Jumat, 20 November 2026

PASTIKAN LAPAS- RUTAN TETAP KONDUSIF, KANWIL DITJENPAS SUMUT BERSAMA TNI, POLRI DAN BNN GELAR RAZIA MENDADAK

PASTIKAN LAPAS- RUTAN TETAP KONDUSIF, KANWIL DITJENPAS SUMUT BERSAMA TNI, POLRI DAN BNN GELAR RAZIA MENDADAK






KabarPesisirNews.Com
MEDAN SUMUT,     -
Dalam rangka memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, serta barang-barang terlarang lainnya, Kantor Wilayah  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara melaksanakan kegiatan inspeksi sekaligus razia secara mendadak di dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pemasyarakatan wilayah Kota Medan, yakni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan, pada Rabu
malam (19/11/2026).


Kegiatan razia tersebut 
dipimpin langsung  Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Jalu 
Yuswa Panjang, bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Andy Arisandi dan Plt. Kabid Berantas BNNP Sumut, Kombes Pol. Dr. Joshua Tampubolon.Dari unsur Polri, kegiatan ini turut melibatkan personel Direktorat Samapta (Dit
Samapta/Shabara), Satuan Reserse Narkoba, dan Brigade Mobil (Brimob) dan juga petugas dari BNNP Sumut serta TNI.


Pelaksanaan inspeksi
mendadak ini menjadi salah satu bentuk komitmen nyata jajaran Pemasyarakatan di wilayah Sumatera Utara dalam
mendukung upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus memastikan lingkungan Lapas dan Rutan tetap aman, tertib, dan terbebas dari peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal, maupun berbagai barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian. Kegiatan ini juga memiliki makna tersendiri karena dilaksanakan setelah sebelumnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ke-2. 


Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa
semangat pengabdian dan penguatan integritas harus diwujudkan melaluil langkah nyata, termasuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di lingkungan Pemasyarakatan.


Sebelum pelaksanaan razia, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, menekankan agar seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara 


terstruktur, 6terencana, dan mengedepankan pendekatan humanis. Ia juga mengingatkan seluruh personel yang 5terlibat untuk tetap berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku, menjaga 
profesionalitas, serta menghindari tindakan yang dapat mencederai hak-hak warga binaan.


“Razia ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan rutin, tetapi merupakan bentuk komitmen dan keseriusan kita dalam menjaga marwah institusi Pemasyarakatan. Saya menginstruksikan agar seluruh kegiatan dilaksanakan secara terstruktur, sesuai dengan rencana, mengedepankan sikap humanis, serta tetap berpedoman pada aturan dan  prosedur yang berlaku. Kita ingin memastikan bahwa Lapas dan Rutan benar-benar menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan bersih dari narkoba, handphone ilegal, maupun barang terlarang lainnya,” tegas Jalu.


Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan bahwa upaya mewujudkan Pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan barang terlarang tidak dapat dilakukan olej jajaran internal Pemasyarakatan semata.

 Dibutuhkan dukungan, kolaborasi, serta sinergi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan terkait.


“Sinergi bersama TNI, Polri, dan BNN merupakan kekuatan penting dalam memperkuat pengawasandan menciptakan sistem pengamanan yang lebih optimal. Kami berharap kolaborasi ini tidak hanyaterjalin dalam pelaksanaan razia, tetapi juga terus berlanjut melalui koordinasi, pertukaran informasi,serta langkah-langkah pencegahan secara berkesinambungan. Dengan kebersamaan dan komitmenseluruh pihak, kita optimistis dapat mewujudkan Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang bersih darinarkoba dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” tambahnya..


Kegiatan ini sekaligus menjadi tindak lanjut nyata terhadap salah satu Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan danketertiban, serta memberantas peredaran narkoba dan penggunaan handphone ilegal di dalam Lapas dan Rutan.


Melalui pelaksanaan razia mendadak yang melibatkan berbagai unsur aparat penegak hukum ini,Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara berharap tercipta efek pencegahan sekaligus meningkatkan kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab seluruh jajaran petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pembinaan.


Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara menegaskan bahwa kegiatan serupa akan terus menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, Pemasyarakatan Sumatera Utara berkomitmen mewujudkan lingkungan Lapas dan Rutan yang aman, tertib, berintegritas, serta Bersih dari Narkoba (Bersinar), handphone ilegal, dan barang-barang terlarang lainnya."****





LIPUTAN       :     RED
EDITOR          :     REDAKSI 

Kamis, 19 November 2026

ORSHID Jakarta Utara Hadir, Dukung Pelestarian Seni dan Budaya

ORSHID Jakarta Utara Hadir, Dukung Pelestarian Seni dan Budaya






KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,     – 
Atas Berkat Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa, Organisasi Shiddiqiyyah (ORSHID) Jakarta Utara menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam kegiatan “Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya Kota Administrasi Jakarta Utara” yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara pada Selasa (17-11-2026)


Dalam kegiatan tersebut, ORSHID Jakarta Utara diwakili oleh Andi Junaidi, dan Shela Novitasari. 


