PEMDA MERANTI SIAP DUKUNG PROGRAM ITS MERANTI CERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA.

KabarPesisirNews.Com

Institut Teknologi Sains Meranti melalui IKA ITS Meranti mengadakan kunjungan kerja kepada Pemda Meranti, Senin (19/10/2026). Demikian keterangan ketua IKA ITS Meranti Selamat SM,S.P saat diwawancara awak media.

Kunjungan segenap Pengurus IKA ITS Meranti ini disambut oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin,S.Sos di ruang kerjanya Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Rombongan IKA ITS Meranti yang hadir, diantaranya : dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes kepala perwakilan sekretariat ITS, Selamat SM,S.P, Rudi Hartono,S.Kom Sekretaris IKA ITS Meranti, Jaka Insita,SP.,M.Si, Jamian, dan Mohd Isroy.

Secara prinsip IKA ITS Meranti minta dukungan Pemda Meranti terkait dengan program ITS Meranti, diantarnya kegiatan Seminar, Audiensi, dan Sosialisasi. Kegiatan Audiensi dan Sosialisasi akan dilaksanakan pada hari Senin, 26 Oktober 2026 di Aula Kuning.

Kegiatan Sosialisasi program ITS Meranti akan menghadirkan seluruh Kepala OPD & Camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menghadirkan Narasumber Rektor ITS Meranti Dr H Mustaqim,SH.,SE.,S.IP.,MM dan Staf Ahli ORI dr H Misri Hasanto,SH.,M.Kes.

Tanggan Pemda Meranti melalui Asisten 1 Tengku Arifin,S.Sos menyatakan siap mendukung program ITS Meranti untuk mencerdaskan anak Negeri Meranti. Kami akan berkoordinasi dulu dengan pak Sekda Sudandri,SH, yang penting kami siap menerima Audiensi ITS Meranti Senin Pagi dan Sosialisasi di Senin siang, 26 Oktober 2026, ujar Asisten Tengku.

Rektor ITS Meranti Dr H Mustaqim,SH.,SE.,S.IP.,MM berterima kasih atas dukungan Pemda Meranti. Harapan Kami bagi ASN, Pegawai PPPK, Honorer, dan masyarakat yang masih lulusan SLTA bisa kuliah sambil kerja di ITS Meranti, bahkan yang tamatan D3 AMIK bisa mengikuti program khusus, dari D3 mengambil S1 Informatika, ujar Rektor Mustaqim."****

LIPUTAN      :    RLS

EDITOR.        :    REDAKSI 

Sambut HUT ke-75 Humas Polri, Polres Kepulauan Meranti Gelar Bakti Sosial di Desa Man tiasa

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Humas Polri Tahun 2026, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan bakti sosial di Masjid Al-Huda, Desa Mantiasa, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Senin (19/10/2026) sekitar pukul 13.40 WIB.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., tersebut menjadi wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan pengurus masjid.

Dalam kegiatan itu, Kapolres bersama personel Polres Kepulauan Meranti dan Polsek Tebing Tinggi Barat menyerahkan bantuan sosial kepada lima orang anak yatim dan satu orang pengurus Masjid Al-Huda. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat serta meringankan kebutuhan para penerima.

Tidak hanya menyerahkan bantuan, Kapolres juga meluangkan waktu untuk berinteraksi dan berdialog langsung dengan anak-anak yatim. Dengan penuh perhatian, ia memberikan motivasi dan semangat kepada mereka agar terus rajin belajar, tidak mudah menyerah, serta tetap berusaha meraih cita-cita demi masa depan yang lebih baik.

Suasana kebersamaan dan keakraban terlihat dalam kegiatan tersebut. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan semangat dan menumbuhkan rasa kedekatan antara Polri dengan warga.

Selain menyapa anak-anak yatim, Kapolres juga berdialog dengan Kepala Desa Mantiasa, Muhajir, serta pengurus Masjid Al-Huda. Dialog tersebut membahas kondisi masjid, termasuk kebutuhan sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi guna menunjang kenyamanan masyarakat dalam menjalankan ibadah.

