LKTJ PWI Meranti Diperpanjang, Batas Pengiriman Karya 7 November 2026

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali memperpanjang jadwal pelaksanaan lomba jurnalistik tahun 2026.

Jika sebelumnya batas akhir penyerahan karya ditetapkan pada 30 Oktober 2026, kini wartawan yang ingin berpartisipasi mendapat tambahan waktu hingga 7 November 2026.

Perpanjangan tersebut sekaligus memberikan kesempatan lebih luas kepada wartawan untuk mempersiapkan karya terbaik, khususnya tulisan mendalam yang mengangkat tema pengelolaan aset daerah dan transformasi digital sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

Ketua PWI Kepulauan Meranti, Wira Saputra, melalui Koordinator Kegiatan Dana Asmara, menyampaikan bahwa perubahan jadwal ini perlu diketahui seluruh calon peserta agar dapat memanfaatkan tambahan waktu yang diberikan panitia.

"Dengan demikian, periode publikasi karya yang dapat diikutsertakan juga diperpanjang, yakni mulai 28 Juli hingga 7 November 2026. Sementara batas akhir penyerahan hasil karya ditetapkan pada 7 November 2026," ujarnya, Ahad (1/11/2026).

Sedikit mengulas, LKTJ tahun ini mengangkat tema "Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Transformasi Digital SP2D Online Menuju Kepulauan Meranti Unggul."

Kompetisi tersebut terbuka bagi wartawan media cetak maupun media online yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti, dan tidak dipungut biaya pendaftaran alias gratis.

"Panitia mengutamakan karya jurnalistik berbentuk feature. Karena itu, peserta diharapkan tidak sekadar menyajikan informasi secara langsung, tetapi mampu mengembangkan hasil liputan menjadi tulisan yang menarik, mendalam, kritis, serta memiliki nilai informasi bagi masyarakat," terangnya.

Selain mengikuti kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, karya yang dikirimkan wajib merupakan hasil liputan sendiri, orisinal, dan bukan hasil plagiarisme.

Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaik. Tulisan harus mengangkat tema yang telah ditentukan panitia dengan panjang minimal 1.000 kata.

Karya juga harus sudah dipublikasikan di media masing-masing selama periode lomba. Peserta wajib mengirimkan tulisan dalam bentuk file PDF disertai bukti tayang atau tautan berita secara online seperti yang telah dipublis pada medsos PWI Meranti.

Panitia turut menegaskan bahwa karya yang diikutsertakan belum pernah menjadi juara dalam lomba jurnalistik lainnya. Peserta juga tidak diperbolehkan menggunakan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam proses penulisan karya.

Dari sisi penghargaan, PWI Kepulauan Meranti juga menyediakan total hadiah Rp15 juta. Rinciannya, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta.

Selain tiga pemenang utama, terdapat 10 karya nominasi yang masing-masing akan mendapatkan hadiah Rp500 ribu.

Dewan juri terdiri dari Ketua PWI Riau Raja Isyam, Pengurus PWI Riau Muhammad Amin, serta Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagi wartawan yang ingin berpartisipasi, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui barcode yang disediakan panitia. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Koordinator Kegiatan Dana Asmara melalui nomor WhatsApp 0822-1491-7550.

Dengan perpanjangan jadwal tersebut, panitia mengajak seluruh wartawan di Kepulauan Meranti untuk memanfaatkan kesempatan ini dan mengirimkan karya jurnalistik terbaiknya.****

LIPUTAN       :      ALDO

EDITOR          :      REDAKSI 

ITS MERANTI BUKA KELAS KONVERSI INFORMATIKA BAGI LULUSAN AMIK (D3), TINGGAL 3 SEMESTER LAGI BISA SARJANA (S1).

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,    -

Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti telah membuka program kelas konversi informatika bagi lulusan AMIK (D3), sehingga untuk meraih gelar Sarjana (S1) tinggal selangkah lagi. Demikian keterangan Rektor ITS Meranti Dr H Mustaqim,SE.,S.IP.,MM saat diwawancara awak media, Minggu (01/11/2026).

Untuk kuliah di ITS Meranti, saat ini kita buka 3 program studi (Prodi), yaitu prodi Informatika, prodi pertanian, dan prodi peternakan. Di samping itu kita juga telah buka kelas konversi informatika bagi lulusan AMIK, sehingga mereka bisa memperoleh gelar sarjana dengan menambah kuliah selama 3 semester lagi.

Pendaftaran bagi mahasiswa baru bisa melalui online dan bisa menghubungi kontak person WA 08136405861. Sistem kuliahnya sistem Hybrid (campuran online dan offline), ujar Rektor Mustaqim. Dukungan terhadap program Pendidikan Tinggi ITS Meranti datang dari berbagai pihak.

Dukungan mulai dari Pemda Kepulauan Meranti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Kemenag Kepulauan Meranti, Ketua Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Tokoh Masyarakat Meranti.

Penerimaan mahasiswa baru ITS Meranti TA 2026/2027 bisa berasal dari tamatan SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan Paket C, baik lulusan Negeri maupun swasta. Bahkan bisa kuliah sambil kerja. Artinya waktu kuliah bisa lebih fleksibel.

