Kabarpesisirnews.com KPN
BENGKALIS RIAU, -
Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Muda Indonesia (LSM-BASMI) Provinsi Riau berkoalisi dengan media, melayangkan surat klarifikasi tertulis kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) kabupaten Bengkalis, senin (27/02/2023).
"Hari ini kita resmi melayangkan surat konfirmasi tertulis kepada Bappeda Bengkalis, mempertanyakan terkait anggaran kegiatan di Bappeda tahun anggaran 2022 lalu. dan surat tersebut sudah diterima oleh dinas tersebut. " kata Arianto ketua Tim Investigasi DPD LSM Basmi kepada sejumlah awak media.
Masih menurut Arianto, untuk anggaran Bappeda Bengkalis sesuai data yang kita dapat pada tahun 2022 yang lalu sangat luar biasa, kuat dugaan anggaran besar tersebut Diselewengkan oleh dinas terkait.
"Anggaran yang kita maksudkan diantaranya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah membengkak selama setahun, kemudian berbagai macam kegiatan pengadaan barang, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan barang, juga kegiatan rutin," jelasnya
Arianto juga meminta agar anggaran belanja dinas Bappeda Bengkalis di periksa oleh aparat penegak hukum, untuk membuktikan benar atau tidak dugaan tersebut.
"Dan kami menduga anggaran dinas Bappeda Bengkalis sarat korupsi, kami meminta kepada aparat penegak hukum (aph-red) yang terkait segera melakukan audit dan juga melakukan pemeriksaan." pinta Arianto lagi
Sementara itu, Muhamad Rafi ketua LSM Tim Pencari Keadilan (TPK) Menjelaskan, sesuai fungsi dan tugas kita selaku LSM dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, dan juga bagian dari masyarakat yang peduli dan berkepentingan untuk ekses, serta berpartisifasi mendukung penuh program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bersih, akuntabel, transparansi, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, (KKN).
"Kita menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran kegiatan rutin, namun tentunya kita tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah, tadi LSM TPK turut serta berkoalisi dengan LSM Basmi melayangkan surat klarifikasi tertulis dengan tujuan mempertanyakan anggaran rutin Bappeda tahun 2022 yang cukup pantastis, apakah di kerjakan sesuai yang direncanakan," ungkap Rafi
Katanya lagi, kita menunggu balasan surat klarifikasi tersebut, apabila dalam waktu sesingkat-singkat nya
tidak respon dari surat yang sudah kita sampaikan, maka tidak ada pilihan lain, kami akan laporkan keaparat penegak hukum," pungkas Rafi."****
LAPORAN : RED
EDITOR : R.ARIFIN