Kegiatan bakti sosial ini turut dihadiri oleh Kasi Humas Polres Kepulauan Meranti, IPTU Iskandar Nopianto, Kapolsek Tebing Tinggi Barat, IPDA D. Turnip, personel Polres Kepulauan Meranti dan Polsek Tebing Tinggi Barat, serta pengurus Masjid Al-Huda.

Melalui momentum HUT ke-75 Humas Polri, kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian dan upaya mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dan masyarakat. Polri tidak hanya hadir dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berupaya membangun hubungan yang harmonis melalui kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat.

Bakti sosial tersebut sejalan dengan tema HUT ke-75 Humas Polri Tahun 2026, yakni “Polri Bersama Masyarakat, Menjaga Reputasi Polri.” Tema ini menegaskan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui kebersamaan, kepedulian, dan pelayanan yang tulus.

Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Meranti berharap semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama terus tumbuh, sehingga kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.

Kegiatan berlangsung dalam situasi aman dan kondusif."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Ketimpangan Dana Bagi Hasil: Saat Perut Bumi Riau Dikeruk, Rakyatnya Masih di Garis Kemiskinan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    -

Ironi yang masih terjadi: Riau sebagai salah satu lumbung sumber daya alam nasional, baik minyak, gas, maupun perkebunan, namun angka kemiskinan di daerah penghasil masih tinggi. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak masyarakat Riau yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Ini fakta, bukan rekayasa. Hasil perut bumi Riau terus dikeruk untuk kepentingan nasional, sementara daerah penghasil belum sejahtera secara merata. Ini soal keadilan," ujar Karim, Pendiri Ikatan Koordinasi Pemuda Bangkinang (IKOPEB) saat dimintai tanggapannya, Senin (19/10/2026).

Menurutnya, langkah yang harus diambil Pemerintah Daerah bukanlah bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Pusat, melainkan upaya konstitusional untuk meluruskan kebijakan agar Pemerintah Pusat kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT, yakni jalan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Intinya bukan melawan pusat. NKRI bagi rakyat Riau adalah harga mati. Rakyat Riau adalah rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Jadi wajar jika kita meminta pusat punya pertimbangan yang lebih adil," tegasnya.

Karim menilai, suara satu atau dua kepala daerah tidak akan cukup kuat. Diperlukan gerakan kolektif dan solid dari seluruh Pemerintah Daerah di Riau untuk secara bersama-sama membuka data riil dan menyampaikan fakta kemiskinan ini ke Pemerintah Pusat.

Jika Pemerintah Daerah kompak dalam satu forum resmi, menyampaikan kajian  dan data BPS tentang ketimpangan DBH dan angka kemiskinan, maka Pemerintah Pusat diyakini akan mempertimbangkan ulang formula bagi hasil yang selama ini dirasa belum berkeadilan.

Bayangkan, jika semua Kepala Daerah di Riau duduk bersama, membawa data yang sama, dan berbicara dengan bahasa yang sama tentang ketidakadilan DBH, pusat pasti mendengar. Karena ini bukan untuk kepentingan elit, tapi untuk rakyat," tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan DBH yang berkeadilan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 33, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Agar pembangunan di Bumi Lancang Kuning lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Tutupnya.'****

LIPUTAN        :     SANUSI 

EDITOR           :     REDAKSI 

Karhutla Kian Parah, Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH Soroti Kepunahan Satwa Dilindungi

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA – 

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin parah kembali menjadi sorotan. Aktivis Pemuda Putri Nabila Damayanti, SH, mengecam kerusakan hutan yang mengancam kehidupan satwa liar, khususnya hewan-hewan yang dilindungi dan terancam punah.

Putri menilai, kebakaran hutan dan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit berpotensi menghancurkan habitat satwa serta merenggut kehidupan hewan yang tidak bersalah. Ia menyayangkan apabila kepentingan ekonomi dan keserakahan segelintir pihak justru mengorbankan kelestarian alam.