Selamat SM,S.P Ketua IKA ITS Meranti menerangkan bahwa bulan Oktober 2026 ini, ITS Meranti telah mewisuda 36 orang lulusan dari 3 program studi (prodi). Saat ini kami para Alumni sedang gencar melakukan sosialisasi ke Dinas, Badan, Kantor, Camat, sekolah sekolah dan kelompok kelompok masyarakat."****

EDITOR       :     REDAKSI 

Kayu Meranti untuk Bangun Rumah Layak Huni, Warga Diamankan Bea Cukai, LBH CCI Riau Soroti Keadilan Sosial

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,   -

Seorang warga  Kabupaten Kepulauan Meranti berinisial A bersama rekannya dikabarkan diamankan petugas Bea Cukai saat mengangkut kayu olahan jenis meranti menggunakan kapal motor berukuran GT 4

Kayu tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni melalui program bantuan pemerintah pusat bagi masyarakat kurang mampu, yang rumahnya mengalami kerusakan berat hingga roboh akibat diterpa hujan.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) CCI Riau, Ramlan, SH, CPLA, mengatakan berdasarkan keterangan yang diterimanya dari pihak warga, kayu yang diangkut bukan untuk diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk pembangunan rumah penerima bantuan pemerintah.

"Menurut keterangan warga, kayu tersebut memang diperuntukkan bagi pembangunan rumah layak huni, bukan untuk kepentingan perdagangan. Namun, tentu asal-usul kayu dan kelengkapan dokumen pengangkutannya harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Ramlan saat dikonfirmasi wartawan.

Sementara itu, kapten kapal berinisial A mengaku hanya menerima ongkos angkut untuk membawa kayu dari Kecamatan tebing tinggi Barat menuju Kecamatan Rangsang Barat 

Menurut keterangannya, kayu tersebut memang akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat penerima bantuan pemerintah.

"Kayu yang kami bawa benar-benar untuk kebutuhan pembangunan rumah layak huni. Kami hanya mengangkut dan menerima ongkos angkut," demikian keterangan kapten kapal.

Pihak warga juga menyebutkan bahwa kayu tersebut berasal dari sisa kayu tumbang di kawasan hutan rakyat. Pertimbangan ekonomi menjadi salah satu alasan pemanfaatan kayu tersebut, mengingat harga kayu legal di pasaran disebut mencapai Rp3 juta hingga Rp4 juta per meter kubik.

Meski demikian, asal-usul kayu, status kawasan tempat kayu diperoleh, serta kelengkapan dokumen pengangkutan tetap menjadi aspek penting yang harus dipastikan oleh pihak berwenang.

Ramlan menilai, persoalan tersebut tidak hanya perlu dilihat dari aspek penegakan hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, penegakan hukum memang harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, aparat juga perlu melihat secara utuh latar belakang peristiwa, tujuan penggunaan kayu, peran masing-masing pihak, serta kondisi ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam perspektif hukum alam (Natural Law), keadilan tidak semata-mata diukur berdasarkan penerapan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan, kepatutan, dan keadilan substantif.

Prinsip lex iniusta non est lex atau hukum yang tidak adil bukanlah hukum, menjadi salah satu landasan pemikiran dalam filsafat hukum untuk mengingatkan bahwa hukum tidak boleh kehilangan orientasi keadilannya.

Selain itu, teori living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich menekankan pentingnya memahami hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Artinya, kondisi sosial, kebiasaan, dan kebutuhan masyarakat setempat juga perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerapan hukum, tanpa mengabaikan peraturan yang berlaku.

Pemikiran Roscoe Pound mengenai law as a tool of social engineering juga mengingatkan bahwa hukum semestinya menjadi sarana menciptakan ketertiban sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo menempatkan manusia sebagai tujuan utama hukum. Penegakan hukum tidak semestinya hanya berorientasi pada penerapan pasal, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Ramlan berharap persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif dan proporsional. Menurutnya, perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah kayu tersebut berasal dari sumber yang diperbolehkan, bagaimana status dokumen pengangkutannya, serta apa tujuan sebenarnya dari pengangkutan kayu tersebut.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, proses hukum tetap harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, kondisi sosial, tingkat kesalahan, peran masing-masing pihak, dan tujuan penggunaan kayu juga patut dipertimbangkan sepanjang dimungkinkan oleh hukum.

Ia juga berharap pemerintah daerah dan instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap mekanisme penyediaan bahan bangunan bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni.

Jangan sampai masyarakat yang sedang berupaya mendapatkan tempat tinggal yang layak justru menghadapi persoalan baru akibat ketidakjelasan prosedur penyediaan material pembangunan.

Sebab, program bantuan rumah layak huni pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat kurang mampu memperoleh tempat tinggal yang aman dan layak.

