirkan anak daerah dulu, yang sesuai pengalaman dan kemampuan. Kapan lagi kita memperjuangkan kampung kita dengan adanya perusahaan," tegasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menjelaskan bahwa Forum TJSLP direncanakan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Struktur pokok forum terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota.


Menurut Sudandri, pembentukan forum ini juga bertujuan agar program TJSLP dapat direncanakan lebih awal dan disesuaikan dengan mekanisme masing-masing perusahaan. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengakomodasi program kontribusi sosial dan lingkungannya dalam rencana kerja tahunan.


"Melalui forum ini, kita berharap program tanggung jawab sosial perusahaan dapat direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Sehingga pelaksanaannya tidak bersifat mendadak, tetapi terukur dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," jelasnya.


Dalam pembahasan rancangan Keputusan Bupati tentang Forum dan Sekretariat TJSLP, turut dipaparkan sejumlah tugas dan fungsi forum. Di antaranya membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan program TJSLP, menyinergikan rencana kerja tahunan perusahaan dengan rencana pembangunan daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.


Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penyempurnaan rancangan struktur kepengurusan, keanggotaan, serta sekretariat forum untuk disepakati bersama sebelum ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.


Kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten dan staf ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), serta unsur terkait lainnya."****






LIPUTAN      :       NUR
EDITOR         :       REDAKSI 
DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,065 Triliun

DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp1,065 Triliun






KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,   -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Senin (16/11/2026) pagi.

Penandatanganan kesepakatan itu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027, sekaligus menandai selesainya pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah untuk tahun mendatang.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Ardiansyah, S.H., M.Si., dan didampingi Ketua DPRD H. Khalid Ali,S.E dan Wakil Ketua Antoni Shidarta, S.H., M.H. Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan instansi vertikal, serta undangan lainnya.

Sebelum rapat dimulai, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan laporan mengenai jumlah kehadiran anggota dewan. Dari total 30 anggota DPRD, sebanyak 21 orang telah menandatangani daftar hadir.

Berdasarkan jumlah tersebut, rapat dinyatakan memenuhi kuorum sehingga dapat dilaksanakan dan mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu mengacu pada Pasal 132 Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD.

Dalam pengantar rapat, wakil ketua DPRD selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa pelaksanaan paripurna merupakan tindak lanjut dari Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Agenda utama rapat tersebut adalah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027. Tahapan ini merupakan bagian dari mekanisme pembahasan anggaran daerah yang melibatkan pihak legislatif dan eksekutif sebelum berlanjut pada proses penyusunan rancangan APBD.

Pelaksanaan penandatanganan juga berpedoman pada Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Sebelum sampai pada tahap penandatanganan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Pembahasan tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mencermati proyeksi pendapatan, rencana belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Setelah seluruh rangkaian pembahasan selesai, pimpinan sidang kemudian meminta persetujuan anggota dewan yang hadir terhadap hasil kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027. Permintaan persetujuan tersebut menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dalam forum tertinggi DPRD.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan secara aklamasi. Persetujuan itu kemudian disahkan oleh pimpinan sidang melalui satu kali ketukan palu, sebelum dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Meranti.

Kesepakatan tersebut memuat proyeksi postur APBD Murni Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Angka tersebut menjadi gambaran awal kemampuan keuangan daerah sekaligus kerangka pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pembangunan pada tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp879.876.360.418.

Dari komposisi tersebut, Pendapatan Transfer masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, PAD diproyeksikan mencapai Rp185,53 miliar sebagai salah satu komponen pendapatan yang berasal dari potensi dan kemampuan keuangan daerah.

Di sisi belanja, pemerintah daerah merencanakan anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980. Besaran belanja tersebut disusun untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat sesuai arah kebijakan dan prioritas yang telah dibahas bersama DPRD.

Jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan, rencana belanja tersebut menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000. Defisit ini merupakan selisih antara rencana belanja daerah dan pendapatan daerah yang telah diproyeksikan dalam struktur KUA-PPAS APBD 2027.