"Kegiatan dialog ini menjadi salah satu wadah untuk mempererat komunikasi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan seni dan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa," ujar M. Andri selaku Asisten Pemerintahan di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara


Kehadiran ORSHID Jakarta Utara merupakan bentuk partisipasi aktif organisasi kemasyarakatan dalam mendukung kegiatan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya memperkuat nilai-nilai kebudayaan, persatuan, dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jakarta Utara.


Melalui dialog tersebut, diharapkan tumbuh semangat cinta terhadap seni dan budaya lokal serta kesadaran bersama untuk menjaga, merawat, dan melestarikan warisan budaya agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat, khususnya bagi generasi muda.


"Anak muda boleh bergaul modern, tapi jangan pernah lupa sama akar budaya dan adat istiadat daerahnya," ujar H. Ramdhani Qubil AJ  pemeran Bang Madit Musyawarah dalam sinetron Islam KTP yang turut hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut.


ORSHID Jakarta Utara memandang bahwa seni dan budaya memiliki merupakan salaha satu yang beperan penting dalam mengembalikan Bangsa Indonesia ini kepada Jati Dirinya. 


"Dengan menghadiri kegiatan ini, ORSHID Jakarta Utara berharap sinergi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, berbudaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Jati Diri Bangsa Indonesia," ungkap Andi Junaidi, didampingi Shela Novitasari. 


ORSHID Jakarta Utara: Menjaga Persatuan, Merawat Kebudayaan, dan Membangun Kebersamaan."****

#orshidjakartautara




LIPUTAN JAKARTA      :      MEGY
EDITOR                           :      REDAKSI 
Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Kebijakan Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan dari Menko Kumham Imipas RI, Selangkah Lagi Skema SBT Terwujud

Meranti dan Karimun Terima Rekomendasi Kebijakan Perlindungan PMI di Wilayah Perbatasan dari Menko Kumham Imipas RI, Selangkah Lagi Skema SBT Terwujud







KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,      -
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun menerima rekomendasi kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan melalui skema Special Border Treatment (SBT) . Rekomendasi ini menjadi langkah penting dalam perjuangan kedua daerah untuk menghadirkan kebijakan khusus yang memberikan kemudahan akses pekerjaan sekaligus menjamin perlindungan dan keamanan PMI yang bekerja di Malaysia.


Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026.


Kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026), tersebut dihadiri perwakilan 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.


Hadir langsung dalam kegiatan tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Bupati Karimun Iskandarsyah.


Bupati H. Asmar bersama Wabup Muzamil dan Bupati Karimun Iskandarsyah, menyampaikan bahwa diterimanya rekomendasi tersebut merupakan buah dari perjuangan dan koordinasi intensif Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun selama hampir satu tahun terakhir, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta kementerian dan lembaga terkait.


Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan penting untuk mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi PMI di dua kawasan berbatasan dengan Malaysia ini, terutama dalam membuka kesempatan kerja yang lebih luas dengan tetap mengedepankan aspek legalitas, perlindungan, dan keselamatan pekerja migran.


"Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia," ujar Asmar.


Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum memasuki proses pembicaraan bilateral dengan Pemerintah Malaysia. Nantinya untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.


Kedua pemerintah daerah berharap proses pembahasan dan koordinasi internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan pada 2026, sehingga pembicaraan bilateral dengan Malaysia dapat dilaksanakan pada 2027.


"Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia," jelas Wakil Bupati Muzamil.


Lebih lanjut, H. Asmar dan Muzamil menjelaskan bahwa gagasan Special Border Treatment dilatarbelakangi kondisi geografis serta kebutuhan masyarakat dikedua wilayah perbatasan yang memiliki kedekatan akses dengan negara tetangga Malaysia. 


Selama ini, masyarakat Meranti dan Karimun yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari waktu bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga aspek perlindungan dan keamanan. Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat.


Karena itu, diperlukan terobosan kebijakan yang dapat memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat perbatasan tanpa mengabaikan ketentuan hukum dan perlindungan terhadap pekerja migran.


"Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka," ungkapnya.


Muzamil optimistis, apabila skema kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui kesepakatan antar pemerintah, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun. Selain membuka peluang kerja yang lebih luas, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga pekerja migran.


Sementara itu, Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam arahannya menegaskan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara nyata.


Ia menyampaikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan konkret di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memuat langkah penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.