“Karhutla semakin parah, tetapi yang menjadi korban justru binatang-binatang yang dilindungi. Jangan sampai hutan lindung beserta seluruh kekayaan hayatinya dikorbankan hanya demi menjadikannya mesin pencetak uang melalui perkebunan sawit. Satwa liar tidak bersalah, tetapi mereka harus menanggung akibat dari kerusakan yang dilakukan manusia,” ungkap Putri Nabila Damayanti, SH, kepada awak media pada Minggu (18-10-2026) 

Ia juga mengingatkan bahwa hutan bukan sekadar sumber keuntungan ekonomi, melainkan rumah bagi berbagai spesies yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Menurutnya, perlindungan hutan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran maupun perusakan kawasan hutan harus menjadi perhatian serius.

Lebih lanjut, Putri mengungkapkan kepeduliannya terhadap kelestarian orangutan Kalimantan. Ia menyatakan telah menjadi orang tua adopsi orangutan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelamatan satwa tersebut dari ancaman kepunahan.

“Menjadi orang tua adopsi orangutan merupakan salah satu bentuk kepedulian saya untuk mendukung penyelamatan orangutan Kalimantan. Kita tidak boleh tinggal diam ketika habitat mereka semakin terancam. Dibutuhkan kepedulian bersama agar generasi mendatang masih dapat menyaksikan orangutan hidup bebas di habitat alaminya,” tambahnya.

"Kami berharap pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dapat meningkatkan komitmen dalam menjaga hutan, mencegah karhutla, dan melindungi satwa liar. Pembangunan ekonomi seharusnya berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup seluruh makhluk," Harap putri. 

"Kami mengimbau kepada APK (Aparat Penegak Hukum) beri hukuman seberat-beratnya kepada mereka yang menghancurkan hutan berikut isinya,  dan asap yg menjadi polusi, sehingga masyarakat/penduduk yg tadinya sehat juga anak-anak usia balita yang kena ISPA, pastinya menjadi penyakit yang tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Namun yang sangat kami sayangkan, Habis Kahurla Terbitlah ide untuk menanam sawit, sungguh kejam orang yang ingin rusak hutan di Indonesia secara menyeluruh," tutup Putri."****

LIPUTAN JAKARTA     :    MEGY

EDITOR                          :    REDAKSI 

Gus Muhaimin Tak Mau Hari Santri Cuma Seremonial, Rumah Bebas Asap Dihadirkan di Pekanbaru

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,     -

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin meresmikan Rumah Bebas Asap di Pondok Pesantren Dar El Hikmah, Pekanbaru, Riau. Bantuan tersebut disalurkan melalui anggota DPR RI Fraksi PKB dari daerah pemilihan Riau, Mafirion, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pondok Pesantren Dar El Hikmah merupakan lokasi penyelenggaraan apel peringatan Hari Santri Nasional (HSN) pada 22 Oktober 2026 yang dijadwalkan dihadiri Gus Muhaimin. Kehadiran fasilitas Rumah Bebas Asap diharapkan dapat membantu melindungi kesehatan santri dan masyarakat di tengah kondisi kabut asap.

Mafirion mengatakan, peringatan Hari Santri Nasional memang menjadi momentum perayaan perjuangan dan kontribusi santri bagi bangsa. Namun, di tengah ancaman karhutla yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat, kepedulian terhadap korban bencana tidak boleh berhenti pada seremoni.

“HSN memang pesta santri, tetapi kepedulian terhadap bencana karhutla tidak boleh pudar. Santri dan masyarakat yang terdampak asap membutuhkan tindakan nyata. Karena itu, Rumah Bebas Asap ini menjadi simbol kehadiran PKB untuk membantu masyarakat menghadapi dampak bencana,” ujar Mafirion di Pekanbaru, Minggu (18/10/2026).

Menurutnya, pesantren merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, terutama ketika menghadapi situasi darurat. Kabut asap akibat karhutla bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga berisiko terhadap kesehatan, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan.