"Harapan kami, persoalan ini dapat dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya melihat kayunya, tetapi lihat juga tujuan dan kondisi masyarakat yang membutuhkan. Kami bukan bermaksud memperjualbelikan kayu, tetapi ingin membantu pembangunan rumah agar keluarga penerima bantuan pemerintah bisa memiliki tempat tinggal yang layak," demikian disampaikan pihak warga.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Bea Cukai terkait kronologi pengamanan, jumlah kayu, asal-usul kayu, kelengkapan dokumen, serta perkembangan penanganan perkara masih perlu dikonfirmasi."****

LIPUTAN         :      RED/MISWAN 

EDITOR            :      REDAKSI 

Kembali Terjadi Penangkapan Kapal Pengangkut Kayu untuk Program BSPS di Meranti, Publik Pertanyakan Perlindungan Hukum Pelaksana Terkait Program Kementerian PKP ini.

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    — Penangkapan kapal pengangkut kayu yang disebut-sebut diperuntukkan bagi kebutuhan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali terjadi di Provinsi Riau. Kali ini, sebuah kapal bermuatan kayu olahan yang berlayar dari Kampung Balak menuju Desa Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, diamankan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bea Cukai Riau–Kepri pada 29 Oktober 2026.

Kapal bernama KM Lisa 82 GT.6 RIU No. 1119 tersebut dilaporkan mengangkut sekitar 18 ton kayu olahan yang menurut informasi diperuntukkan bagi kebutuhan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Merah Putih.

Dalam peristiwa tersebut, tiga orang yang berada di kapal, termasuk nakhoda, disebut dibawa ke Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai status hukum ketiganya maupun dugaan pelanggaran yang menjadi dasar penindakan.

Peristiwa ini mengingatkan publik pada kejadian sebelumnya di Desa Dedap, Kabupaten Kepulauan Meranti, terkait penangkapan kapal pengangkut kayu yang juga disebut diperuntukkan bagi kebutuhan Program BSPS Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus tersebut, dua orang dilaporkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak berwenang.

Berulangnya penindakan terhadap pengangkutan material yang dikaitkan dengan program bantuan perumahan pemerintah tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai kepastian hukum, mekanisme distribusi material, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Publik Pertanyakan Perlindungan Hukum Pelaksana Program

Program BSPS merupakan salah satu program pemerintah di sektor perumahan yang bertujuan membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah agar memenuhi standar hunian layak.

Program tersebut dijalankan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada para pelaksana, penyedia material, maupun pihak pengangkut yang telah memperoleh penugasan atau rekomendasi dari pengelola program.

Apabila benar pengangkutan kayu tersebut dilakukan berdasarkan dokumen kerja sama, surat penugasan, atau persetujuan pihak terkait, maka seluruh dokumen dan legalitas rantai pasok material perlu diperiksa secara transparan oleh instansi berwenang.

Di sisi lain, status sebagai pelaksana atau penyedia material program pemerintah tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum mengenai asal-usul, pengolahan, pengangkutan, dan dokumen sah hasil hutan.

Jangan Sampai Program Strategis Terkendala Persoalan Tata Kelola

Masyarakat berharap program bantuan perumahan yang ditujukan bagi kelompok berpenghasilan rendah tidak terganggu akibat persoalan administrasi, distribusi material, maupun dugaan pelanggaran hukum dalam rantai pasok.

Jika persoalan serupa terus berulang tanpa adanya kejelasan mekanisme dan koordinasi antarlembaga, dikhawatirkan pelaksanaan program di lapangan akan mengalami hambatan. Kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat penerima manfaat yang sangat membutuhkan bantuan untuk memperoleh rumah layak huni.

Oleh sebab itu, Kementerian PKP, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Sumatera III, Satker Provinsi Riau, serta aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan evaluasi dan memberikan penjelasan secara terbuka.

Kepastian mengenai legalitas material, tanggung jawab penyedia, mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum bagi pihak yang menjalankan penugasan secara sah menjadi hal penting untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.

Publik pada prinsipnya mendukung pemberantasan pelanggaran hukum. Namun, penegakan hukum juga harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaksana program maupun masyarakat penerima bantuan.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Bea Cukai Riau–Kepri, Kementerian PKP melalui BP3KP Sumatera III, Satker Provinsi Riau, serta pihak pengelola program BSPS terkait penangkapan tersebut"****

LIPUTAN       :     RED/MISWAN 

EDITOR          :     REDAKSI 

Komisi XIII DPR Minta LPSK Dampingi Santriwati Usai Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo

KabarPesisirNews.Com

JAKARTA,     - 

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion Syamsuddin Rogo, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan psikologis kepada para santriwati sebuah pondok pesantren putri di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, yang diduga mengalami trauma setelah penggerebekan oleh aparat kepolisian pada dini hari.

Mafirion menilai pendampingan tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi psikologis para santriwati, khususnya anak-anak, dapat segera dipulihkan.

"Kami meminta LPSK turun tangan memberikan pendampingan psikologis kepada para santriwati, khususnya anak-anak yang mengalami trauma akibat peristiwa penggerebekan tersebut. Pemulihan kondisi psikologis korban harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai pengalaman ini meninggalkan luka berkepanjangan," ujar Mafirion di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Penggerebekan itu disebut berkaitan dengan penyelidikan kasus pembakaran sebuah warung yang menjual daging babi di kawasan Sukoharjo. Polisi diduga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak pesantren dalam peristiwa tersebut.