Dengan diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun berharap perjuangan menghadirkan skema Special Border Treatment bagi PMI di kedua daerah dapat segera berlanjut ke tahap berikutnya.


Upaya ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih adaptif terhadap karakteristik wilayah perbatasan, sehinggakan masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun memperoleh kesempatan kerja yang lebih luas, kepastian hukum, serta perlindungan yang layak saat bekerja di luar negeri."****







LIPUTAN        :     NUR
EDITOR           :     REDAKSI 
Perkuat Silaturahmi, Polsek Rangsang Bagikan Sembako dalam Kegiatan Kamis Barokah

Perkuat Silaturahmi, Polsek Rangsang Bagikan Sembako dalam Kegiatan Kamis Barokah





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Kepolisian Sektor (Polsek) Rangsang kembali menggelar kegiatan sosial bertajuk "Kamis Barokah" dengan membagikan bantuan paket sembako kepada warga di wilayah hukumnya, Kamis (19/11/2026) pagi


Kegiatan yang dimulai pukul 10.30 WIB ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Rangsang, AKP Aguslan, S.H., didampingi para Kanit beserta personel Polsek Rangsang. Bantuan sembako diserahkan secara langsung kepada dua warga wiraswasta, yakni Sunarto di Jalan Utama Desa Citra Damai dan Khusaini di Jalan Utama Desa Wonosari, Kecamatan Rangsang.


Kapolsek Rangsang, AKP Aguslan, S.H., menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri untuk mendekatkan diri sekaligus memperkuat hubungan emosional dan sosial dengan masyarakat.


"Mengusung tema Polisi Bersama Masyarakat, kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga sekaligus mempererat tali silaturahmi di Kecamatan Rangsang," ujarnya.


Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 12.20 WIB dan berlangsung dalam situasi yang aman serta kondusif."****






SUMBER      :    HUMAS POLRES KEP.MERANTI
EDITOR         :   REDAKSI 
Sekda Meranti Tegaskan Seluruh OPD Wajib Berinovasi, Pelayanan Publik Jadi Sasaran

Sekda Meranti Tegaskan Seluruh OPD Wajib Berinovasi, Pelayanan Publik Jadi Sasaran






KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pemerintah kecamatan wajib mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.


Penegasan itu disampaikan Sudandri saat memimpin Rapat Inovasi Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kepulauan Meranti, di Ruang Rapat Melati Kantor Bupati, Selasa (17/11/2026).


Rapat tersebut diikuti Asisten Administrasi Umum, pimpinan OPD serta camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti.


Dalam arahannya, Sudandri mengatakan inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja setiap perangkat daerah, bukan sekadar program tambahan atau pemenuhan administrasi. Setiap inovasi yang dikembangkan harus memiliki unsur kebaruan dan memberikan manfaat nyata terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.


“Seluruh OPD wajib menerapkan inovasi di masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, lancar dan dapat meningkatkan etos kerja, sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Ia menjelaskan, penerapan inovasi daerah telah memiliki landasan hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2024 tentang Inovasi Daerah. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memahami ketentuan tersebut, termasuk tata cara dan mekanisme pengembangan inovasi sesuai bidang tugas masing-masing.


Sudandri mencontohkan sejumlah inovasi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kepulauan Meranti dengan mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat.


Menurutnya, praktik baik seperti itu perlu dikembangkan oleh OPD lainnya dengan menyesuaikan kebutuhan, karakteristik serta tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.


Ia juga meminta inovasi yang telah berjalan agar didokumentasikan dan dipublikasikan secara bertahap. Dengan demikian, berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dapat diketahui masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi perangkat daerah lainnya.


“Ini bisa menjadi motivasi bagi OPD yang lain. Inovasi yang sudah dilakukan dapat kita publikasikan satu per satu agar manfaatnya juga diketahui masyarakat,” katanya.


Lebih lanjut, Sudandri mengingatkan bahwa penyelenggaraan inovasi daerah harus berpedoman pada prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, kepentingan umum, keterbukaan, kepatutan serta dapat dipertanggungjawabkan.


Ia menegaskan, inovasi yang dikembangkan harus memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi masing-masing perangkat daerah.


“Jadi inovasi harus ada kebaruan dan memberikan manfaat. Ujungnya adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sesuai bidang urusan,” jelasnya.


Sementara itu, dalam rapat tersebut Bappedalitbang Kabupaten Kepulauan Meranti turut memberikan pemaparan mengenai aspek teknis pemanfaatan dan penerapan inovasi daerah.


Sudandri berharap, melalui kegiatan tersebut seluruh OPD dan kecamatan semakin memahami pentingnya inovasi serta mampu melahirkan berbagai terobosan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.