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan daerah sebesar Rp2,6 miliar. Seluruh pembiayaan tersebut bersumber dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp2.600.000.000, sementara Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp0.

Dengan komposisi tersebut, Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp2.600.000.000. Nilai pembiayaan netto itu digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga struktur APBD 2027 dapat disusun secara seimbang.

Dengan demikian, total pendapatan daerah ditambah pembiayaan netto mampu mengimbangi rencana belanja daerah sebesar Rp1.068.013.121.980. Keseimbangan tersebut menjadi bagian dari struktur anggaran yang telah disepakati dalam KUA-PPAS APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.

Meski telah disepakati dalam rapat paripurna, KUA-PPAS merupakan dokumen kebijakan dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman dalam tahapan penyusunan APBD selanjutnya. Rincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran nantinya akan dituangkan lebih lanjut melalui proses penganggaran sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah ini sekaligus menjadi pijakan bagi kedua pihak untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027. Dengan adanya kesepahaman mengenai arah kebijakan umum dan prioritas anggaran, diharapkan perencanaan keuangan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyampaikan apresiasi atas tercapainya kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah.

Menurut Asmar, kesepakatan tersebut merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bukanlah akhir dari seluruh tahapan penyusunan anggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

Ia berharap, melalui kesepakatan yang telah dicapai bersama, rancangan APBD 2027 dapat disusun secara lebih realistis, berimbang, dan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan publik serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Mengawali sambutannya, Asmar terlebih dahulu mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, seluruh peserta dapat mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dokumen perencanaan pembangunan yang berlaku. Proses tersebut juga mencerminkan komitmen bersama dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.

Penyusunan arah kebijakan anggaran tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah juga diarahkan agar sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

Asmar menilai, Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis dalam menentukan langkah pembangunan Kepulauan Meranti ke depan. Setidaknya terdapat tiga agenda utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi potensi pertanian dan komoditas unggulan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal, membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi wilayah Kepulauan Meranti.

Sementara dalam aspek pelayanan publik, pemerintah daerah menempatkan peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar sebagai bagian dari prioritas pembangunan. Ketersediaan fasilitas yang memadai dan pelayanan yang dapat diandalkan diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara lebih merata, termasuk yang berada di wilayah terpencil dan antarpulau.

Agenda berikutnya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan melalui program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bupati menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program agar bantuan dan intervensi pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Asmar, ketiga agenda tersebut tidak dapat berjalan secara optimal tanpa pengelolaan anggaran yang baik. Oleh karena itu, seluruh program prioritas harus disusun dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam kesempatan itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Asmar juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.

Ia menilai, berbagai dinamika yang muncul selama pembahasan, termasuk perbedaan pandangan, perdebatan, serta masukan kritis dari anggota dewan, merupakan bagian dari proses demokrasi dan wujud tanggung jawab bersama dalam merumuskan kebijakan anggaran daerah.

Bagi pemerintah daerah, seluruh masukan tersebut memiliki arti penting untuk memastikan bahwa rencana penggunaan anggaran disusun secara cermat dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sebab, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, melainkan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Asmar menegaskan, setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Meranti harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kesepakatan yang telah ditandatangani tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.

Seiring dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, Bupati langsung menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, tepat, dan cermat.

Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penyusunan tersebut harus dilakukan secara terarah agar setiap program dan kegiatan memiliki sasaran serta ukuran keberhasilan yang jelas.

Seluruh dokumen RKA-SKPD selanjutnya akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Dengan demikian, tahapan setelah penandatanganan KUA-PPAS menjadi pekerjaan penting yang harus segera diselesaikan oleh seluruh perangkat daerah.

Mengakhiri sambutannya, Asmar mengajak seluruh unsur pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat sinergi, merapatkan barisan, serta menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, perbedaan peran dan fungsi antara eksekutif dan legislatif harus tetap berada dalam satu tujuan, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat Kepulauan Meranti.

“Marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti demi mewujudkan masyarakat yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera,” ujar Bupati Asmar.

Ia berharap, kolaborasi yang telah terbangun dalam pembahasan KUA-PPAS dapat terus dipertahankan hingga seluruh tahapan penyusunan APBD 2027 selesai. Dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran, APBD diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti."****




SUMBER      :    HUMAS SETWAN
EDITOR         :    REDAKSI 
Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol

Jelang Nataru 2026/2027, Hutama Karya Siagakan 3.865 Personel dan 518 Armada Layanan Jalan Tol






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,       – 
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mulai mematangkan berbagai persiapan menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) guna memastikan perjalanan pengguna jalan tol tetap aman, nyaman, dan lancar. Mengusung tagline “Melayani Sepenuh Hati, Nataru Move Easily”, perusahaan memperkuat kesiapsiagaan personel, memeriksa keandalan armada, serta mengoptimalkan koordinasi penanganan gangguan di seluruh ruas yang dikelola.


Hutama Karya menyiapkan dukungan 3.865 personel dan 518 unit armada layanan yang merupakan akumulasi dari seluruh ruas jalan tol kelolaan perusahaan, termasuk Jalan Tol Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat (Kutepat) yang dikelola oleh anak usaha Hutama Karya, PT Hutama Marga Waskita (HMW). Sumber daya tersebut mencakup berbagai fungsi operasional, mulai dari pengawasan lalu lintas, pelayanan transaksi, patroli, bantuan kendaraan, penanganan keadaan darurat, hingga pemeliharaan fasilitas jalan tol.
Persiapan Nataru difokuskan pada pemeriksaan kondisi kendaraan operasional, kelengkapan peralatan pendukung, serta penguatan koordinasi petugas di masing-masing ruas. Langkah ini bertujuan memastikan setiap gangguan dapat ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi sesuai prosedur yang berlaku. Petugas patroli disiagakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan memberikan penanganan awal, sementara armada derek serta ambulans mendukung kebutuhan bantuan kendaraan maupun penanganan keadaan darurat.


Direktur Operasi III Hutama Karya, Iwan Hermawan, menyampaikan bahwa kesiapsiagaan personel dan armada menjadi prioritas perusahaan untuk menjaga keandalan layanan, terutama saat mobilitas pengguna jalan tol meningkat pada periode libur akhir tahun.


“Persiapan Nataru tidak hanya berfokus pada keandalan infrastruktur, tetapi juga mencakup kesiapsiagaan personel, armada, dan koordinasi penanganan gangguan di lapangan. Sejalan dengan semangat Melayani Sepenuh Hati, Nataru Move Easily, kami berupaya menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan responsif agar pengguna jalan tol dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Iwan.


Hutama Karya turut mempererat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengantisipasi potensi gangguan perjalanan, termasuk yang disebabkan oleh cuaca ekstrem maupun kondisi darurat lainnya. Pemantauan lalu lintas dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung percepatan respons dan efektivitas penanganan di lapangan. Upaya ini sekaligus mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang memberikan manfaat bagi pengguna jalan tol.


Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui kampanye SETUJU (Selamat Sampai Tujuan) yang mengajak pengguna jalan tol untuk senantiasa mengutamakan keselamatan, mulai dari memastikan kondisi kendaraan tetap prima, mematuhi batas kecepatan, menjaga jarak aman, hingga beristirahat apabila mengalami kelelahan. Kesadaran dan kedisiplinan berkendara menjadi bagian penting dalam mewujudkan perjalanan Nataru yang aman dan nyaman.
“Kami mengajak seluruh pengguna jalan tol untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Kesiapsiagaan petugas dan keandalan fasilitas yang kami hadirkan perlu diimbangi dengan kedisiplinan dalam berkendara. Harapannya, setiap perjalanan selama Nataru dapat berlangsung dengan nyaman dan seluruh pengguna jalan dapat Selamat Sampai Tujuan,” tutup Iwan.


Informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan layanan jalan tol dapat dipantau melalui media sosial resmi @HutamaKaryaTollRoad serta aplikasi Mozy – Move Easily yang tersedia di Google Play Store dan App Store. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur pendukung perjalanan, mulai dari pemantauan kondisi lalu lintas melalui CCTV, informasi tarif tol, lokasi rest area dan SPBU, hingga perencanaan rute perjalanan serta tombol SOS untuk bantuan darurat. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut atau mengalami kendala selama perjalanan, pengguna jalan dapat menghubungi Call Center Integrasi Jalan Tol Hutama Karya melalui telepon 150-700 atau WhatsApp 0811-277-000 untuk memperoleh bantuan."****





LIPUTAN        :     RED
EDITOR           :     REDAKSI 
Secara Aklamasi Erry Gading Pimpin DPK APINDO Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2026-2031

Secara Aklamasi Erry Gading Pimpin DPK APINDO Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2026-2031




KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,     -
Musyawarah Kabupaten (Muskab) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Provinsi Riau, resmi digelar di Ruang Rapat Harsa Coffe Jalan Pembangunan 1, pada Senin 16 November 2026


Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pengusaha dalam menentukan arah kepengurusan Apindo Kepulauan Meranti untuk periode 2026–2031.


Musyarawah ini dilaksanakan berdasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Riau, Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 084/KEP-DPP/APINDO/IX/2020 Tentang Penunjukan Carateker Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Kepulauan Meranti yang ditandatangani Dewan Pimpinan Provinsi Riau Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Ketua Nila Riana dan Sekretaris H. Elwan Jumandri, tertanggal 21 September 2026.


Tim Careteker beranggotakan 5 Nama dan dipimpin oleh  Hery Saputra, SH dan Herwanto, ST sebagai  Plt Ketua dan Sekretaris Carateker Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Kepulauan Meranti.


Pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Kepulauan Meranti di Hadiri Oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Riau Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bapak H. Elwan Jumandri, Ketua Himpunan Pengusaha Mudi (HIPMI) Kepulauan Meranti Rudi Kurniawan, SE, Ketua Karang Taruna Kabupaten Kepulauan Meranti Een Marfizas S.Sos, Direktur Operasional BUMD (Perseroda) Bumi Meranti Fitra Mierza, SE dan Para Pengusaha lainnya. 


Rangkaian pelaksanaan di awali dengan laporan Plt Sekretaris  Caretaker Herwanto, ST, menyampaikan bahwa team carateker mendapat Amanah dan kewenangan dari Dewan Pimpinan Provinsi Riau Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Mempersiapkan Pembentukan Dewan Pimpinan Kabupaten APINDO Kepulauan Meranti, Mempersiapkan Kepanitiaan Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kepulauan Meranti, Menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten DPK APINDO Kepulauan Meranti, serta Melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Terkait Kelembagaan LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan. 


Proses rangkaian sesuai dengan surat Keputusan ini tahap demi tahap dilakukan team carateker dengan petunjuk dan arahan DPP APINDO Provinsi Riau, sehingga terlaksanalah Musyawarah Kabupaten (Muskab) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Kepulauan Meranti ini ujar pria yang Juga sebagai Ketua Gapensi Kabupaten Kepulauan Meranti ini.


Ketua Tim Carateker Pelaksana Tugas (Plt) DPK Apindo Kepulauan Meranti Hery Saputra, SH mendapat dukungan penuh dan Amanah menjadi Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2026-2031 dari seluruh peserta yang menghadiri musyawarah ini, Selanjutnya Susunan Kepengurusan akan segera di bentuk dalam waktu sesingkat-singkatnya,  


dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan tersebut. Ia menilai, Muskab kali ini dapat berjalan dengan lancar berkat kerja sama semua pihak.
“Terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah menyelenggarakan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sukses,” ujar Hery saputra. Ia juga berharap, hasil Muskab ini mampu melahirkan kepengurusan yang solid serta mampu membawa Apindo Kepulauan Meranti semakin berkontribusi dalam pembangunan daerah.