Namun, berdasarkan keterangan pihak pesantren, pemeriksaan kepolisian tidak menemukan keterlibatan para santriwati maupun pengurus pesantren dalam kasus pembakaran tersebut. Mereka kemudian dipulangkan.

Mafirion mengatakan, setiap tindakan penegakan hukum, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, harus mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menghormati hak asasi manusia.

Menurutnya, penggerebekan yang dilakukan pada dini hari berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, terlebih apabila berlangsung ketika para santriwati sedang beristirahat.

"Bayangkan, mereka sedang tidur lalu tiba-tiba dibangunkan oleh kedatangan aparat. Dalam situasi panik, mereka bahkan disebut tidak sempat mengenakan jilbab. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan ketakutan dan trauma, terutama bagi anak-anak. Karena itu, pendampingan psikologis sangat diperlukan agar mereka bisa pulih," katanya.

Mafirion meminta LPSK segera melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis para santriwati untuk menentukan bentuk perlindungan dan pendampingan yang diperlukan.

Ia menegaskan, proses pemeriksaan yang telah selesai tidak serta-merta menghilangkan dampak psikologis yang mungkin dialami anak-anak akibat peristiwa tersebut.

Pihak Pesantren Ungkap Dugaan Kekerasan saat Penggerebekan

Berdasarkan surat edaran Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026 yang ditandatangani Mudiroh Ustadzah Aisyah Humairah, pihak pesantren mengungkap dugaan tindakan kekerasan verbal dan fisik terhadap sejumlah santriwati saat penggerebekan berlangsung.

Dalam surat tersebut, sejumlah santriwati yang belum sempat mengenakan jilbab disebut ditarik keluar dari kamar. Mereka juga dilaporkan berhadapan dengan aparat yang membawa senjata laras panjang.

Pihak pesantren menyebut seluruh santriwati, ustazah, dan sejumlah anak di bawah umur, termasuk dua balita berusia 3 dan 5 tahun, dibawa menggunakan kendaraan operasional kepolisian menuju Polsek Mojolaban sekitar pukul 03.51 WIB.

Menurut keterangan dalam surat edaran tersebut, pemeriksaan dilakukan tanpa pendampingan orang tua maupun kuasa hukum.

Pihak pesantren juga mengungkap dugaan keterlambatan pemberian makanan selama proses pemeriksaan hingga para santriwati dipindahkan ke Polres Sukoharjo.

Mereka disebut baru mendapatkan makanan sekitar pukul 17.00 WIB setelah sebelumnya berada dalam kondisi lemas dan kelaparan.

Sejumlah keterangan tersebut merupakan klaim pihak pesantren yang masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari kepolisian.

Menanggapi informasi tersebut, Mafirion meminta agar dampak psikologis terhadap para santriwati tidak diabaikan meskipun proses pemeriksaan telah berakhir.

Ia berharap LPSK dapat berkoordinasi dengan pihak pesantren serta instansi terkait untuk memastikan para santriwati memperoleh perlindungan dan pemulihan sesuai kebutuhan.

"Negara harus hadir memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, terutama perempuan dan anak-anak. Penegakan hukum tidak boleh mengabaikan hak asasi manusia dan martabat seseorang. Jangan sampai anak-anak yang tidak terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana justru harus menanggung trauma akibat proses penegakan hukum," tegas Mafirion.

Mafirion juga mendorong agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam pelaksanaan operasi yang melibatkan kelompok rentan.

Menurutnya, kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus tetap dijalankan sesuai prosedur hukum serta memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Ia menegaskan, penegakan hukum yang tegas harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

"Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tetap manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia," pungkasnya."****

LIPUTAN       :    SANDI 

EDITOR          :    REDAKSI 

Pemkab Meranti Dukung Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit, Asisten I Hadiri Pelantikan PERSI dan MAKERSI

KabarPesisirNews.Com

PADANG SUMBAR,    – 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti turut mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui organisasi profesi rumah sakit. Hal itu disampaikan dalam momentum pelantikan Pengurus Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Majelis Kehormatan Etik Rumah Sakit Seluruh Indonesia (MAKERSI) Wilayah Sumatera Barat dan Riau periode 2026–2030.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos., menghadiri kegiatan pelantikan yang digelar di Hotel Santika Padang, Sumatera Barat, Sabtu (31/10/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan organisasi PERSI dan MAKERSI di tingkat wilayah, sekaligus memperkuat koordinasi antarrumah sakit dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan dan tata kelola rumah sakit.

Dalam kesempatan tersebut, Tengku Arifin menyampaikan dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap keberadaan organisasi yang menjadi wadah rumah sakit tersebut. Menurutnya, keberadaan PERSI dan MAKERSI memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan, profesionalisme pengelolaan rumah sakit, serta penerapan etika dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menilai peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan sumber daya manusia, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang baik, koordinasi yang kuat, serta kepatuhan terhadap standar dan etika pelayanan.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus PERSI dan MAKERSI yang dilantik. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan terus memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan," demikian pesan yang disampaikan Tengku Arifin.