“Dengan adanya inovasi, kita berharap pekerjaan dapat lebih mudah, pelayanan semakin baik dan kinerja pemerintah daerah semakin maksimal,” pungkasnya."****






LIPUTAN        :      NUR
EDITOR           :      REDAKSI 
PKK Pulau Merbau Kembangkan UMKM Berbasis Potensi Lokal, Kerupuk Kepah dan Kerupuk Nasi Disiapkan Jadi Produk Unggulan

PKK Pulau Merbau Kembangkan UMKM Berbasis Potensi Lokal, Kerupuk Kepah dan Kerupuk Nasi Disiapkan Jadi Produk Unggulan





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,     – 
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. Kerupuk kepah dan kerupuk nasi menjadi dua produk olahan masyarakat yang mulai disiapkan untuk dikembangkan sebagai produk unggulan kecamatan.


Upaya tersebut terlihat dalam pertemuan rutin bulanan TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau bersama TP-PKK desa se-Kecamatan Pulau Merbau yang berlangsung di Kantor Desa Kuala Merbau, Minggu (15/11/2026).


Memasuki pertemuan keenam, kegiatan tersebut dimanfaatkan TP-PKK Desa Kuala Merbau untuk memperkenalkan dua produk makanan ringan hasil kreativitas masyarakat, yakni kerupuk berbahan baku kepah dan kerupuk nasi.


Kedua produk tersebut memanfaatkan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat. Kerupuk kepah mengangkat potensi hasil perairan lokal, sedangkan kerupuk nasi menjadi salah satu bentuk pemanfaatan bahan pangan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.


Inovasi tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai usaha rumahan sekaligus menjadi sumber tambahan pendapatan keluarga. Dengan pengolahan yang tepat, kualitas produk yang terjaga, serta dukungan pemasaran, produk lokal desa berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas.


Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., selaku Pembina TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau, mengatakan pertemuan rutin yang dilaksanakan secara bergilir di setiap desa tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarkader PKK, tetapi juga wadah untuk menggali potensi ekonomi dan memperkenalkan hasil kreativitas masyarakat.


“Melalui kegiatan ini, kita ingin mempererat silaturahmi dengan seluruh pengurus PKK desa. Selain itu, kita juga ingin melihat dan menggali potensi UMKM yang dimiliki masing-masing desa agar bisa dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi,” ujarnya.


Hermansyah mengapresiasi kreativitas TP-PKK Desa Kuala Merbau yang telah berupaya mengolah bahan baku lokal, seperti kepah dan nasi, menjadi produk makanan ringan yang memiliki peluang untuk dikembangkan secara komersial.


Menurutnya, potensi usaha di setiap desa perlu terus digali dan mendapatkan pendampingan agar tidak berhenti pada produksi skala rumah tangga. Pengembangan produk perlu dilakukan melalui peningkatan kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, daya tahan produk, desain kemasan, hingga strategi pemasaran.


Ia berharap kerupuk kepah dan kerupuk nasi dapat terus dikembangkan sehingga ke depan mampu menjadi produk khas sekaligus produk unggulan Kecamatan Pulau Merbau.


“Harapan kita, kerupuk berbahan kepah dan kerupuk nasi ini bisa menjadi produk unggulan Kecamatan Pulau Merbau. Potensi yang ada di desa harus terus kita dorong agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” harapnya.


Upaya pengembangan UMKM tersebut juga mendapat apresiasi dari Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Dinas tersebut menyampaikan penghargaan kepada Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., atas komitmen dan langkah nyata dalam menggerakkan serta mendampingi pelaku UMKM di desa-desa.


Apresiasi tersebut diberikan karena upaya yang dilakukan tidak sebatas memberikan arahan dan motivasi, tetapi juga diwujudkan melalui pendampingan langsung kepada masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.


Pelaku UMKM yang baru merintis usaha didorong untuk berani memulai produksi sekaligus memahami pentingnya legalitas usaha. Sementara itu, pelaku usaha yang telah berjalan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas, dan daya saing agar mampu berkembang atau naik kelas.



Peningkatan kapasitas pelaku UMKM juga dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan pengolahan produk makanan dengan menghadirkan narasumber dari luar daerah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan, serta memperkenalkan teknik pengolahan produk yang lebih baik kepada masyarakat.


Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Eko Priyono, S.E., M.Si., menilai sinergi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengembangan UMKM berbasis potensi desa.


Menurutnya, pemerintah kecamatan diharapkan terus aktif mengidentifikasi potensi, menggerakkan masyarakat, serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah daerah siap memberikan dukungan melalui fasilitasi dan pendampingan sesuai kebutuhan pelaku usaha.