Beliau Juga mengajak Seluruh Pengusaha Bergabung Bersama di Asosiasi APINDO dalam Menjaga Atmosfer Investasi di Kepulauan Meranti, Investor  itu tidak akan datang ke Meranti Jika hanya bilang "Meranti itu indah". Tapi  Investor itu  datang kalau Mereka merasa “Aman, Nyaman, dan Cuan” Mari kita kawal Bersama sama ujar Pria yang lebih Akrab di sapa ERGA ini


Pada kesempatan yang sama dia berujar, Di bawah kepemimpinan saya, APINDO Kepulauan Meranti akan bergerak dinamis. Selain Menjaga Investasi Yang Aman, Nyaman dan Cuan Kita juga akan jadi garda terdepan untuk memastikan Upah Adil, Usaha Jalan, dan Investasi Aman. 


Saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena APINDO ini bukan milik Hery Saputra. APINDO ini milik kita semua. Saya mengajak seluruh pengusaha di 9 Kecamatan: Tebing Tinggi, Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Merbau, Tasik Putri Puyu, dan Pulau Merbau - mari kita bersatu. Jangan lagi ada pengusaha Meranti yang merasa sendiri. Kalau satu pengusaha susah, itu susah kita bersama. Kalau satu pengusaha maju, itu bangga kita bersama.


Selanjutnya, Sekretaris Dewan Pimpinan Provinsi Riau Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) H. Elwan Jumandri menegaskan bahwa keberadaan Apindo di tengah masyarakat harus memberikan manfaat nyata, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, ada 3 program utama yang akan kita kerjakan bersama:


Pertama, APINDO Jadi Rumah Pengusaha Kecil.


Selama ini APINDO terkesan hanya untuk pengusaha besar. Mulai hari ini, tidak lagi. Warung kopi, usaha sagu, usaha pompong, UMKM ibu-ibu, semua adalah anggota APINDO. Kita akan bantu mereka urus NIB, urus sertifikasi halal, dan bantu akses modal ke bank. Kita tidak akan biarkan pengusaha Meranti berjalan sendiri.


Kedua, Perjuangkan Iklim Usaha yang Adil.


Kita akan menjadi mitra kritis dan mitra konstruktif bagi Pemerintah Daerah. Kita akan duduk bersama Bupati, kita akan sampaikan: Pengusaha Meranti butuh kepastian perizinan yang cepat, butuh biaya pelabuhan yang wajar, butuh listrik yang stabil. Kita bukan lawan pemerintah, kita adalah sahabat pemerintah untuk membangun Meranti.


Ketiga, Angkat Produk Meranti ke Luar.


Sagu Meranti adalah yang terbaik di Riau. Ikan Meranti, kopra Meranti, semua punya kualitas. Tugas kita adalah membawa produk ini keluar dari Selatpanjang, ke Pekanbaru, ke Batam, bahkan ke Malaysia. Mari Kita akan promosikan bersama. Dalam penyampaiannya, Elwan menekankan pentingnya kebersamaan dalam organisasi. 


‎Ia juga mengapresiasi pengurus sebelumnya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi demi kemajuan organisasi. Menurutnya, kepemimpinan dalam organisasi pengusaha memang membutuhkan dedikasi tinggi. ‎“Apindo harus bersinergi dengan pemerintah daerah, apalagi hari ini wakil bupati kepulauan meranti Adalah bagian dari keluarga besar kita Apindo yang pernah menjadi ketua APINDO pada periode awal terbentuk ujar Pria yang Murah Senyum ini.