Menurutnya, rumah sakit memiliki posisi penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, rumah sakit, organisasi profesi, tenaga kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.

Tengku Arifin juga berharap kepengurusan PERSI dan MAKERSI periode 2026–2030 dapat menjalankan program organisasi secara konsisten serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

"Harapannya, sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan rumah sakit serta organisasi terkait dapat terus terjalin. Dengan kolaborasi yang baik, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin berkualitas, profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujarnya.

PERSI merupakan organisasi yang menghimpun rumah sakit di Indonesia dan memiliki kepengurusan mulai dari tingkat pusat hingga wilayah provinsi. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi rumah sakit untuk berkoordinasi serta memperjuangkan kepentingan rumah sakit secara kolektif.

Sementara itu, MAKERSI memiliki peran dalam aspek kehormatan dan etika rumah sakit. Keberadaan organisasi tersebut diharapkan turut memperkuat penerapan prinsip etika dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pelantikan kepengurusan periode 2026–2030 tersebut sekaligus menjadi momentum regenerasi organisasi dan penguatan komitmen bersama dalam menghadirkan tata kelola rumah sakit yang profesional, berintegritas dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap berbagai program dan agenda PERSI maupun MAKERSI ke depan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan, termasuk membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengalaman antarrumah sakit di wilayah Sumatera Barat dan Riau.

Kehadiran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut juga menjadi bentuk komitmen daerah untuk terus membangun komunikasi dan jejaring dengan berbagai pihak dalam mendukung peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI 

Semarak Bulan Bahasa SMP se-Meranti, Sudandri Ajak Pelajar Lestarikan Bahasa Melayu

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mengajak generasi muda untuk mencintai Bahasa Indonesia sekaligus menjaga kelestarian Bahasa Melayu sebagai warisan budaya daerah.

Pesan tersebut disampaikannya saat membuka secara resmi Semarak Bulan Bahasa tingkat SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kepulauan Meranti di Afifa Sport Center, Selatpanjang, Sabtu (31/10/2026) pagi. Sudandri hadir mewakili Bupati Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Sudandri mengatakan, Bulan Bahasa bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa, memperkuat budaya literasi, serta menumbuhkan kesadaran generasi muda dalam menjaga identitas bangsa.

Menurutnya, Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sekaligus identitas nasional yang harus dijaga dan dibanggakan. Sementara Bahasa Melayu menjadi bagian penting dari identitas serta kekayaan budaya masyarakat Kepulauan Meranti.

"Saya mengajak seluruh insan pendidikan untuk menanamkan kecintaan terhadap Bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah. Generasi muda harus mampu menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik, menguasai bahasa asing, serta tetap bangga menggunakan dan melestarikan Bahasa Melayu sebagai warisan budaya daerah," ujarnya.

Ia berharap sekolah dapat menjadi ruang tumbuhnya budaya membaca, menulis, berbicara, dan berkarya. Para siswa juga perlu didorong untuk berani menyampaikan gagasan, menghasilkan karya tulis, membaca sastra, berpuisi, berpidato, serta mengembangkan kreativitas melalui bahasa.

"Kemampuan berbahasa bukan hanya tentang berbicara dengan baik, tetapi juga bagaimana seseorang mampu berpikir kritis, menyampaikan ide, membangun komunikasi, dan menghargai perbedaan," pesannya.

Selain penguatan literasi, Sudandri turut menekankan pentingnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ia berharap MKKS menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, bertukar pengalaman, dan merumuskan langkah nyata bagi kemajuan pendidikan di Kepulauan Meranti.

Menurutnya, tantangan dunia pendidikan semakin besar seiring perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Karena itu, diperlukan kepemimpinan sekolah yang inovatif, lingkungan belajar yang kondusif, serta tenaga pendidik yang terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.

Di tengah berbagai perubahan tersebut, pendidikan karakter, etika, disiplin, dan nilai-nilai budaya harus tetap menjadi fondasi utama.

"Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Untuk itu, saya mengajak seluruh kepala sekolah dan guru agar terus bersinergi dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita," katanya.

Ia juga berharap kegiatan serupa terus dikembangkan sebagai ruang bagi pelajar untuk mengenal, mempelajari, sekaligus menghidupkan kembali kekayaan bahasa dan sastra Melayu.

Bahkan, menurutnya, nilai-nilai moral dan norma kehidupan dapat disampaikan melalui karya sastra Melayu seperti pantun, seloka, dan gurindam.

"Nilai-nilai moral dan norma-norma yang memang harus kita taati bisa kita masukkan di dalam pantun, seloka, dan gurindam," ujarnya.

Sementara itu, Penyuluh Bahasa Balai Bahasa Provinsi Riau, Khairul Azmi, mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap program kebahasaan dan literasi.