“Dukungan tersebut antara lain mencakup pendampingan sertifikasi halal, pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), peningkatan kualitas dan desain kemasan, hingga perluasan akses pemasaran produk,” katanya.


Ia menambahkan, aspek legalitas dan standardisasi produk menjadi perhatian penting agar UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi juga memiliki kesiapan untuk bersaing di pasar luar daerah.


“Melalui pendampingan yang berkelanjutan, produk-produk hasil kreativitas masyarakat diharapkan memiliki identitas, kualitas, serta nilai jual yang semakin baik,” ujarnya.


Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Desa Kuala Merbau, Efendi, Ketua TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau, Anita, S.Pd.Aud., jajaran pengurus PKK kecamatan, serta para pengurus TP-PKK desa se-Kecamatan Pulau Merbau.


Melalui pertemuan rutin yang dilaksanakan secara bergilir, TP-PKK Kecamatan Pulau Merbau berharap setiap desa semakin aktif menampilkan kreativitas dan memperkenalkan produk lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan.


Kegiatan PKK diharapkan tidak hanya memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antarkader, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.


Dengan keterlibatan kader PKK, dukungan pemerintah kecamatan, serta fasilitasi pemerintah daerah, berbagai produk rumahan diharapkan dapat berkembang menjadi usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan.


Kolaborasi tersebut juga diharapkan menjadi contoh bagi kecamatan lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan berkembangnya UMKM desa, peluang usaha dan lapangan kerja semakin terbuka, pendapatan keluarga berpotensi meningkat, serta roda perekonomian masyarakat daerah semakin bergerak."****





LIPUTAN       :    NUR
EDITOR          :    REDAKSI 
Minta Hentikan Politik Fitnah dan Adu Domba, Saiful Chaniago Kecam Fitnahan Judol Kepada Sufmi Dasco

Minta Hentikan Politik Fitnah dan Adu Domba, Saiful Chaniago Kecam Fitnahan Judol Kepada Sufmi Dasco




KabarPesisirNews.Com
JAKARTA,      – 
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (DPP APKLI Merah Putih) Periode 2026-2031, Saiful Chaniago, mengecam keras beredarnya fitnah dan narasi menyesatkan yang mengkaitkan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, dengan isu judi online (Judol).


Fitnahan tersebut beredar di media sosial dan beberapa platform tanpa dasar, tanpa bukti hukum, dan sangat tendensius.


"Ini adalah fitnah keji, sesat, dan menyesatkan. Kami mengecam keras politik fitnah murahan yang menyerang kehormatan Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Beliau adalah tokoh bangsa, pimpinan DPR RI yang punya rekam jejak jelas dalam pemberantasan judi online dan menjaga ekonomi rakyat," tegas Ketum Pasukan Prabowo (PASPROBO) Saiful Chaniago di Jakarta pada Selasa (18-11-2026)


Saiful Chaniago menegaskan, Sufmi Dasco justru dikenal sebagai salah satu pimpinan DPR yang paling konsisten mendorong pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal yang merusak ekonomi rakyat kecil, termasuk pedagang kaki lima.


"Jangan dibolak-balik. Pak Dasco itu yang terdepan membela rakyat kecil, PKL dan UMKM. Menuduh beliau terlibat Judol adalah logika sesat dan fitnah yang tidak masuk akal. Ini pembunuhan karakter," ujarnya.


Ketum PASPROBO Saiful Chaniago Menegaskan:
1. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas aktor intelektual penyebar fitnah Judol terhadap Sufmi Dasco. Ini sudah masuk delik pencemaran nama baik dan UU ITE.


2. Meminta Masyarakat Tidak Terprovokasi dan tidak menyebarkan ulang fitnah tanpa klarifikasi. Kedaulatan hukum harus dijunjung, asas praduga tak bersalah harus dihormati.


3. Menyatakan Solidaritas Penuh kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad. DPP APKLI se-Indonesia siap berada di garda terdepan melawan politik adu domba dan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh nasional yang bekerja untuk rakyat.

"APKLI Merah Putih yang mewakili 40 juta PKL se-Indonesia mengenal betul siapa Pak Sufmi Dasco. Beliau sahabat PKL, sahabat rakyat kecil. Kami tidak akan diam melihat fitnah merajalela. Hentikan sekarang juga, fokus kita adalah kawal ekonomi rakyat dan 4 Program Kerakyatan Presiden Prabowo," tutup Sekjen APKLI Merah Putih, Saiful Chaniago."****






LIPUTAN JAKARTA       :    MEGY
EDITOR                           :    REDAKSI

Rabu, 18 November 2026

FPMPTB Merbau Gelar Ngopi Bareng Bersama Tokoh Meranti Di Pekanbaru, Membangun Sinergi Dalam Membangun Daerah Pesisir.