Karena itu, Gus Muhaimin juga memberikan bantuan masker bagi para santri dan warga yang terdampak asap karhutla. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan masyarakat dari paparan asap, sembari penanganan karhutla terus dilakukan.

Mafirion menegaskan, kepedulian PKB terhadap dampak karhutla tidak hanya diwujudkan melalui bantuan untuk pesantren, tetapi juga melalui perhatian terhadap kebutuhan warga yang menghadapi langsung dampak bencana.

“Jangan sampai peringatan Hari Santri berlangsung meriah, sementara santri dan masyarakat di sekitar kita harus berjuang menghadapi asap. Semangat Hari Santri harus diwujudkan dalam kepedulian, gotong royong, dan aksi nyata membantu sesama,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya mengantisipasi paparan asap selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta apel HSN 2026 di Pondok Pesantren Dar El Hikmah juga diminta menggunakan masker. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap keselamatan peserta di tengah kondisi udara yang terdampak karhutla.

Mafirion berharap, peringatan Hari Santri Nasional 2026 tidak hanya menjadi ajang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan, tetapi juga momentum untuk menunjukkan bahwa pesantren dan masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

“Bagi PKB, Hari Santri bukan sekadar perayaan. Ini juga momentum untuk membuktikan bahwa nilai-nilai kepedulian dan gotong royong harus hadir dalam tindakan. Ketika masyarakat terdampak bencana, kita harus hadir dan membantu,” pungkasnya."****

LIPUTAN PEKANBARU   :   RED/OJA

EDITOR                              :  REDAKSI 

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Pemkab Meranti Perpanjang PJJ PAUD hingga SMP

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan tersebut diambil di tengah kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang menunjukkan tingkat pencemaran cukup tinggi akibat kabut asap.

PJJ diperpanjang selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 19–21 Oktober 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3037 tertanggal 18 Oktober 2026.

Perpanjangan ini menjadi kali ketiga pemerintah daerah menerapkan PJJ sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik dari potensi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Meranti, Sukri, bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Raja Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut pada Minggu (18/10/2026).

Sukri mengatakan, pelaksanaan PJJ akan terus dipantau dan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di wilayah Kepulauan Meranti.

“Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan demi melindungi kesehatan peserta didik. Pelaksanaannya akan terus dievaluasi dan pembelajaran tatap muka dapat dipertimbangkan kembali setelah kondisi udara membaik dan dinyatakan aman bagi kesehatan,” ujarnya.

Menurut Sukri, kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026.

Keputusan memperpanjang PJJ juga diambil setelah Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), serta koordinator wilayah pendidikan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Raja Yusran, menegaskan meski pembelajaran bagi peserta didik dilakukan secara jarak jauh, seluruh guru tetap diinstruksikan hadir di sekolah untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai mekanisme PJJ yang berlaku.

"Satuan pendidikan yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diimbau menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi udara dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Pembelajaran tatap muka akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi kualitas udara membaik dan dinilai aman bagi kesehatan peserta didik.

Berdasarkan data pengukuran dari sejumlah puskesmas, Kecamatan Tebing Tinggi melalui Puskesmas Alahair dan wilayah sekitarnya tercatat memiliki konsentrasi PM2.5 sebesar 476 dan PM10 sebesar 577, dengan status kualitas udara berbahaya.

Di Kecamatan Rangsang, pengukuran melalui Puskesmas Tanjung Samak menunjukkan PM2.5 sebesar 198 dan PM10 sebesar 294 dengan status tidak sehat.

Sementara di Kecamatan Rangsang Barat, Puskesmas Anak Setatah mencatat PM2.5 sebesar 168 dan PM10 sebesar 639. Kondisi tersebut dikategorikan tidak sehat.

Di Kecamatan Rangsang Pesisir, Puskesmas Kedabu Rapat mencatat PM2.5 sebesar 218 dan PM10 mencapai 853 dengan status sangat tidak sehat.

Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Pulau Merbau. Puskesmas Pulau Merbau mencatat PM2.5 sebesar 192 dan PM10 sebesar 589 dengan status tidak sehat.

Angka lebih tinggi tercatat di Kecamatan Merbau. Berdasarkan pengukuran Puskesmas Teluk Belitung, PM2.5 mencapai 300 dan PM10 mencapai 1.313 dengan status sangat tidak sehat.

Sedangkan di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Puskesmas Bandul mencatat PM2.5 sebesar 148 dan PM10 sebesar 454 dengan status tidak sehat."****

LIPUTAN        :      NUR

EDITOR           :      REDAKSI 

Wakapolres Meranti Ajak Jemaat HKBP Minggu Kasih Ingatkan Bahaya Kabut Asap.

KabarPeisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 

Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti menggelar program Minggu Kasih bersama jemaat Gereja HKBP Selatpanjang Ressort Pekanbaru, Minggu (18/10/2026). Selain mempererat hubungan dengan masyarakat, kegiatan tersebut menjadi momentum bagi kepolisian menyampaikan sejumlah pesan kamtibmas, termasuk kewaspadaan terhadap kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 09.15 WIB di Gereja HKBP, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, itu dihadiri Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., bersama personel Polres Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kasiwas Polres Kepulauan Meranti IPTU Ferdinan Butar-Butar dan Kanit Gakkum Satpolairud Polres Kepulauan Meranti IPDA Maycal Jhonson L. Tobing. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 100 jemaat HKBP Selatpanjang Ressort Pekanbaru.

Dalam kesempatan itu, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga menyampaikan apresiasi kepada pengurus gereja dan seluruh jemaat atas sambutan serta partisipasi dalam kegiatan Minggu Kasih.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk membangun komunikasi sekaligus memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Melalui kegiatan ini, kita ingin terus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat. Keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri, tetapi membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat,” ujar Detis.

Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga kelestarian lingkungan dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Hal itu dinilai penting sebagai langkah pencegahan terhadap potensi terjadinya karhutla.

Masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan titik api maupun indikasi kebakaran di lingkungan sekitar.

Selain karhutla, Detis turut menyoroti kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah Kepulauan Meranti. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena kondisi tersebut dapat mengganggu kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki kerentanan terhadap gangguan pernapasan.

Masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi kabut asap semakin pekat.

“Untuk para pengendara kendaraan bermotor, kami juga mengimbau agar lebih berhati-hati dan menyesuaikan kecepatan dengan kondisi jarak pandang. Keselamatan harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, kepolisian juga menyampaikan informasi mengenai program bantuan sosial (bansos). Masyarakat yang belum terdata sebagai penerima bantuan diminta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, personel Polsek Tebing Tinggi, maupun Polres Kepulauan Meranti untuk mendapatkan informasi mengenai mekanisme pendataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu, Wakapolres menyosialisasikan layanan Call Center 110. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk meminta bantuan kepolisian, menyampaikan informasi, maupun melaporkan peristiwa yang membutuhkan penanganan segera.

Di akhir penyampaiannya, Detis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya.

Kegiatan Minggu Kasih kemudian berlangsung dalam suasana aman dan kondusif hingga selesai."****

SUMBER         :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR           :    REDAKSI 

Kapolda Baru, Ujian Lama: PMII Riau Desak Penegakan Hukum Karhutla di Konsesi Korporasi

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    — 

Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Riau mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Riau menindaklanjuti berbagai temuan indikasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berkaitan dengan wilayah konsesi korporasi. Organisasi mahasiswa itu meminta penegakan hukum dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa pandang bulu.

Ketua PKC PMII Riau, Ghulam Zaky, mengatakan penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan terhadap masyarakat kecil. Aparat penegak hukum, menurut dia, juga harus memastikan setiap indikasi pelanggaran yang melibatkan perusahaan diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pertanyaan kami sederhana: sejauh mana keberanian aparat penegak hukum memeriksa korporasi yang terindikasi berkaitan dengan karhutla? Jangan sampai penegakan hukum terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan perusahaan besar,” kata Ghulam dalam keterangannya.