Ia mengungkapkan, melalui pengajuan proposal ke kementerian pada Agustus lalu, Kepulauan Meranti menjadi salah satu daerah yang memperoleh bantuan hibah buku. Bantuan tersebut menjangkau sekitar 40 sekolah dengan total 200 eksemplar buku.

Khairul juga mengajak tenaga pendidik untuk tetap bersemangat menjalankan tugas di tengah keterbatasan anggaran.

"Anggaran boleh terbatas, tetapi gagasan kita tidak boleh terhenti. Fasilitas boleh sederhana, tetapi pembelajaran harus tetap bermakna. Kegiatan boleh disesuaikan, tetapi komitmen kita untuk mendidik anak didik tidak boleh berkurang," tegasnya.

Ia berharap para guru terus meningkatkan profesionalisme melalui persiapan pembelajaran yang baik, mengajar dengan tulus, memanfaatkan teknologi secara bijaksana, serta berbagi ilmu dengan sesama pendidik.

Wakil Ketua MKKS SMP Kabupaten Kepulauan Meranti, Syafi'i, mengatakan Semarak Bulan Bahasa merupakan bagian dari upaya memperingati sejarah lahirnya semangat persatuan bahasa melalui Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Ia menjelaskan, pelaksanaan tahun ini dilakukan melalui dua tahapan, yakni secara daring dan luring. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan kecintaan siswa terhadap bahasa, khususnya Bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sekaligus mengembangkan kreativitas serta kemampuan peserta didik.

Syafi'i berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan sehingga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan kemampuan dan meraih prestasi hingga tingkat yang lebih tinggi.

"Kita berharap kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta kepada siswa-siswi untuk terus belajar dengan semangat dan bangga terhadap bahasa kita, terlebih bahasa daerah. Mudah-mudahan ke depan ada ajang yang bisa membawa prestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, Rudi Hartono, melaporkan bahwa Semarak Bulan Bahasa diikuti satuan pendidikan tingkat SMP se-Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 51 sekolah.

Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan secara langsung, panitia telah menggelar tahapan perlombaan secara daring dengan jumlah peserta mencapai 108 orang.

Adapun empat cabang yang diperlombakan meliputi mendongeng berbahasa Melayu, syair berbahasa Melayu, pidato berbahasa Melayu, serta menulis aksara Melayu.

Dari tahapan daring tersebut, peserta terbaik ditetapkan untuk mengikuti perlombaan secara langsung di Afifa Sport Center. Cabang mendongeng, pidato, dan syair dilaksanakan secara luring. Sementara itu, cabang menulis aksara Melayu ditentukan berdasarkan hasil penilaian daring dengan menetapkan lima peserta terbaik.

Rudi mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi bagi siswa, tetapi juga merupakan upaya menjaga dan melestarikan budaya Melayu di tengah derasnya pengaruh globalisasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta jajaran, Ketua Umum DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti, serta kepala satuan pendidikan, guru pendamping, dewan juri, dan para peserta lomba."****

LIPUTAN        :     NUR

EDITOR           :     REDAKSI 

Pria 54 Tahun Ditemukan Meninggal Dunia di Kawasan PT Uni Seraya Meranti, Polisi Lakukan Pemeriksaan

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,    – 

Seorang pria bernama Rianto, alias Linggu, berusia 54 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kandang sapi miliknya yang berada di kawasan PT Uni Seraya, Dusun III, Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (31/10/2026) pagi.

Ka.polres kepulaun Meranti Akbp Gede Presetia Adi Sasmita S.Ik melalui Ka.Polsek Rangsang Barat. Ipda Sukardi.S.IP.Menyampiakan terhadap  Penemuan tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 07.30 WIB oleh Bairudin, rekan piket korban, yang saat itu mencari keberadaan Rianto karena tidak hadir untuk melaksanakan tugas jaga seperti biasanya.

Korban diketahui merupakan warga Jalan Dorak, Gang Ampera, RT 003/RW 002, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan keterangan saksi, sehari sebelumnya, Jumat (30/10/2026), korban bersama Bairudin dan seorang rekan lainnya melaksanakan tugas piket siang di kawasan PT Uni Seraya. Setelah menjalankan tugas selama delapan jam, mereka kemudian melakukan serah terima piket dengan petugas berikutnya sebelum pulang.

Namun, pada Sabtu pagi, ketika jadwal piket kembali tiba, Rianto tidak kunjung datang. Bairudin yang merasa heran kemudian berinisiatif mencari korban ke tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan menuju mes tempat tinggal korban, Bairudin melihat sepeda motor yang biasa digunakan Rianto berada di dekat kandang sapi milik korban. Merasa curiga, ia kemudian memeriksa area kandang tersebut.

Betapa terkejutnya Bairudin ketika mendapati Rianto terbaring telentang dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kandang sapi tersebut.

Mengetahui kejadian itu, Bairudin segera memberitahukan kepada rekan-rekannya yang berada di lingkungan PT Uni Seraya. Informasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dusun setempat, Mutris, sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian melalui Polsek Rangsang Barat.