FPMPTB Merbau Gelar Ngopi Bareng Bersama Tokoh Meranti Di Pekanbaru, Membangun Sinergi Dalam Membangun Daerah Pesisir.






KabarPesisirNews.Com
PEKANBARU RIAU,     -
Sejumlah pengurus Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung (FPMPTB) Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, menggelar kegiatan Ngopi Bareng bersama sejumlah tokoh Meranti yang berdomisili di Pekanbaru, Riau, Senin siang (17/11/2026).


Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara para tokoh masyarakat dan tokoh pemikir Meranti yang ada di Pekanbaru dengan Forum Peduli Masyarakat Pesisir, serta komunitas kreatif setempat.


Hadir dalam pertemuan tersebut, Irfan Nasir, Jasman, Yanto, insan Pers Riau, didampingi beberapa orang lainnya.


Ketua Umum FPMPTB Syufri SE melalui Ketua Harian Drs. H. Lukman MM mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi slogan "Forum Peduli Masyarakat Pesisir", untuk menyerap keluhan dan kebutuhan daerah Kecamatan Merbau secara langsung.


Dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu, diskusi berjalan santai namun serius. Banyak hal disampaikan secara langsung kepada tokoh masyarakat Meranti yang tinggal di Pekanbaru.


Diskusi yang berlangsung santai namun serius itu, perwakilan Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung menyampaikan sejumlah keluhan utama di lingkungan mereka.


Salah satunya, para tokoh masyarakat Meranti yang berada di Pekanbaru Riau diharapkan dapat menjadi penasehat, dan berkoordinasi terkait persiapan bidang hukum dalam organisasi Forum Peduli Masyarakat Pesisir Teluk Belitung, Kecamatan Merbau.


Salah seorang tokoh masyarakat Meranti yang berdomisili di Pekanbaru Riau secara langsung merespon hal tersebut, dan memaparkan sejumlah solusi konkret yang siap membantu dalam kepengurusan organisasi tersebut.


"Insya Allah kami di sini sangat mendukung, masukkan nama kami dalam kepengurusan biar dalam struktur penasehat, tempatkan sesuai kemampuan dan potensi kawan di sini, kita bantu," ucap Bang Irfan Nasir


Menutup pertemuan, Ketua Harian FPMPTB Drs. H. Lukman MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh tokoh Meranti di Pekanbaru yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan memberikan masukan.


"Alhamdulillah pertemuan hari ini sangat bermanfaat. Kami dari FPMPTB Kecamatan Merbau sangat berterima kasih kepada Bang Irfan Nasir, Bang Jasman, Bang Yanto dan seluruh tokoh yang hadir. Ini menjadi awal yang baik untuk memperkuat organisasi kita. Dengan adanya penasehat dari Pekanbaru, insya Allah langkah kita ke depan akan lebih terarah, baik secara organisasi maupun secara hukum. Komitmen kita jelas, tetap solid, tetap peduli, dan tetap memperjuangkan masyarakat pesisir Teluk Belitung demi kemajuan Meranti," ujar Lukman.


Pertemuan berjalan lancar dan ditutup dengan komitmen bersama untuk bisa menjaga situasi organisasi tetap solid di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti."****







PENULIS      :     ALI SANIP
EDITOR        :     REDAKSI
Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja

Serap Aspirasi Warga, Polres Kep. Meranti Gelar "Ngopi Bareng" Bahas Kamtibmas hingga Lowongan Kerja





KabarPesisirNews.Com
SELATPANJANG RIAU,       – 
Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersama Kapolres) di Kedai Kopi Harum Sari, Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara kepolisian dengan Forum RT/RW, komunitas kreatif, komunitas becak, serta elemen masyarakat setempat.
Hadir mewakili Kapolres, Wakapolres Kep. Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., didampingi Kabag Ops AKP Abdan, Kasat Lantas AKP Sardianto, dan Kasat Binmas Iptu Abdul Roni.


Kompol Detis menegaskan, kegiatan ini merupakan wujud implementasi slogan "Polri Bersama Masyarakat" untuk menyerap keluhan warga secara langsung. Ia juga mengajak masyarakat mengaktifkan kembali Pos Kamling, mematuhi Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, mewaspadai kejahatan seksual terhadap anak, serta memanfaatkan layanan darurat Call Center 110 dan kanal Hallo Pak Kapolres (0811-7073-9110).


Dalam diskusi yang berlangsung santai namun serius, perwakilan warga menyampaikan sejumlah keluhan utama di lingkungan mereka, meliputi :  


Maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur.


Keresahan terkait aktivitas siaran langsung (live) media sosial kelompok LGBT di kawasan Jalan Pramuka.