Ghulam merujuk pada berbagai informasi dan temuan yang disampaikan organisasi lingkungan, termasuk Jikalahari dan WALHI Riau. Ia meminta Polda Riau menindaklanjuti informasi tersebut melalui proses verifikasi dan penyelidikan sesuai kewenangan serta prosedur hukum.

Sejumlah perusahaan yang namanya muncul dalam informasi publik terkait indikasi kebakaran di wilayah konsesi antara lain PT. Sekato Pratama Makmur, PT. Meskom Agro Sarimas, PT. Arara Abadi, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Multi Gambut Industri, PT. Tunggal Mitra Plantation dll.

Namun, Ghulam menegaskan, setiap temuan memiliki konteks dan periode yang berbeda. Karena itu, penyebutan nama perusahaan tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut melakukan pelanggaran. Pemeriksaan harus dilakukan dengan mencocokkan lokasi kebakaran, titik koordinat, peta konsesi, serta bukti lain yang relevan.

“Kalau memang ada data dan temuan lapangan, periksa secara serius. Cocokkan titik kebakaran dengan peta konsesi, telusuri penyebabnya, dan pastikan siapa yang bertanggung jawab. Jika ditemukan bukti pelanggaran, proses sesuai hukum. Jika tidak cukup bukti, sampaikan hasilnya secara transparan kepada publik,” ujarnya.

Menurut Ghulam, penanganan karhutla tidak cukup berhenti pada pemadaman api. Evaluasi terhadap upaya pencegahan, pengawasan wilayah konsesi, serta pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar juga harus menjadi bagian dari penanganan yang menyeluruh.

Dampak karhutla, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kerusakan ekosistem, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kualitas hidup warga Riau. Karena itu, ketidakjelasan penanganan terhadap suatu temuan dapat memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Jangan sampai setiap tahun masyarakat kembali menghadapi persoalan asap, sementara pertanggungjawaban atas kebakaran di wilayah konsesi tidak mendapatkan kejelasan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata dan penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan bahwa penegakan hukum sedang berjalan,” kata Ghulam.

Ia juga meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, membuka ruang koordinasi dengan organisasi lingkungan dan masyarakat sipil yang memiliki data terkait karhutla. Pelibatan mereka dinilai dapat membantu proses verifikasi informasi dan memperkuat pengawasan publik, tanpa mengurangi independensi penyelidikan aparat penegak hukum.

Bagi PKC PMII Riau, langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi, menurut Ghulam, bukan berarti membuka seluruh materi penyelidikan yang bersifat rahasia, melainkan memberikan kejelasan kepada publik mengenai tindak lanjut laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ghulam menegaskan desakan tersebut bukan upaya menghakimi perusahaan tanpa bukti. Sebaliknya, PMII meminta agar seluruh pihak yang terindikasi terkait dengan karhutla memperoleh pemeriksaan yang objektif, sementara pihak yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Kapolda baru menghadapi ujian lama di Riau: memastikan penegakan hukum karhutla berjalan tanpa tebang pilih. Kami mendesak agar setiap indikasi yang berkaitan dengan konsesi korporasi ditindaklanjuti secara serius. Jika terbukti melanggar, tindak tegas sesuai hukum. PKC PMII Riau akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan,” tutup Ghulam."****

LIPUTAN         :    NUR

EDITOR            :    REDAKSI 

Subuh Keliling Polda Riau, Perkuat Kedekatan dengan Warga dan Gaungkan Green Polici

KabarPesisirNews.Com

PEKANBARU RIAU,    - 

Polda Riau terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui Program Suling (Subuh Keliling) Polda Riau, yang diwujudkan melalui kegiatan Sholat Subuh berjamaah, silaturahmi, serta penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin, Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Kulim, Pekanbaru, Sabtu (17/10/2026) pagi.