Polisi Lakukan Pemeriksaan di Lokasi

Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi.

Tim Identifikasi Polres Kepulauan Meranti turut melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet, luka lebam, maupun memar pada tubuh korban.

Saat ditemukan, korban dalam posisi telentang, mengenakan baju, dan tidak mengenakan celana. Kedua tangannya dilaporkan dalam keadaan menggenggam.

Petugas juga mengamankan sejumlah barang yang ditemukan berkaitan dengan kejadian tersebut, di antaranya sebuah senter, satu unit telepon genggam merek OPPO, satu bungkus rokok, sehelai baju, sehelai celana, serta sepasang sandal merek Swallow berwarna merah.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal di lokasi, jenazah korban dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Penyebab Kematian Masih Didalami

Hingga pemeriksaan awal dilakukan, penyebab pasti kematian Rianto belum diketahui. Tidak ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada pemeriksaan luar belum dapat memastikan penyebab kematian korban.

Pihak keluarga, melalui istri korban bernama Yanti, menyatakan menolak dilakukannya autopsi. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis yang ditandatangani di atas meterai Rp10.000.

Meski demikian, pemeriksaan medis terhadap jenazah tetap dilakukan sesuai penanganan yang dilaporkan pihak kepolisian.

Pihak kepolisian juga telah melakukan sejumlah langkah penanganan, mulai dari mendatangi TKP, mengevakuasi jenazah, mencatat keterangan saksi-saksi, berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal dan Unit Identifikasi Polres Kepulauan Meranti, hingga menyusun laporan kejadian.

Peristiwa ini menyisakan duka bagi keluarga dan orang-orang yang mengenal korban. Sementara itu, penyebab pasti meninggalnya Rianto masih belum dapat dipastikan dan menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :    REDAKSI 

Jumat Curhat Polres Meranti Bersama FKUB: Ingatkan Orang Tua Tingkatkan Pengawasan Demi Cegah Tindak Asusila pada Anak

KabarPesisirNews.Com

KEPULAUAN MERANTI RIAU,   – 

Polres Kepulauan Meranti bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar kegiatan Jumat Curhat untuk membahas sejumlah isu krusial terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Agenda yang berlangsung di halaman Vihara Sejahtera Sakti, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tebing Tinggi pada Jumat (30/10/2026) ini menyoroti pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan anak, hingga komitmen menjaga kerukunan antarumat beragama. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ps. Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti AKP Gunawan, S.H., KBO Satreskrim Ipda Rijen Gurning, S.H., M.H., Ps. Kasat Tahti Ipda Dedi Santos Manullang, S.H., Ketua FKUB Kabupaten Kepulauan Meranti Ustaz H. Mustafa, S.Ag., M.M., serta jajaran anggota FKUB setempat. 

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Ps. Kabag SDM AKP Gunawan, S.H., mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah karhutla dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. 

“Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Kami mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujar AKP Gunawan. 

Selain karhutla, Polres Kepulauan Meranti juga mengajak warga memaksimalkan layanan call center Polisi 110 yang siaga 24 jam untuk melaporkan segala bentuk gangguan kamtibmas, kecelakaan kerja, maupun aktivitas yang mencurigakan di lingkungan sekitar.  

Dalam dialog interaktif tersebut, pihak kepolisian memberikan atensi khusus pada pentingnya perlindungan anak di bawah umur. Orang tua dan seluruh elemen masyarakat diminta memperketat pengawasan demi mencegah segala bentuk tindak kekerasan maupun kejahatan seksual terhadap anak. 

Pihak polres mengingatkan bahwa ketentuan hukum mengenai kekerasan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan adanya indikasi tindakan yang merugikan anak, mereka diminta untuk segera melapor ke pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti. 

Di sisi lain, Polres Kepulauan Meranti bersama FKUB sepakat mengajak masyarakat untuk terus merawat toleransi, menghormati perbedaan, dan menjaga lingkungan agar tetap kondusif. Menanggapi isu sensitif seperti LGBT, masyarakat diimbau menyikapinya secara bijaksana dengan mengedepankan norma sosial serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa melakukan tindakan diskriminasi, intimidasi, maupun kekerasan fisik."****

SUMBER     :   HUMAS POLRES KEP.MERANTI

EDITOR       :   REDAKSI 

Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah Kunjungi Polres Inhil, Bahas Penguatan Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik

KabarPesisirNews.Com

TEMBILAHAN RIAU,     – 

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dra. Hj. Siti Aisyah, S.H., SpN., melaksanakan kunjungan kerja sekaligus reses di Mapolres Indragiri Hilir, Jumat (30/10/2026).

Kunjungan yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB tersebut dipusatkan di Aula Rekonfu Polres Indragiri Hilir, Jalan Gajah Mada Nomor 2, Tembilahan, dan disambut langsung oleh Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto, S.H., S.I.K., M.H., bersama Wakapolres Kompol Meitertika, S.H., M.H., para pejabat utama, serta personel Polres Inhil.