Minimnya koordinasi petugas pendataan bantuan perlindungan sosial (Perlinsos) dengan pengurus RT/RW.


Ancaman narkoba, judi online, serta tingginya angka pengangguran remaja.
 Prosedur izin keramaian perayaan klenteng yang dinilai kurang melibatkan Ketua RT/RW sejak tahap perencanaan.


Kompol Detis Mayer Silitonga langsung memaparkan sejumlah solusi konkret yang segera ditindaklanjuti jajaran Polres Kep. Meranti :


Satlantas akan menggencarkan patroli pengendara di bawah umur dengan sanksi pemanggilan orang tua, dibarengi sosialisasi ke sekolah-sekolah.


Terkait aktivitas di Jalan Pramuka, kepolisian bersama Pemda, Satpol PP, dan Dinas Sosial mengedepankan langkah edukasi dan pembinaan. Warga diimbau tidak bertindak main hakim sendiri.


Progres pemutakhiran data sosial Meranti yang kini mencapai 60 persen (peringkat 5 nasional) wajib dikoordinasikan petugas dengan RT/RW agar tepat sasaran.


Untuk menekan pengangguran remaja sekaligus mencegah narkoba dan judi online, Polri menjalankan program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran) berupa pendataan, pelatihan keterampilan, hingga penyaluran kerja bersama Pemda dan perusahaan lokal.


Sat Intelkam diarahkan mewajibkan panitia kegiatan masyarakat maupun keagamaan mengantongi rekomendasi Ketua RT/RW sejak tahap perencanaan guna mengantisipasi gangguan keamanan sejak dini.


Kegiatan berjalan lancar dan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman dan kondusif."****





SUMBER      :     HUMAS POLRES KLEP.MERANRI
EDITOR         :     REDAKSI

Pemkab Meranti bersama DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027

Pemkab Meranti bersama DPRD Sepakati KUA-PPAS APBD Tahun 2027





KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan (MoU) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Balai Sidang DPRD, Senin (16/11/2026).


Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, hadir dalam rapat paripurna tersebut bersama pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.


Rapat paripurna tersebut merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk tahun 2027. Kesepakatan KUA-PPAS menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.


Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menegaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 telah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan yang konkret dan terukur.


Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun 2027 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, serta memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat.


Asmar menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2027 memiliki peran strategis sebagai momentum untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.


Setidaknya terdapat tiga prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran tersebut.


Pertama, percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian dan berbagai komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.


Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memastikan pemerataan dan keandalan akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang berkualitas. Pemerintah daerah memandang bahwa pelayanan publik yang baik merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.


Ketiga, pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan program jaring pengaman sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan secara tepat sasaran.


Bupati menekankan bahwa seluruh agenda prioritas tersebut harus dijalankan dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran.


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti atas kerja sama, waktu, tenaga, serta pemikiran yang telah dicurahkan selama proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027.


Menurut Asmar, dinamika pembahasan, perbedaan pandangan, hingga berbagai masukan kritis yang disampaikan dalam rapat kerja merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan bentuk tanggung jawab bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.


"Semua itu bermuara pada satu tujuan luhur, yakni memastikan bahwa setiap rupiah APBD Kepulauan Meranti digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," demikian substansi penegasan Bupati dalam sambutannya.


Lebih lanjut, Asmar menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS bukanlah akhir dari proses penganggaran, melainkan menjadi pijakan awal untuk memasuki tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.


Ia berharap, dokumen RAPBD yang nantinya disusun dapat mencerminkan perencanaan anggaran yang realistis, berimbang, serta benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.


Sebagai tindak lanjut atas kesepakatan tersebut, Bupati menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil pembahasan secara cepat, cermat, dan terukur.


Seluruh perangkat daerah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan berpedoman pada pagu anggaran dan indikator kinerja yang telah disepakati bersama.


Dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.


Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ardiansyah, S.H., M.Si., dalam penyampaian agenda rapat menjelaskan bahwa Rapat Paripurna dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.


Agenda pokok rapat tersebut adalah penandatanganan nota kesepakatan (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.


Ardiansyah menjelaskan, pelaksanaan penandatanganan nota kesepakatan tersebut juga mengacu pada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 ayat (6), yang mengatur bahwa Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara yang telah memperoleh persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.


Dalam prosesnya, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Dari hasil pembahasan tersebut, disepakati proyeksi struktur APBD murni 2027 dengan total anggaran sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.


Berdasarkan proyeksi yang disampaikan dalam rapat paripurna, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.065.413.121.980.


Pendapatan tersebut bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,54 miliar, serta pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,88 miliar.


Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun.