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 04.30 WIB itu dihadiri Karo SDM Polda Riau Kombes. Pol. Tris Lesmana Zeviansyah, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol. Akmadi, S.I.K., Dir Samapta Polda Riau Kombes Pol. Syahrial M. Said, S.I.K., S.H., Kombes Pol. Anton Setyo Hartanto, Personil Kodam XIX Tuanku Tambusai, Personil Polda Riau, pengurus masjid, serta jamaah Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin. Melalui Program Suling, Polda Riau hadir langsung di tengah masyarakat untuk mempererat silaturahmi, menyerap aspirasi warga, sekaligus membangun komunikasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dalam sambutannya, Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Tris Lesmana menegaskan bahwa Polri mengedepankan upaya pencegahan sebelum melakukan penegakan hukum. Langkah preventif melalui patroli, sambang, serta kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bagian penting untuk mendeteksi dan mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.

“Kehadiran Polri bukan sekadar untuk memenuhi kegiatan, melainkan sebagai wujud nyata bahwa Polri ingin semakin dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan mengetahui secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi warga,” ujarnya.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak ragu menyampaikan persoalan terkait keamanan, pencurian, gangguan ketertiban, maupun masalah sosial kepada kepolisian melalui Polsek, Polres, atau Polda Riau. Menurutnya, sinergi Polri, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Polri harus menjadi bagian dari solusi atau problem solver bagi masyarakat. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus terus dibangun agar setiap persoalan dapat dicarikan jalan keluar bersama,” tegas Kombes Pol Tris Lesmana.

Selain pesan kamtibmas, Kombes Pol. Tris Lesmana turut menggaungkan program Green Policing dengan mengajak masyarakat berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Ia menyampaikan bahwa pada 2026 terdapat target penanaman hingga satu juta pohon yang membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kepedulian lingkungan dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menanam dan merawat pohon di rumah, masjid, maupun tempat kerja.

Sebagai wujud nyata program tersebut, kegiatan Suling dirangkai dengan penanaman empat bibit pohon di halaman belakang Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin. Polda Riau berharap masjid dapat menjadi pusat penggerak kepedulian lingkungan melalui peran pengurus dan jamaah, sehingga nilai-nilai keagamaan juga diwujudkan melalui tindakan nyata menjaga kebersihan dan kelestarian alam.

Sementara itu, Ketua Masjid Paripurna Raudhatus Shalihin Dr. H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Polda Riau yang telah melaksanakan Program Suling (Subuh Keliling) bersama pengurus masjid dan jamaah. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi momentum positif untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat.

“Kami menyambut baik kegiatan Subuh Keliling Polda Riau ini. Kehadiran jajaran kepolisian di tengah-tengah jamaah tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sehingga sinergi antara Polri dan masyarakat semakin kuat,” ungkapnya.

Melalui Program Suling (Subuh Keliling) Polda Riau, kepolisian berharap hubungan dengan masyarakat semakin erat, kepercayaan publik terus meningkat, serta kesadaran menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan tumbuh dari tingkat komunitas. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Polda Riau untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui pendekatan humanis, memperkuat kemitraan, dan mengimplementasikan semangat Green Policing."****

SUMBER    :   BID HUMAS POLDA RIAU 

EDITOR      :   REDAKSI 

Pemkab Meranti Bagikan Ribuan Masker di Tengah Kabut Asap Pekat, Pendiri IKOPEB: Apresiasi Pemda

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Langkah cepat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membagikan ribuan masker kepada masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Pembagian masker ini dinilai sebagai langkah mitigasi kesehatan yang tepat untuk mengurangi risiko gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan.

"Langkah Pemkab Meranti patut diapresiasi. Di saat ISPA mengancam, masker adalah kebutuhan mendesak. Ini bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya," ujar Karim, Pendiri Ikatan Koordinasi Pemuda Bangkinang (IKOPEB), Sabtu  (17/10/2026).