Turut hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indragiri Hilir Andi Darma Taufik, S.Kep., beserta jajaran pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Inhil.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Inhil menyampaikan paparan mengenai tugas pokok kepolisian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta kondisi riil pelaksanaan pengamanan di wilayah hukum Polres Indragiri Hilir.

Selain itu, disampaikan pula berbagai tantangan tugas kepolisian di lapangan, termasuk kebutuhan operasional, pelaksanaan fungsi pengawasan, serta pentingnya penyerapan aspirasi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja institusi Polri.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Siti Aisyah memberikan sejumlah arahan dan penekanan terkait penguatan institusi Polri, profesionalisme penegakan hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal strategis menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, di antaranya evaluasi kendala operasional kepolisian yang meliputi personel, anggaran, dan sarana prasarana. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi Polri dengan Kejaksaan dalam penanganan perkara, termasuk implementasi KUHAP baru dengan tetap mengedepankan perlindungan hak-hak masyarakat.

Persoalan konflik agraria, pencegahan kriminalisasi masyarakat, serta penanganan konflik lahan antara Koperasi Produsen Cita Harapan dengan pihak KSO turut menjadi pembahasan. 

Penanganannya diharapkan dilakukan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di bidang keamanan, perhatian juga diarahkan pada penegakan hukum dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan peredaran narkotika melalui jalur perairan, serta pencegahan , dan sinergi lintas instansi.

Tak hanya itu, penguatan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga kamtibmas hingga peningkatan pengawasan internal dan penindakan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran juga menjadi poin penting dalam arahan tersebut.

Kapolres Indragiri Hilir AKBP Donny Eko Listianto menyambut baik kunjungan dan berbagai masukan yang disampaikan. 

Menurutnya, kegiatan reses tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, menyerap aspirasi, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas kepolisian agar semakin optimal dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara lembaga legislatif dan institusi Polri dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri."****

LIPUTAN INHIL       :    SANDI 

EDITOR                     :    REDAKSI 

Danlanal Dumai dan Bupati Meranti Resmikan Dapur Posal Selatpanjang, Salurkan Sembako untuk Nelayan

KabarPesisirNews.Com

SELATPANJANG RIAU,      -

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Dumai, Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji, bersama Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar meresmikan fasilitas dapur Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Selatpanjang di Jalan Dorak, Selatpanjang, Jumat (30/10/2026).

Peresmian tersebut dirangkaikan dengan penaburan bibit ikan di kolam Posal Selatpanjang serta penyaluran bantuan paket sembako kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut bersama pemerintah daerah terhadap masyarakat pesisir sekaligus upaya memperkuat pembinaan potensi maritim di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Danlanal Dumai Kolonel Laut (P) Agung N. Kusumaji mengatakan, keberadaan Posal Selatpanjang merupakan bagian penting dari jajaran Lanal Dumai dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut, terutama menjaga keamanan wilayah perairan dan kawasan pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, Posal merupakan satuan terdepan sekaligus perpanjangan tangan Lanal Dumai dalam melaksanakan kegiatan operasi, latihan, pengumpulan informasi intelijen, serta pembinaan potensi maritim di wilayah kerjanya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap keberadaan dan pengembangan fasilitas Posal Selatpanjang, mulai dari penyediaan lahan, pembangunan hingga sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Dukungan ini merupakan wujud kepercayaan, kepedulian, serta komitmen bersama dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Agung berharap fasilitas yang telah diresmikan dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik sehingga mampu menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas personel Posal Selatpanjang.

Ia menambahkan, keberhasilan menjaga keamanan wilayah perairan tidak terlepas dari peran serta masyarakat pesisir dan nelayan. Karena itu, penyaluran bantuan sembako menjadi salah satu bentuk perhatian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada Danlanal Dumai beserta rombongan. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Asmar mengatakan, sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis dalam aspek keamanan perairan, kelautan, dan perikanan.

Oleh karena itu, kerja sama dengan TNI Angkatan Laut sangat diperlukan untuk menjaga keamanan laut, mencegah aktivitas ilegal, serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terutama bagi masyarakat nelayan.

“Kami berharap melalui silaturahmi dan kerja sama ini, sinergi serta kekompakan antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut semakin kuat, baik dalam pengamanan wilayah, penegakan hukum maupun mendukung pembangunan daerah,” ungkap Asmar.

Bupati juga mengapresiasi tersedianya fasilitas dapur Posal Selatpanjang. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas personel.

Lebih lanjut, Asmar menekankan pentingnya menjaga potensi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan.

Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama dalam menjaga keamanan wilayah, melestarikan lingkungan, serta mendukung pembangunan daerah.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi dalam berbagai bidang. Mari kita terus menjaga kebersamaan dan membangun kerja sama nyata demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ajaknya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto, Danramil 02/Tebing Tinggi Kapten Arh. Efri Hardin Nasution, S.Sos., Pabung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf. Rusli Dalimunthe, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, Ketua Umum DPH LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri, S.H., Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, serta sejumlah kepala OPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat nelayan."****

LIPUTAN       :     NUR

EDITOR          :     REDAKSI