Dengan komposisi tersebut, terdapat proyeksi defisit anggaran sebesar Rp2.600.000.000 atau Rp2,6 miliar.


Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan nilai yang sama, yakni Rp2.600.000.000. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah diproyeksikan nihil atau Rp0, sehingga pembiayaan netto mencapai Rp2,6 miliar.


Dengan demikian, total proyeksi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 ditetapkan dalam pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp1,068 triliun.


Besaran tersebut masih merupakan proyeksi dalam dokumen KUA-PPAS dan akan menjadi acuan dalam tahapan penyusunan serta pembahasan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Di akhir rapat, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa seluruh rangkaian Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 telah terlaksana dengan baik.


Pimpinan DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna.


Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.


Kesepakatan KUA-PPAS 2027 ini sekaligus menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun mendatang, dengan harapan program-program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten."****






LIPUTAN       :      NUR
EDITOR          :      REDAKSI 

Selasa, 17 November 2026

Bupati Asmar Perkuat Sinergi Perusahaan dan Pemerintah, Forum TJSLP Disiapkan untuk Pembangunan Meranti

Bupati Asmar Perkuat Sinergi Perusahaan dan Pemerintah, Forum TJSLP Disiapkan untuk Pembangunan Meranti




KabarPesisirNews.Com
KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 
Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) yang diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi perusahaan agar lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembentukan Forum TJSLP di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (16/11/2026) pagi.


Dalam arahannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah beserta jajaran yang telah menginisiasi pembentukan forum tersebut. Ia berharap keberadaan Forum TJSLP dapat menjadi wadah koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.


"Melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, saya berharap seluruh perusahaan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Program-program TJSLP hendaknya tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan, tetapi juga menjadi investasi sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Menurut Asmar, pelaksanaan program TJSLP perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah agar kontribusi perusahaan dapat lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal.


"Dengan adanya forum ini diharapkan semua program CSR memiliki arah yang jelas, tepat sasaran, menghindari tumpang tindih serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," katanya.


Ia juga meminta agar koordinasi Forum TJSLP dilaksanakan secara berkala sehingga program pemerintah daerah dan rencana kegiatan perusahaan dapat disinergikan sejak awal.


"Saya berharap rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat dilaksanakan secara berkala, setidaknya setiap tiga bulan atau enam bulan sekali," tegasnya.


Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, menyambut baik pembentukan Forum TJSLP. Ia berharap forum tersebut mampu menyatukan dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.


"Setelah forum ini dibentuk, kita berharap CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diarahkan untuk membantu pembangunan daerah. Kita fokuskan agar kontribusi perusahaan ini bisa dikumpulkan dan disinergikan untuk membangun Kabupaten Meranti," ujarnya.


Selain kontribusi terhadap pembangunan, Khalid Ali juga mengingatkan perusahaan agar memberikan perhatian terhadap kesempatan kerja bagi masyarakat lokal dengan tetap mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan perusahaan.


"Untuk penerimaan tenaga kerja yang ada di perusahaan, tolong pikirkan anak daerah dulu, yang sesuai pengalaman dan kemampuan. Kapan lagi kita memperjuangkan kampung kita dengan adanya perusahaan," tegasnya.


Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, menjelaskan bahwa Forum TJSLP direncanakan melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan, perguruan tinggi, hingga masyarakat. Struktur pokok forum terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan anggota.


Menurut Sudandri, pembentukan forum ini juga bertujuan agar program TJSLP dapat direncanakan lebih awal dan disesuaikan dengan mekanisme masing-masing perusahaan. Dengan demikian, perusahaan memiliki kesempatan untuk mengakomodasi program kontribusi sosial dan lingkungannya dalam rencana kerja tahunan.


"Melalui forum ini, kita berharap program tanggung jawab sosial perusahaan dapat direncanakan dengan baik dan diselaraskan dengan rencana pembangunan daerah. Sehingga pelaksanaannya tidak bersifat mendadak, tetapi terukur dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," jelasnya.


Dalam pembahasan rancangan Keputusan Bupati tentang Forum dan Sekretariat TJSLP, turut dipaparkan sejumlah tugas dan fungsi forum. Di antaranya membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan program TJSLP, menyinergikan rencana kerja tahunan perusahaan dengan rencana pembangunan daerah, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.


Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penyempurnaan rancangan struktur kepengurusan, keanggotaan, serta sekretariat forum untuk disepakati bersama sebelum ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.


Kegiatan tersebut turut dihadiri para asisten dan staf ahli Bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan perbankan, pimpinan perusahaan, perwakilan badan usaha milik daerah (BUMD), serta unsur terkait lainnya."****






LIPUTAN      :       NUR
EDITOR         :       REDAKSI