‎Lebih lanjut, Elwan berpesan Kepada ketua terpilih dapat lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha di Kepulauan Meranti. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


‎Dengan terpilihnya kepengurusan baru, diharapkan Apindo Kepulauan Meranti dapat semakin solid, inovatif, serta mampu menjadi wadah yang efektif bagi para pengusaha dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tutup Pria yang Humanis ini.


Acara ditutup dengan Penetapan dan Pembacaan draft SK yang Pimpin Oleh Sekretaris Assosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bapak H. Elwan Jumandri dan Poto Bersama."****






EDITOR       :      REDAKSI 
Peringati Hari Pahlawan, IARMI Maharuyung Jabodetabek Bangun Kolaborasi Dengan DPK IARMI Jakarta Utara Gelar Baksos dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Peringati Hari Pahlawan, IARMI Maharuyung Jabodetabek Bangun Kolaborasi Dengan DPK IARMI Jakarta Utara Gelar Baksos dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,     – 
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) Maharuyung Jabodetabek Berkolaborasi dengan DPK IARMI Jakarta Utara menggelar kegiatan Bakti Sosial berupa Santunan kepada anak yatim dan pembagian paket sembako.


Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang berlangsung di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Sabtu (14/11/2026).


Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus wujud nyata pengabdian IARMI kepada masyarakat. Momentum peringatan Hari Pahlawan dimaknai sebagai ajakan untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan melalui aksi nyata, semangat gotong royong, kepedulian terhadap sesama, serta kontribusi positif bagi bangsa dan negara.


Acara tersebut turut dihadiri
- Perwakilan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara yang diwakili Kasubbag Satpol PP Jakarta Utara,
- Wakil Ketua Umum IV DPN IARMI Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si.,
- Komisioner KPU Jakarta Utara Cipto Hardoyo,
- Kaskonas Menwa Indonesia Raden Umar, M.Pd., 
- Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek Dasril, S.Pd.I., M.Si. (Han), 
- Ketua DPK IARMI Jakarta Utara Jafarli, S.T., 
- Ketua PMI Jakarta Utara Rizal, SE
- Ketua IKM Jakarta Utara Auliya Datuak Rajo Basa,
- Serta Ketua Umum DPP GMPD Wahyu Irawan, S.Pd.I, MM


Dalam sambutannya, Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek, Dasril, S.Pd.I., M.Si. (Han), menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya para sponsor dan mitra yang telah memberikan kontribusi serta dukungan penuh.


"Atas nama keluarga besar IARMI Maharuyung Jabodetabek, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan terhadap kegiatan ini. Semoga sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang bisa kita hadirkan," ungkap Dasril.


Adapun pihak-pihak yang turut memberikan dukungan dalam kegiatan ini antara lain BAZNAS RI, Abipraya, Pelindo Solusi Maritim, IPCC Kendaraan Terminal, GMPD, dan Rantau Tekstil.


Selain kegiatan bakti sosial, agenda Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan menjadi bagian penting dalam rangkaian acara.


Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, memiliki kesadaran politik yang baik, serta menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.


Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat, penuh keakraban, dan semangat kebersamaan. Acara tersebut dihadiri para penerima manfaat, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Resimen Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (Menwa UNJ), pengurus IKM, pengurus GMPD, serta jajaran pengurus IARMI Maharuyung Jabodetabek.


"Melalui kegiatan ini, IARMI Maharuyung Jabodetabek berharap semangat Hari Pahlawan tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kepedulian sosial, penguatan persatuan, serta keterlibatan aktif dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat," ungkap Ketua IARMI Maharuyung Jabodetabek Dasril dalam sambutannya 


"Semangat kepahlawanan harus terus hidup dalam tindakan nyata. Mengabdi kepada masyarakat, peduli terhadap sesama, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa merupakan bagian dari perjuangan yang harus terus dilanjutkan," ujarnya menutupi."****




#iarmimaharuyungjabodetabek
#iarmijakartautara
#iarmi




LIPUTAN JAKARTA     :   MEGY
EDITOR                          :   REDAKSI