Namun demikian, menurut Karim, upaya pemerintah tersebut tidak akan maksimal tanpa dukungan dan kesadaran kolektif dari masyarakat.

Ia menyoroti masih adanya kebiasaan masyarakat membakar sampah, di areal rumah pribadi, yang justru memperburuk kualitas udara di tengah krisis asap.

Membakar sampah itu sama saja menambah polutan baru. Asap dari sampah rumah tangga itu sangat berbahaya, apalagi saat kondisi udara kita sudah tidak sehat," tegasnya.

Karim menekankan, dampak kabut asap tidak bisa dianggap remeh. Selain mengganggu aktivitas, paparan asap berlebih dapat memicu Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan dan anak-anak.

"Anak-anak kita paling rentan. ISPA kalau sudah menyerang anak, dampaknya jangka panjang. Ini yang harus kita cegah bersama," tambahnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Daerah untuk menghimbau  seluruh para Lurah dan Kepala Desa di seluruh Kecamatan untuk mengeluarkan himbauan resmi agar masyarakat menghentikan sementara aktivitas pembakaran sampah, termasuk di pekarangan rumah sendiri.

Himbauan harus sampai ke tingkat RT/RW. Kita sama-sama berharap kabut asap ini segera berakhir, tapi sebelum itu, jangan kita yang justru memperparah keadaan. Kesadaran tidak membakar sampah adalah bentuk solidaritas kita menjaga Meranti," pungkas Karim.

Berdasarkan pantauan, kabut asap di wilayah Selatpanjang dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir terlihat semakin pekat, dengan jarak pandang yang terbatas, terutama pada pagi hari."****

LIPUTAN       :     SANUSI 

EDITOR          :     REDAKSI 

Kabut Asap Makin Pekat, Pemkab Meranti Bagikan Ribuan Masker dan Liburkan Siswa

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali membagikan ribuan masker kepada masyarakat menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat pada Jumat (16/10/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus mengingatkan masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik.

Pembagian masker dipimpin langsung Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M. Kegiatan diawali dengan pengarahan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dilanjutkan dengan pembagian masker di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembagian masker antara lain Pelabuhan Tanjung Harapan, Pasar Modern, Pelabuhan Kempang Om Rin, Pasar Sandang Pangan, Pasar Pagi Jalan Banglas, serta sejumlah titik keramaian lainnya.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muzamil mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap.

“Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak,” kata Muzamil.

Dia juga meminta masyarakat memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

Menurutnya, kelompok tersebut lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap sehingga perlu mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, mengatakan kondisi udara akibat kabut asap masih mengkhawatirkan.

Berdasarkan pemantauan alat ukur kualitas udara yang tersedia di sejumlah puskesmas, kondisi udara di wilayah tersebut masih berada pada kategori berbahaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Paparan asap dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti ISPA, sesak napas, batuk, hingga iritasi mata,” ujar Ade.

Dia mengatakan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, terlebih mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

Ade juga menyebut kabut asap yang menyelimuti Kepulauan Meranti diduga berasal dari daerah lain. Dugaan tersebut mengacu pada informasi bahwa tidak ditemukan titik api di wilayah Kepulauan Meranti.

Terkait kebijakan tersebut Ade Suhartian, SH, MM mengatakan perpanjangan masa libur sekolah dapat menjadi pertimbangan apabila kualitas udara belum menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik yang termasuk kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya.

Pemkab juga meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan kondisi kualitas udara dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan hingga kabut asap berangsur membaik.

Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Kepulauan Meranti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meliburkan siswa sementara.

Kebijakan tersebut juga diikuti oleh sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

“Kita telah mengeluarkan surat edaran untuk sekolah mulai dari PAUD hingga SMP, dan juga diikuti oleh SMA sederajat, untuk meliburkan siswa hingga Sabtu. Jika kondisi belum membaik, masa libur dapat diperpanjang,” kata Raja Yusran."****

LIPUTAN      :    NUR

EDITOR         :    REDAKSI